<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/23/WhatsApp-Image-2024-06-23-at-180457-1245209527.jpeg" alt="Pemprov DKI memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi terbaik, termasuk kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemprov DKI memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi terbaik, termasuk kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-497 tahun pada 22 Juni 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan beragam kegiatan. Salah satunya adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah instansi terbaik, termasuk kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Pemberian penghargaan berlangsung di Silang Monas, Jakarta Pusat. Penghargaan diberikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Rudi Margono. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati DKI Jakarta dinilai berhasil dalam memberikan jasa pelayanan hukum kepada Pemprov DKI Jakarta selama periode tahun 2023 sampai Mei 2024. Salah satu kinerjanya adalah keberhasilan Datun Kejati DKI dalam memberikan pendampingan penyelesaian pengembalian aset milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Andira Reoputra mengatakan sebuah penghormatan bagi Sarana Jaya atas kinerja pelayanan Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bawah koordinasi dari Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati DKI Jakarta Badrut Tamam, sehingga saat ini kepemilikan maupun pengelolaan Hotel Novotel Cikini di Jakarta Pusat sepenuhnya berada di tangan Perumda Sarana Jaya. &ldquo;Penghargaan ini menjadi bukti nyata kinerja luar biasa dari Kejati DKI Jakarta khususnya bidang perdata dan tata usaha negara dalam melakukan penegakan hukum dan layanan hukum kepada Pemprov DKI Jakarta termasuk BUMD (BadanUsaha Milik Daerah) Provinsi DKI Jakarta,&rdquo; ujar Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Andira Reoputra di Jakarta, Sabtu (22/6). Dia menambahkan, peran JPN dalam memberikan layanan hukum selama ini dirasakan tidak hanya fokus dan tegas pada aspek hukum semata, tetapi juga melihat adanya sisi humanis. Pendekatan ini sejalan dengan misi Sarana Jaya untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berintegritas. &ldquo;Suatu penghormatan bagi Perumda Sarana Jaya untuk mengucapkan selamat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Bapak Rudi Margono atas penghargaan sebagai instansi yang telah memberikan layanan hukum terbaik bagi Pemprov DKI Jakarta,&rdquo; ujar Andira Reoputra. Menurutnya, Perumda Sarana Jaya sangat menghargai peran penting Kejati DKI Jakarta dalam mendampingi Sarana Jaya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum (mitigasi resiko) dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam upaya penyelesaian pengembalian aset milik Sarana Jaya yakni Hotel Novotel Cikini. Sementara itu, Asdatun Kejati DKI Jakarta, Badrut Tamam menegaskan bahwa dukungan layanan hukum yang kuat dan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik adalah kunci perbaikan bagi keberlanjutan kegiatan bisnis dan operasional perusahaan baik milik daerah maupun milik negara. &ldquo;Terkhusus bagi Perumda Sarana Jaya, sehingga sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG),&rdquo; ujarnya yang hadir mendampingi Kepala Kejati DKI Jakarta. Ke depan, ungkap Andira Reoputra, Perumda Sarana Jaya berharap dapat terus menjalin sinergi yang positif dengan semua pihak termasuk Kejati DKI Jakarta untuk mewujudkan semangat Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Pemprov DKI memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi terbaik, termasuk kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Kejati DKI Jakarta Raih Penghargaan dari Pemprov, Sarana Jaya Beri Apresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/14/KPK-Tahan-Mantan-Menteri-Pertanian-Dery-Ridwansah-4JPG-1123950654.jpg" alt="Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengenakan rompi tahanan KPK usai konferensi pers penahanan dirinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengenakan rompi tahanan KPK usai konferensi pers penahanan dirinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan pemerasan oleh oknum Pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). SPDP itu masih bersifat umum, yang dikirim penyidik Polda Metro Jaya, pada Rabu (11/10) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul SPDP diterima Kejati DKI Jakarta," kata Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan dikonfirmasi, Kamis (26/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam SPDP itu, polisi sudah mencantumkan Pasal 12e atau Pasal 12b dan Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi (Tipikor). Tetapi belum memuat nama pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013112604/polisi-ungkap-kasus-narkoba-dari-kampung-ambon-sita-sabu-senilai-rp-25-miliar">Polisi Ungkap Kasus Narkoba dari Kampung Ambon, Sita Sabu Senilai Rp 25 miliar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;SPDP masih bersifat umum, belum memuat tersangka di dalamnya,&rdquo; ucap Sofyan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," pungkasnya.</div> </div>

Kejati DKI Jakarta telah menerima SPDP terkait kasus dugaan pemerasan oleh oknum Pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kejati DKI Terima SPDP Kasus Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK ke SYL, Tapi Belum Ada Nama Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kejati-riau-terima-surat-ketarangan-tsk-korupsi-alami-gangguan-jiwa_m_.jpg" alt="Ilustrasi korupsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan tinggi DKI Jakarta tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di perusahaan BUMN, PLN Batubara. Diduga di perusahaan pelat merah itu ada korupsi pengelolaan investasi dalam akuisisi tambang milik perusahaan swasta pada 2017-2020. Kepala seksi penerangan hukum (Kasiepenkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ade Sofyansyah membenarkan tentang penyelidikan ini. Kasus masih dalam tahap pengumpilan data dan keterangan saksi. "Masih dalam tahap puldata dan pulbaket nanti perkembangan penyelidikan kita kasih tahu," ujar Ade kepada wartawan, Sabtu (2/9). Dalam perkara ini, Kejati DKI telah memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Proses pengumpulan data masih berjalan. Sebagai informasi, PLN Batubara (PLN BB) merupakan anak usaha PT PLN (Persero) telah dibubarkan tahun lalu oleh pemerintah melalui kementerian BUMN. Pembubaran ini sebagai bentuk efisiensi karena dianggap terjadi tumpang tindih terkait pembelian batubara dengan PT PLN (Persero).

"Masih dalam tahap puldata dan pulbaket nanti perkembangan penyelidikan kita kasih tahu," ujar Ade Sofyansyah.

Kejati DKI Dalami Kasus Dugaan Korupsi PLN Batubara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Tersangka-Mario-Dandy-Satrio-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Tersangka Mario Dandy Satriyo memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penganiayaan Cristalino David Ozora di Perumahan Green Permata Residance, Pesanggrahan, Jakarta, Jumat (10/3/2023). Rekonstruksi tersebut memperagakan 40B adegan kasus penganiayaan" width="100%">
<figcaption>Tersangka Mario Dandy Satriyo memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penganiayaan Cristalino David Ozora di Perumahan Green Permata Residance, Pesanggrahan, Jakarta, Jumat (10/3/2023). Rekonstruksi tersebut memperagakan 40B adegan kasus penganiayaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali mengembalikan berkas perkara tersangka kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo, 20, dan Shane Lukas, 19, ke penyidik Polda Metro Jaya. Pengembalian berkas itu dilakukan karena belum lengkap berdasarkan penelitian tim jaksa.  “Hasil penelitian tim jaksa terhadap kedua berkas perkara tersebut masih dinyatakan belum lengkap,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ade Sofyan saat dihubungi, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (29/3).  Diketahui, berkas tersebut dilimpahkan pada Selasa (21/3) pekan lalu oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ade Sofyan menyebut berkas itu belum lengkap terutama syarat formil dan materil.  Selanjutnya, kejaksaan memberi waktu kepada penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk melengkapi kekurangan tersebut.  “Kekurangannya terkait formil dan materil. SOP kita setelah 30 hari petunjuk dikirimkan, tim jaksa peneliti wajib menanyakan perkembangan,” imbuhnya.  Diketahui sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kepolisian tengah menunggu hasil penelitian jaksa tersebut. Pihaknya memastikan akan melengkapi berkas perkara itu sesegera mungkin bila terdapat kekurangan nantinya.  “JPU (jaksa penuntut umum) akan mempelajari secara formil dan materiil yang sudah dilimpahkan dari penyidik. Kita tunggu hasilnya, tentu ini bagian dari penyidikan,” ujarnya.  Diberitakan sebelumnya, David Ozora Latumahina, 17, dianiaya Mario Dandy Satrio pada 20 Februari 2023 lalu di Kompleks Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mario yang juga anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Alun Trisambodo disorot publik atas peristiwa keji itu.  Menurut pengakuannya, Mario emosi karena mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut AG (15) kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Dalam perkembangannya, Mario menceritakan hal itu kepada temannya, Shane Lukas (19). Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario naik pitam dan memutuskan menganiaya korban hingga koma.  Atas penganiayaan itu, Mario dan Shane ditetapkan tersangka dan ditahan di ruang tahanan Mapolda Metro Jaya. Sementara AG berstatus sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum karena masih berstatus di bawah umur, ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.  Dalam perkara ini, terdapat pasal baru yang diterapkan penyidik kepada Mario Dandy yakni Pasal 355 ayat 1, Pasal 354 ayat 1 KUHP, dan Pasal 353 ayat 2 KUHP. Sementara tersangka Shane Lukas, polisi menjeratnya dengan Pasal 355 ayat 1 juncto 56 KUHP subsider 354 ayat 1 juncto 56 KUHP, lebih subsider 353 ayat 2 juncto 56 KUHP, lebih-lebih subsider 351 ayat 2 juncto 56 KUHP dan/atau 76 C juncto 80 UU Perlindungan Anak.

Belum P-21, Kejati DKI Kembalikan Berkas Perkara Mario Dandy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Besuk-David-Ozora-Kajati-DKI-Jakarta-pastikan-kondisi-korban-akan-jadi-bahan-pertimbangan-tuntutan-640x360-1.jpeg" alt="Kajati DKI Jakarta Reda Mathovani pastikan kondisi korban David Ozora akan jadi bahan pertimbangan tuntutan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kajati DKI Jakarta Reda Mathovani pastikan kondisi korban David Ozora akan jadi bahan pertimbangan tuntutan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kejaksaaan Tingg (Kejati) DKI Jakarta menegaskan bahwa kehadiran perwakilan mereka ke Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan adalah semata-mata untuk menunjukkan empati kepada Cristalino David Ozora.  "Kehadiran Kajati DKI Jakarta dan tim penuntut umum di rumah sakit semata-mata ungakapan rasa empati sebagai penegak hukum," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Ade Sofyansah, Jumat (17/3).  Selain itu, Ade juga mengungkapkan bahwa kehadiran Kepala Kejati DKI Jakarta Reda Manthovani dan bertemu dengan keluarga David adalah untuk memastikan akan menghukum para tersangka dalam kasus David. "Sekaligus memastikan bahwa perbuatan para terdakwa sangat layak untuk diberikan hukuman yang berat," tegas Ade.  Sebelumnya, Kejati DKI Jakarta buka suara soal opsi restorative justice (RJ) dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora yang hingga saat ini masih dalam keadaan belum sadar di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Hal itu sebelumnya diungkapkan Kepala Kejati DKI Jakarta Reda Mantovani.  Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Ade Sofyansah, opsi RJ tersebut hanya berlaku untuk tersangka AG, pacar dari pelaku utama penganiayaan, yaitu Mario Dandy. Opsi itu diberikan lantaran AG masih anak di bawah umur.  "Statement Kajati DKI Jakarta memberikan peluang untuk menawarkan memberikan diversi kepada Anak AG yang berkonflik dengan hukum semata-mata hanya mempertimbangkan masa depan anak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/3).  Langkah itu menurutnya sama dengan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Belum lagi, AG tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap David.  "Namun apabila korban dan keluarga tidak memberikan upaya damai khusus terhadap pelaku anak AG yang berkonflik dengan hukum, maka uapaya Restoratif Justice tidak akan dilakukan," ungkap dia. (*)

Kajati DKI Jakarta Besuk David Ozora untuk Tunjukkan Empati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diperiksa-soal-dugaan-korupsi-e-mading-bupati-kendal-kucing-kucingan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dikabarkan memanggil Bupati Kendal Mirna Annisa, Rabu (26/9)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dikabarkan memanggil Bupati Kendal Mirna Annisa, Rabu (26/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah melakukan penyitaan aset tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018.  Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Manthovani melalui Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Nurcahyo Jangkung Madyo menyatakan, jaksa penyidik telah melakukan penyitaan aset milik mantan kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta yaitu tersangka HH dan MTT.  "Jaksa penyidik melakukan penyitaan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi yang terletak di Perumahan Pesona Kayangan Blok FI Nomor 09 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajayakota Depok Jawa Barat milik tersangka HH," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/9).  Nurcahyo menambahkan, jaksa penyidik juga melakukan penyitaan berupa satu unit mobil Merk Toyota type Kijang Innova dan satu unit Motor Kawasaki Tipe BJ175A milik Tersangka JF (makelar tanah) serta satu unit Mobil Merk Audi A6 milik Tersangka MTT (swasta).  Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ade Sofyansah menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara.  "Aset-aset yang disita tersebut diduga diperoleh/dibeli oleh para Tersangka dari hasil tindak pidana korupsi pembebasan lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018," imbuhnya.  Berdasarkan hasil penyidikan, akibat dari perbuatan para tersangka tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17 miliar.  Ade menjelaskan, penyitaan ini merupakan serangkaian tindakan jaksa penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.  "Banyaknya cara dalam menyembunyikan aset para pelaku tindak pidana korupsi membuat jaksa penyidik sering kesulitan dalam melakukan pencarian dan penyitaan aset para pelaku tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Kejati DKI Sita Aset TSK Korupsi yang Rugikan Pemprov DKI Rp 17 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220825-WA0012.jpg" alt="Caption: Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah melakukan penahanan terhadap tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan di Unit Pengelola T" width="100%">
<figcaption>Caption: Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah melakukan penahanan terhadap tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan di Unit Pengelola T</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah melakukan penahanan terhadap tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan di Unit Pengelola Teknis Peralatan (UPT Alkal) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, Kamis (25/8).  Tersangka dugaan perkara tindak korupsi itu adalah HD yang merupakan Mantan Kepala UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Atas kelakukannya tersebut diduga negara mengalamai menimbulkan kerugian hingga sebesar Rp 13 miliar. Oleh karena itu, Kejati melakukan penahanan terhadap tersangka.  "Bahwa terhadap tersangka HD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan," ujar Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam.  Menurut Ashari, penahanan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-2199/M.1/Fd.1/08/2022.  Sedangkan pasal yang disangkakan untuk tersangka HD adalah Pasal 2 Ayat 1, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.  "Penahanan dilakukan berdasarkan syarat obyektif yaitu diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan syarat subyektif yaitu dikawatirkan para tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP," ungkapnya.  Ashari menjelaskan bahwa tahun 2015, UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pengadaan 19 unit alat-alat berat penunjang perbaikan jalan. Penyedia barang dalam pekerjaan tersebut adalah PT. DMU.  "Berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang Nomor 30/-007.32 antara UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani tersangka HD selaku PPK dan Tersangka IM selaku Direktur PT. DMU dengan nlai kontrak sebesar Rp 36, 1 M," imbuhnya.  Ia menambahkan, tersangka HD yang saat itu menjadi Kepala UPT Alkal selaku PPK dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan melalui Purchasing e-Katalog tidak membuat atau menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melainkan hanya membuat Rancangan Anggaran Biaya berdasarkan brosur dan spesifikasi dari PT. DMU. "Padahal seharusnya dalam pembuatan RAB harus berdasarkan harga survei pasar," pungkasnya.

Kejati DKI Tahan Tersangka Mantan Kepala UPT Alkal Bina Marga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220825-WA0003.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Penyidik Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penahanan terhadap mantan Kepala UPT Alkal berinisial HD. Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-2199/M.1/Fd.1/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022.  "Penahanan orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan pada UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, yaitu tersangka HD mantan Kepala UPT Alkal," kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Manthovani dalam keterangan tertulis, Kamis (25/8).  Tersangka HD dilakukan penahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan berdasarkan syarat objektif yaitu diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun dan syarat subyektif, yaitu dikawatirkan para tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP.  Reda menjelaskan, perkara tersebut bermula pada 2015, UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pengadaan 19 unit alat-alat berat penunjang perbaikan jalan. Penyedia barang dalam pekerjaan tersebut adalah PT. DMU berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang Nomor 30/-007.32 antara Unit Peralatan Dan Perbekalan (UPT Alkal) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani tersangka HD selaku PPK dan tersangka IM selaku Direktur PT. DMU dengan nilai kontrak sebesar Rp 36.100.000.000.  "Bahwa Tersangka HD (Kepala UPT Alkal) selaku PPK dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan melalui Purchasing e-Katalog tidak membuat/menetapkan HPS tetapi hanya membuat RAB berdasarkan brosur dan spesifikasi dari PT. DMU padahal seharusnya dalam pembuatan RAB harus berdasarkan harga survei pasar," ucap Reda.  Tersangka HD memerintahkan petugas PPHP menerima alat-alat berat yang dikirimkan oleh PT. DMU berupa Pakkat Maintenance Road Truck (PMRT) dan menanda tangani Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang yang diserahkan oleh PT. DMU, dimana alat-alat berat yang dikirimkan oleh PT. DMU tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak.  "Diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 13.673.821.158," ujar Reda.  Tersangka HD disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kejati DKI Tahan Eks Kepala UPT Alkal, Rugikan Negara Rp 13 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Lahan.jpg" alt="Lahan bawang merah" width="100%">
<figcaption>Lahan bawang merah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan tiga tersangka dugaan korupsi Dinas Kehutanan DKI Jakarta terkait pembebasan lahan di Cipayung, Jakarta Timur.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam di Jakarta, Rabu, mengatakan ketiga tersangka itu, yakni mantan Kepala UPT Tanah HH, Notaris LD, dan pihak swasta MTT.  "Ketiga orang tersangka tersebut dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan," kata Ashari.  Ashari menyebutkan penahanan HH berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-1876/M.1/Fd.1/07/2022 tertanggal 20 Juli 2022, Tersangka LD (Notaris) sesuai Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-1877/M.1/Fd.1/07/2022 tertanggal 20 Juli 2022, serta tersangka MTT melalui Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-1878/M.1/Fd.1/07/2022 tertanggal 20 Juli 2022.  Ashari menjelaskan Penyidik Seksi Pidana Khusus Kejati DKI menahan tiga tersangka berdasarkan syarat objektif, yaitu ancaman hukuman pidana penjara lebih dari lima tahun.  Kemudian, syarat subjektif, yakni para tersangka khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP.  Selain itu, Ashari menyatakan Penyidik Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi DKI telah menetapkan pihak swasta lain berinisial JF berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-70/M.1/Fd.1/07/2022 tertanggal 19 Juni 2022.  Ashari mengungkapkan peranan JF bekerja sama dengan LD untuk membebaskan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung itu.  "Bahwa JF dan LD melakukan pengaturan harga terhadap delapan pemilik atas sembilan bidang tanah di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur," ungkap Ashari.  Ashari mengatakan pemilik lahan hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp 1.600.000 per meter persegi, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta membayar lahan rata-rata sebesar Rp 2,7 juta per meter persegi kepada pemilik lahan atau total Rp 46.499.550.000.  "Sedangkan total uang yang diterima oleh pemilik lahan hanya sebesar Rp 28.729.340.317 sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati para Tersangka dan para pihak sebesar Rp 17.770.209.683," tutur Ashari.  Untuk itu, penyidik Pidsus Kejati DKI menjerat tersangka JF dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati DKI Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan di Cipayung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Minyak-Goreng-Salman-Toyibi-5.jpg" alt="ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja kebutuhan sehari-hari di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (10/5/2022)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja kebutuhan sehari-hari di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (10/5/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tancap gas melanjutkan penanganan sejumlah perkara selepas libur Lebaran. Termasuk kasus-kasus yang mendapat sorotan seperti kasus mafia tanah, mafia pupuk, hingga mafia minyak goreng.  Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan, kasus mafia tanah ditangani Kejati DKI. Kasus itu terkait dengan aset milik PT Pertamina di Rawamangun, Jakarta Timur. Pemeriksaan saksi masih dilakukan untuk mendalami kasus berkualifikasi tindak pidana korupsi tersebut. Tidak terkecuali pemeriksaan saksi dari PT Pertamina.  Sementara itu, kasus mafia pupuk ditangani Kejari Kabupaten Pekalongan. Penanganan kasusnya dilakukan sesuai dengan perintah jaksa agung. "Mafia pupuk itu sudah lama meresahkan petani dan merugikan negara," tegas Burhanuddin.  Dia memerintahkan agar kasusnya ditangani segera dan sedetail-detailnya. Dengan begitu, praktik mafia pupuk tidak ada lagi di Indonesia. Selain di Pekalongan, Burhanuddin meminta kejari dan kejati di daerah lain memelototi potensi mafia pupuk. "Saya tegaskan kembali para kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri untuk benar-benar serius memberantas mafia pupuk," katanya.  Bila perlu, lanjut Burhanuddin, kejari dan kejati lain meniru penanganan kasus mafia pupuk oleh Kejari Kabupaten Pekalongan. Dengan begitu, mereka mengerti pola pergerakan mafia pupuk. "Dan (memahami) modus operandinya," terang dia.  Sementara itu, penanganan kasus mafia minyak goreng terus dilaksanakan Kejagung dan Kejati DKI. Dia memastikan bahwa kasus tersebut bakal dibongkar sampai tuntas.  Menurut Burhanuddin, penanganan kasus mafia tanah, mafia pupuk, dan mafia minyak goreng tidak hanya penting lantaran menyangkut hajat hidup masyarakat. Penanganan kasus-kasus itu turut membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Salah satu buktinya adalah hasil survei Indikator Politik.  Pada rilis hasil survei akhir bulan lalu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan naik signifikan. Dari posisi kedelapan kini kejaksaan berada di posisi keempat. Karena itu, Burhanuddin mengapresiasi Kejari Kabupaten Pekalongan dan Kejati DKI atas kinerja mereka dalam menangani kasus mafia tanah, mafia pupuk, dan mafia minyak goreng. "Saya berharap prestasi (Kejari Kabupaten Pekalongan dan Kejati DKI) tersebut dapat dicontoh satuan kerja yang lain,” imbuh Burhanuddin.

Kejaksaan Lanjutkan Kasus Mafia Tanah, Pupuk, dan Migor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati dki

Berita Terkini