<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/pungli-bali-3756141420.jpg" alt="Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Haryo Seto." width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Haryo Seto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di Bondowoso, Jawa Timur, personel kejaksaan terkena operasi tangkap tangan (OTT). Di Bali, OTT yang dilakukan Korps Adhyaksa akhirnya membuahkan tersangka. Hariyo Seto, kepala seksi pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Badung, ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan fasilitas fast track. Penetapan itu didukung dua alat bukti. &rdquo;Berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan barang bukti serta alat bukti petunjuk,&rdquo; ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos kemarin (16/11). OTT oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali itu berlangsung Selasa (14/11) malam lalu. Lima personel Imigrasi Ngurah Rai diringkus. Mereka diduga melakukan pungutan liar memanfaatkan jalur fast track. Jalur cepat tersebut merupakan pelayanan prioritas keimigrasian di Bandara Ngurah Rai bagi kelompok prioritas. Yakni, lansia, ibu hamil, anak-anak, dan pekerja migran. Di luar Hariyo yang menjadi tersangka pada Rabu (15/11) malam setelah menjalani pemeriksaan maraton, empat orang lain yang terjaring masih berstatus saksi. Jawa Pos Radar Bali melaporkan, setelah penetapan tersangka Hariyo, tim penyidik kejati terus menggali fakta maupun dugaan pendukung dalam kasus tersebut. Tim penyidik bahkan kembali melakukan penggeledahan ke Bandara Ngurah Rai dan menyita beberapa barang bukti pendukung seperti rekaman CCTV dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Kasi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana mengatakan, mereka yang diduga terlibat memasang tarif yang tidak merata kepada para penumpang. &rsquo;&rsquo;Hasil penyelidikan Rp 200.000 sampai Rp 250.000 per orang. Kemarin kan data awal setelah penyelidikan rata-rata segitu (Rp 100.000 sampai Rp 200.000). Itu tidak mereka patok,&rdquo; tambahnya. Hariyo, kata Putu, berperan sebagai penerima setoran uang yang didapat dari hasil menyalahgunakan fasilitas fast track. Kelima orang yang ditangkap mengaku melakukan pungli sejak dua bulan terakhir. Lebih lanjut, Eka Sabana menyebut ada kemungkinan bahwa tidak hanya kelima orang yang ditangkap itu yang melakukan penyalahgunaan tersebut. Itu mengingat pemasangan tarif dipungut by system. "Dari hasil penyelidikan tentu ini akan ditelusuri, karena di situ terdapat empat grup dan yang diamankan kemarin grup yang sedang bertugas pada waktu itu. Ada dugaan bahwa ini juga berlangsung di grup lain. Nanti tim akan mendalami mengenai itu, apakah hasilnya nanti kita update,&rdquo; paparnya. Pihaknya mengaku masih terus melakukan pendalaman apakah keempat grup tersebut memang mengetahui bahwa pemasangan tarif fasilitas fast track itu benar atau benar-benar tidak tahu dan hanya mengikuti perintah atasan mereka. &rsquo;&rsquo;Itu nanti kita liat perannya, kan begitu. Karena ini hubungan atasan dan bawahan,&rdquo; katanya. (ney/syn/c17/ttg)

kepala seksi pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Badung, ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan.

Kejati Bali Sinyalir Kasus Fast Track di Bandara Ngurah Rai Libatkan Banyak Staf Imigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lanjutan-kasus-zumi-zola-anggota-dewan-berjamaah-jadi-tersangka-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah tim gabungan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri mengungkap keterlibatan petugas Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, dalam meloloskan para pendonor ginjal ke Kamboja Juli lalu, kemarin (15/11) giliran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali yang melakukan pengungkapan. Ada 5 petugas Imigrasi Ngurah Rai, tepatnya di bagian fast track (jalur cepat), yang terjaring. Mengutip Jawa Pos Radar Bali, lima petugas itu adalah N, P, I, G, dan R. Mereka diamankan pada Selasa (14/11) pukul 22.00 karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan jalur fast track di terminal internasional. Juga berhasil diamankan uang Rp 100 juta yang diduga merupakan keuntungan tidak sah yang diperoleh dari praktik-praktik itu. Kejaksaan Tinggi Bali membantah operasi tersebut merupakan operasi tangkap tangan (OTT). "Ini bukan OTT, tetapi mengamankan. Dari aksi jualan fast track, para oknum itu mengantongi dana Rp 100 juta&ndash;Rp 200 juta," kata Aspidsus Kejati Bali Deddy Kurniawan yang didampingi Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Bali Putu Eka Saana Putra. Mereka, kata Deddy, diduga memasang tarif kepada para penumpang warga negara asing yang datang ke Bali. Diduga, para penjemput atau penyedia akomodasi menyetorkan sejumlah uang. Dengan demikian, wisatawan asing itu tak perlu mengantre layaknya masyarakat umum. Pengungkapan itu bermula dari pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan fasilitas fast track. Menurut Deddy, fast track itu pelayanan prioritas keimigrasian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tujuannya, mempermudah pemeriksaan ke imigrasi atau keluar wilayah Indonesia bagi kelompok prioritas. Yakni, lansia, ibu hamil, anak-anak, dan pekerja migran. Kejati menegaskan, layanan fast track tidak dipungut biaya. Namun, fasilitas itu malah dimanfaatkan para petugas tersebut dengan menarik pungutan liar (pungli). "Jadi, memang tidak dipungut (biaya) di fast track. Tetapi, warga asing yang menggunakan fasilitas fast track itu dipungut biaya Rp 100 ribu&ndash;Rp 250 ribu per orang," ujarnya. Saat ini, lima petugas itu belum ditetapkan menjadi tersangka. Deddy beralasan, pihaknya belum dapat menerangkan status kasus tersebut. &rsquo;&rsquo;Kami sedang memperdalam ini. Nanti pasti kami beri informasi lanjutannya,&rsquo;&rsquo;ucapnya. Sementara itu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali enggan menanggapi penyalahgunaan fasilitas fast track. Kakanwil Kemenkum HAM Bali Romi Yudianto mengaku belum mendapat informasi lengkap soal kabar tersebut. &rsquo;&rsquo;Jadi, kami luruskan lagi bahwa kami belum mendapatkan informasi yang lebih detail. Kami masih mengumpulkan informasi. Teman-teman harap bersabar, ya, nanti kami jelaskan apa yang terjadi,&rsquo;&rsquo; kata Roni, seperti dilansir Jawa Pos Radar Bali. (ney/dre/san/c18/ttg)

Polda Metro Jaya dan Mabes Polri mengungkap keterlibatan petugas Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, dalam meloloskan para pendonor

Diduga "Jual" Fasilitas Fast Track Bandara ke Pendonor Ginjal Ilegal, Petugas Imigrasi Terima Rp 200 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/pungli-bali-3756141420.jpg" alt="Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Haryo Seto." width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Haryo Seto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan seorang pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Haryo Seto, atas kasus dugaan melakukan pungutan liar. Dugaan pungli itu dilakukan pada layanan prioritas Fast&nbsp;Track di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali Dedy Kurniawan mengatakan,&nbsp;Haryo Seto yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, ditetapkan sebagai tersangka berdasar surat penetapan tersangka Nomor:1421/N.1.5/Fd.2/11/2023 tertanggal 15 November 2023. Penetapan tersebut berdasar hasil penyidikan yang dilakukan tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati&nbsp;Bali. Tim penyidik telah mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, serta alat bukti petunjuk. &rdquo;HS, sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kls I Khusus TPI Ngurah Rai, ditetapkan sebagai tersangka atas peran dalam tindak pidana sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,&rdquo; tutur Dedy Kurniawan seperti dilansir dari Antara. &rdquo;Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, bertentangan dengan kewajibannya,&rdquo; tambah Dedy. Atas perbuatannya, lanjut dia, tersangka HS disangka melanggar pasal 12 huruf a jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap HS selama 20 hari di Rumah Tahanan Lapas Kelas II A Kerobokan, Badung, Bali. Sebelumnya, Haryo Seto diamankan penyidik Kejati Bali dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bali, Selasa (14/11) pukul 22.00 wita. Haryo&nbsp;Seto&nbsp;merupakan satu dari lima orang yang diamankan penyidik Kejati Bali. Empat orang lainnya masih berstatus sebagai saksi dan menjalani pemeriksaan di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejati Bali. Penangkapan terhadap lima pegawai imigrasi tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait pungli di jalur prioritas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Fast&nbsp;Track merupakan layanan prioritas keimigrasian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam mempermudah pelayanan keimigrasian ke luar negeri bagi kelompok prioritas, seperti lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, serta pekerja migran. Lima oknum petugas Imigrasi memanfaatkan layanan prioritas tersebut terhadap WNA dengan memberlakukan tarif Rp 100.000 hingga Rp 250.000 per orang. Barang bukti yang disita dalam OTT Kejati Bali berupa uang sejumlah Rp 100 juta. Berdasar keterangan lima oknum petugas Imigrasi Ngurah Rai tersebut, Kejati Bali menduga setiap bulan terkumpul Rp 100 juta &ndash; Rp 200 juta dari pungutan liar itu.

Kejati Bali tetapkan seorang pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai atas dugaan melakukan pungutan liar di Bandara Ngurai

Pejabat Imigrasi Ngurah Rai Jadi Tersangka Dugaan Pungli Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/E3AD5F62-DD62-4A01-8F88-DC5E818820A1-4282954867.jpeg" alt="Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Dedy Kurniawan" width="100%">
<figcaption>Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Dedy Kurniawan</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menangkap lima orang petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Mereka ditangkap karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan jalur fast track di terminal internasional bandara. Penangkapan terhadap 5 petugas imigrasi ini dilakukan secara operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejati Bali pada Selasa (14/11). Kejaksaan Tinggi Bali menyebut pungli turis layanan fast track diduga mencapai Rp 200 juta per bulan. "Jadi ini bermula adanya pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan fasilitas fast track. Fast track itu pelayanan prioritas keimigrasian di Bandara Udara Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, untuk mempermudah pemeriksaan ke imigrasi atau keluar wilayah Indonesia bagi kelompok prioritas, yaitu lanjut usia, ibu hamil, anak-anak dan pekerjaan migran," kata&nbsp;Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Dedy Kurniawan, Rabu (15/11). Kejati menegaskan, layanan fast track tidak dipungut biaya. Tapi fasilitas ini malah dimanfaatkan oknum petugas Imigrasi dengan menarik pungutan liar (pungli). "Jadi memang tidak dipungut (biaya) di fast track, tetapi warga asing yang menggunakan fasilitas fast track, itu dipungut biaya antara Rp 100 ribu-Rp 250 ribu per orang," ujarnya. Dari informasi yang diterima Kejati, tim turun ke lapangan pada Selasa, 14 November dan menemukan dugaan pungli oknum petugas Imigrasi. &ldquo;Kita cek&nbsp;ke lapangan dan benar ada fakta&nbsp; terjadinya penyalahgunaan fast track, dengan nilai pungutan mencapai kurang lebih Rp 100 juta-Rp 200 juta per bulan," paparnya. Dari OTT petugas Imigrasi Bali, diamankan uang Rp 100 juta diduga terkait pungli. "Dari jumlah tersebut, telah berhasil diamankan uang sejumlah kurang lebih Rp 100 juta rupiah yang diduga merupakan keuntungan yang tidak sah yang diperoleh dari praktek-praktek tersebut," ujarnya. Menurutnya, di tengah upaya pemerintah mendorong iklim investasi di tanah air, praktik tersebut dinilai sangat merusak citra Indonesia.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menangkap lima orang petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali karena pungli.

Kejati Bali Tangkap 5 Petugas Imigrasi karena Pungli Turis Fast Track di Bandara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/IMG_20230413_160245-1474994755.jpg" alt="Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menahan tersangka RAS, mantan kepala UPTD PAM PUPPR-Kim Provinsi Bali tahun 2018-2020." width="100%">
<figcaption>Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menahan tersangka RAS, mantan kepala UPTD PAM PUPPR-Kim Provinsi Bali tahun 2018-2020.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menahan mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perusahaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UPTD&nbsp;PAM PUPR-Kim) Provinsi Bali tahun 2018-2020. RAS&nbsp;ditahan sebagai tersangka dugaan korupsi mencapai sekitar Rp 23 miliar. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan, tersangka RAS&nbsp;langsung ditahan penyidik Kejati Bali usai menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di ruangan penyidik Pidana Khusus Kejati Bali. &rdquo;Penahanan tersangka RAS dilakukan setelah penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi,&rdquo; ujar Putu Agus Eka Sabana Putra seperti dilansir dari Antara. Pada saat pemeriksaan, kata Eka, tersangka RAS diberikan pertanyaan sebanyak 15. Semuanya dijawab oleh yang bersangkutan dan kemudian penyidik melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Eka mengatakan, tersangka RAS selanjutnya akan dititipkan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas II A Kerobokan, Badung. Itu sambil menunggu jadwal persidangan. Menurut dia, tersangka RAS ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dalam kapasitasnya sebagai kepala UPT pengelolaan PAM PUPPR-Kim&nbsp;Bali tahun 2018-2020. Selain itu, kata Eka, RAS juga diduga terlibat pemberian jasa pelayanan pada UPTD PAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2018 sampai 2020. Eka menyebutkan, nilai kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersangka RAS mencapai Rp 23 miliar. Yakni berdasar hasil audit eksternal oleh kantor akuntan publik yang didukung keterangan ahli. Menurut dia, tersangka RAS dalam kurun waktu 2018 dan 2020 telah menerima fee dari penyedia barang dan jasa dan terjadi benturan kepentingan tersangka RAS dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. &rdquo;Dalam kurun waktu tersebut, tersangka RAS menerima jasa pelayanan yang seharusnya tidak dapat diterima tersangka,&rdquo; terang Putu Agus Eka Sabana Putra. Atas perbuatan tersebut, kata dia, tersangka RAS dijerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf I, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Eka menambahkan masih terbuka kemungkinan bahwa ada pihak lain, selain tersangka RAS yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. &rdquo;Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain tergantung pemeriksaan di persidangan. Apabila terungkap bahwa ada aliran atau pihak lain yang terlibat tentunya penyidik Kejaksaan Tinggi Bali pasti akan menelusuri hal itu,&rdquo; papar Putu Agus Eka Sabana Putra. Sebelumnya, penyidik Kejati Bali telah melakukan penyitaan terhadap setiap barang yang digunakan atau merupakan hasil dari perbuatan korupsi yang diduga dilakukan tersangka RAS. Jaksa juga&nbsp;melakukan penyitaan terhadap buku tabungan RAS, berupa buku tabungan Mandiri dan BNI. &nbsp;

Kejati Bali tahan mantan Kepala UPTD PAM PUPR-Kim Provinsi Bali tahun 2018-2020 sebagai tersangka dugaan korupsi Rp 23 miliar

Kejati Bali Tahan Mantan Kepala UPTD PAM PUPR-Kim Tersangka Korupsi Rp 23 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Kuasa-hukum-Rektor-Unud-Bali-1554494732.jpg" alt="Anggota Kuasa Hukum Rektorat Universitas Udayana Gede Pasek Suardika (kanan) dan Rektor Unud Prof. I Nyoman Gde Antara (tengah)." width="100%">
<figcaption>Anggota Kuasa Hukum Rektorat Universitas Udayana Gede Pasek Suardika (kanan) dan Rektor Unud Prof. I Nyoman Gde Antara (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kuasa Hukum Rektor Universitas Udayana&nbsp;(Unud) Bali Prof. I Nyoman Gde Antara menyatakan, kajian akademis yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unud&nbsp;kepada penyidik tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti rektor korupsi. Hal tersebut disampaikan Pasek Suardika, kuasa hukum Rektor Universitas Udayana&nbsp;(Unud) Bali Prof. I Nyoman Gde Antara. Rektor hadir memberikan keterangan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana SPI. &rdquo;Saya kira untuk urusan kajian dari mahasiswa itu gini. Tugasnya mahasiswa itu membangun dialektika. Kajian intelektualnya itu terasa terbangun dengan baik. Itu bagus, tetapi kalau mau dipakai sebagai bukti hukum, saya merasa belum pernah ada pelajaran pembuktian menurut KUHAP menggunakan kajian mahasiswa, yang ada adalah keterangan ahli,&rdquo; ujar Pasek Suardika seperti dilansir dari Antara. Dia ragu bahwa kajian akademis yang diberikan BEM Universitas Udayana kepada penyidik Pidana Khusus Kejati Bali pada Rabu (5/4) merupakan kajian akademis yang dilakukan mahasiswa sendiri. &rdquo;Apakah itu murni dari mahasiswa atau kah dibantu pihak lain untuk mahasiswa kami nggak tahu lah ya,&rdquo; kata Pasek Suardika. Menurut Suardika, pungutan SPI yang terakumulasi sejak 2018 sampai 2022 terhitung berjumlah Rp 335,8 miliar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah dana yang dikeluarkan Unud untuk membangun sarana dan prasarana yang jumlahnya mencapai Rp 479 miliar. Rektor Universitas Udayana Bali Prof. Gde Antara yang saat itu juga menimpali bahwa untuk menutupi kekurangan-kekurangan dana, Unud terpaksa harus mengambil dari pos keuangan lain. Prof. Antara mengatakan, sepanjang 2018-2022, Unud kekurangan dana Rp 143,5 miliar untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana. &rdquo;Kalaupun seratus persen dipakai SPI itu yang jumlahnya Rp 335,8 miliar, sementara pembangunan Rp 479 miliar saya kira kurang Rp 143,5 miliar. Jadi, kami tetap ambilkan dari sumber dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),&rdquo; terang Antara. Prof. Antara juga menampik dugaan bahwa dirinya menjadikan penarikan SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri sebagai lahan untuk berbisnis. &rdquo;Saya tak bisa menanggapi hal yang begitu lah. Tanya sama mereka (BEM) saja,&rdquo; papar Antara menjawab pertanyaan terkait informasi BEM yang menyebutkan bahwa dirinya memungut SPI sebelum mahasiswa dinyatakan lolos seleksi masuk Universitas Udayana melalui jalur mandiri. Terkait kajian akademis yang diberikan BEM Unud, kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan, data-data yang diberikan BEM kepada penyidik Pidana Khusus Kejati Bali dapat dijadikan bahan petunjuk untuk mengungkap secara terang benderang terkait dugaan korupsi dana SPI. Kajian akademis yang diberikan Unud yang diterima Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Agus Eko Purnomo, kata Eka, dapat saja dijadikan alat bukti tambahan apabila memenuhi kualifikasi. Namun, tidak akan memengaruhi atau pun mengintervensi jalannya penyidikan yang telah berjalan selama ini. Rektor Universitas Udayana Bali Prof. Gde Antara hadir di Kejati Bali memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2018-2022. Prof Antara telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Bali dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana tahun 2018-2020. Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Agus Eko Purnomo mengatakan berdasar pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi dan hasil audit, rektor Universitas Udayana Gde Antara diduga merugikan negara Rp 105,39 miliar dan Rp 3,94 miliar. Selain itu, dia juga merugikan perekonomian negara hingga mencapai Rp 334,57 miliar. Atas perbuatannya, Rektor Universitas Udayana dijerat dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kuasa Hukum Rektor Unud sebut kajian akademis dari BEM Unud kepada penyidik tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti rektor korupsi

Kuasa Hukum Rektor Unud Bilang Kajian Mahasiswa Tak Bisa Jadi Bukti Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/IMG-20230406-WA0059_1-213248864.jpg" alt="Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara (kanan) menghadiri panggilan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali." width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara (kanan) menghadiri panggilan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Bali. Dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Rektor Unud terlihat memasuki ruang penyidik Pidana Khusus Kejati Bali, Denpasar, Kamis (6/4) sekitar pukul 09.30 wita. Dia didampingi sejumlah tim hukumnya seperti I Gede Pasek Suardika dan beberapa yang lainnya. Dia&nbsp;sebelumnya pada Senin (3/4)&nbsp;mangkir dari panggilan penyidik tanpa memberikan alasan kepada penyidik. Belakangan diketahui alasan&nbsp;tidak memenuhi panggilan penyidik karena menyelesaikan pekerjaan administratif sebagai rektor Universitas Udayana yang tercantum dalam surat yang sampai ke tangan penyidik lewat dari waktu penyidikan yang telah ditetapkan. Di Gedung Pidsus Kejati Bali, rektor Universitas Udayana tersebut sempat keluar dari ruang penyidik, lalu masuk untuk melanjutkan kembali proses penyidikan ditemani tim hukum. &rdquo;Kita hadir hari ini memenuhi panggilan karena kita menghormati hukum ya. Sebelum itu kita juga mempunyai kesibukan memberikan layanan di kampus. Karena (penerimaan) mahasiswa baru, kampus harus jalan, keuangan dan segala macam,&rdquo; kata Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara seperti dilansir dari Antara. Dia membantah telah mangkir dari panggilan penyidik Kejati Bali. &rdquo;Tidak benar, ngapain kita mangkir. Hadir, kapan diperlukan ya kita hadir,&rdquo; ucap Antara. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan, dalam jadwal yang dikeluarkan penyidik, Prof. Antara diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018 sampai 2020. Dalam kasus tersebut, dia&nbsp;diperiksa terkait peran sebagai Ketua Panitia pemungutan SPI tahun 2018-2020. &rdquo;Yang diperiksa, dua saksi satu tersangka. Untuk saksi dua orang dari pihak rektorat, dari dosen,&rdquo; kata Eka Sabana. Eka mengatakan, dua saksi yang dihadirkan dalam penyidikan yang masih berlangsung di gedung Pidsus Kejati Bali tersebut memberikan keterangan untuk berkas perkara tersangka Rektor Unud. &rdquo;Dua saksi untuk tersangka INGA,&rdquo; kata Eka.

Rektor Unud Bali Prof. I Nyoman Gde Antara penuhi panggilan penyidik Kejati Bali, diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi

Rektor Unud, Tersangka Korupsi SPI, Penuhi Panggilan Kejati Bali 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230313-WA0098.jpg" alt="Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menjadwalkan pemanggilan kembali Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Nyoman Gde Antara. Dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI). Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan, pemeriksaan Prof. Antara selaku tersangka perkara dugaan korupsi penyalahgunaan dana SPI&nbsp;mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Unud&nbsp;pada tahun 2018-2022. Prof. Antara dipanggil ulang penyidik Kejati Bali karena yang bersangkutan mangkir dari jadwal pemeriksaan pada Senin (3/4). &rdquo;Prof. Antara sejatinya menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka&nbsp;pada 3 April di Kejati Bali bersama dengan tiga tersangka lain. Namun, yang hadir hanya tiga tersangka beserta saksi-saksi untuk berkas perkara Prof. Antara,&rdquo; ujar Eka seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, surat pemanggilan terhadap tersangka Rektor Universitas Udayana Prof. Antara telah dikirim penyidik pada Selasa (4/4). Prof. Antara dijadwalkan akan diperiksa lagi sebagai tersangka pada Kamis (6/4). Dalam pesan singkat melalui media penyampaian pesan WhatsApp,&nbsp;Eka mengatakan, Prof. Antara bukan sekali saja mangkir dari panggilan penyidik Kejati Bali. Pada saat diperiksa sebagai saksi beberapa waktu yang lalu, dia juga tidak hadir tanpa&nbsp;alasan kepada penyidik. Sebelumnya, tim penyidik yang dikomandoi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Agus Eko Purnomo telah menetapkan Prof. Antara sebagai tersangka bersama tiga orang lain, yakni I Ketut Budiartawan (IKB), Nyoman Putra Sastra (NPS), dan I Made Yusnantara (IMY). Prof. Antara telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasar alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, ahli, serta surat, dan bukti petunjuk. Penyidik berkesimpulan Prof. Antara berperan dalam kasus dugaan korupsi dana SPI Unud. Dalam kasus tersebut, Prof. Antara yang menjabat sebagai Rektor Universitas Udayana periode 2021-2025 berperan sebagai ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahun 2018-2020. Penyidik menjerat Prof. Antara dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 12 huruf e juncto&nbsp;pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati Bali menjadwalkan pemanggilan kembali Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi

Kejati Bali Jadwalkan Pemanggilan Kembali Rektor Unud Tersangka Korupsi SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20221025-WA00341.jpg" alt="Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali menyita ratusan dokumen terkait pengelolaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dari Gedung Rektorat Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Badung, Bali, beberapa waktu lalu. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali menyita ratusan dokumen terkait pengelolaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dari Gedung Rektorat Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Badung, Bali, beberapa waktu lalu. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendukung langkah Kejaksaan dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru Universitas Udayana (SPI maba Unud) jalur mandiri 2018-2022. Bahkan, mendorong kasus ini menjadi prioritas Korps Adhyaksa.  "(Penanganan kasus korupsi dana SPI Unud) harus prioritas dan akar masalahnya diurai, lalu harus ada perubahan kebijakan supaya tidak kembali terulang," kata Koordinator Nasional (Koornas) JPPI, Ubaid Matraji, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/3).  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana SPI Unud. Mereka adalah Rektor I Nyoman Gde Antara dan tiga staf rektorat, yakni I Ketut Budiartawan, I Made Yusnantara, dan Nyoman Putra Sastra.  Dalam kasus ini, I Nyoman Gde Antara disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dia terancam hukuman 20 tahun penjara.  Kendati belum ditahan, I Nyoman Gde Antara telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan per 28 Maret 2023. Pencekalan juga dikenakan kepada bekas Rektor Unud, AA Raka Sudewi, yang sementara baru berstatus saksi.  Akibat perbuatan para tersangka, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 109,33 miliar. Pun merugikan perekonomian negara Rp 334,75 miliar.  Di sisi lain, Kejati Bali kini tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam mengusut kasus tersebut. Kejakskaan pun menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengusut TPPU.  JPPI pun mendukung langkah kejaksaan tersebut. "Ya, harus, itu sesuai prosedur hukum, harus ditegakkan," kata Ubaid.

JPPI Dorong Kejaksaan Usut Tuntas Korupsi di Unud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230313-WA0098.jpg" alt="Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali keluarkan surat pencekalan terhadap Rektor Universitas Udayana (Unud) I Nyoman Gde Antara. Cekal itu terkait kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun 2018-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Agus Eka Sabana Putra mengatakan, surat yang dikeluarkan Kejati Bali tersebut tidak hanya mencekal Rektor Universitas Udayana Gde Antara. Tapi juga untuk mantan Rektor Universitas Udayana Anak Agung Raka Sudewi. ”SK (surat keputusan) pencekalan diterima penyidik pada Selasa (28/3). SK pencekalan terhadap I Nyoman Gde Antara dan A. A. Raka Sudewi,” kata Eka seperti dilansir dari Antara. Eka mengatakan, meskipun saat ini status mantan Rektor Universitas Udayana Raka Sudewi sebagai saksi, Kejaksaan Tinggi Bali memiliki pertimbangan untuk kepentingan penyidikan. ”Pencekalan ini dimaksud agar yang bersangkutan dicegah untuk bepergian keluar negeri,” ujar Eka. Alasan penyidik Kejati Bali mengajukan pencegahan Rektor dan mantan Rektor Universitas Udayana itu bepergian ke luar negeri, menurut dia, telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, pencekalan tersebut mempermudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Eka menjelaskan, secara yuridis, landasan hukum yang digunakan dalam pencekalan tersebut sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Yakni pencegahan atau larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar negeri dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan. ”Jadi, dengan kata orang-orang tertentu artinya orang-orang yang menurut instansi yang mengeluarkan keputusan pencegahan perlu dilarang bepergian ke luar negeri. Pencegahan tidak melihat status orang sebagai tersangka atau tidak,” terang Eka. Dia menambahkan, pencekalan terhadap rektor dan mantan rektor itu berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang satu kali dengan masa berlaku paling lama enam bulan sesuai kebutuhan untuk penyidikan. Sebelumnya, Kejati Bali telah melakukan pencekalan terhadap tiga pejabat Rektorat Universitas Udayana Bali yang statusnya sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi tersebut. Yakni IKB, IMY, dan NPS. Hingga kini, baik Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gde Antara maupun tiga tersangka lain belum ditahan Kejati Bali.

Kejati Bali Cekal Rektor Unud Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana SPI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati bali

Berita Terkini