<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/IMG_20241125_161901-2673767073.jpg" alt="Proyek lapangan tembak indoor di kawasan Jalan Golf Landasan Ulin, Banjarbaru. (Firman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Proyek lapangan tembak indoor di kawasan Jalan Golf Landasan Ulin, Banjarbaru. (Firman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) mendalami dugaan korupsi di proyek lapangan tembak dan renovasi lapangan golf Swargaloka yang dikerjakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel di Kota Banjarbaru. &rdquo;Saat ini masih didalami,&rdquo; kata Kasi Penerangan Hukum Yuni Priyono seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Senin (25/11). Namun dia tidak bisa menjelaskan lebih jauh tentang perkara tersebut karena masih dalam pemeriksaan. Penyidik pada Pidana Khusus Kejati Kalsel tengah menelusuri berkaitan ada tidaknya penyimpangan yang terjadi pada proyek yang menggelontorkan anggaran Pemerintah Provinsi Kalsel itu. Lapangan tembak baru dengan luas 166 meter x 31 meter dan volume 7.500 meter kubik terbangun di kawasan Jalan Golf Landasan Ulin, Banjarbaru. Pembangunan itu merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) Kalsel terkait sarana dan prasarana latihan. Pembangunan lapangan tembak ini dilakukan dalam dua tahap, dengan total anggaran Rp 7,8 miliar. Pada tahap pertama pada 2023, dialokasikan dana Rp 3,8 miliar dan sisanya Rp 4 miliar pada 2024. Sedangkan renovasi lapangan golf kini juga tengah berlangsung dengan harapan dapat mendukung kemajuan olahraga golf di Kalsel. Rehab lapangan golf Swargaloka ini menggelontorkan anggaran Rp 4.183.442.524 pada 2022 dan anggaran 2023 Rp 2.195.405.623.

Kejati Kalsel dalami dugaan korupsi di proyek lapangan tembak dan renovasi lapangan golf Swargaloka yang dikerjakan Dispora Kalsel

Kejati Kalsel Dalami Dugaan Korupsi Proyek Lapangan Tembak dan Golf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230208_214039.jpg" alt="Petugas Kejati Kalsel menggiring tersangka kasus dugaan korupsi ke Lapas Banjarmasin, Rabu (8/2). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejati Kalsel menggiring tersangka kasus dugaan korupsi ke Lapas Banjarmasin, Rabu (8/2). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) menahan pria berinisial H, tersangka ketiga kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek strategis nasional (PSN) pembangunan bendungan di Kabupaten Tapin. ”Tersangka dititipkan penahanannya untuk 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin mulai Rabu (8/2),” kata Pelaksana Harian Kasi Penerangan Hukum Kejati Kalsel Roy Arland seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin. Tersangka H selaku unsur swasta, bersama dua tersangka lain yang telah terlebih dahulu ditahan, terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan Bendungan Tapin dalam kontrak tahun jamak 2015-2020. Kedua tersangka yang sebelumnya sudah dimasukkan ke tahanan Kejati Kalsel itu yakni S selaku oknum Kepala Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin; dan AR oknum aparatur sipil negara (ASN) selaku panitia pengadaan tanah. ”Jadi untuk tersangka H ini beralasan sakit saat dipanggil pekan lalu, makanya ditunda penahanannya,” jelas Roy. Roy mengatakan, jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Kalsel menetapkan ketiganya tersangka berdasar pasal 12 (e) dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat (1) ke- (1). Selain itu, kata dia, Kejati Sulsel juga menjerat ketiganya dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkasnya dibuat terpisah dari perkara utama dalam tindak pidana korupsi. Proyek Bendungan Tapin di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel, merupakan proyek multiyears pada 2015 sampai 2020. Pagu anggaran mencapai hampir Rp 1 triliun. Pembangunan fisik bendungan yang berspesifikasi luas genangan sekitar 425 hektare itu pada proses pengadaan lahan, Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel menemukan indikasi korupsi.

Kejati Kalsel Tahan Tersangka Ketiga Kasus Korupsi Bendungan Tapin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220831_194311.jpg" alt="Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel Dwianto Prihartono didampingi Kasi Penkum Romadu Novelino. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel Dwianto Prihartono didampingi Kasi Penkum Romadu Novelino. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pelaksanaan pekerjaan pembuatan dok kapal milik PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banjarmasin.  ”Dua tersangka berinisial AP dan MS serta barang bukti dilakukan tahap II hari ini (31/8),” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel Romadu Novelino seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (31/8).  AP diketahui merupakan karyawan di perusahaan perkapalan itu. Sedangkan MS selaku pihak pelaksana pekerjaan pembangunan graving dock atau dok kolam yang berbuntut tindak pidana korupsi.  Novel menyebut, penyidik menyangkakan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsider pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tersangka AP dan MS.  Sedangkan untuk dua tersangka lain yakni S dan L proses penyidikannya masih terus berjalan untuk menyusul tahap II berikutnya.  Tindak pidana korupsi berupa penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan pembuatan dok kapal pada tahun anggaran 2018 itu nilai pagunya Rp 18 miliar. Hasil koordinasi jaksa penyidik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan kerugian negara yang timbul sebesar Rp 5,7 miliar.  PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembangunan kapal baru, pemeliharaan dan perbaikan (docking) kapal, serta nonkapal, dengan kantor pusat di Jalan Sindang Laut, Jakarta, dan memiliki sembilan galangan termasuk di Banjarmasin.

Penyidik Kejati Kalsel Serahkan Tersangka Korupsi Dok Kapal ke JPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220615_170512.jpg" alt="Bendungan Tapin di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel. Bayu Pratama Syahputra/Antara" width="100%">
<figcaption>Bendungan Tapin di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel. Bayu Pratama Syahputra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) memeriksa Camat Piani, Kabupaten Tapin, berinisial M. Pemeriksaan itu guna mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Bendungan Tapin.  ”Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus mencecar saksi terkait pengetahuannya soal wilayah setempat yang menjadi lokasi Bendungan Tapin,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel Romadu Novelino seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (15/6).  Disebutkan Novel, tahap pengadaan hingga langkah pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Tapin dilakukan sejak 2015 hingga 2020. Untuk itu, penyidik ingin mengetahui dari keterangan Camat Piani dalam upaya mencari fakta-fakta hukum atas dugaan korupsi pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Tapin tersebut.  Dia menjelaskan, total sudah ada lima saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Kalsel. Sebelumnya empat warga pemilik tanah di Kecamatan Piani yang dibebaskan lahannya juga diperiksa.  ”Untuk saksi-saksi masih banyak yang akan dipanggil. Taksiran kerugian negara juga masih dihitung,” terang Novel.  Berdasar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: Print -02/O.3/Fd.2/05/2022 yang diteken Kajati Kalsel Mukri, diperintahkan 10 penyidik untuk melaksanakan penyidikan atas kasus dugaan korupsi proyek Bendungan Tapin. Bendungan itu diresmikan Presiden Joko Widodo pada 18 Februari 2021.  Proyek Bendungan Tapin di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel merupakan proyek tahun jamak (multiyears) pada 2015 sampai 2020 dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp1 triliun. Tujuannya untuk menambah kapasitas tampungan air dalam rangka mewujudkan ketahanan air dan pangan di Indonesia.

Kejati Kalsel Periksa Camat Piani dalam Kasus Korupsi Bendungan Tapin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220525_170144.jpg" alt="Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalsel Dwianto Prihartono. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalsel Dwianto Prihartono. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) terus mendalami dugaan kredit fiktif senilai Rp 5,9 miliar di bank milik pemerintah di kantor cabang Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.  ”Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus terus menggali keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin terkait  dengan data kependudukan yang digunakan untuk nasabah fiktif,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalsel Dwianto Prihartono seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (25/5).  Dia menjelaskan, pemberian kredit menggunakan data yang direkayasa terindikasi jadi modus tersangka. Sehingga, praktik curang merugikan keuangan negara itu bisa berjalan mulus.  ”Jadi ada yang melalui perantara dengan menggunakan legalitas usaha dan data pribadi fiktif,” beber Dwianto Prihartono.  Adapun keterangan dari petugas Disdukcapil diperlukan guna mengidentifikasi data kependudukan yang diduga telah digunakan pada kasus kredit fiktif tersebut. Karena hasil penyidikan didapati indikasi ketidaksesuaian antara data kependudukan yang digunakan dalam fraud kredit dengan data yang sebenarnya.  Dwianto menyebut, hingga saat ini tersangka masih satu orang yaitu berinisial MI yang menjabat Manager Relationship pada bank bersangkutan. MI ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kalsel mendapati adanya tindakan fraud terhadap pemberian kredit yang mengakibatkan actual loss atas kredit investasi refinancing untuk periode audit pada 2021 hingga mengakibatkan kerugian negara ditaksir Rp 5,9 miliar.

Kejati Kalsel Dalami Kredit Fiktif Rp 5,9 Miliar di Bank Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-tinggi-bebaskan-pelaku-aborsi-hasil-hubungan-sedarah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: hakim Pengadilan Tinggi Jambi membebaskan pelaku aborsi karena janin yang digugurkan hasil pemerkosaan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: hakim Pengadilan Tinggi Jambi membebaskan pelaku aborsi karena janin yang digugurkan hasil pemerkosaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati Kalsel) Mukri meminta pendirian rumah restorative justice (keadilan restoratif) di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Hal itu untuk memudahkan koordinasi dalam penyelesaian perkara di luar peradilan.  ”Dari 13 daerah, saya minta tiap kabupaten dan kota minimal ada tiga rumah restorative justice untuk segera dibangun,” kata Mukri seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Untuk pendiriannya, lanjut Mukri, kejaksaan setempat berkoordinasi dengan kepala desa. Sebab, pembentukan rumah restorative justice harus berdasar peraturan desa (perdes) sebagai payung hukum.  Dia menyatakan, keberadaan rumah restorative justice sangat strategis untuk mendamaikan suatu perkara yang sifatnya ringan. Sehingga tidak perlu dibawa ke pengadilan.  ”Sepanjang masih bisa diselesaikan di luar pengadilan, jaksa setempat mendorong agar keadilan restoratif diterapkan. Tapi kalau tetap tidak bisa, baru dibawa ke pengadilan untuk tahap penuntutannya,” kata Kajati Mukri didampingi Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kalsel Indah Laila.  Dia menegaskan, pada prinsipnya keadilan sejati bisa diterima kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan proses hukum belum tentu bisa mendapatkan suatu keadilan.  ”Maka dari itu, hanya dengan jalan perdamaian tanpa proses hukum, keadilan sejati bisa diwujudkan setelah semua pihak bersepakat tanpa ada yang merasa dirugikan,” papar Mukri.  Dia menjelaskan, keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Keadilan restoratif bisa diterapkan jaksa dengan menghentikan penuntutan jika perkara dinilai lebih layak diselesaikan di luar jalur peradilan.  ”Semua dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasar Keadilan Restoratif,” ucap Mukri.  Dia menambahkan, ada syarat prinsip keadilan restoratif bisa ditempuh yaitu pelaku baru pertama kali melakukan pidana, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, serta nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000.  ”Namun ada pengecualian jika kerugian melebihi Rp 2.500.000 tapi ancaman tidak lebih dari 2 tahun, ancaman pidana lebih dari 5 tahun asal kerugian tidak melebihi Rp 2.500.000, serta kepentingan korban terpenuhi dan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun,” papar Mukri.  Selain itu, ada lima perkara yang tidak bisa dihentikan penuntutannya dalam penerapan keadilan restoratif. Yakni tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal, tindak pidana peredaran narkotika, lingkungan hidup, dan korporasi.

Kejati Kalsel Dirikan Rumah Keadilan Restoratif di Seluruh Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220330_133741.jpg" alt="Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kalsel Indah Laila. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kalsel Indah Laila. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga jaksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ditunjuk untuk meneliti berkas perkara tersangka penimbun minyak goreng di Kabupaten Banjar, Kalsel.  ”Kami telah menerima berkas hasil penyidikan atas nama tersangka berinisial Z dari Polda Kalimantan Selatan. Selanjutnya diteliti oleh tiga jaksa yang ditunjuk,” kata Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kalsel Indah Laila seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (30/3).  Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap atau masih membutuhkan petunjuk untuk dilengkapi penyidik Polri. Indah mengatakan, dalam proses pra penuntutan yang dilakukan JPU akan berjalan sesuai ketentuan hukum acara.  Sesuai berkas perkara yang dikirim penyidik Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, lanjut Indah Laila, menyangkakan tersangka Z dengan pasal 107 jo pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 11 ayat 2 dan atau ayat 3 Peraturan Presiden No 71 Tahun 20215 tentang penetapan atau penyimpanan barang kebutuhan pokok di pergudangan yang beralamat di Jalan Gubernur Soebarjo RT 06, Desa Tatah Layap, Kabupaten Banjar.  Diketahui pada 4 Maret, Polda Kalsel menindak dugaan tindak pidana pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok berupa minyak goreng pada saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga di pasaran. Dari gudang penimbunan minyak goreng kemasan berbagai merek itu, polisi menyita sebanyak 16.850 pcs atau berat total 31.320 liter.  Adapun tujuh merek tersebut terdiri dari Jujur sebanyak 2.380 pcs, Bimoli 80 pcs, Sovia 7.820 pcs, Filma 1.050 pcs, Fortune 2.370 pcs, Fraiswell 410 pcs, dan Sania 2.740 pcs.

Tiga Jaksa Teliti Berkas Tersangka Penimbun Minyak Goreng di Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220311_165400.jpg" alt="Kasi Penkum Kejati Kalsel Romadu Novelino. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasi Penkum Kejati Kalsel Romadu Novelino. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) menunjuk empat jaksa untuk meneliti berkas perkara arisan online. Kasus itu melibatkan tersangka oknum Bhayangkari di Polresta Banjarmasin.  ”Jaksa yang ditunjuk ditugaskan mengikuti perkembangan penyidikan yang sedang dilakukan penyidik Polda Kalsel,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel Romadu Novelino seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Sebelumnya Kejati telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/08-3.3/III/2022/Ditreskrimum tanggal 1 Maret 2022 dari Polda Kalsel. Yakni terkait telah dimulainya penyidikan atas nama tersangka berinisial RA sang bandar arisan online fiktif.  Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kalsel memerintahkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menunggu pengiriman berkas perkara hasil penyidikan dari polisi. Setelah berkas perkara tersebut diteliti JPU, jaksa segera menentukan sikap apakah berkas dinyatakan lengkap atau masih membutuhkan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik.  ”Tentunya dalam proses pra penuntutan yang dilakukan jaksa nantinya  berjalan sesuai ketentuan hukum acara,” jelas Novel.  Berdasar SPDP yang diterima, tersangka RA disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP atau pasal 45 A (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor11 tahun 2008 tentang ITE dan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  RA dan suaminya, anggota Polresta Banjarmasin MS, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan praktik arisan online fiktif dengan jumlah korban 320 orang. Total kerugian mencapai Rp 11 miliar.

Empat Jaksa Teliti Berkas Perkara Arisan Online Oknum Bhayangkari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220306_194036.jpg" alt="Ketua Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel Abdul Rahman. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel Abdul Rahman. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) membidik dua kasus dugaan praktik mafia tanah. Yakni di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.  ”Hasil gelar perkara atas indikasi dua praktik mafia tanah ini direkomendasikan untuk dilakukan penyelidikan,” ungkap Ketua Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel Abdul Rahman seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Dia menjelaskan, kedua kasus tersebut merupakan pengaduan dan laporan dari masyarakat. Laporan itu diterima melalui saluran telepon Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel.  Di Kabupaten Banjar lokasinya di kawasan Kecamatan Gambut. Sedangkan di Banjarbaru berada di kawasan Kecamatan Cempaka tepatnya di Kelurahan Sungai Tiung.  Rahman yang menjabat Asisten Intelijen Kejati Kalsel menyebut, segera memanggil sejumlah pihak seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan. Termasuk pelapor dan terlapor.  Dia menyatakan, pemberantasan mafia tanah sebagai bukti kejaksaan benar-benar hadir untuk masyarakat dalam memberikan perlindungan hak-hak warga negara. Utamanya bagi mereka yang berupaya mempertahankan hak kepemilikan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  ”Untuk laporan kasus-kasus dugaan praktik mafia tanah lainnya juga bukan tidak mungkin dinaikkan statusnya ke penyelidikan. Pasalnya sudah ada belasan laporan dari masyarakat yang kini tengah dikaji,” ucap Abdul Rahman.  Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel beranggotakan 15 jaksa. Terdiri atas 3 jaksa Bidang Tindak Pidana Umum, 2 jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus, 6 jaksa Bidang Intelijen, 2 jaksa Bidang Datun, serta 2 jaksa bidang Pidana Militer.

Kejati Kalsel Bidik Dua Kasus Mafia Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220225-WA0013_1.jpg" alt="Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdul Rahman didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Romadu Novelino. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdul Rahman didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Romadu Novelino. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) temukan Rp 5,9 miliar lebih kerugian keuangan negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi salah satu perbankan di Kabupaten Barito Kuala (Batola).  ”Adanya kerugian keuangan negara, kami temukan setelah melalui kurang lebih satu bulan tahap penyelidikan,” kata Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdul Rahman seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (25/2).  Atas temuan tersebut, Kejati Kalsel mulai hari ini (25/2) resmi menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Sehingga nanti ada tersangka yang ditetapkan.  Rahman menyebut, berdasar hasil kesimpulan gelar perkara dan arahan pimpinan, status penanganan sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan.  Terkait modus operandinya Rahman menjelaskan, ada tompengan pada pemberian kredit menggunakan data yang direkayasa. Yakni pemberian kredit kepada debitur Kantor Cabang Marabahan melalui perantara dengan menggunakan legalitas usaha dan data pribadi fiktif.  ”Praktik curang itu diduga dilakukan pada sejumlah produk kredit termasuk pada kredit investasi dan kredit refinancing pada 2021,” terang Rahman.  Dia menambahkan, pendalaman masih terus dilakukan jaksa penyidik sebelum menetapkan siapa saja yang dijadikan tersangka dalam perkara tersebut. ”Kita tunggu saja perkembangan penyidikannya. Kalau sudah ada yang ditetapkan tersangka kami sampaikan,” kata Rahman didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalsel Romadu Novelino.

Kejati Kalsel Temukan Rp 5,9 M Kerugian Negara Korupsi Perbankan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati kalsel

Berita Terkini