<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/pidana-kerja-sosial-3594492720.jpg" alt="Jamkrindo berkontribusi dalam kolaborasi bersama Kejagung RI dan Pemprov Jawa Barat untuk menegakkan keadilan restoratif. (dok. Jamkrindo)" width="100%">
<figcaption>Jamkrindo berkontribusi dalam kolaborasi bersama Kejagung RI dan Pemprov Jawa Barat untuk menegakkan keadilan restoratif. (dok. Jamkrindo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pidana kerja sosial merupakan model alternatif pemidanaan yang membina pelaku tindak pidana di luar penjara yang tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada komersialisasi, dan harus sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui pidana kerja sosial, pelaku tindak pidana kerja sosial memiliki kesempatan berbuat baik kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Pidana sosial merupakan pelaksanaan pidana dalam konteks keadilan restoratif (restorative justice) melalui pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial yang rusak akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pelaksanaan keadilan restoratif membutuhkan dukungan dari banyak kalangan, termasuk dukungan bagi para peserta keadilan restoratif untuk mendapatkan keterampilan produktif sebagai bekal untuk membuka usaha dan melanjutkan hubungan bermasyarakat setelah menjalani hukuman. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)&nbsp;ikut berkontribusi dalam kolaborasi bersama Kejaksaan Agung RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menegakkan keadilan restoratif ini.&nbsp;Kontribusi Jamkrindo dilakukan melalui upaya memberikan dukungan pelatihan, pembiayaan usaha serta kegiatan lain sesuai dengan pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan dan&nbsp;Asta Cita. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang memberi kesempatan kepada Jamkrindo untuk berkontribusi pada program keadilan restoratif melalui pemberian pelatihan bagi para peserta keadilan restoratif. Ada sejumlah pelatihan yang telah kami lakukan bertajuk Aku Bangkit dan Berdaya, antara lain pelatihan usaha laundry atau cuci sepatu," ujar Plt Direktur Utama PT Jamkrindo Abdul Bari. Komitmen Jamkrindo tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya Asta Cita ke-3 terkait penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan kewirausahaan melalui fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM, serta Asta Cita ke-4 mengenai penguatan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan. Melalui kombinasi penjaminan kredit UMKM sebagai bisnis inti dan program pemberdayaan masyarakat melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Jamkrindo memastikan nilai sosial dan nilai ekonomi berjalan beriringan, sehingga dampak ke masyarakat menjadi lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, Jamkrindo melalui program TJSL bersama Holding Indonesia Financial Group (IFG) juga telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Antara lain penguatan komunitas petani, pengembangan ekonomi lokal di Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, pelatihan batik untuk penyandang disabilitas di Karawang, pemberdayaan tunarungu di Karawang, hingga literasi digital bagi pelaku usaha dan masyarakat di Tasikmalaya. Di sisi pembangunan daerah, Jamkrindo mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama penjaminan surety bond dengan sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat.&nbsp;Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola proyek pemerintah daerah, sekaligus memberikan jaminan kepastian dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. "Kedepan, Jamkrindo berharap sinergi ini tidak berhenti pada MoU, tetapi berlanjut dengan tindak lanjut implementasi yang konkret dan terukur. Kami siap menindaklanjuti pembahasan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum terkait peluang kolaborasi lanjutan untuk memperkuat pembangunan daerah dan memperluas dampak pemberdayaan," ujar Abdul Bari. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana menyampaikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Perjanjian Kerja Sama antara para Kepala Kejaksaan Negeri dan para Walikota/Bupati se-Jawa Barat bukanlah sekadar acara seremonial. Namun lebih dari itu, kegiatan ini adalah perwujudan nyata sinergi kelembagaan dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial yang terencana, terukur, dan berkeadilan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI Mokhamad Ali Ridho, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Hermon Dekristo, para Wali Kota/Bupati di Provinsi Jawa Barat, seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di Provinsi Jawa Barat, Direktur SDM Indonesia Financial Group Rizal Ariansyah, serta Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko Jamkrindo Ivan Soeparno.

Pidana kerja sosial merupakan model alternatif pemidanaan yang membina pelaku tindak pidana di luar penjara yang tidak boleh ada pemaksaan.

Ternyata di Indonesia juga Ada Pidana Kerja Sosial, Jamkrindo Kolaborasi dengan Kejagung dan Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/d9461851-03e7-4e39-a48d-c59ac49865e7-2270359052.jpg" alt="Kejati Jabar menahan Kepala Dispora Kota Bandung Eddy Marwoto (EM) dengan tiga tersangka lain terkait dugaan korupsi dana hibah Kwarcab Gerakan Pramuka di Kota Bandung. (Kejati Jabar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kejati Jabar menahan Kepala Dispora Kota Bandung Eddy Marwoto (EM) dengan tiga tersangka lain terkait dugaan korupsi dana hibah Kwarcab Gerakan Pramuka di Kota Bandung. (Kejati Jabar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung Eddy Marwoto (EM), terkait dugaan korupsi dana hibah Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Bandung senilai Rp 6,5 miliar. Kejati juga menahan tiga tersangka lain. &rdquo;Pada 2020 tersangka EM selaku Kadispora Kota Bandung telah meloloskan biaya representatif untuk para pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung, padahal kedua jenis biaya tersebut tidak diatur dalam Keputusan Wali Kota Bandung,&rdquo; kata Aspidsus Kejati Jabar Dwi Agus Arfianto dalam keterangan seperti dilansir dari Antara di Bandung. Selain Eddy Marwoto, Kejati Jabar juga menetapkan tiga tersangka lain, yaitu mantan Kadispora Kota Bandung Dodi Ridwansyah (DR), mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Yossi Irianto (YI), dan mantan Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung Deni Nurhadiana Hadimin (DNH). Dwi mengatakan kasus ini berkaitan dengan pencairan dana hibah pada tahun anggaran 2017, 2018, dan 2020. Saat pengajuan proposal dana hibah pada 2017 dan 2018, tersangka Yossi Irianto bersama Dodi Ridwansyah bersepakat meloloskan anggaran biaya representatif untuk pengurus Kwarcab Pramuka serta honorarium staf Kwarcab, yang tidak diatur dalam Keputusan Wali Kota Bandung. Selain menyetujui pembiayaan yang tidak sesuai aturan, Dwi mengungkapkan penggunaan dana hibah oleh Deni Nurhadiana maupun Eddy Marwoto juga tidak sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan secara fiktif. Akibat perbuatan para tersangka, negara disebut mengalami kerugian sekitar 20 persen dari total dana hibah sebesar Rp 6,5 miliar. &rdquo;Selain itu tersangka EM juga selaku harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung telah menggunakan dana hibah tidak sesuai peruntukannya dengan pertanggungjawaban fiktif,&rdquo; terang Dwi Agus Arfianto. Tiga tersangka, yakni Eddy Marwoto, Dodi Ridwansyah, dan Deni Nurhadiana, mulai ditahan di Rutan Kebon Waru sejak Kamis (12/6) malam. Sementara itu, Yossi Irianto telah lebih dulu menjalani penahanan dalam perkara sengketa lahan di kawasan Kebun Binatang Bandung. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati Jabar menahan Kepala Dispora Kota Bandung terkait dugaan korupsi dana hibah Kwarcab Pramuka Kota Bandung senilai Rp 6,5 miliar

Kejati Jabar Tahan Kadispora Kota Bandung soal Korupsi Dana Hibah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/IMG_8661-2893707126.jpg" alt="Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombespol Surawan. (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombespol Surawan. (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) serahkan berkas perkara kasus pelecehan seksual dokter Priguna Anugerah Pratama ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar pada Selasa (10/6). Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombespol Surawan mengatakan, berkas perkara telah lengkap dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti lebih lanjut. &rdquo;Jadi untuk hari ini (10/6), penyidik sudah melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyidikan kemarin sudah kita lengkapi semua, kita menunggu dari jaksa,&rdquo; kata Surawan seperti dilansir dari Antara di Bandung, Selasa (10/6). Surawan menjelaskan, telah menyelesaikan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka, yang merupakan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tersangka memiliki penyimpangan perilaku seksual. &rdquo;Ada keterangan dari ahli psikologi bahwa tersangka mengalami semacam kelainan fantasi seksual, dengan ketertarikan pada orang-orang yang tidak berdaya,&rdquo; ujar Surawan. Selain itu, penyidik mengungkap bahwa tersangka memperoleh obat bius dari rumah sakit dengan menulis resep sendiri, yang kemudian digunakan untuk membuat korban tidak sadarkan diri sebelum melancarkan aksinya. &rdquo;Dia menyalahi SOP karena membuat resep sendiri untuk mendapatkan obat tersebut. Dosisnya pun dia ukur sendiri,&rdquo; ungkap Surawan. Surawan menegaskan, tidak ada pengurangan masa penahanan terhadap tersangka. Bahkan, kasus tersebut berpotensi dikenakan pemberatan hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). &rdquo;Ada pemberatan pemerkosaan dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya itu di Undang-Undang TPKS, coba cek pasal pastinya berapa,&rdquo; terang Surawan. Dia menyebut hingga saat ini, jumlah korban yang melapor sebanyak tiga orang. Pihak kepolisian masih menunggu petunjuk dari kejaksaan untuk proses pelimpahan tahap selanjutnya. &rdquo;Masih tiga korban, tidak ada tambahan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada petunjuk dari JPU,&rdquo; tutur Surawan.

Polda Jabar serahkan berkas perkara kasus pelecehan seksual dokter Priguna Anugerah Pratama ke Kejati Jabar pada Selasa (10/6)

Polda Jabar Serahkan Berkas Kasus Dokter Priguna ke Kejati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-11-at-12.48.52_1.jpg" alt="Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) menunggu berkas putusan kasasi secara resmi dari Mahkamah Agung (MA) terkait perkara asusila santri untuk melakukan eksekusi terhadap Herry Wirawan.  Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana mengaku hingga Senin ini, pihaknya belum mendapatkan berkas putusan tersebut dari MA. Adapun MA sebelumnya memutuskan menolak kasasi atas pidana mati terhadap Herry Wirawan yang diputuskan Pengadilan Tinggi Bandung.  "Sampai pagi ini belum menerima putusan resmi. Tentu dasar eksekusi kami adalah keputusan resmi," kata Asep, di Kantor Kejati Jawa Barat, Kota Bandung, Senin.  Menurutnya pihaknya baru akan mempelajari secara seksama dan komprehensif terkait amar putusan setelah menerima berkas itu. Herry Wirawan pun saat ini masih mendekam di Rumah Tahanan Kebonwaru Bandung.  "Kami eksekutor perlu tahu persis kata per kata, kalimat per kalimat. Seandainya nanti bahwa putusannya putusan mati, tentu memperhatikan dulu hak-hak keseluruhan pelaku," kata Asep.  Adapun menurutnya jangka waktu proses eksekusi menurutnya tergantung dari upaya hukum yang dilakukan Herry. Apabila sudah tidak ada permasalahan terkait hak-hak Herry, maka pihaknya bisa melakukan eksekusi.  "Nanti terdakwa apakah melakukan upaya hukum luar biasa atau tidak yang berikutnya memastikan lagi sampai berapa lama," katanya.  Di samping itu, menurutnya kejaksaan tidak hanya fokus kepada eksekusi terpidana. Karena, kata dia, nasib para korban asusila Herry pun perlu dikawal oleh seluruh pihak.  "Jadi anak korban Insya Allah tidak menanggung beban kelakuan si pelaku tindak pidana," katanya pula.

Herry Wirawan Belum Dieksekusi, Kejati Jabar: Tunggu Putusan Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230109_15100111.jpg" alt="Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana. Bagus Ahmad Rizaldierryerry/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana. Bagus Ahmad Rizaldierryerry/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) menunggu berkas putusan kasasi secara resmi dari Mahkamah Agung (MA) terkait perkara asusila santri untuk melakukan eksekusi terhadap Herry Wirawan.  Kepala Kejati Jabar Asep N. Mulyana mengaku hingga Senin (9/1) ini, pihaknya belum mendapatkan berkas putusan tersebut dari MA. Adapun MA sebelumnya memutuskan menolak kasasi atas pidana mati terhadap Herry Wirawan yang diputuskan Pengadilan Tinggi Bandung.  ”Sampai pagi tadi (9/1), belum menerima putusan resmi. Tentu dasar eksekusi kami adalah keputusan resmi,” tutur Asep seperti dilansir dari Antara di Kantor Kejati Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (9/1).  Menurut dia, pihaknya baru akan mempelajari secara seksama dan komprehensif terkait amar putusan setelah menerima berkas itu. Herry Wirawan pun saat ini masih mendekam di Rumah Tahanan Kebonwaru Bandung.  ”Kami eksekutor perlu tahu persis kata per kata, kalimat per kalimat. Seandainya nanti bahwa putusannya putusan mati, tentu memperhatikan dulu hak-hak keseluruhan pelaku,” kata Asep.  Menurut dia, jangka waktu proses eksekusi tergantung dari upaya hukum yang dilakukan Herry. Apabila sudah tidak ada permasalahan terkait hak-hak Herry, pihaknya bisa melakukan eksekusi.  ”Nanti terdakwa apakah melakukan upaya hukum luar biasa atau tidak yang berikutnya memastikan lagi sampai berapa lama,” ujar Asep.  Di samping itu, dia menambahkan, kejaksaan tidak hanya fokus kepada eksekusi terpidana. Karena, nasib para korban asusila Herry pun perlu dikawal oleh seluruh pihak.  ”Jadi anak korban Insya Allah tidak menanggung beban kelakuan si pelaku tindak pidana,” ucap Asep.

Kejati Jabar Tunggu Putusan Kasasi Herry Wirawan untuk Eksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221118_134706.jpg" alt="Ilustrasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menyebut mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Irfan Suryanagara ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi. Mantan Ketua DPRD Jabar periode 2009-2014 itu menjadi tersangka kasus penipuan.  Kasipenkum Kejati Jawa Barat Sutan Harahap mengatakan, dalam kasus dugaan penipuan bisnis SPBU itu ada dua tersangka. Yakni Irfan Suryanagara (IS) dan istrinya Endang Kusumawaty (EK). Mereka ditahan Kejari Cimahi karena lokasi penipuan itu diduga terjadi di Kota Cimahi.  ”Betul, tersangka dilimpahkan ke Kejari Cimahi karena locus-nya berada di situ,” kata Sutan seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (18/11).  Menurut dia, kasus itu dilimpahkan dari Bareskrim Polri setelah berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 2 November.  Sementara itu, Kasi Intel Kejari Cimahi Carlo Lumban Batu menjelaskan, kasus itu bermula dari korban berinisial SG yang melaporkan ke Bareskrim Polri telah mengalami kerugian sebesar Rp 77 miliar akibat dugaan penipuan tersebut.  Irfan dan Endang, menurut dia, ditahan selama 20 hari sejak Kamis (17/11), sebelum kasusnya mulai masuk ke tahap peradilan.  ”Barang buktinya ada surat, bukti transfer dan sebagainya. Nanti saya koordinasi lagi karena untuk daftar barang buktinya banyak,” terang Carlo.  Untuk itu, dia menjelaskan, masih meneliti berkas perkara yang dilimpahkan dari Bareskrim Polri agar segera bisa dilimpahkan ke pengadilan.  ”IS ditahan di Rutan Kebon Waru dan EK di Sukamiskin karena kalau sudah tahap dua sudah ada penyerahan tersangka dan barang bukti,” ucap Carlo.

Mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara Ditahan Kejari Cimahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220728_171415_1.jpg" alt="Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Habib Bahar Smith. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Habib Bahar Smith. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Habib Bahar Smith dihukum lima tahun penjara. Habib Bahar didakwa terkait kasus ujaran yang diduga berisi hoaks ketika berceramah.  Jaksa menilai Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran.  ”Meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Habib Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali Bin Smith dengan pidana penjara lima tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan,” kata Jaksa Penuntut Umum yang diketuai Suharja di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/7).  Jaksa menilai ceramah Habib Bahar yang diduga berisi hoaks itu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Adapun ceramah yang diduga berisi hoaks yakni terkait Habib Rizieq Shihab yang dipenjara karena menggelar Maulid Nabi dan terkait penyiksaan terhadap enam laskar FPI.  Selain itu, jaksa pun menyampaikan ada sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan kepada Habib Bahar tersebut. Adapun hal yang meringankan yakni Habib Bahar memiliki tanggungan keluarga.  ”Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak merasa bersalah,” kata jaksa Suharja.  Tuntutan itu disampaikan jaksa berdasar dakwaan primer yakni pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Habib Bahar diduga menyampaikan ceramah berisi hoaks itu di wilayah Kabupaten Bandung pada Desember 2021. Kemudian Bahar ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat pada Januari 2022.

Habib Bahar Smith Dituntut Lima Tahun Penjara Terkait Ujaran Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-05-at-13.49.52.jpg" alt="Tersangka penipuan investasi opsi biner Doni Salmanan saat memberikan pernyataan di Kantor Kejati Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (5/7). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka penipuan investasi opsi biner Doni Salmanan saat memberikan pernyataan di Kantor Kejati Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (5/7). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menyiapkan 17 jaksa penuntut umum (JPU) untuk sidang kasus penipuan investasi opsi biner dengan tersangka Crazy Rich Soreang alias Doni Salmanan.  Wakil Kepala Kejati Jawa Barat Didi Suhardi mengatakan, sebanyak 17 JPU itu merupakan gabungan jaksa dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung.  ”Perkaranya diteruskan ke Kejari Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung,” kata Didi seperti dilansir dari Antara di Kantor Kejati Jawa Barat, Selasa (5/7).  Menurut dia, Doni Salmanan diadili di wilayah hukum Kabupaten Bandung karena diduga melakukan penipuan saat berada di wilayah tersebut. Doni merupakan warga yang berdomisili di Soreng, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rumahnya di Soreng  turut disita untuk dijadikan barang bukti.  Didi menjelaskan, konstruksi perkaranya, Doni diduga melakukan penipuan dengan mengajak sejumlah orang untuk berinvestasi di platform Quotex. Aplikasi itu tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).  Dari aktivitas penipuan itu, lanjut dia, Doni mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3 miliar per bulan, termasuk memperoleh Rp 40 miliar karena menjadi affiliator.  ”Barang buktinya sangat banyak, berdasar daftar barang bukti ada 126 item,” terang Didi.  Didi Suhardi menambahkan, masa tahanan Doni Salmanan di Rutan Kebonwaru selama 20 hari. Selama Doni ditahan di Bandung, jaksa mulai memproses pelimpahan perkara ke pengadilan.  ”Masa penahanan jaksa adalah 20 hari, diupayakan sebelum 20 hari akan dilimpahkan karena dakwaan sudah siap, jadwal sidangnya menunggu hakim,” terang Didi.  Sementara itu, tersangka penipuan investasi opsi biner Doni Salmanan mengaku menyerahkan perkaranya ke proses pengadilan. Berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.  ”Jadi nanti untuk diadilinya tunggu di persidangan ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan semuanya ke proses pengadilan,” kata Doni.  Berkas perkara beserta barang bukti Doni Salmanan dilimpahkan ke Kejati Jawa Barat pada Selasa (5/7) pagi. Usai menghadiri proses pelimpahan perkara, Doni mengaku tak ingin banyak berkomentar.  Meski begitu, dia mengaku sedang dalam kondisi sehat setelah menjalani tahanan di Ruang Tahanan Bareskrim Polri selama proses penyidikan. Dia mengaku siap menjalani proses persidangan yang akan digelar dalam waktu dekat. Doni kini dipindahkan ke Rumah Tahanan Kebonwaru Bandung untuk ditahan selama proses sidang.  ”Ya sudah menyiapkan secara matang (persidangan),” tutur Doni.

Kejati Jabar Siapkan 17 JPU untuk Sidang Doni Salmanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-05-at-09.56.04.jpg" alt="Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat memeriksa salah seorang kepala dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Pemeriksaan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kegiatan pramuka, Selasa (5/4).  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Dodi Gazali Emil mengatakan, kepala dinas itu berinisial HG. Selain HG, Dodi juga menyebut ada seorang lain yang diperiksa, yakni berinisial M.  ”HG merupakan seorang kepala dinas di Pemerintah Kota Bandung, sedangkan M adalah seorang dosen,” kata Dodi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat (5/4).  Namun, Dodi tidak menyebutkan secara rinci dinas yang dijabat HG. Dia pun belum menjelaskan keterkaitan HG serta M dalam dugaan kasus korupsi tersebut.  Dodi menyebut, keduanya diketahui merupakan pengurus cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung. Keduanya kini masih berstatus sebagai saksi.  ”Pemeriksaan dimulai sejak pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,” kata Dodi.  Kejati Jawa Barat tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang bersumber dari aliran dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk kegiatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung. Kasus tersebut kini sudah naik ke tingkat penyidikan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi yang terdiri dari pengurus pramuka dan sejumlah pejabat Pemkot Bandung.  Hibah Pemkot Bandung kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung yang diduga berkaitan dengan korupsi itu yakni sebesar Rp 2,5 miliar pada 2017, Rp 2,5 miliar pada 2018, dan Rp 1,5 miliar pada 2020.

Dugaan Korupsi Pramuka, Kejati Periksa Kepala Dinas Pemkot Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-05-at-10.03.02.jpg" alt="Terdakwa penyebaran berita bohong Habib Bahar Smith di PN Bandung Kelas IA Khusus, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa penyebaran berita bohong Habib Bahar Smith di PN Bandung Kelas IA Khusus, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mendakwa pendakwah Habib Bahar Smith atas penyebaran informasi bohong terkait penangkapan Habib Rizieq Shihab.  Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas IA Khusus, JPU membacakan ceramah Bahar Smith yang isinya soal penangkapan Habib Rizieq Shihab karena menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad. Padahal, informasi tersebut tidak benar.  ”Fakta sebenarnya Rizieq dihukum bukan karena Maulid Nabi, akan tetapi Rizieq dihukum dalam kaitan perkara pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan dan di RS Ummi Bogor,” kata Jaksa Suharja di PN Bandung Kelas IA Khusus, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/4).  JPU juga mendakwa Bahar Smith menyampaikan informasi bohong atau hoaks soal pembantaian laskar Front Pembela Islam (FPI). JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Suharja menjelaskan, isi ceramah habib Bahar menyebutkan para laskar FPI dibantai, disiksa, dikuliti, dibakar, hingga dicopot kukunya. Padahal, informasi itu tidak benar berdasar fakta.  ”Dinyatakan bahwa tidak ada luka-luka akibat penganiayaan, dicopot kukunya, dikuliti, bahwa terhadap enam pengawal Rizieq Shihab di rest area kilometer 50 arah Jakarta; yang benar adalah hanya ada dua luka tembak,” kata Suharja.  Habib Bahar didakwa menyampaikan hoaks itu saat berceramah di Desa Nanjung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 11 Desember 2021. Kemudian ceramah yang didakwa berisi hoaks itu disebarkan melalui media sosial, salah satunya melalui kanal YouTube milik terdakwa lain, yakni Tatan Rustandi.  ”Sehingga, perkataan terdakwa Bahar Smith dalam ceramahnya di Desa Nanjung, yang ada dalam video YouTube milik Tatan Rustandi, itu tidak benar,” tambah Suharja.  Jaksa menilai video dan isi ceramah Bahar Smith tersebut bersifat provokatif, sehingga dapat menyulut amarah umat Islam dan para ulama, serta menimbulkan kegaduhan, bahkan bisa menimbulkan perpecahan. Jaksa menyatakan perbuatan Habib Bahar Smith melanggar pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat (1) angka 1E KUHPidana.

JPU Dakwa Bahar Smith Sebar Hoaks Soal Penangkapan Habib Rizieq Shihab

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati jabar

Berita Terkini