<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/XzCIWQfAcUnAznx9g9AkeZXAAX4fcSP4t2CNxyex-1-1176209954.jpg" alt="Kasipenkum Kejati Banten Rangga Adekresna meminta pejabat daerah tidak takut jadi korban pemerasan. Kejati Banten akan menindak para preman berkedok LSM yang memeras pejabat daerah. (Kejati Banten)" width="100%">
<figcaption>Kasipenkum Kejati Banten Rangga Adekresna meminta pejabat daerah tidak takut jadi korban pemerasan. Kejati Banten akan menindak para preman berkedok LSM yang memeras pejabat daerah. (Kejati Banten)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindak pemerasan oleh preman berkedok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih marak terjadi. Bahkan aksi pihak tidak bertanggung jawab itu kerap menyasar pejabat daerah. Untuk memberikan perlindungan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten meminta agar para pejabat daerah yang merasa jadi korban pemerasan tidak ragu untuk melapor.&nbsp; Kepala Seksi Penerangan (Kasipenkum) Kejati Banten Rangga Adekresna menyampaikan bahwa jajaran Kejati Banten punya personel bidang intelijen di setiap kejaksaan negeri (kejari). Laporan dugaan pemerasan terhadap pejabat daerah bisa disampaikan kepada personel bidang intelijen tersebut. Menurut dia, langkah itu penting untuk memastikan tidak terjadi lagi pemerasan terhadap pejabat daerah. &rdquo;Apabila terjadi percobaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota LSM, sehingga tindakannya dapat berakibat terhambatnya pembangunan, silakan melapor pada bidang intelijen kejari setempat dan tembusannya ke asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Banten,&rdquo; ungkap Rangga dalam keterangan resmi pada Selasa (11/11). Rangga menyampaikan bahwa fungsi utama LSM adalah memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah dan memastikan kebijakan tersebut berpihak pada masyarakat. LSM juga bertugas mendorong akuntabilitas dan transparansi. LSM tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Apalagi sampai memeras dan menghambat pembangunan daerah. &rdquo;Niat suci pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berjuang untuk masyarakat memang tak jarang terdisrupsi oleh kepentingan segelintir oknum, sehingga membelokkannya menjadi tindakan kurang terpuji bahkan tak jarang menjadi penghalang pembangunan suatu daerah,&rdquo; jelasnya. Karena itu, Rangga menegaskan, jika ada preman berkedok LSM yang mencoba menghalangi pembangunan di wilayah Banten, khususnya Tangerang Selatan (Tangsel) dan sekitarnya, pihaknya akan turun tangan. Dia menyampaikan bahwa intelijen kejaksaan punya fungsi sebagai pengamanan pembangunan. Di antaranya dengan mengambil langkah untuk mencegah, menangkal hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan terhadap proyek-proyek strategis pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pada skala nasional dan maupun skala daerah.&nbsp; &rdquo;Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan intelijen penegakan hukum, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menjaga agar pembangunan berjalan sesuai hukum,&rdquo; imbuhnya. Untuk itu, lanjut Rangga, seluruh pejabat daerah dan pemangku kewenangan di daerah Banten tidak perlu takut. Bila merasa menjadi korban pemerasan oleh pihak tidak bertanggung jawab, termasuk yang berkedok atau mengatasnamakan LSM, para pejabat itu diimbau segera melapor. &rdquo;(Pejabat) untuk tidak pernah takut terhadap segala jenis ancaman oknum anggota LSM selama semua tindakannya dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum dan perundangan yang berlaku,&rdquo; tegas dia.&nbsp; &nbsp;

Kejati Banten mengingatkan pejabat daerah untuk melapor jika menjadi korban pemerasan oleh preman berkedok LSM.

Pemerasan Berkedok LSM Marak, Kejati Banten Minta Pejabat Daerah Melapor Bila Jadi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/05/jalan-1440999466.jpg" alt="Jalan Puspitek di wilayah Kota Tangerangan Selatan (Tangsel). (Dok. Antara)" width="100%">
<figcaption>Jalan Puspitek di wilayah Kota Tangerangan Selatan (Tangsel). (Dok. Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten turun tangan sebagai penengah dalam polemik penutupan Jalan Puspitek di wilayah Kota Tangerangan Selatan (Tangsel). Belakangan penutupan jalan yang menghubungkan wilayah Serpong dengan Parung itu diprotes oleh warga setempat. Mereka sampai mengadu kepada DPRD Tangsel karena menolak penutupan jalan tersebut.&nbsp; Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten Rangga Ade Kresna menyampaikan bahwa pihaknya turun tangan atas arahan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Siswanto. Kejati Banten, kata Rangga, akan berusaha menjembatani masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Banten. Tujuannya agar ada solusi dapat diterima oleh semua pihak. &rdquo;Kejaksaan Tinggi Banten hadir untuk memastikan dialog berjalan terbuka, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Kami siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Banten agar persoalan ini terselesaikan secara konstruktif,&rdquo; ungkap Rangga dalam keterangan resmi pada Minggu (5/10).&nbsp; Kejati Banten menilai, kepentingan masyarakat harus didengar dan dijaga. Namun fungsi vital Puspitek sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia juga tidak boleh terganggu. Untuk itu, Kejati Banten turun tangan dengan bertindak sebagai tengah. Selain menghadirkan solusi, Kejati Banten juga ingin menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan sekaligus menjamin hak-hak sosial masyarakat.&nbsp; Menurut Kejati Banten, setiap kebijakan dan mediasi yang ditempuh harus tetap berpijak pada asas perlindungan hukum dan kepentingan publik. Rangga mengaku, pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi Banten untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat yang terdampak untuk menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Kejati Banten.&nbsp; &rdquo;Kami mengimbau seluruh pihak agar tidak terprovokasi isu-isu yang dapat menimbulkan kerugian bersama. Mari kedepankan musyawarah dan jalur hukum yang berlaku,&rdquo; jelasnya. Sebagai informasi, Komplek Puspitek sudah berdiri sejak 1976 silam. Komplek itu menjadi kawasan strategis riset dan pengembangan teknologi nasional. Seiring berkembangnya Tangsel sebagai salah satu kota satelit di sekitar Jakarta, kawasan tersebut juga digunakan oleh masyarakat sebagai jalur penghubung di Tangsel. &rdquo;Kami memahami betul bahwa jalan tersebut memiliki peran penting bagi mobilitas dan perekonomian warga. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Banten siap memfasilitasi pertemuan dan mediasi antara pihak-pihak terkait, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Banten, untuk mencari solusi yang paling adil dan berimbang,&rdquo; lanjut Rangga.&nbsp; Lewat mediasi tersebut, diharapkan muncul kesepakatan yang mengedepankan kepentingan umum tanpa mengabaikan status hukum dan fungsi kawasan Puspitek sebagai objek vital negara. Kejati Banten, masih kata Rangga, secara tegas mengimbau seluruh elemen masyarakat yang terdampak atau memiliki aspirasi terkait polemik penutupan Jalan Puspitek untuk menghubungi dan menyampaikan pengaduan atau informasi melalui Kejati Banten. &nbsp;&rdquo;Masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan atau tindakan yang berpotensi merugikan semua kalangan, baik secara hukum maupun sosial. Kejati Banten terbuka untuk berdialog dan menyampaikan keberatan secara konstruktif,&rdquo; bebernya. &nbsp; &nbsp;

Penutupan Jalan Puspitek yang menghubungkan wilayah Serpong dengan Parung diprotes oleh warga setempat.

Penutupan Jalan Puspitek di Serpong Jadi Polemik, Kejati Banten Turun Tangan Jadi Penengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/kejati-banten-2737271575.jpg" alt="Kasipenkum Kejati Banten Rangga Adekresna memberikan penyuluhan di SMK Waskito, Tangsel, Banten. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kasipenkum Kejati Banten Rangga Adekresna memberikan penyuluhan di SMK Waskito, Tangsel, Banten. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pasca viral kasus dugaan pelecehan seksual di SMK Waskito, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten beberapa waktu lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memberikan penyuluhan di sekolah tersebut. Mereka juga mengapresiasi pembentukan tim pencari fakta yang langsung bekerja.&nbsp; Kasipenkum Kejati Banten Rangga Adekresna mendatangi sekolah tersebut pada Rabu (21/5). Dalam kesempatan itu dia menyampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan hukum yang bisa saja terjadi di sekolah atau dialami para siswa SMK Waskito setelah lulus dan bekerja.&nbsp; Termasuk dugaan pelecehan sekolah yang terjadi di SMK Waskito beberapa waktu lalu. Kasus tersebut sempat viral dan menyeret siswa dan siswi sekolah itu. Rangga menyatakan bahwa pelajar yang melakukan pelanggaran hukum bisa diproses pidana hingga dipenjara. Namun, hukumannya berbeda. Sebab, mereka masih masuk kategori di bawah umur.&nbsp; "Sangat bisa (pelajar diproses hukum). Tapi, ancaman hukumannya tidak semaksimal orang dewasa. Ancaman maksimal dikurangi setengahnya dari ancaman orang dewasa. Tapi, hukuman atau ketetapan bagi mereka yang dihukum masih di bawah umur beragam," jelasnya.&nbsp; Rangga pun mencontohkan beberapa proses hukum yang bisa diterapkan kepada pelajar atau anak di bawah umur yang berurusan dengan hukum. Dia menyebut, ada yang proses hukumnya tetap berjalan meski anak tersebut dikembalikan kepada orang tua. Ada juga yang ditahan di rumah tahanan negara (rutan) anak sambil mengikuti jalannya proses hukum.&nbsp; "Ada yang dikembalikan ke orang tua. Ada yang ditahan di rumah tahanan negara, tapi di balai anaknya. Tidak dicampur dengan mereka yang dewasa. Hukumnya tetap berjalan. Orangnya tetap dipenjara. Tapi, hukuman maksimal tidak bisa," kata dia.&nbsp; Atas kasus yang terjadi di SMK Waskito, Kejati Banten mengaku salut kepada pihak sekolah dan yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Mereka dinilai cepat tanggap dan bisa merespons kasus tersebut dengan baik. Diantaranya melalui pembentukan tim pengumpul fakta dan menyerahkan seluruh temuan kepada pihak kepolisian.&nbsp; "Saya salut atas apa yang dilakukan pihak yayasan dan seluruh guru. Jangan takut karena itu semua sudah benar," kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, Rangga menyampaikan beberapa kasus hukum yang bisa terjadi di lingkungan sekolah. Selain pelecehan, kasus perundungan atau bullying juga kerap terjadi di lembaga pendidikan. Demikian pula pelanggaran lain seperti tawuran dan penyalahgunaan narkoba.&nbsp; "Saya bukan mau menakut-nakuti. Tapi, banyak banget dari orang-orang, anak-anak remaja zaman sekarang yang ngerasa dirinya dia udah ngerti segalanya, dia udah pinter segalanya. Tapi, dia lupa bahwa Indonesia adalah negara hukum," tegasnya.&nbsp; Akibatnya, banyak remaja dan pelajar terjerumus hingga melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagian di antara mereka tidak tahu bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran hukum dengan konsekuensi hukuman yang tidak main-main.&nbsp; "Kenapa mereka tidak tahu hukum? Jawaban mereka beraneka ragam. Karena mereka nggak pernah baca, mereka nggak pernah tahu aturan dan sekolah mereka bukan di bidang hukum," bebernya. &nbsp; Karena itu, Kejati Banten turun langsung ke SMK Waskito dan memberikan penyuluhan kepada para pelajar di sekolah tersebut. Tujuannya agar mereka lebih paham hukum dan mereka mendapat bekal ketika lulus dari sekolah.&nbsp;

Kejaksaan Tinggi Banten memberikan penyuluhan hukum di SMK Waskito pasca kasus pelecehan seksual yang viral.

Viral Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di SMK Waskito Tangsel, Kejati Banten Berikan Penyuluhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210527-WA0067_1.jpg" alt="Kajati Banten Asep Nana Mulyana memberikan keterangan terkait penahanan tersangka korupsi pengadaan masker di Dinkes Banten, Kamis (27/5). Mulyana/Antara" width="100%">
<figcaption>Kajati Banten Asep Nana Mulyana memberikan keterangan terkait penahanan tersangka korupsi pengadaan masker di Dinkes Banten, Kamis (27/5). Mulyana/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker di dinas kesehatan. Pengadaan itu bersumber dari APBD Banten 2020.  ”Kami dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya paksa penahanan terhadap tiga orang tersangka, yakni AS, WF, dan LS,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Asep Nana Mulyana seperti dilansir dari Antara di Serang, Kamis (27/5).  Asep mengatakan, dua tersangka berasal dari pihak swasta dan satu orang tersangka merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Ketiga tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terkait dengan pengadaan masker jenis KN95 dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 1,68 miliar.  Asep menjelaskan, hasil pemeriksaan penyidik secara mendalam dan komprehensif serta berdasar keterangan para saksi, penyidik menyimpulkan ada dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 1,68 miliar dari nilai proyek Rp 3,3 miliar.  ”Modusnya mereka bersepakat mengubah RAB yang semula tidak sebesar itu. Sehingga, kami melihat ada kemahalan barang yang cukup signifikan,” terang Asep.  Selanjutnya menurut Asep, penyedia barang melakukan subkontrak pekerjaan dan ada dugaan pemalsuan dokumen-dokumen pekerjaan.  ”Kami meyakini ada indikasi korupsi berdasar hasil perhitungan tim penyidik sementara ini sekitar Rp 1,68 miliar,” tutur Asep.  Menurut Asep, pengadaan masker KN95 tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Banten.

Kejati Banten Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Masker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/bjb-kejaksaan.jpg" alt="Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana bertukar plakat sebelum menggelar talkshow penerangan hukum dengan tema" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana bertukar plakat sebelum menggelar talkshow penerangan hukum dengan tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dunia perbankan adalah suatu lingkup institusi yang dilandasi oleh adanya suatu kepercayaan masyarakat dari segenap lapisan. Bank dikenal sebagai institusi yang sarat dengan berbagai aturan hukum. Dalam setiap gerak dinamisnya, operasional perbankan selalu lekat dengan persoalan hukum yang menyertai.  Suatu bank dalam menjalankan aktivitas transaksi keseharian tidak lepas dari kasus perbankan yang muncul baik dari internal atau pihak luar. Tak jarang kejahatan perbankan ini berujung ke pengadilan.  Pegawai bank wajib mengetahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus senantiasa mengikuti pola pikir dan sikap tindak yang bersifat hukum. Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah adanya fraud yang kemungkinan terjadi dalam operasional perbankan.  Dalam jangka panjang, pola pikir dan sikap tindak yang bersifat hukum ini bermanfaat untuk memahami penyelesaian sengketa perbankan baik melalu proses ligitasi maupun non-ligitasi.  Untuk meningkatkan wawasan dalam bidang hukum dan kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari, bank bjb bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten menggelar talkshow penerangan hukum dengan tema "Legal Awareness Forum: Implementasi Governance, Risk &amp; Complience (GRC) dalam Operasional Perbankan".  Acara digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Banten pada Kamis (18/3/2021) secara online dan offline. Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta, pembicara, dan pihak terkait menerapkan protokol kesehatan secara ketat.  Sebagai pembicara adalah Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana dan Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi. Acara akan dipandu oleh Asisten Intelijen Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano serta turut dihadiri oleh 30 orang pegawai bank bjb dari Kantor Wilayah 4 dan Kantor Cabang 4 yang merupakan CEO Regional, Deputi CEO Regional, Pemimpin Cabang, Pemimpin Grup Wilayah, dan Manajer.  Yuddy mengatakan “melalui kegiatan Legal Awareness Forum diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada kami, agar dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional perbankan kedepannya, dapat sejalan dan masih didalam koridor ketentuan hukum yang berlaku.”  Pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank bjb dengan Kejaksaan Tinggi Banten tentang Penanganan Masalah Hukum Di Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara. Dalam sinergitas ini diharapkan dapat membantu bank bjb untuk menangani penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya, disamping juga kerjasama dalam peningkatan kompetensi teknis sumber daya dari kedua belah pihak.  “Kami juga berharap, penandatanganan PKS di antara kedua belah pihak merupakan tonggak awal bagi kerjasama lain ke depannya, dengan tangan terbuka bank bjb siap menjadi mitra bagi Kejaksaan Tinggi Banten dan senantiasa beriringan bersama yang pada akhirnya akan bermuara pada sinergi yang berkesinambungan diantara kedeua belah pihak.” ujar Yuddy.

Sinergitas bank bjb & Kejati Banten Tingkatkan Implementasi Governance

kejati banten

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati banten

Berita Terkini

Pemerasan Berkedok LSM Marak, Kejati Banten Minta Pejabat Daerah Melapor Bila Jadi Korban

Penutupan Jalan Puspitek di Serpong Jadi Polemik, Kejati Banten Turun Tangan Jadi Penengah

Viral Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di SMK Waskito Tangsel, Kejati Banten Berikan Penyuluhan

Kejati Banten Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Masker

Sinergitas bank bjb & Kejati Banten Tingkatkan Implementasi Governance

Download Aplikasi JawaPos.com