<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/27/snack-kpu-sleman-829068569.jpg" alt="Tampilan snack yang disajikan saat pelantikan KPPS di wilayah Sleman. RADAR JOGJA" width="100%">
<figcaption>Tampilan snack yang disajikan saat pelantikan KPPS di wilayah Sleman. RADAR JOGJA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) telah selesai melakukan penelusuran terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan snack untuk pelantikan petugas KPPS KPU Sleman. Penelusuran yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi. Lembaga kejaksaan turun tangan karena banyaknya desakan masyarakat terkait snack pelantikan KPPS Sleman yang kondisinya seperti snack lelayu. Setelah dilakukan penelusuran selama beberapa hari, hasilnya pun didapat. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIJ Herwatan mengatakan, hasil tim yang menelusuri menemui benar adanya snack dalam acara pelantikan KPPS Sleman harganya hanya Rp 2.500 untuk 24.199 orang. Menurutnya, itu tidak sesuai kesepakatan antara KPU Sleman dengan vendor PT Jujur Kinaryo Projo. Adapun kesepakatannya yakni Rp 15 ribu per orang untuk 24.199 orang dengan spesifikasi snack empat macam. KPU Sleman akhirnya memutus kontrak dengan PT Jujur Kinaryo Projo karena pengadaan snacknya tidak sesuai kesepakatan. "Pihak KPU Sleman belum membayarkan sepeser pun kepada vendor sehingga keuangan negara belum ada yang dikeluarkan, belum ada indikasi ke arah penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara," ucap Herwatan, Senin (5/2) kepada Radar Joga (Jawa Pos Group). Menurutnya, dari hasil penelusuran tersebut, Kejati DIJ tetap akan terus memonitor terhadap penggunaan keuangan negara. Terlebih khususnya penggunaan keuangan negara dalam pengadaan snack acara pelantikan KPPS Sleman. Saat ini statusnya masih dalam monitor Kejati DIJ belum ke tahap penyelidikan. Oleh karena itu, tidak ada saksi yang dipanggil atau diperiksa sampai saat ini terkait snack pelantikan KPPS. Awalnya, Kejati DIJ melakukan penelusuran terkait kebenaran berita adanya snack lelayu pelantikan KPPS KPU Sleman. Itu lantaran menjadi perhatian masyarakat usai dianggap tidak layak. Disinyalir ada indikasi Tipikor, masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk mendalaminya. Sementara itu, Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto Ardi saat dikonfirmasi mengaku kepolisian tidak melakukan pendalaman ataupun menindaklanjutinya. Saat ditanyai lebih lanjut, dia meminta untuk mengonfirmasi ke pihak Kejati DIJ. "Sudah ditangani Kejaksaan Tinggi. Silakan konfirmasi ke Kejaksaan Tinggi," ucapnya. Sebelumnya Yuswanto menuturkan, melakukan konfirmasi terhadap peristiwa tersebut. Namun, menurutnya, itu hanya proses mencari info dan ditangani lebih lanjut ke kejaksaan.

Adapun kesepakatannya yakni Rp 15 ribu per orang untuk 24.199 orang dengan spesifikasi snack empat macam.

Rampungkan Penelusuran Terkait Viral Snack Seperti Lelayu di Pelantikan KPPS Sleman, Kejati DIJ Ungkap Hasilnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/snack-kpu-sleman-4072722119.jpg" alt="Tampilan snack yang disajikan saat pelantikan KPPS di wilayah Sleman. (RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>Tampilan snack yang disajikan saat pelantikan KPPS di wilayah Sleman. (RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Snack kurang pantas yang diberikan pada Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) pada Kamis (25/1) akan berujung pada ranah hukum. Pasalnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ akan menelusuri adanya dugaan penyunatan anggaran. Mulanya snack yang disediakan oleh vendor tidak sesuai dengan kesepakatan yang per porsinya senilai Rp 15 ribu tetapi pada kenyataannya hanya senilai Rp 2.500. Vendor yang bekerjasama dengan KPU Kabupaten Sleman, PT Jujur Kinaryo Projo mengakui jika hal tersebut karena menunjuk pihak lain tanpa memberitahu KPU Kabupaten Sleman. Mengutip Radar Jogja (Jawa Pos Group), tindakan tersebut dilakukan karena tidak dapat menyediakan sesuai dengan permintaan KPU Kabupaten Sleman. Padahal sebagai pihak ketiga telah menyanggupi pengadaan snack sebelum hari Pelantikan KPPS Kabupaten Sleman. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014052998/ketahui-tips-lari-bagi-pemula-dan-manfaatnya-sebagai-alternatif-memulai-gaya-hidup-sehat">Ketahui Tips Lari bagi Pemula dan Manfaatnya Sebagai Alternatif Memulai Gaya Hidup Sehat</a> &ldquo;Setelah melakukan klarifikasi, KPU Sleman telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak penyedia atau vendor karena telah mengingkari perjanjian atau wanprestasi, dan tidak akan menggunakan jasa yang bersangkutan lagi di kemudian hari,&rdquo; ujar Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi. Selain itu, KPU Kabupaten Sleman pun tidak akan membayar penuh kepada vendor yang telah menyediakan tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian menyisakan anggaran hingga Rp 302 juta. Nominal tersebut merupakan hasil perhitungan sisa biaya konsumsi sebesar Rp 12.500 dikali 24.199 orang. KPU Kabupaten Sleman pun terus berkonsultasi untuk melakukan persoalan ini dengan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIJ) untuk dikembalikan kepada anggota KPPS. Persoalan ini pun direspons oleh Aktivis Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba yang mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut. Menurutnya aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan perlu mendalami dan mengembangkan adanya dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). &ldquo;Apabila aparat penegak hukum menemukan minimal alat bukti cukup, maka tidak boleh segan untuk mengusutnya,&rdquo; katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014053016/5-daftar-pertandingan-bri-liga-1-202324-dengan-penonton-terbanyak-persija-vs-persebaya-jadi-yang-teratas">5 Daftar Pertandingan BRI Liga 1 2023/24 dengan Penonton Terbanyak, Persija vs Persebaya Jadi yang Teratas</a>&nbsp; Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Herwatan, mengatakan, akan menelusuri kebenaran informasi persoalan snack yang kurang pantas saat Pelantikan KPPS Kabupaten Sleman. Ia pun mengatakan belum ada memanggil saksi yang dipanggil hal tersebut dan belum ada aparat penegak hukum yang turun tangan. Ia pun mengakui jika pihaknya akan tetap mengambil tindakan walaupun belum ada laporan dari masyarakat kepada Kejati DIY. Selain Kejati DIY, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman juga akan turut mengusut persoalan ini. Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, mengatakan, pihaknya masih meminta arahan dari Bawaslu DIY untuk mengusut dugaan pemotongan anggaran konsumsi Pelantikan KPPS Kabupaten Sleman. &nbsp; "Saat ini sedang berkoordinasi dan meminta arahan Bawaslu DIJ. Kami sedang mengkaji bagaimana Bawaslu dan dalam batas apa dapat berperan. Jika kami bisa menindaklanjuti, tentunya kami lakukan tindak lanjut," ujarnya, Senin (29/1).

Snack yang disediakan oleh vendor tidak sesuai dengan kesepakatan yang per porsinya senilai Rp 15 ribu  jadi hanya Rp 2.500.

Tanggapi Snack Tak Pantas Saat Pelantikan KPPS, Kejati DIJ Akan Usut Walau Tak Ada Laporan dari Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/IMG_20230712_212119-4144269167.jpg" alt="Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ pada Rabu (12/7)." width="100%">
<figcaption>Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ pada Rabu (12/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman. Kasi Penerangan Hukum Kejati DIJ Herwatan mengatakan, tim penyidik juga menggeledah rumah pribadi Kepala Dispertaru DIJ Krido Suprayitno. &rdquo;Dua tim dari Kejati DIJ berangkat bersama. Satu tim ke kantor Dispertaru DIJ dan satu tim lain ke rumah Pak Kadis (kepala dinas),&rdquo; kata Herwatan seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut&nbsp;dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Sleman, dengan terdakwa Robinson Saalino (Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa) dan Agus Santoso (Lurah Caturtunggal). Dari penggeledahan di ruang Kepala Dispertaru&nbsp;dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan, dan Pengawasan Pertanahan Dispertaru DIJ, penyidik menyita CPU monitor, hard disk, flash disk, serta satu koper berisi dokumen. Sementara itu, dari rumah pribadi Kepala Dispertaru DIJ, tim penyidik menyita 20 bendel dokumen. &rdquo;Seluruhnya disita sebagai barang bukti berupa surat dan barang. Saat ini telah disimpan di gudang Kejati DIJ,&rdquo; terang Herwatan. Tindakan hukum penggeledahan dan penyitaan tersebut, tambah dia, merupakan hasil pengembangan dari penyidikan perkara tersangka Agus Santoso dan keterangan saksi pada persidangan terdakwa Robinson Saalino. Mengenai&nbsp;kasus penyelewengan pemanfaatan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Sleman, tersangka Agus Santoso diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 2.952.002.940. Sebelumnya, Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa&nbsp;Robinson Saalino ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus dugaan penyalahgunaan tanah kas desa di Caturtunggal, Depok, Sleman. Dia telah menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jogjakarta pada 12 Juni. Setelah Robinson, Kejati DIJ juga menetapkan Lurah Caturtunggal&nbsp;Agus Santoso sebagai tersangka dalam penyalahgunaan tanah kas desa itu. Sebab, terbukti melakukan pembiaran dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya terhadap penyimpangan pemanfaatan tanah kas desa yang dilakukan PT Deztama Putri Sentosa selaku pengembang. Perbuatan Robinson Saalino bersama Agus Santoso telah merugikan keuangan negara dan Desa Caturtunggal sebesar Rp 2,95 miliar. Kasus itu bermula saat PT&nbsp;Deztama Putri Sentosa mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas desa di Desa Caturtunggal pada 11 Desember 2015.&nbsp;Tanah kas desa itu memiliki luas 5.000 meter persegi dan dimaksudkan untuk Area Singgah Hijau. Pada 1 Oktober 2020, PT&nbsp;Deztama Putri Sentosa kembali mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas desa di Caturtunggal seluas 11.215 meter persegi untuk menjadi Area Singgah Hijau bernama Ambarukmo Green Hills. Namun, proses itu belum memperoleh izin dari Gubernur DIJ. Kendati belum mendapatkan izin gubernur, PT&nbsp;Deztama Putri Sentosa telah memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi dengan mendirikan bangunan permanen tidak sesuai dengan proposal awal, kemudian disewakan kepada pihak ketiga.

Kejati DIJ menggeledah kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa

Kejati DIJ Geledah Kantor Dispertaru Terkait Korupsi Tanah Kas Desa

Kejati DIJ

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kejati DIJ

Berita Terkini

Rampungkan Penelusuran Terkait Viral Snack Seperti Lelayu di Pelantikan KPPS Sleman, Kejati DIJ Ungkap Hasilnya

Tanggapi Snack Tak Pantas Saat Pelantikan KPPS, Kejati DIJ Akan Usut Walau Tak Ada Laporan dari Masyarakat

Kejati DIJ Geledah Kantor Dispertaru Terkait Korupsi Tanah Kas Desa

Download Aplikasi JawaPos.com