<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/Fachry-Albar-Dery-Ridwansah-7JPG-2406647281.jpg" alt="ILUSTRASI. Barang bukti penyalahgunaan narkoba yang menjerat artis Fachry Albar, Kamis (24/4/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Barang bukti penyalahgunaan narkoba yang menjerat artis Fachry Albar, Kamis (24/4/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta (Kejati DK Jakarta) Patris Yusrian menyatakan akan menuntut hukuman mati terhadap pelaku peredaran narkotika. Mulai dari pengedar, bandar dan produsen narkotika jenis apa pun.</p> <p>Hal itu ia sampaikan dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI pada kunjungan kerja ke Polda Metro Jaya, Kamis (8/5). Patris mengatakan, tuntutan hukuman mati itu sudah diterapkan sejak 2024 lalu.</p> <p>Pada tahun itu, Kejati DK Jakarta telah mengajukan 19 tuntutan pidana mati. "Selama tahun 2024, Kejati DK Jakarta telah mengajukan 19 tuntutan pidana mati, dan hingga triwulan pertama tahun 2025, terdapat 11 tuntutan mati terhadap pelaku peredaran narkoba. Pokoknya bandar saya matikan," ujarnya.</p> <p>Langkah tegas ini mencerminkan kebijakan tanpa kompromi terhadap para pelaku peredaran gelap narkotika kelas berat. Tuntutan pidana mati dipilih sebagai upaya memberi efek jera dan memutus mata rantai jaringan narkoba yang telah merusak generasi muda bangsa.</p> <p>Namun, sambung Patris, Kejati DK Jakarta juga tetap mengutamakan pendekatan humanis terhadap pengguna narkotika, melalui mekanisme keadilan restoratif dan program rehabilitasi. Sebab, mereka merupakan korban dari para pengedar dan bandar narkoba.&nbsp;</p> <p>Sejak 2024 hingga awal 2025, telah dilaksanakan enam perkara<em> restorative justice</em> dan empat putusan rehabilitasi, sebagai upaya menyentuh akar masalah.&nbsp;"Namun kita juga harus menemukan satu pola yang tepat jangan sampai dengan adanya anggapan bahwa pemakai ini adalah korban, dan akan direhabilitasi apabila tertangkap. Jangan sampai masyarakat menganggap menggunakan narkoba ini bukan hal yang berisiko," terangnya.</p> <p>Patris juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang masih dihadapi saat perkara narkotika masuk di persidangan. Diantaranya, lemahnya pembuktian akibat minimnya saksi kredibel, ketergantungan pada metode konvensional dalam penyidikan, dan perlunya penguatan pemahaman bersama terkait implementasi KUHP 2023.</p>

Kejati DK Jakarta menuntut hukuman mati untuk pelaku peredaran narkotika, dengan pendekatan humanis untuk pengguna.

Kejati Jakarta Siap Tuntut Mati Bandar Narkoba: Pokoknya Bandar Saya Matikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/WhatsApp-Image-2025-03-13-at-200827-1544087967.jpeg" alt="LBH Pijar laporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejati Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LBH Pijar laporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejati Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan di Jalan Irigasi, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, oleh Pemprov DKI ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta. Laporan ini mencakup empat terlapor, termasuk Direktur Utama PT Tamara Green Garden, SBR.</p> <p>Ketua Umum LBH Pijar Madsanih Manong menjelaskan, laporan ini didasarkan pada hasil investigasi sebagai kuasa hukum ahli waris Prof. Dr. Achmad Benny Mutiara. Lahan tersebut merupakan milik almarhum ayahnya, berdasar bukti akta jual beli dan dokumen pendukung lain.</p> <p>Namun, dalam proses hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pihaknya terus mencari bukti tambahan dengan mengajukan permohonan informasi ke berbagai instansi terkait. Pada 10 Agustus 2020, LBH Pijar mengirimkan surat ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk meminta kejelasan status tanah di RT 007/01, Kelurahan Pegadungan, yang kini menjadi Taman Kumbang Sereh.</p> <p>Sebulan kemudian, pada 11 September 2020, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta merespons bahwa terdapat pelepasan hak atas enam bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Tamara Green Garden. Total luas tanah yang dilepas mencapai 14.866 meter persegi.</p> <p>Lebih lanjut, Madsanih menyebutkan, pihaknya mengantongi bukti fotokopi surat pelepasan dan peralihan hak serta SHGB atas nama PT Tamara Green Garden. Dari dokumen tersebut, diketahui bahwa tanah seluas 9.038 meter persegi merupakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang seharusnya diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI tanpa kompensasi.</p> <p>&rdquo;Tanah fasos/fasum itu tidak bisa diperjualbelikan seenaknya. Itu adalah kewajiban developer yang harus diserahkan penuh ke Pemprov DKI, bukan diperjualbelikan,&rdquo; tegas Madsanih.</p> <p>Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat juga memperkuat dugaan penyimpangan ini. Dalam sidang perdata dengan Nomor Perkara 157/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT, BPN menegaskan bahwa PT Tamara Green Garden memiliki kewajiban untuk menyerahkan sebagian lahan sebagai fasos dan fasum kepada Pemprov DKI.</p> <p>&rdquo;Jawaban dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sudah jelas, bahwa tanah seluas 9.038 meter persegi adalah fasos dan fasum yang wajib diserahkan PT Tamara Green Garden ke Pemprov DKI,&rdquo; ujar Madsanih.</p> <p>LBH Pijar mendesak Kejati Jakarta untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan korupsi ini. Madsanih menuturkan, potensi kerugian negara akibat kasus ini sangat besar. Berdasar dokumen pelepasan dan peralihan hak, luas tanah yang bermasalah mencapai 9.038 meter persegi. Jika dihitung dengan harga per meter Rp 8.825.000, total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 78 miliar.</p> <p>&rdquo;Ini jelas merugikan keuangan negara, khususnya Pemprov DKI. Kami berharap kejaksaan segera mengusut tuntas kasus ini dan menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke ranah hukum,&rdquo; ucap Madsanih.</p>

LBH Pijar laporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Jalan Irigasi, Kelurahan Pegadungan, oleh Pemprov DKI ke Kejati Jakarta

LBH Pijar Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Kalideres, Kerugian Negara Capai Rp 78 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG20230417102037-3544236160.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":185" class="ii gt"> <div id=":184" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto buka suara usai pemeriksaan dirinya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta. Pemeriksaan terhadap Uus dilakukan terkait dugaan korupsi Rp. 150 miliar di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Uus irit bicara saat ditanya sejumlah wartawan terkait pemeriksaannya itu. Ia mengaku hanya dimintai keterangan terkait dengan kegiatan Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW) saat masih menjabat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Engga gak lama (pemeriksaannya), nanya terkait kegiatan pak Iwan doang gitu," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uus mengklaim, hanya dicecar pertanyaan mengenai kehadirannya dalam salah satu kegiatan yang dibuat Iwan. Pemeriksaannya itu pun tidak berlangsung lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015566367/menhub-dudy-purwagandhi-usul-asn-dan-karyawan-swasta-wfa-saat-libur-lebaran-nyepi">Menhub Dudy Purwagandhi Usul ASN dan Karyawan Swasta WFA Saat Libur Lebaran - Nyepi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konfirmasi pak ini aja, ada kegiatan (yang dibuat Iwan), saya hadir gitu doang, nanya," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta memeriksa 10 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi senilai Rp. 150 miliar di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Wali Kota Jakarta Barat&nbsp; Uus Kuswanto. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kejati pada Kamis (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada pemeriksaan yang berlangsung Kamis, 23 Januari 2025, 10 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut, salah satunya adalah Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan dalam keterangannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Uus, saksi lain yang diperiksa adalah Mantan Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Direktur PT. Karya Mitra Seraya, Direktur PT. Acces Lintas Solusi, Direktur PT. Nurul Karya Mandiri, dan manajemen sanggar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015566360/8-makanan-kaya-polifenol-yang-baik-untuk-kesehatan-jantung-otak-dan-usus-ada-apa-saja">8 Makanan Kaya Polifenol yang Baik untuk Kesehatan Jantung, Otak, dan Usus, Ada Apa Saja?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;&ldquo;Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari prosedur hukum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian, dan melengkapi berkas terkait perkara tersebut,&rdquo; ujar Syahron.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, pada 2 Januari 2025, Kejati Jakarta menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Ketiga tersangka tersebut ialah Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) dan Gatot Arif Rahmadi (GAR) yang merupakan pemilik event organaizer (EO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Modus yang digunakan oleh ketiga tersangka ialah dengan membuat kegiatan fiktif. Mulanya, Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana dan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana menjalin kerja sama dengan pemilik event organaizer (EO) Gatot Arif Rahmadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">EO milik GAR ini kemudian membuat beberapa perusahaan sebagai vendor penyedia barang. Setelah itu, Dinas Kebudayaan DKI membuat beberapa kegiatan dengan menggunakan jasa EO GAR dan bekerja sama dengan vendor-vendor fiktif yang telah dibuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang diselenggarakan ada yang sebagian betul dilaksanakan dan sebagian lainnya fiktif secara penuh alias kegiatan tersebut tidak digelar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015566355/perempuan-berkelas-yang-tak-perlu-membuat-orang-lain-terpesona-7-sifat-unik-mereka-menurut-psikologi">Perempuan Berkelas yang Tak Perlu Membuat Orang Lain Terpesona: 7 Sifat Unik Mereka Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, seluruh kegiatan itu dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Tersangka membuat foto dokumentasi palsu dengan memfoto penari seolah-olah tengah berada di panggung kegiatan. Stempel-stempel palsu pun dibuat agar kegiatan terlihat betul-betul dilaksanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening Tersangka GAR. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto buka suara usai pemeriksaan dirinya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta.

Wali Kota Jakbar Uus Mengaku Dicecar Kejati Mengenai Kehadirannya di Kegiatan yang Dibuat Iwan, Tersangka Kegiatan Fiktif di Dinas Senilai Rp 150 M

<div id="m#msg-f:1822006159394935545" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/23/Screenshot_2025-01-23-10-04-36-930_comgoogleandroidgm-edit-114479705.jpg" alt="Tim Tabur Intelijen Kejati Daerah Khusus Jakarta membekuk buronan terpidana Dino Batara Rimba (DBR) pada Rabu (22/1) di rumahnya di Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan" width="100%">
<figcaption>Tim Tabur Intelijen Kejati Daerah Khusus Jakarta membekuk buronan terpidana Dino Batara Rimba (DBR) pada Rabu (22/1) di rumahnya di Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1822006159394935545-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com-</strong>Dino Batara Rimba (DBR), terpidana kepemilikan 20 kilogram Sabu dan 100 butir pil ekstasi pada 2012 silam, akhirnya dibekuk Tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta. Dia sudah menjadi buron selama 10 tahun.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015560261/diam-adalah-emas-8-situasi-dalam-hidup-ketika-tidak-mengucapkan-sepatah-kata-pun-adalah-pilihan-terbaik-menurut-psikologi">Diam Adalah Emas: 8 Situasi dalam Hidup Ketika Tidak Mengucapkan Sepatah Kata Pun Adalah Pilihan Terbaik, Menurut Psikologi</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan menuturkan, penangkapan dilakukan di rumah Dino di Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten pada Rabu (22/1) sekitar pukul 22.15 WIB. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi V Bidang Intelijen Kejati DK Jakarta.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Tim berhasil mengamankan terpidana DBR di rumahnya, yang beralamat di Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten," ujar Syahron, Kamis (23/1).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Syahron menjelaskan, Dino ditangkap di Pelabuhan Tanjung Priok dengan bukti 20 kilogram sabu dan 100 butir ekstasi yang dibawa dari Kepulauan Riau menuju Jakarta pada 2012 silam.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 696 K/Pid.Sus/2014, Dino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 beratnya melebihi 5 gram."&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan tahun. Usai ditangkap, terpidana langsung diseret ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Terpidana kemudian diserahkan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk proses administrasi eksekusi," terangnya. (*)</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Dino Batara Rimba (DBR), terpidana kepemilikan 20 kilogram Sabu dan 100 butir pil ekstasi pada 2012 silam, akhirnya dibekuk Kejati Jakarta

Terpidana Kepemilikan 20 Kg Sabu dan Ratusam Pil Ekstasi Akhirnya Dibekuk di Tangsel setelah 10 Tahun Jadi Buronan

kejati jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati jakarta

Berita Terkini

Kejati Jakarta Siap Tuntut Mati Bandar Narkoba: Pokoknya Bandar Saya Matikan

LBH Pijar Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Kalideres, Kerugian Negara Capai Rp 78 Miliar

Wali Kota Jakbar Uus Mengaku Dicecar Kejati Mengenai Kehadirannya di Kegiatan yang Dibuat Iwan, Tersangka Kegiatan Fiktif di Dinas Senilai Rp 150 M

Terpidana Kepemilikan 20 Kg Sabu dan Ratusam Pil Ekstasi Akhirnya Dibekuk di Tangsel setelah 10 Tahun Jadi Buronan

Download Aplikasi JawaPos.com