<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/1000730450-3206340889.jpg" alt="Tiga tersangka perkara pemberian kredit kepada Primkop UPN Veteran Jawa Timur oleh PT BPD Jawa Timur tahun anggaran 2015, ditetapkan tahanan kota, Rabu (17/1)." width="100%">
<figcaption>Tiga tersangka perkara pemberian kredit kepada Primkop UPN Veteran Jawa Timur oleh PT BPD Jawa Timur tahun anggaran 2015, ditetapkan tahanan kota, Rabu (17/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menetapkan tahanan kota kepada tiga tersangka kasus korupsi senilai Rp 4,4 miliar. Kejari menerima pelimpahan berkas perkara tahap dua dari penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak Surabaya Ananto Tri Sudibyo menjelaskan, ketiga tersangka masing-masing berinisial YAS, SR, dan WI. Mereka merupakan pengurus Primer Koperasi Universitas Pembangunan Nasional (Primkop UPN) Veteran Jawa Timur pada 2015. &rdquo;Kami tetapkan penahanan kota kepada ketiga tersangka dengan pertimbangan kemanusiaan. Karena tersangka YAS, SR dan WI berusia di atas 74 tahun dan sakit-sakitan, yang membutuhkan pengobatan medis,&rdquo; kata Ananto Tri Sudibyo seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Ketiga tersangka yang tergolong lanjut usia (lansia) itu terjerat perkara pemberian kredit kepada Primkop UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tahun anggaran 2015. Saat itu tersangka YAS menjabat sebagai Ketua Primkop UPN Veteran Jawa Timur. Sedangkan SR sebagai sekretaris dan WI bertindak sebagai juru bayar. Ketiganya dinilai bertanggung jawab atas dua kali pengajuan pinjaman pembiayaan koperasi untuk anggota (PKPA) kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara. Yakni pada 3 Agustus dan 11 November 2015, yang kemudian dikucurkan senilai total Rp 10 miliar. Penyidik mengungkap tersangka YAS, SR, dan WI, atas pengajuan pinjaman yang telah dikucurkan senilai total Rp 10 miliar tersebut, telah membuat laporan keuangan dan perjanjian kepada anggota Primkop UPN Veteran Jawa Timur secara fiktif. &rdquo;Perbuatan ketiga tersangka mengakibatkan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara mengalami kerugian sebesar Rp 4,4 miliar,&rdquo; kata Kasi Pidsus Ananto Tri Sudibyo. Tersangka YAS, SR, dan WI, dijerat pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) subsider pasal 3, juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejari Tanjung Perak Surabaya menetapkan tahanan kota kepada tiga tersangka kasus korupsi senilai Rp 4,4 miliar

Tiga Tersangka Korupsi di Surabaya Ditetapkan Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/penganiaya-2130495221.png" alt="INKRACHT: Novita Eni Mardiana, istri terpidana Purwanto, menyerahkan restitusi kepada Nurhadi di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak kemarin (4/10)." width="100%">
<figcaption>INKRACHT: Novita Eni Mardiana, istri terpidana Purwanto, menyerahkan restitusi kepada Nurhadi di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak kemarin (4/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dua polisi penganiaya jurnalis, Purwanto dan M. Firman Subkhi, membayar ganti rugi Rp 35,4 juta kepada korbannya, Nurhadi dan M. Fachmi. Pembayaran restitusi itu berdasar putusan perkara penganiayaan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jaksa penuntut umum Yulistiono menyatakan, restitusi Rp 13,8 juta diberikan kepada Nurhadi dan Rp 21,6 juta kepada Fachmi. Menurut dia, restitusi itu merupakan ganti rugi terhadap peralatan kerja kedua korban yang dirusak dua terpidana saat penganiayaan tersebut. &rdquo;Selain hukuman badan, putusan hakim yang sudah inkracht menyatakan terpidana untuk membayar restitusi. Keluarga terpidana sudah membayarnya dengan ditransfer ke rekening,&rdquo; kata Yulistiono, jaksa Kejati Jatim, saat serah terima restitusi di kantor Kejari Tanjung Perak kemarin (4/10). Purwanto dihukum delapan bulan penjara di tingkat banding. Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap setelah jaksa maupun terpidana tidak menempuh kasasi. Selain pidana penjara, dua polisi yang berdinas di Polrestabes Surabaya itu dihukum untuk membayar restitusi. Sementara itu, Nurhadi berharap setelah ini tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan polisi. Sebab, jurnalis saat menjalankan tugas pers telah dilindungi undang-undang. &rdquo;Restitusi itu untuk mengganti kerusakan alat-alat kerja kami. Tapi, data-data yang dihilangkan itu yang sebenarnya tidak ternilai,&rdquo; ujar Nurhadi. Nurhadi dan Fachmi sebelumnya datang ke acara resepsi pernikahan anak eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji di Graha Samudra Bumimoro pada 27 Maret 2021. Dia hendak mewawancarai Angin mengenai kasus korupsi yang menjeratnya. Namun, Nurhadi dianiaya dan diintimidasi belasan orang yang dua di antaranya Purwanto dan Firman.&nbsp;(gas/c19/eko)

Dua polisi penganiaya jurnalis, Purwanto dan M. Firman Subkhi, membayar ganti rugi Rp 35,4 juta kepada korbannya, Nurhadi dan M. Fachmi.

Polisi Penganiaya Jurnalis Bayar Ganti Rugi Rp 35,4 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/WhatsApp-Image-2023-06-21-at-091705-1903813520.jpg" alt="Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya tanamkan pendidikan hukum sejak dini, dilakukan melalui mendongeng." width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya tanamkan pendidikan hukum sejak dini, dilakukan melalui mendongeng.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya punya cara unik dan menarik untuk menanamkan pendidikan hukum sejak dini. Cara itu dilakukan melalui mendongeng. Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Surabaya Jemmy Sandra menuturkan, penyuluhan hukum pada anak yang dikemas melalui dongeng dilakukan agar mudah dipahami dan diterima. &rdquo;Ada hal-hal yang kadang-kadang anak tidak memahami apa yang mereka lakukan bisa berpotensi melanggar hukum. Seperti berantem, bullying, dan juga penggunaan gadget yang tidak sesuai. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita berikan wawasan pada mereka,&rdquo; ujar Jemmy Sandra, Rabu (21/6). Aksi dongeng hukum besutan Kejari Tanjung Perak itu pernah dipentaskan di hadapan para siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yayasan Tahsinul Akhlak Bahrul Ulum (Yatabu). Kang Haris, si juru dongeng yang dibawa Kejari Tanjung Perak berhasil menyihir para siswa dengan gaya interaktif mengenalkan hukum dan sosok jaksa. Usai pertunjukan, Kejari Tanjung Perak memberikan bantuan berupa laptop, kipas angin, monitor dan beberapa peralatan yang dibutuhkan MI Yatabu guna mendukung proses belajar mengajar. &rdquo;Semoga apa yang sudah kita berikan bisa bermanfaat untuk anak-anak dalam belajar, ini bagian dari wujud bentuk kepedulian kita pada dunia pendidikan,&rdquo; ujar Jemmy Sandra. Jemmy berharap ke depan, pihaknya bisa menjangkau lebih banyak sekolah. Sehingga, wawasan terkait hukum bisa teredukasi dengan baik sejak dini kepada anak-anak. Dia menambahkan, pihaknya juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk ikut berkolaborasi. &rdquo;Membangun iklim yang paham hukum itu adalah tugas bersama. Menjaga iklim yang patuh terhadap hukum sejak dini itu lebih baik, sehingga generasi muda bisa lebih paham tentang hukum,&rdquo; imbuh Jeremy.

Kejari Tanjung Perak Surabaya punya cara unik dan menarik untuk menanamkan pendidikan hukum sejak dini. Cara itu dilakukan lewat mendongeng

Kejari Tanjung Perak Surabaya Ajarkan Hukum lewat Mendongeng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/korupsi-ikan-beku-2353727103.png" alt="MASUK SEL: Tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kejari Tanjung Perak. Penyidik langsung menahannya." width="100%">
<figcaption>MASUK SEL: Tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kejari Tanjung Perak. Penyidik langsung menahannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penyidik <a href="https://www.jawapos.com/tag/kejari-tanjung-perak/">Kejari Tanjung Perak</a>&nbsp;menetapkan direktur PT Ikan Laut Indonesia (ILI) berinisial S sebagai tersangka dugaan korupsi jual beli ikan beku. Tersangka diduga menyelewengkan uang pembayaran pembelian ikan beku dari PT Perikanan Nusantara, perusahaan pelat merah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak Jemmy Sandra menyatakan, tersangka sebagai direktur PT ILI awalnya menandatangani kerja sama penjualan ikan tenggiri beku dengan PT Perikanan Nusantara pada 2018. PT Perikanan Nusantara sepakat membeli ikan tenggiri beku yang sudah diolah menjadi tenggiri steak. PT ILI kemudian menerima pembayaran Rp 446,9 juta dari PT Perikanan Nusantara pada Januari 2018. Uang itu dialokasikan untuk pembelian 10.100 kilogram ikan tenggiri steak. Berselang sebulan, PT Perikanan Nusantara kembali membayar Rp 191,5 juta untuk pembelian 3.900 kilogram tenggiri steak. Total uang yang diterima PT ILI dari PT Perikanan Nusantara Rp 638,5 juta. &rsquo;&rsquo;Dari jumlah total keseluruhan uang yang diterima oleh tersangka S selaku direktur PT ILI tidak dipergunakan untuk membeli bahan baku tenggiri steak,&rsquo;&rsquo; ujar Jemmy&nbsp;Jumat (31/3). Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, Pasal 3 jo Pasal 18 1 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. &rsquo;&rsquo;Tersangka S ditahan di Rutan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kejati-jatim/">Kejati Jatim</a> berdasarkan surat perintah penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor Print-01/M.5.43/Fd.1/03/2023 tanggal 31 Maret 2023,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Penyidik menahan tersangka karena khawatir melarikan diri. Selain itu, penyidik juga khawatir tersangka melakukan korupsi lagi serta menghilangkan barang bukti. Menurut Jemmy, kerugian negara akibat perbuatan tersangka senilai Rp 569,5 juta. Uang itu berasal dari pembayaran PT Perikanan Nusantara selaku perusahaan pelat merah yang diduga diselewengkan tersangka.&nbsp;(gas/c6/git)

Penyidik Kejari Tanjung Perak menetapkan direktur PT Ikan Laut Indonesia (ILI) berinisial S sebagai tersangka dugaan korupsi jual beli ikan.

Diduga Korupsi Pengadaan Ikan Beku, Direktur PT Ikan Laut Indonesia Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/eri-cahyadi-dan-WTP1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya gandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Kejari Tanjung Perak untuk melakukan upaya penyelamatan sejumlah aset negara di Kota Pahlawan.  ”Alhamdulillah, sudah banyak pendampingan aset pemkot yang didampingi oleh pihak kejaksaan. Saat ini sedang proses semuanya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (19/12).  Bahkan, lanjut dia, saat ini aset pemkot yang berupa waduk di Wiyung, progres hukumnya sudah ada penetapan tersangka dan aset tersebut sudah disita Kejati Jatim. Diharapkan Waduk Wiyung segera kembali menjadi aset Pemkot Surabaya karena bisa berfungsi untuk pencegahan banjir di kawasan tersebut.  ”Bisa juga untuk wisata, dan bisa juga untuk meningkatkan pendapatan warga sekitar. Namun, nanti kami diskusikan lebih lanjut setelah proses hukumnya selesai,” ujar Eri.  Eri yakin dengan pendampingan dari pihak kejaksaan, aset Pemkot Surabaya akan kembali semuanya karena pendampingan yang dilakukan dinilai sangat luar biasa dan intens. ”Kejati Jatim, Kejaksaan Surabaya, dan Kejaksaan Tanjung Perak sangat luar biasa dan intens untuk pengamanan dan pengembalian aset negara. Semoga bisalah kembali semuanya,” kata Eri.  Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Ira Tursilowati mengatakan, penyelamatan aset yang sudah berhasil berupa tanah di Jalan Pemuda No. 17 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng. Aset seluas kurang lebih 2.143 meter persegi itu sudah dilakukan penyerahan berdasar berita acara tanggal 26 Januari 2022 dengan bantuan Tim Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim.  ”Penyusunan draf perjanjian penggunaan tanah antara Pemkot Surabaya dan PT Maspion juga didampingi Tim Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim,” tutur Ira.  Selain itu, lanjut dia, aset pemkot yang saat ini masih terus diupayakan pendampingan hukum adalah Waduk di Wiyung yang tanahnya kini sudah disita Kejati Jatim. Tanah aset di Jalan Ngagel 153-155 Surabaya yang diklaim PT Iglas, tanah aset berupa Hak Pakai 9 (Tanah Makam Pahlawan), tanah aset PDAM di Jalan Basuki Rahmat No. 119-121 Surabaya.  Selanjutnya, ada aset berupa Kolam Renang Berantas di Jalan Irian Barat No. 37-39, permasalahan aset Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Urip Sumoharjo yang dimanfaatkan Yayasan Udatin, aset Mansyur Tjipto, dan aset Wisma Karanggayam (PT Persebaya).  ”Jadi, aset-aset ini masih terus didampingi proses hukumnya oleh Kejati Jatim,” terang Ira.  Aset pemkot yang sedang dilakukan pendampingan Kejaksaan Negeri Surabaya, lanjut dia, adalah tanah di Wonorejo Rungkut (Djuki), tanah di Nginden Jangkungan (PT Ready Indah), BTKD Panjang Jiwo di Wonorejo Rungkut (Masjid Nurul Islam), tanah di Rungkut Kidul (eks Taksi Metro), tanah di Tenggilis Mejoyo (sebelah Bawaslu, Jalan Rungkut Mejoyo Selatan VII), dan tanah di Penjaringan Sari (Jalan Pandugo Sari XI).  ”Ada pula sebagian GS 223/S/1991 Balas Klumprik (Hutan Kota) berupa tanah, GS 311/S/1991 Sumurwelut berupa waduk atau bozem, GS 313/S/1991 Sumurwelut berupa lapangan, tanah di Lidah Kulon (Uddin) berupa fasum, tanah di Jalan Mayjen Sungkono No. 85 A Surabaya, dan tanah di Wonorejo (depan taxi orange),” ujar Ira Tursilowati.  Adapun aset pemkot yang sedang dilakukan pendampingan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak adalah tanah pengganti Bk3S yang berupa fasum, lalu ada tanah di Jalan Bulak Kenjeran III (SHP No 4), dan tanah aset berdasar SHP No. 60 Kelurahan Sumberejo.  ”Jadi, kami terus didampingi kejaksaan untuk menyelamatkan aset-aset ini. Semoga semuanya bisa segera kembali supaya bisa kami manfaatkan untuk warga Kota Surabaya,” kata Ira Tursilowati.

Pemkot Surabaya Gandeng Kejaksaan Selamatkan Sejumlah Aset Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220613-WA0025_1.jpg" alt="Pasangan suami-istri DC dan RK mengenakan baju tahanan setelah ditetapkan tersangka kasus korupsi kredit macet Bank Jatim dengan kerugian negara sekitar Rp 60,2 miliar. Hanif Nashrullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Pasangan suami-istri DC dan RK mengenakan baju tahanan setelah ditetapkan tersangka kasus korupsi kredit macet Bank Jatim dengan kerugian negara sekitar Rp 60,2 miliar. Hanif Nashrullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya mengungkap kasus pembobolan bank pelat merah oleh pasangan suami-istri. Pembobolan itu membuat kerugian negara sekitar Rp 60,2 miliar.  Kepala Kejari (Kajari) Tanjung Perak Surabaya I Ketut Kasna Dedi memastikan telah menetapkan pasangan berinisial DC dan RK itu sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ”DC dan RK mengelola perusahaan properti PT HKM. Pada 2014 mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Rp 77 miliar untuk pembangunan gudang sebanyak 31 unit di kawasan Kota Surabaya,” kata I Ketut Kasna Dedi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (13/6).  Saat itu, lanjut Kajari Kasna, bank menyetujui pinjaman sebesar Rp 50 miliar. Namun, sejak 2016, pinjaman tersebut dinyatakan sebagai kredit macet.  Bahkan, sampai sekarang bangunan gudang yang dimaksud tidak pernah berdiri. Menurut Kasna, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit dan menyatakan terdapat kerugian negara sebesar Rp 60,2 miliar.  Dia menjelaskan, penyelidikan oleh Kejari Tanjung Perak Surabaya mengungkap sejak awal pasangan suami-istri DC dan RK telah berniat membobol bank pelat merah tersebut. Mereka menyertakan dokumen-dokumen palsu, serta menggelembungkan anggaran mencapai Rp 77 miliar saat pengajuan pinjaman ke bank.  ”Dari proses penyidikan oleh jaksa penyidik dan sudah dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti, dinyatakan sudah lengkap atau P-21. Oleh karena itu, pada hari ini (13/6) dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut umum,” papar I Ketut Kasna Dedi.  Dalam bisnis properti yang dikelola pasangan suami-istri itu, Kejari Tanjung Perak Surabaya menemukan tiga orang korban yang telah membayar lunas sebesar total Rp 9 miliar. Uang itu untuk membeli 3 unit gudang yang nyatanya tidak pernah dibangun.  ”Berkas perkaranya ditangani terpisah dalam kasus tindak pidana umum penipuan dan penggelapan,” terang Kajari Kasna.

Kejari Perak Ungkap Suami-Istri Bobol Bank Pelat Merah Rp 60,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/600-kk-di-petojo-selatan-terancam-tak-bisa-miliki-sertifikat-tanah_m_.jpg" alt="Sertifikat tanah" width="100%">
<figcaption>Sertifikat tanah</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah benar-benar serius menghadapi mafia tanah. Sebagai tindak lanjut, Kantor Pertanahan (Kantah) Surabaya I dan II menggelar penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan kejaksaan untuk menyelesaikan masalah di bidang perdata dan tata usaha negara (datun).  Penandatanganan kerja sama yang digelar di ruang reformasi birokrasi Kantah Surabaya I, Jalan Taman Puspa Raya Nomor 10, Sambikerep, itu dihadiri oleh dua kejaksaan yang berada di Kota Pahlawan. Yakni, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejari Tanjung Perak.  Kepala Kantah Surabaya I Kartono Agustiyanto menyatakan, kerja sama tersebut bertujuan untuk menguatkan sinergisitas antarlembaga dalam menangani kasus pertanahan. Lebih khusus, dalam hal kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum. ”Karena yang berwenang menindak adalah penegak hukum,” ujarnya.  Kartono berharap adanya perjanjian kerja sama tersebut bisa menguatkan peran masing-masing lembaga dalam penanganan kasus mafia tanah. Sebab, pihaknya tidak bisa berjalan sendiri dalam menindak para mafia itu.  ’’Kami berharap MoU ini akan membantu satu sama lain dalam mempercepat penanganan kasus pertanahan, khususnya mafia tanah,’’ tuturnya.  Secara terpisah, Kepala Kantah Surabaya II Lampri menilai hubungan antara pihak pertanahan dan kejaksaan harus terjalin dengan baik. Dengan begitu, masalah pertanahan yang timbul bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat.  ”Terutama dalam penanganan mafia tanah di Kota Surabaya khususnya, di mana kami tidak akan mungkin menyelesaikan permasalahan pertanahan yang sangat kompleks tanpa adanya campur tangan dan kerja sama dengan kejaksaan,’’ paparnya.  Sementara itu, Kepala Kejari Surabaya Danang Suryo Wibowo memastikan akan memberikan pendampingan hukum dan membantu menyelesaikan kasus-kasus perdata sesuai kewenangannya.  ”Pada dasarnya, kami siap mendukung Kantor Pertanahan Surabaya I dan II dalam melakukan pendampingan hukum dan penyelesaian kasus perdata sesuai dengan kewenangan yang ada,’’ ucapnya.  Kepala Kejari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi menambahkan, pihaknya akan sangat terbuka untuk ruang diskusi dalam menyelesaikan masalah apa pun. Khususnya, masalah pertanahan yang berkaitan dengan mafia tanah.  ”Tentunya tetap menjaga hubungan emosional yang telah terjalin antara BPN dan kejaksaan sehingga masalah yang ada dapat terpecahkan secara bersama-sama,’’ jelasnya.

Kantah Surabaya I dan II Gandeng Kejaksaan untuk Berantas Mafia Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/kredit-fiktif.jpg" alt="SELESAI PEMERIKSAAN: Para tersangka saat digiring dari kantor Kejari Tanjung Perak menuju Rutan Medaeng untuk ditahan. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SELESAI PEMERIKSAAN: Para tersangka saat digiring dari kantor Kejari Tanjung Perak menuju Rutan Medaeng untuk ditahan. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – EK ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjung Perak setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Selasa (11/1). Dia mengajukan kredit untuk pembelian ruko di MERR. Namun, jaksa menemukan bukti dokumen pengajuan kredit dipalsukan.  Kepala Kejari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi menyatakan, kasus tersebut bermula ketika EK mengajukan permohonan kredit ke bank pelat merah di kantor cabang MERR. Kredit yang diajukan mencapai Rp 3,5 miliar. Dia beralasan kredit itu digunakan untuk membeli ruko Rp 5 miliar. Namun, belakangan diketahui harga ruko yang sebenarnya adalah Rp 2,1 miliar.  Agar pinjaman Rp 3,5 miliar bisa cair, EK dibantu AR (sales marketing KPR bank) serta NH dan IS selaku surveyor di kantor jasa penilai publik. Mereka berperan dalam membuat persyaratan agar EK memenuhi syarat sehingga kredit bisa cair seperti yang diharapkan. AR, NH, dan IS sama-sama ditetapkan tersangka serta dijerat pasal tindak pidana korupsi.  Kasna menyampaikan, EK telah mengajukan permohonan kredit dengan memberikan informasi yang tidak benar. Dia juga diduga memalsukan dokumen-dokumen permohonan.  Menurut dia, bantuan tiga tersangka lain terhadap EK tidak cuma-cuma. ”Dalam permohonan tersebut, EK memberikan sejumlah uang kepada AR, NH, dan IS untuk membantu meloloskan permohonan kredit,” kata Kasna.  Kasus itu terungkap setelah pembayaran kredit macet. Menurut Kasna, EK sebagai debitur tidak pernah membayar sama sekali kredit tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata dokumen-dokumennya direkayasa. Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan Rp 3,5 miliar.  Menurut dia, kini para tersangka ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng setelah ditangkap. Keempat tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Palsukan Dokumen Kredit, Debitur dan Pegawai Bank Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/uang-negara.jpg" alt="UANG NEGARA: Kepala Kejari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi menunjukkan uang pembayaran denda Rp 1 miliar dari terpidana bandar narkoba. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UANG NEGARA: Kepala Kejari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi menunjukkan uang pembayaran denda Rp 1 miliar dari terpidana bandar narkoba. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deny Wijaya memilih untuk membayar denda Rp 1 miliar daripada menjalani masa hukuman tambahan setahun penjara. Terpidana bandar narkoba itu harus menjalani hukuman 18 tahun penjara setelah terbukti menjual 1,1 kilogram sabu-sabu dan 4.091 butir pil ekstasi.  Pembayaran denda tersebut sudah diserahkan ke Kejari Tanjung Perak. Jaksa kemudian menyetorkannya ke kas negara melalui BRI. ”Langsung kami setorkan ke BRI untuk disetorkan kembali ke kas negara,” ujar Kepala Kejari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi.  Menurut Kasna, hukuman Deny sudah berkekuatan hukum tetap setelah di tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung (MA) menambah enam tahun masa hukumannya pada 2014. Dari sebelumnya pidana 12 tahun penjara di tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dikuatkan dengan putusan banding.  Tidak hanya itu, masa hukuman subsider juga ditambah jika Deny tidak membayar denda Rp 1 miliar. ”Dari subsider dua bulan kurungan menjadi setahun. Dengan dibayarkan denda ini, maka terpidana tidak menjalani subsider,” katanya.  Kini Deny masih harus menjalani masa hukuman 10 tahun penjara lagi di Lapas Kelas I Surabaya. Pria itu sebelumnya sudah menjalani masa hukuman selama delapan tahun di penjara sejak 2013.

Tidak Mau Nambah Hukuman, Bandar Narkoba Bayar Denda Rp 1 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/penganiaya-jurnalis-tempo.jpg" alt="TAHAP KEDUA: Kedua tersangka saat menandatangani berkas pelimpahan di hadapan jaksa. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAHAP KEDUA: Kedua tersangka saat menandatangani berkas pelimpahan di hadapan jaksa. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Purwanto dan M. Firman Subakhi, tersangka penganiayaan terhadap Nurhadi, jurnalis Tempo, dilimpahkan penyidik ke Kejari Tanjung Perak Selasa (24/8). ”Iya, benar. Kami terima tahap II dari penyidik beserta barang buktinya,” ujar Kepala Kejari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi.  Kedua tersangka yang merupakan anggota Polda Jatim tidak ditahan setelah dilimpahkan ke jaksa. Setelah ini, jaksa melimpahkan kedua tersangka ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili. ”Dalam waktu dekat, kami limpahkan ke PN Surabaya,” katanya.  Menurut Kasna, para tersangka dijerat empat pasal. Yakni, pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 170 ayat (1) KUHP atau ketiga pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau keempat pasal 335 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Kasipenkum Kejati Jatim Fathur Rohman menjelaskan, kedua tersangka tidak ditahan karena bersikap kooperatif. Selain itu, dalam suratnya Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim meminta mereka tidak ditahan. Surat dari pengacara dengan istri mereka sebagai jaminan juga menjadi pertimbangan tersangka tidak ditahan. ”Institusi Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya masih membutuhkan tenaga mereka sebagai anggota Polri,” ungkap Fathur.  Sebagaimana yang diberitakan, Nurhadi yang berprofesi jurnalis dianiaya sekelompok orang di Gedung Graha Samudra Bumimoro. Di gedung itu sedang berlangsung resepsi pernikahan anak pejabat yang diduga tersandung kasus korupsi. Rencananya, Nurhadi meminta konfirmasi pejabat tersebut terkait dengan kasusnya. Namun, sekelompok orang menganiayanya serta merampas dan menghapus foto-foto di handphone-nya.

Tersangka Penganiaya Jurnalis Tempo Dilimpahkan ke Jaksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejari tanjung perak

Berita Terkini