<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/n5zxNFn5FnExsnLkGRKfqZXyrYii7e2GEhj52Kez-1509921741.jpg" alt="Kejagung menunjukkan barang bukti uang tunai ratusan miliar yang disita dari TPPU kasus Duta Palma. (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kejagung menunjukkan barang bukti uang tunai ratusan miliar yang disita dari TPPU kasus Duta Palma. (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Penyidik Gabungan dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) menangkap Ahmad Yazid Basyaiban alias Gus Yazid. Ulama asal Jawa Timur (Jatim) tersebut ditangkap setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam praktik jual beli tanah dengan nilai Rp 20 miliar. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyampaikan bahwa Gus Yazid ditangkap di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar), pada Selasa malam (23/12). Dia ditangkap sekitar pukul 22.30 WIB. Anang menyatakan bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan salah seorang ulama kenamaan itu sebagai tersangka dalam kasus yang ditangani Kejati Jateng. "Tim Penyidik Gabungan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap saudara AY (Gus Yazid) di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa, 23 Desember 2025 pukul 22.30 WIB," terang Anang kepada awak media di Jakarta pada Rabu (24/12). Anang memastikan bahwa penyisik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Gus Yazid sebagai tersangka. Dalam rangka proses hukum, Gus Yazid ditangkap untuk ditahan dan diperiksa lebih lanjut. Menurut dia, Gus Yazid terlibat dalam kasus dugaan TPPU karena menerima atau menguasai penempatan hasil tindak pidana korupsi dalam jual beli tanah seluas lebih kurang 700 hektar yang melibatkan BUMD PT Cilacap Segara Artha. Nilai uang yang terhubung dengan Gus Yazid mencapai angka Rp 20 miliar. Setelah berhasil diamankan oleh penyidik, Gus Yazid langsung dibawa ke Kejati Jateng. Berdasar informasi yang diterima oleh Anang, yang bersangkutan sudah berada di Semarang pada pukul 05.00 WIB tadi pagi. Dia langsung dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan. "Tersangka AY (dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang selama 20 hari kedepan, terhitung mulai 24 Desember 2025," tegasnya. Anang mengungkapkan bahwa Gus Yazid dijerat oleh penyidik menggunakan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kasus yang melibatkan Gus Yazid menjadi atensi lantaran turut menarik beberapa nama besar, khususnya pejabat di Jateng.

Kejaksaan tangkap Gus Yazid di Bekasi dalam kasus TPPU jual beli tanah Rp 20 miliar. Simak proses penahanan dan pemeriksaan lanjutannya.

Gus Yazid jadi Tersangka Kasus TPPU Jual Beli Tanah Rp 20 Miliar, Kejaksaan Tangkap Ulama asal Jatim di Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/IMG_20250509_153518-621830061.jpg" alt="Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Lukas Alexander Sinuraya. (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Lukas Alexander Sinuraya. (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) menetapkan RG, mantan Direktur Utama PT Pagilaran, perusahaan milik Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dia duduga terlibat pembelian fiktif biji kakao senilai Rp 7 miliar pada 2019. Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Lukas Alexander Sinuraya mengatakan, tersangka RG sudah ditahan di Lembaga Pemasyrakatan (Lapas) Semarang selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Dia menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi pembelian fiktif biji kakao itu bermula dari Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM Jogjakarta dengan PT Pagilaran untuk Cocoa Teaching dan Learning Industry (CTLI). PT Pagilaran merupakan perusahaan milik UGM sebagai pengelola pabrik dan perkebunan teh yang berlokasi di Kabupaten Batang. PT Pagilaran selanjutnya mengajukan pencairan atas kontrak pengadaan biji kakao ke UGM dengan menggunakan dokumen yang tidak benar. &rdquo;Selain itu, biji kakao yang dibeli tidak pernah dikirim ke CTLI UGM,&rdquo; ujar Lukas seperti dilansir dari Antara. Menurut Lukas, tersangka RG diduga mengetahui pembuatan dokumen pengiriman dan nota timbang fiktif tersebut. Tersangka RG diduga memperkaya diri sendiri maupun orang lain atas pembelian fiktif biji kakao tersebut. Dalam pengungkapan dan penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian fiktif biji kakao ini, penyidik Kejati Jateng telah meminta keterangan dari 25 orang saksi. Lukas mengatakan, penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut. Atas perbuatannya, tersangka RG dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejati Jateng tetapkan mantan Dirut perusahaan milik UGM Jogjakarta, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian fiktif biji kakao

Mantan Dirut Perusahaan Milik UGM Jadi Tersangka Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/IMG_20230727_220929-924384690.jpg" alt="Kasi Penkum Kejati Jateng Arfan Triyono." width="100%">
<figcaption>Kasi Penkum Kejati Jateng Arfan Triyono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan, penanganan kasus dugaan korupsi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta masih dalam tahap penyelidikan. &rdquo;Penanganan perkara ini masih tahap awal, masih mengumpulkan bukti dan mengujinya,&rdquo; kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Arfan Triyono seperti dilansir dari Antara di Semarang, Rabu (20/9). Menurut dia, kejaksaan belum menentukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak atas perkara yang diselidiki tersebut. Hingga saat ini, sudah 26 saksi yang dimintai keterangan dalam penyelidikan itu. Dia menuturkan, di antara para saksi yang diperiksa tersebut yakni dua orang pelapor. Selain itu, Rektor UNS Surakarta Jamal Wiwoho juga sudah dua kali dimintai keterangan. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan rektor masih akan dimintai keterangan. Sebelumnya, mantan pimpinan MWA UNS Surakarta Hasan Fauzi menyerahkan bukti dugaan fraud atau korupsi di kampus kepada Wali Kota Surakarta. Adapun perincian dari dugaan korupsi tersebut mencapai sebesar Rp 34,6 miliar. Anggaran tersebut disebut sebagai pengajuan tidak disetujui MWA, tetapi tetap dijalankan kampus. Penggunaan yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut diduga terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2023.

KejatiJateng menyatakan, penanganan kasus dugaan korupsi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta masih dalam tahap penyelidikan

Kejaksaan Masih Selidiki Perkara Dugaan Korupsi di UNS Surakarta, Periksa 26 Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/jamal-2596249663.jpg" alt="Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Jamal Wiwoho (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri, Solo, Jawa Tengah, Kamis (31/8)." width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Jamal Wiwoho (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri, Solo, Jawa Tengah, Kamis (31/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta Jamal Wiwoho diperiksa selama tujuh setengah jam terkait dugaan korupsi Rencana Kerja dan Anggaran UNS Tahun 2022. Pemeriksaan dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta, Kamis (31/8). Rektor UNS Jamal Widodo tiba di kantor Kejari Surakarta sekitar pukul 09.00 kemudian keluar dari Kantor Kejari pada pukul 16.30 WIB. Namun, dia saat ditanya terkait pemeriksaan enggan memberikan keterangan. &rdquo;Saya lupa berapa pertanyaan penyidik. Semua sudah saya berikan penyidikan,&rdquo; kata Jamal seperti dilansir dari Antara. Kasi Penerangan Hukum Kejati Arfan Triyono menyebutkan, pemeriksaan Jamal Wiwoho dilakukan terkait dugaan tindak korupsi rancangan kerja dan anggaran UNS tahun anggaran 2022. Selain Rektor, ada enam saksi lain yang telah diperiksa dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Menurut Arfan, hal tersebut baru tahap penyelidikan dan baru tujuh saksi yang diperiksa. &rdquo;Tetapi, saya belum dikasih daftar namanya. Yang terakhir kemarin (31/8), Pak Rektor UNS,&rdquo; ucap Arfan. Menurut dia, pemeriksaan saksi-saksi dugaan kasus korupsi tersebut mulai dilakukan seminggu terakhir. Hal itu, sesuai dengan surat perintah penyelidikan tertanggal 21 Agustus 2023. Dia menjelaskan, akan ada pemeriksaan lanjutan. Saat ini masih berkembang terus, baru mulai penyelidikannya. Sementara itu, terkait saksi-saksi yang diperiksa dari unsur apa saja, dia mengatakan, baru dari internal UNS. Kendati demikian, dipastikan akan diperiksa saksi dari luar UNS juga. &rdquo;Sementara fokus di UNS dahulu. Kemudian pemeriksaan dilakukan fokus di Solo, karena banyak domisili dari sini. Tetapi, tim pemeriksaan seluruhnya dari Kejati Jateng. Di Kejari Solo hanya pinjam tempat saja,&rdquo; papar Arhan. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memeriksa Rektor UNS Surakarta Jamal Wiwoho sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi negeri tersebut. Berkaitan dengan besaran kerugian negara, Arfan belum bisa menjelaskan secara detail. &rdquo;Masih tahap penyelidikan, akan kami minta dari auditor,&rdquo; terang Arfan. Sebelumnya, mantan pimpinan MWA UNS Surakarta Hasan Fauzi menyerahkan bukti dugaan fraud atau korupsi di kampus kepada Wali Kota Surakarta. Perincian dari dugaan korupsi tersebut mencapai sebesar Rp 34,6 miliar. Anggaran tersebut disebut sebagai pengajuan tidak disetujui MWA, tetapi tetap dijalankan kampus. Penggunaan yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut diduga terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2023.

Rektor UNS Surakarta Jamal Wiwoho diperiksa terkait dugaan korupsi Rencana Kerja dan Anggaran UNS 2022 oleh Kejati Jateng

Rektor UNS Jamal Wiwoho Diperiksa Kejati Jateng Dugaan Korupsi Anggaran Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Pengacara-Keluarga-Brigadir-Kamaruddin-Simanjuntak-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Pengacara Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak menyapa wartawan saat tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2022). Kedatangan pengacara Keluarga Brigadir J tersebut untuk melapor" width="100%">
<figcaption>Pengacara Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak menyapa wartawan saat tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2022). Kedatangan pengacara Keluarga Brigadir J tersebut untuk melapor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamaruddin Simanjuntak selaku pengacara Agus Hartono menuding Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah telah berbuat semena-mena kepada kliennya. Menurut dia,  Agus telah dianiaya saat diambil paksa.  "Saya mendengar ada teriakan dari ruang Pidsus. Begitu pintunya saya dorong Agus Hartono sedang disiksa," ucap Kamaruddin kepada wartawan, Kamis (22/12).  Dalam foto-foto yang beredar, tampak Agus mengalami luka benjol di bagian jidat. Lalu ada beberapa luka gores di kelingkin tangan, dan lutuh, serta betis kaki.  Selain itu, Kamaruddin menilai kliennya tidak ditangkap, melainkan diculik saat tiba di Bandara Ahmad Yani, Semarang, setelah terbang dari Jakarta. Sebab, tidak ada surat perintah penangkapan saat pengambilan paksa Agus.  "Diculik di pesawat Garuda pukul 08.30 WIB ketika mendarat di Bandara Semarang," ujar Kamaruddin.  Atas kasus perlakuan itu,  Kamaruddin mengklaim telah melapor ke para petinggi kejaksaan dan kapolri, termasuk Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. "Peristiwanya sudah saya laporkan," kata dia.  Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana membantah telah menculik Agus. Menurut dia,  Agus ditangkap paksa karena menghilang setelah 3 kali dipanggil jaksa.  Ketut juga membantah jika ada penyiksaan kepada Agus. Dia meminta agar tim pengacara Agus memakai cara yang lebih bijak bila menang kliennya disiksa.  "Mana ada, kalau ada upaya-upaya begitu silakan laporkan ke polisi, kita penegak hukum, nggak mungkin melakukan pelanggaran hukum," kata Ketut.  "Mereka juga orang hukum yang lebih tahu, jangan bicara di publik hati-hati, kalau ada pelanggaran hukum ada jalur hukumnya yang menentukan itu," tandasnya.  Sebelumnya, Kejagung membenarkan jajaran Kejati Jawa Tengah menangkap pengusaha asal Semarang, Agus Hartono. Agus ditangkap di Bandaran Ahmad Yani, Semarang, pada Kamis (22/12).  Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, Agus ditangkap karena sudah dipanggil tiga kali. Namun, dia dianggap tak kooperatif.  "Iya karena yang bersangkutan sudah tiga kali kami lakukan pemanggilan secara berturut-turut yang bersangkutan malah menghilang, sehingga mau tidak mau kita lakukan upaya penangkapan kepada yang bersangkutan untuk mempercepat perkara ini yang mereka hadapi," kata Ketut kepada JawaPos.com.  Ketut menjelaskan, penetapan tersangka kepada Agus sudah terjadk cukup lama. Beberapa waktu setelah Agus memenangkan gugatan praperadilan.  "Jadi kasusnya, saya tidak tahu putusan praperadilan apakah menyangkut yang 3 perkara yang dihadapi sekarang atau yang mana, yang jelas yang bersangkutan sudah membobol 3 bank," imbuhnya.

Kamaruddin Tuding Jaksa Culik dan Siksa Agus Hartono, Bukan Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/borgol-1.jpg" alt="Ilustrasi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Agus Hartono, pengusaha asal Semarang diduga ditangkap aparat kejaksaan. Penangkapan itu terjadi setelah  Agus melaporkan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.  Agus Hartono ditangkap saat pesawat yang ditumpangi baru mendarat di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Kamis (22/12).  "Saya sudah berangkat pukul 05.00 WIB dari Jakarta untuk penuhi panggilan mereka pukul 09.00 WIB. Namun, diculik di pesawat Garuda pukul 08.30 WIB, ketika landing di Bandara Semarang," ujar Kamaruddin Simanjuntak, selaku pengacara Agus kepada wartawan, Kamis (22/12). Kamaruddin ikut ke Semarang mendampingi kliennya, Agus Hartono.  Kamaruddin menceritakan, di pesawat dia duduk satu deretan dengan Agus Hartono dan seorang staf bernama Yudi. "Saya duduk di paling pinggir lorong penumpang. Agus klien saya paling pojok," jelas Kamaruddin.  Karena berada di posisi paling pinggir, begitu pesawat mendarat di Bandara Ahmad Yani, Kamaruddin langsung bergerak lebih dulu menuju pintu keluar. Sementara Agus Hartono dan Yudi staf pribadinya berada di belakang.  Lebih jauh Kamaruddin mengatakan, Agus Hartono ke Semarang untuk memenui panggilan Kejati Jateng. Sebab, Agus sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejati Jateng. Kedatangan Agus Hartono didampingi Kamaruddin.  "Setahu kami ini baru surat pertama yang kami terima, tapi kenapa tertera dalam surat pemeritahuan disebut panggilan ketiga?," ucapnya.  Menurut Kamaruddin, kliennya hanya mendapat pesan singkat terkait pemeritahuan pemeriksaan. Sehingga dianggap tidak resmi, karena tidak sesuai prosedur.  Kamaruddin merasa pihak Kejati Jateng tidak adil dan terkesan menggunakan cara-cara preman dalam menegakan hukum. "Saya sudah berusaha menemui klien saya tapi belum diizinkan dan dihalang-halangi pihak Kejati Jateng. Model seperti apa kok penegakkan hukum caranya seperti ini?," pungkasnya.  Sebelumnya, oknum penyidik perempuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng diduga memeras seorang pengusaha asal Kota Semarang, Agus Hartono. Melalui kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, dikatakan percobaan pemerasan itu berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit dari tiga bank milik pemerintah ke PT Citra Guna Perkasa pada 2016 lalu. Atas ulah itu, Kamaruddin meminta agar oknum tersebut diperiksa dan dicopot.  “Yang bersangkutan sebagai jaksa justru meminta sejumlah uang kepada klien saya yang dikriminalisasi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit,” kata Kamaruddin, Jumat (25/11) malam.  Kamaruddin meminta agar oknum yang terlibat percobaan pemerasan untuk dinonaktifkan dan diperiksa.  Dikatakannya, oknum jaksa yang dimaksud yaitu ko0rdinator Pidsus Kejati Jawa Tengah, Putri Ayu Wulandari; mantan Kajati Jawa Tengah yang sekarang menjabat sekretaris Jampidsus Andi Herman; dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jawa Tengah, Leo Jimmi Agustinus.  Menanggapi hal itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng akan melakukan pemeriksaan secara internal tentang dugaan tindakan tercela yang dilakukan oleh oknum Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jateng, Bambang Marsana akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap oknum jaksa dimaksud.  "Pimpinan memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan dan akuntabel serta akan memberikan tindakan tegas bila terbukti oknum jaksa dimaksud melakukan perbuatan tercela dalam penanganan perkara,” ucapnya di sela-sela acara pelepasan Atlet Gulat untuk Kejurnas Puan Maharani Cup ke-l di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (25/10).

Pengusaha yang Diduga Diperas Rp 10 M Ditangkap Pihak Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/20210503_190416.jpg" alt="Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, Senin (3/5). Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, Senin (3/5). Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ali Mukartono memastikan akan menindak tegas para jaksa yang terbukti terlibat pemerasaan Rp 10 miliar kepada pengusaha Agus Hartono. Saat ini Kejagung masih melakukan pemeriksaan kepada para jaksa di Kejati Jawa Tengah.  "Kalau terbukti ya segera kita proses, kita tindak tegas," kata Ali saat dihubungi, Senin (12/12).  Kendati demikian, Jamwas mengaku belum diberikan laporan terkait proses pemeriksaan sejumlah oknum jaksa Kejati Jateng. "Saya belum tahu perkembangannya sudah sejauh mana karena masih berproses. Saya juga belum dilapori oleh anak buah saya yang memeriksa adanya laporan itu karena saya baru pulang ada giat di Sumatera," imbuhnya.  Ali juga keberatan menjawab terhadap proses penetapan status tersangka Agus Hartono, yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Semarang. "Itu sudah masuk soal perkara, lebih baik tanyakan ke Sesjampidsus," ucapnya.  Dari rangkaian persoalan itu Ali meminta semua pihak untuk bersabar dan menahan diri. Semua proses yang tengah dijalankan akan diumumkan secara terbuka. "Nanti setelah proses pemeriksaan, tentunya akan diumumkan oleh Pak Kapuspenkum," tandasnya.  Sebelumnya, oknum penyidik perempuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng diduga memeras seorang pengusaha asal Kota Semarang, Agus Hartono. Melalui kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, dikatakan percobaan pemerasan itu berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit dari tiga bank milik pemerintah ke PT Citra Guna Perkasa pada 2016 lalu. Atas ulah itu, Kamaruddin meminta agar oknum tersebut diperiksa dan dicopot.  “Yang bersangkutan sebagai jaksa justru meminta sejumlah uang kepada klien saya yang dikriminalisasi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit,” kata Kamaruddin, Jumat (25/11) malam.  Kamaruddin meminta agar oknum yang terlibat percobaan pemerasan untuk dinonaktifkan dan diperiksa.  Dikatakannya, oknum jaksa yang dimaksud yaitu ko0rdinator Pidsus Kejati Jawa Tengah, Putri Ayu Wulandari; mantan Kajati Jawa Tengah yang sekarang menjabat sekretaris Jampidsus Andi Herman; dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jawa Tengah, Leo Jimmi Agustinus.  Menanggapi hal itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng akan melakukan pemeriksaan secara internal tentang dugaan tindakan tercela yang dilakukan oleh oknum Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jateng, Bambang Marsana akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap oknum jaksa dimaksud.  "Pimpinan memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan dan akuntabel serta akan memberikan tindakan tegas bila terbukti oknum jaksa dimaksud melakukan perbuatan tercela dalam penanganan perkara,” ucapnya di sela-sela acara pelepasan Atlet Gulat untuk Kejurnas Puan Maharani Cup ke-l di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (25/10).  Sementara itu, Sesjampidsus Kejaksaan Agung, Andi Herman mengaku tak tahu menahu terkait dugaan pemerasan senilai Rp 10 miliar oleh Putri Ayu Wulandari kepada Agus Hartono di Kejati Jawa Tengah. Menurutnya, saat kasus tersebut bergulir, dirinya sudah tak lagi menjadi Kajati Jawa Tengah. "Saya enggak tahu," ucap Andi saat dihubungi, Sabtu (26/11).  Andi mengelak dituding sebagai pihak yang memerintahkan Ayu melakukan pemerasan. Dia merasa namanya dicatut oleh Putri Ayu Wulandari selaku Koordinator Jaksa pada Kejati Jateng. "Saya tidak tahu. Nama saya dibawa-bawa. Kalau mau konfirmasi, ya sama dia (Putri Ayu Wulandari) saja," ujarnya.

Kasus Pemerasan Rp 10 M, Jamwas: Jika Terbukti Kita Tindak Tegas!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-aplikasi-pakem-negara-tak-bisa-intervensi-agama-dan-kepercayaan_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Kantor Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kantor Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanudin dipastikan akan bersikap tegas terkait kasus dugaan pemerasaan Rp 10 miliar yang terjadi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah kepada pengusaha Agus Hartono. Jika ada jaksa yang terbukti terlibat, maka akan diseret ke ranah pidana.  "Kalau terbukti itu, Jaksa Agung bakal tegas. Siapapun yang melakukan tindakan itu bila perlu dipidanakan. Kalau sudah dipidana enggak mungkin enggak dipecat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Kamis, (8/12).  Ketut mengatakan, ada tiga oknum jaksa yang dilaporkan Agus Hartono diduga melakukan pemerasan Rp 10 miliar. Namun, dia belum mau membeberkan identitas ketiganya. "Sudah beredar semua kok di media," jelasnya.  Menurutnya, saat ini tuduhan itu baru dugaan. Kejagung, khususnya Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) tengah memeriksa sejumlah Jaksa Kejati Jateng, guna memastikan kebenaran pemerasan tersebut.  "Jadi Pak Jamwas dengan jajarannya sudah turun, sudah hampir semua dilakukan pemeriksaan termasuk tim yang melakukan pemberkasan atas perkara AH (Agus Hartono)," imbuhnya.  Ketut mengatakan, upaya klarifikasi itu terdapat kendala, karena Agus selaku pelapor belum memenuhi undangan pemeriksaan. Jamwas Kejagung memerlukan keterangan Agus dan bukti yang akurat untuk mengusut kasus tersebut.  "Orang yang menuduhkan wajib mereka membuktikan, kalau yang sekarang yang mereka panggil enggak datang bagaimana mereka membuktikan. Tentu setelah kita melakukan pemeriksaan kita bukan mengklarifikasi lagi kan, kita akan menilai bukti kebenaran itu," pungkas Ketut.  Sementara itu, Agus Hartono mengaku sudah memenuhi panggilan Kejagung. Dia menduga Ketut belum mendapat laporan terbaru terkait kasus tersebut.  "Perlu saya luruskan, pernyataan Pak Kapuspenkum tidak up to date. Mungkin Pak Kapuspenkum belum dilaporkan stafnya terkait perkembangan terbaru dari kasus saya," ujar Agus.  Agus mengaku sudah diperiksa langsung oleh pihak Jamwas Kejagung. Dia dikonfrontir dengan Koordinator Jaksa Putri Ayu Wardani, pihak yang disebut melakukan percobaan pemerasan Rp 10 miliar. "Pemeriksanya dari Jamwas Bapak Mustaming dan Pak Andri," tandasnya.  Sebelumnya, oknum penyidik perempuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng diduga memeras seorang pengusaha asal Kota Semarang, Agus Hartono. Melalui kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, dikatakan percobaan pemerasan itu berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit dari tiga bank milik pemerintah ke PT Citra Guna Perkasa pada 2016 lalu. Atas ulah itu, Kamaruddin meminta agar oknum tersebut diperiksa dan dicopot.  “Yang bersangkutan sebagai jaksa justru meminta sejumlah uang kepada klien saya yang dikriminalisasi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit,” kata Kamaruddin, Jumat (25/11) malam.  Kamaruddin meminta agar oknum yang terlibat percobaan pemerasan untuk dinonaktifkan dan diperiksa.  Dikatakannya, oknum jaksa yang dimaksud yaitu ko0rdinator Pidsus Kejati Jawa Tengah, Putri Ayu Wulandari; mantan Kajati Jawa Tengah yang sekarang menjabat sekretaris Jampidsus Andi Herman; dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jawa Tengah, Leo Jimmi Agustinus.  Menanggapi hal itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng akan melakukan pemeriksaan secara internal tentang dugaan tindakan tercela yang dilakukan oleh oknum Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jateng, Bambang Marsana akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap oknum jaksa dimaksud.  "Pimpinan memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan dan akuntabel serta akan memberikan tindakan tegas bila terbukti oknum jaksa dimaksud melakukan perbuatan tercela dalam penanganan perkara,” ucapnya di sela-sela acara pelepasan Atlet Gulat untuk Kejurnas Puan Maharani Cup ke-l di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (25/10).  Sementara itu, Sesjampidsus Kejaksaan Agung, Andi Herman mengaku tak tahu menahu terkait dugaan pemerasan senilai Rp 10 miliar oleh Putri Ayu Wulandari kepada Agus Hartono di Kejati Jawa Tengah. Menurutnya, saat kasus tersebut bergulir, dirinya sudah tak lagi menjadi Kajati Jawa Tengah. "Saya enggak tahu," ucap Andi saat dihubungi, Sabtu (26/11).  Andi mengelak dituding sebagai pihak yang memerintahkan Ayu melakukan pemerasan. Dia merasa namanya dicatut oleh Putri Ayu Wulandari selaku Koordinator Jaksa pada Kejati Jateng.  "Saya tidak tahu. Nama saya dibawa-bawa. Kalau mau konfirmasi, ya sama dia (Putri Ayu Wulandari) saja," ujarnya.

Kejagung Akan Pidanakan Jaksanya, Jika Terbukti Melakukan Pemerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/kehakiman-1.jpg" alt="Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyampaikan konferensi pers di Gedung Kejaksaan, Jakarta. Puspenkum Kejaksaan Agung/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyampaikan konferensi pers di Gedung Kejaksaan, Jakarta. Puspenkum Kejaksaan Agung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menyatakan pihaknya sudah memanggil dan melakukan pemeriksaan internal terhadap sejumlah jaksa yang disebut terlibat dugaan pemerasan Rp 10 miliar di Kejati Jawa Tengah.  Namun, Ketut tak membeberkan siapa saja yang sudah diperiksa, dengan alasan prosesnya masih berjalan. "Sudah dipanggil semua, diperiksa semua. Timnya sudah dipanggil semua," kata dia saat dihubungi, Sabtu (3/12).  Dia menyebut, semua proses yang sedang berlangsung dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. "Nanti kita sampaikan di media," jelasnya.  Ketut menuturkan, tahapan pemeriksaan masih berjalan dan belum bisa disimpulkan lantaran Agus Hartono sebagai pihak yang mengaku korban pemerasan, tidak hadir memenuhi undangan pihak kejaksaan. "Kita sudah memanggil yang merasa dirinya diperas, tapi mereka tidak datang. Kalau nggak datang bagaimana kita mau mengklarifikasi?," ucapnya.  "Kita sudah klarifikasi sama internal kita dan lakukan pemeriksaan, tinggal dia (pelapor). Mestinya datang dong," sambungnya.  Oleh karena itu, Agus Hartono diminta segera datang untuk memberikan pernyataan. "Laporan itu kan bisa saja hanya laporan tuduhan saja. Bisa saja kan. Sekarang kita lihat pembuktiannya kayak apa? Mereka melapor siapa yang dirugikan, kapan menyerahkan, seperti apa caranya. Kan, harus jelas. Nah, dia dipanggil saja nggak datang. Seminggu yang lalu kita sudah panggil," tandas Ketut.  Sementara itu, Pengacara Agus Hartono, Kamaruddin Simanjuntak mendesak Jaksa Agung ST Burhanudin memeriksa sejumlah oknum jaksa di Kejati Jawa Tengah terkait upaya percobaan pemerasan terhadap kliennya. Dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para oknum jaksa yang diduga melakukan percobaan pemerasan tersebut.  "Kami minta KPK memeriksa LHKPN para oknum jaksa itu. Karena diduga praktik yang dilakukan terhadap klien kami, Agus Hartono, sudah berulang kali dilakukan," kata Kamaruddin.  Dikatakannya, oknum jaksa yang dimaksud yaitu koordinator Pidsus Kejati Jawa Tengah, Putri Ayu Wulandari, mantan Kajati Jawa Tengah yang sekarang menjabat Sekretaris Jampidsus, Andi Herman, dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jawa Tengah, Leo Jimmi Agustinus.  Kamaruddin menyebut dugaannya bukan tanpa dasar. Ia mengatakan, telah menerima informasi intelijen di lapangan bahwa kekayaan para oknum jaksa tersebut tak sesuai LHKPN yang dilaporkan ke KPK.  "Misal, jaksa Putri Ayu ini mobilitas ke kantor menaiki Fortuner VRZ dan gaya hidupnya sangat mewah. Itu informasi valid intelijen di lapangan," pungkasnya.  Sebelumnya, oknum penyidik perempuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng diduga memeras seorang pengusaha asal Kota Semarang, Agus Hartono. Melalui kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, dikatakan percobaan pemerasan itu berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit dari tiga bank milik pemerintah ke PT Citra Guna Perkasa pada 2016 lalu. Atas ulah itu, Kamaruddin meminta agar oknum tersebut diperiksa dan dicopot.  “Yang bersangkutan sebagai jaksa justru meminta sejumlah uang kepada klien saya yang dikriminalisasi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit,” kata Kamaruddin, Jumat (25/11) malam.  Kamaruddin meminta agar oknum yang terlibat percobaan pemerasan untuk dinonaktifkan dan diperiksa.  Dikatakannya, oknum jaksa yang dimaksud yaitu ko0rdinator Pidsus Kejati Jawa Tengah, Putri Ayu Wulandari; mantan Kajati Jawa Tengah yang sekarang menjabat sekretaris Jampidsus Andi Herman; dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jawa Tengah, Leo Jimmi Agustinus.  Menanggapi hal itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng akan melakukan pemeriksaan secara internal tentang dugaan tindakan tercela yang dilakukan oleh oknum Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jateng, Bambang Marsana akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap oknum jaksa dimaksud.  "Pimpinan memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan dan akuntabel serta akan memberikan tindakan tegas bila terbukti oknum jaksa dimaksud melakukan perbuatan tercela dalam penanganan perkara,” ucapnya di sela-sela acara pelepasan Atlet Gulat untuk Kejurnas Puan Maharani Cup ke-l di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (25/10).  Sementara itu, Sesjampidsus Kejaksaan Agung, Andi Herman mengaku tak tahu menahu terkait dugaan pemerasan senilai Rp 10 miliar oleh Putri Ayu Wulandari kepada Agus Hartono di Kejati Jawa Tengah. Menurutnya, saat kasus tersebut bergulir, dirinya sudah tak lagi menjadi Kajati Jawa Tengah. "Saya enggak tahu," ucap Andi saat dihubungi, Sabtu (26/11).  Andi mengelak dituding sebagai pihak yang memerintahkan Ayu melakukan pemerasan. Dia merasa namanya dicatut oleh Putri Ayu Wulandari selaku Koordinator Jaksa pada Kejati Jateng.  "Saya tidak tahu. Nama saya dibawa-bawa. Kalau mau konfirmasi, ya sama dia (Putri Ayu Wulandari) saja," ujarnya.  &nbsp;

Kasus Dugaan Pemerasaan Rp 10 Miliar, Kejagung Periksa Sejumlah Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/eks-dirut-keuangan-sebut-bpk-pernah-audit-pertamina_m_.jpg" alt="Ilustrasi sidang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Semarang menggugurkan penetapan tersangka Agus Hartono sebagai dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Gugatan praperadilan ini sebelumnya dilayangkan oleh Agus melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.  Hakim tunggal R Azharyadi Priakusumah menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap penetapan tersangka Agus Hartono. Sebelum memutus perkara, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan ahli maupun bukti-bukti surat.  Hakim menganulir beberapa bukti yang dianggap masuk materi penyidikan, bukan pada tahapan penyelidikan yang merupakan ranah praperadilan. Dalam persidangan terungkap, Kajati Jateng mengeluarkan lebih dulu surat penetapan tersangka daripada surat perintah penyidikan.  Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-3332/M.3/Fd.2/10/2022 terbit 25 Oktober 2022. Sementara Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Nomor 15/M.3.1/Fd.2/10/2022 terbit pada 26 Oktober 2022. Karena tahapan yang dilakukan pihak Kejati Jateng tidak sesuai aturan sebagaimana hukum acara pidana, maka majelis hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan praperadilan.  “Mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap penetapan tersangka Agus Hartono yang dilakukan oleh termohon praperadilan,” ujar hakim Azharyadi dalam persidangan.  Sementara itu, pengusaha Semarang Agus Hartono menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pengadilan Negeri Semarang yang telah mengabulkan gugatannya. "Saya bersyukur kepasa Tuhan, yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum saya pak Kamaruddin Simanjuntak. Juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tunggal PN Semarang," ujarnya.  Agus menyebut digugurkannya penetapan status tersangka tersebut merupakan sebuah proses sepatutnya. Ia beralasan karena penetapannya tidak sesuai secara formil yang diatur dalam hukum acara pidana.  "Ya, ini jelas amburadul. Bagaimana bisa kok saya ditetapkan tersangka tanpa keterangan barang bukti yang sah, dan disitu tanpa keterangan ahli. Juga tanpa adanya izin penetapan tersangka," terangnya.  "Apalagi disitu juga ada unsur-unsur dugaan tindak pidana pemerasan terhadap saya," tandasnya.  Dikatakannya, oknum jaksa yang dimaksud yaitu koordinator Pidsus Kejati Jawa Tengah, Putri Ayu Wulandari; mantan Kajati Jawa Tengah yang sekarang menjabat sekretaris Jampidsus Andi Herman; dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jawa Tengah, Leo Jimmi Agustinus.  Menanggapi hal itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng akan melakukan pemeriksaan secara internal tentang dugaan tindakan tercela yang dilakukan oleh oknum Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jateng, Bambang Marsana akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap oknum jaksa dimaksud.  "Pimpinan memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan dan akuntabel serta akan memberikan tindakan tegas bila terbukti oknum jaksa dimaksud melakukan perbuatan tercela dalam penanganan perkara,” ucapnya di sela-sela acara pelepasan Atlet Gulat untuk Kejurnas Puan Maharani Cup ke-l di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (25/10).  Di samping itu, ia menyampaikan jika laporan tersangka atas nama Agus Hartono tidak benar, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Ia menilai upaya itu dilakukan semata-mata untuk menghindari jeratan hukum. Menurut Asintel, terhadap proses penetapan tersangka atas nama Agus Hartono sudah dilakukan sesuai prosedur hukum. Pihaknya memastikan terhadap proses hukum atas nama Agus Hartono akan dilakukan pemeriksaan secara profesional, transparan dan akuntabel walaupun tersangka dan penasihat hukumnya sedang mengajukan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Semarang.  Sedangkan, Sesjampidsus Kejaksaan Agung, Andi Herman mengaku tak tahu menahu terkait dugaan pemerasan senilai Rp 10 miliar oleh Putri Ayu Wulandari kepada Agus Hartono di Kejati Jawa Tengah. Menurutnya, saat kasus tersebut bergulir, dirinya sudah tak lagi menjadi Kajati Jawa Tengah.  "Saya enggak tahu," ucap Andi saat dihubungi, Sabtu (26/11).  Andi mengelak dituding sebagai pihak yang memerintahkan Ayu melakukan pemerasan. Dia merasa namanya dicatut oleh Putri Ayu Wulandari selaku Koordinator Jaksa pada Kejati Jateng.

Kejati Jateng Salahi Prosedur, Status Tersangka Agus Hartono Gugur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati jateng

Berita Terkini