<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/alwi-husen-2-3487104450.png" alt="Alwi Husen Maolana" width="100%">
<figcaption>Alwi Husen Maolana</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasie Intel Kejari Pandeglang Wildan mengatakan menunggu alasan di balik terdakwa kasus revenge porn,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="il">Alwi</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Husen Maolana, tiba-tiba mengutus kuasa hukum untuk membacakan nota pembelaan di persidangan.</p> <div dir="auto">"Kita lagi lihat sidangnya hari ini ya. Bantu seperti apa terdakwa ini kan diberi kesempatan untuk bicara alasannya apa , kita belum mendengar," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita menunggu alasan dari penasehat hukum dan alasan dari terdakwa. Kita juga dalam posisi menunggu ini," imbuh Wildan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, berdasarkan informasi yang sudah diterimanya, Wildan mengatakan bahwa <span class="il">Alwi</span> memang sudah mengutus pengacara untuk mengatasi kasusnya sejak tanggal 30 Juni lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011765858/polisi-tangkap-pelaku-revenge-porn-pekanbaru-motifnya-kesal-diputusin">Polisi Tangkap Pelaku Revenge Porn Pekanbaru, Motifnya Kesal Diputusin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin mau dibacakan informasi ya yang kami terima jaksa itu katanya mau bacakan nota pembelaan secara tertulis mau dibacakan oleh pengacara dari terdakwa <span class="il">Alwi</span>," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Sidang pembacaan putusan kasus revenge porn dengan terdakwa <span class="il">Alwi</span> Husen Maolana sedianya dilaksanakan hari ini, Selasa (11/7). Namun begitu, dalam agenda persidangan ini, tiba-tiba terdakwa mengutus kuasa hukum untuk mengajukan nota pembelaan atau pleidoi secara tertulis sebelum agenda putusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011765330/sidang-putusan-revenge-porn-ditunda-alwi-tetiba-punya-pengacara-ajukan-pleidoi">Sidang Putusan Revenge Porn Ditunda, Alwi Tetiba Punya Pengacara Ajukan Pleidoi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tiba-tiba pas mau sidang vonis, terdakwa punya pengacara," ujar kakak korban, Iman Zanatul Haeri dalam akun Twitternya, dikutip Selasa, (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, majelis hakim ternyata mengabulkan permohonan kuasa hukum terdakwa untuk membacakan pleiodoinya sebelum pembacaan putusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu membuat persidangan yang semula dapat diakses secara umum dan terbuka, kini persidangan menjadi tertutup kembali karena pembacaan pledoi.</div>

Wildan mengatakan bahwa Alwi memang sudah mengutus pengacara untuk mengatasi kasusnya sejak tanggal 30 Juni lalu.

Kejari Tunggu Alasan Terdakwa Alwi Tetiba Hadirkan Pengacara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/29/revenge-porn-102823020.jpg" alt="Alwi Husen Maolana. Diduga intimidasi kasus pemerkosaan hingga trending di Twitter." width="100%">
<figcaption>Alwi Husen Maolana. Diduga intimidasi kasus pemerkosaan hingga trending di Twitter.</figcaption>
</figure> <div class=""> <div id=":24d" class="ii gt"> <div id=":24e" class="a3s aiL "> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejari Pandeglang menduga terdakwa revenge porn Alwi Husen Maulana membutuhkan bantuan pengacara atas kasusnya yang kini mendapat atensi besar lantaran viral di media sosial. Hal itulah yang membuatnya tiba-tiba mengutus pengacara di agenda yang semula adalah putusan hari ini. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin karena masalahnya ini butuh lah didampingi sama penasehat hukum jadi akhirnya terdakwa melalui penasehat hukummnya ditunjuk jadi kuasa," ujar Kasie Intel Kejari Pandeglang Wildan saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, dari informasi yang diterima jaksa, terdakwa Alwi sudah mengutus kuasa hukum ktu sejak tanggal 30 Juni lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/011765539/strategi-leonardo-medina-ketika-persis-solo-dihantam-badai-cedera">Strategi Leonardo Medina ketika Persis Solo Dihantam Badai Cedera</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kuasa hukumnya bersurat ke pengadilan bahwa didampingi sekarang terdakwanya," pungkas Wildan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, sidang pembacaan putusan kasus revenge porn dengan terdakwa Alwi Husen Maolana sedianya dilaksanakan hari ini, Selasa (11/7). Namun begitu, dalam agenda persidangan ini, tiba-tiba terdakwa mengutus kuasa hukum untuk mengajukan nota pembelaan atau pleidoi secara tertulis sebelum agenda putusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tiba-tiba pas mau sidang vonis, terdakwa punya pengacara," ujar kakak korban, Iman Zanatul Haeri dalam akun Twitternya, dikutip Selasa (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011765498/dpr-ri-resmi-sahkan-ruu-kesehatan-jadi-undang-undang-dua-fraksi-menolak-keras">DPR RI Resmi Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang, Dua Fraksi Menolak Keras</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, majelis hakim ternyata mengabulkan permohonan kuasa hukum terdakwa untuk membacakan pleiodoinya sebelum pembacaan putusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu membuat persidangan yang semula dapat diakses secara umum dan terbuka, kini persidangan menjadi tertutup kembali karena pembacaan pledoi.</div> </div> </div> </div> </div>

Kejari Pandeglang menduga terdakwa revenge porn Alwi Husen Maulana membutuhkan bantuan pengacara atas kasusnya.

Alwi Tiba-tiba Punya Pengacara, Kejari Pandeglang: Mungkin Butuh

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-aplikasi-pakem-negara-tak-bisa-intervensi-agama-dan-kepercayaan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kantor Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kantor Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasi Intel Kejari Pandeglang Wildan menjelaskan bahwa jaksa yang menangani kasus revenge porn dengan terdakwa Alwi Husen Maolana tak berniat membujuk korban untuk menempuh jalur damai atau restorative jusctice. Hal itu sehubungan dengan saat korban bersama keluarganya datang ke Posko Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Kejaksaan Negeri Pandeglang pada 14 Juni lalu.</p> <div dir="auto">Di sana, korban dan keluarganya ditemui Jaksa Nanindya Nataningrum dan dinarasikan meminta agar korban memaafkan kelakuan Alwi. Dari versi Kejari Pandeglang, itu merupakan konsultasi agar korban melanjutkan hidup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak (upaya untuk restorative justice) karena ini sudah berjalan persidangannya. Sudah mau tuntutan," tegas Wildan saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Soal kejadian itu, ia menganggap bahwa masalahnya hanya ada miskomunikasi antara keluarga korban dengan yang disampaikan jaksa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi bentuk motivasi sebenarnya. Motivasi dari jaksa yang menangani bahwa korban agar move on lah istilahnya, agar bisa melanjutkan hidup, masih muda, semangat," klaimnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ada hal-hal yang miskomunikasi, akhirnya disalahartikan bahwa itu upaya-upaya untuk bahwa si korban untuk memaafkan pelaku. Padahal itu bentuk sharing lah. Karena kebetulan jaksa yang menanganinya itu kan bu nanin perempuan juga," pungkas Wildan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, seorang mahasiswi asal Pandeglang, Banten, mengalami revenge porn dari pria yang diduga telah memperkosanya. Korban juga sempat mendapat kekerasan hingga ancaman pembunuhan. Saat kasus berlanjut di ranah hukum, korban pun diduga mengalami intimidasi dari pihak Kejaksaan Pandeglang agar kasus berakhir damai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kisah ini viral di media sosial usai diungkapkan oleh kakak korban lewan akun Twitternya @zanatul_91. Ia menceritakan, kasus bermula pada 14 Desember 2022 saat pelaku mengirimkan rekaman video yang sudah diedit menjadi empat layer dalam durasi lima detik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada 3 layer video itu berisi foto korban dan 1 layar lainnya berisi rekaman pemerkosaan pelaku kepada korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011614661/kpk-berencana-serahkan-kasus-pungli-dan-penilapan-anggaran-yang-dilakukan-pegawainya-ke-polisi-atau-jaksa">KPK Berencana Serahkan Kasus Pungli dan Penilapan Anggaran yang Dilakukan Pegawainya ke Polisi Atau Jaksa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada layar 4 adalah adik saya yg sedang dirudak paksa (tanpa ia sadari) dengan kamera dipegang pelaku," tulis kakak pelaku dalam utasnya, dikutip JawaPos.com, Selasa (27/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua hari setelah itu, diketahui bahwa video yang dikirim pelaku juga ternyata sudah lama dikirimkan kepada teman-teman korban lain. Hal itu lantaran pelaku tak ingin korban hidup normal dengan teman-temannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan pelaku berkali-kali mengancam akan mengirim video tersebut pada dosennya hanya karena korban sibuk kuliah," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Royyan</div> <p>&nbsp;</p>

"Tidak (upaya untuk restorative justice) karena ini sudah berjalan persidangannya. Sudah mau tuntutan," tegas Wildan saat dihubungi JawaPos.

Bantah Bujuk Korban Maafkan Alwi Pelaku Revenge Porn, Kejari Pandeglang: Bentuk Motivasi Agar Move On

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/barita-dok-pribadi.jpg" alt="Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kinerja kejaksaan mendapat sorotan dalam kasus dugaan rudapaksa yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten. Kakak korban, Iman Zanatul Khaeri, mengungkapkan, banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses hukum yang berjalan.</p> <p>Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya memang belum menerima laporan dari keluarga korban. Namun, Komjak sudah memantau perkembangan penanganan kasusnya.</p> <p>&rdquo;Kami memantau dan melakukan pengecekan serta meminta konfirmasi dari satuan kerja kejaksaan di sana,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Menurut dia, sejauh ini sidang atas perkara dugaan pelanggaran UU ITE sudah berjalan. Pihaknya akan terus memantau sidang tersebut.</p> <p>Berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang baru akan dilaporkan pihak keluarga, Barita menyampaikan bahwa itu belum masuk ranah kejaksaan. Karena itu, pihak kejaksaan juga belum bisa melangkah lebih jauh. &rdquo;Jaksa pada waktu itu menyatakan bahwa itu menjadi kewenangan penyidik, bukan jaksa,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Yang jelas, jika pihak keluarga merasa dan mendapati hal janggal dari kejaksaan atau oknum jaksa, mereka bisa melaporkannya ke Komjak. Dia memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. &rdquo;Silakan secara resmi sampaikan ke kami supaya kami punya bahan. Karena ini berkaitan dengan pengalaman korban,&rdquo; katanya.</p> <p>Sebagaimana yang ramai beredar, pihak keluarga korban mengungkap banyak keganjilan dalam penanganan perkara. Misalnya, tidak adanya pemberitahuan pelaksanaan sidang perdana. Lalu, dari keterangan Iman, sang adik yang dihadirkan sebagai saksi justru diarahkan untuk memaafkan pelaku dan menempuh jalan damai oleh JPU. Keganjilan itu berlanjut di sidang ketiga saat Iman dan pihak pengacara diusir dari ruang sidang dengan alasan tertutup.</p> <p>Setelah kejadian tersebut, pihaknya berinisiatif melapor ke Kejaksaan Pandeglang. Namun, Iman mengaku justru mendapat amukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Helena Octaviane karena menggunakan jasa pengacara.</p> <p>Kejanggalan-kejanggalan tersebut berlanjut hingga sidang keempat yang digelar kemarin (27/6). Iman mengaku kaget lantaran sidang pembacaan tuntutan tersebut tiba-tiba berubah menjadi online. Pelaku tak dihadirkan langsung dalam sidang.</p> <p>Sementara itu, dilansir dari <em>Radar Banten</em>, Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi menyatakan telah melakukan klarifikasi langsung kepada sejumlah jaksa, baik di Kejati Banten maupun Kejari Pandeglang, yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut.</p> <p>Dari hasil klarifikasi, perkara tersebut berasal dari Ditreskrimsus Polda Banten terkait laporan UU ITE. Sebelum laporan tersebut dibuat, korban berinisial ISK dan terdakwa AHM sudah saling kenal sejak 2015. Keduanya berpacaran pada 2021 dan telah melakukan hubungan suami istri.</p> <p>Didik mengatakan, saat melakukan hubungan intim dengan korban, terdakwa sempat merekamnya. Video hubungan badan tersebut disimpan terdakwa dan akan disebarkan apabila korban meminta putus. &rdquo;Berkali-kali video itu dipakai untuk mengancam korban,&rdquo; kata Didik. Video yang disimpan terdakwa akhirnya disebar kepada teman korban pada 2022.</p> <p>Setelah video itu disebar, korban membuat laporan di Polda Banten. Terlapor kemudian ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Perkara itu dilimpahkan ke Kejari Pandeglang sesuai locus-nya (tempat kejadian perkara, Red),&rdquo; kata Didik. Perkaranya disidangkan di PN Pandeglang. &rdquo;Proses sidang sudah tiga kali,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Seusai persidangan itu, korban bersama kakaknya datang ke Kejari Pandeglang. Kakak korban menceritakan bahwa adiknya telah diperkosa oleh terdakwa. Mendengar itu, Kajari Pandeglang meminta agar perkara tersebut dilaporkan ke Polda Banten. Sebab, dalam berkas perkara, terdakwa tidak didakwakan pasal yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan.</p> <p>Didik mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut jaksa sempat menanyakan hasil visum terhadap korban jika kasus tersebut kembali dilaporkan. Hasil visum menjadi pertanyaan karena kejadian pemerkosaan telah terjadi tiga tahun yang lalu. &rdquo;Nah, ini (karena pernyataan tersebut, Red) ditanggapi kejaksaan kurang mendukung atau mengakomodasi kasus pemerkosaan,&rdquo; ungkap dia. <strong>(syn/mia/fhm/c6/fal)</strong></p>

Kinerja kejaksaan mendapat sorotan dalam kasus dugaan rudapaksa yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten.

Komisi Kejaksaan Tunggu Laporan Korban Rudapaksa di Pandeglang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Alwi Husen Maolana dengan tuntutan maksimal enam tahun penjara. Hal itu disampaikan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pandeglang.</p> <div dir="auto">Diketahui kasus revenge porn yang dilakukan Alwi itu sebelumnya viral di media sosial. Pasalnya, keluarga korban membeberkan kejanggalan penanganan kasus tersebut dengan adanya permintaan damai dari jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdakwa Alwi dituntut dgn tuntutan maksimal 6 tahun penjara," tulis akun Twitter @PartaiSocmed, dikutip JawaPos.com, Selasa (27/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tuntutan itu divalidasi oleh kakak korban Iman Zanatul Haeri yang meretweet utas dari akun tersebut. Iman sendiri mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Pandeglang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan apresiasi Kejari Pandeglang dulu, semua ini karena kasusnya viral," pungkas akun tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011462084/alwi-yang-lakukan-revenge-porn-ternyata-anak-mantan-pejabat-pandeglang">Alwi yang Lakukan Revenge Porn Ternyata Anak Mantan Pejabat Pandeglang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011462320/anggota-komisi-iii-dpr-ingatkan-kejaksaan-tak-main-main-tangani-kasus-revenge-porn-di-pandeglang">Anggota Komisi III DPR Ingatkan Kejaksaan Tak Main-main Tangani Kasus Revenge Porn di Pandeglang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, seorang mahasiswi asal Pandeglang, Banten, mengalami revenge porn dari pria yang diduga telah memperkosanya. Korban juga sempat mendapat kekerasan hingga ancaman pembunuhan. Saat kasus berlanjut di ranah hukum, korban pun diduga mengalami intimidasi dari pihak Kejaksaan Pandeglang agar kasus berakhir damai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kisah ini viral di media sosial usai diungkapkan oleh kakak korban lewan akun Twitternya @zanatul_91. Ia menceritakan, kasus bermula pada 14 Desember 2022 saat pelaku mengirimkan rekaman video yang sudah diedit menjadi empat layer dalam durasi lima detik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada 3 layer video itu berisi foto korban dan 1 layar lainnya berisi rekaman pemerkosaan pelaku kepada korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada layar 4 adalah adik saya yg sedang dirudak paksa (tanpa ia sadari) dengan kamera dipegang pelaku," tulis kakak pelaku dalam utasnya, dikutip JawaPos.com, Selasa (27/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua hari setelah itu, diketahui bahwa video yang dikirim pelaku juga ternyata sudah lama dikirimkan kepada teman-teman korban lain. Hal itu lantaran pelaku tak ingin korban hidup normal dengan teman-temannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan pelaku berkali-kali mengancam akan mengirim video tersebut pada dosennya hanya karena korban sibuk kuliah," ucapnya.</div>

Di Pengadilan Negeri Pandeglang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Alwi Husen Maolana dengan tuntutan maksimal enam tahun penjara.

Jaksa Tuntut Alwi Pelaku Revenge Porn di Pandeglang 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/uang-palsu-rp-2-triliun-gosong-dibakar_m_109681.jpeg" alt="Kejari Pandeglang memusnahkan uang palsu dengan ccara dibakar" width="100%">
<figcaption>Kejari Pandeglang memusnahkan uang palsu dengan ccara dibakar</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang memusnahkan 2.668 lembar uang palsu (upal) senilai Rp 2 triliun. Uang palsu tersebut pecahan negara Kamboja, Miyanmar, Vietnam, Yugoslavia Eritrea, dolar AS, dan Mongolia. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejari Pandeglang, Senin (13/2). <br /><br />Kasi Pidum Kejari Pandeglang Fauzul mengatakan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 04/Pid/Sus/2016/PN.Pdg tertanggal 16 Maret 2016, memerintahkan agar barang bukti hasil kejahatan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang selama 2016 untuk dimusnahkan. <br /><br />&ldquo;Ada beberapa hasil kejahatan yang kita musnahkan, seperti narkotika, uang palsu, dan obat-obatan lain yang dilarang peredarannya,&rdquo; kata Fauzul kepada <strong><em>Radar Banten (Jawa Pos Group).</em></strong><br /><br />Untuk upal yang dimusnahkan terdiri atas mata uang Indonesia pecahan Rp 50 ribu sebanyak 2.233 lembar, upal dolar AS pecahan 100.000 sebanyak 1.331 lembar, dan upal dari berbagai negara lain sebanyak 2.688 lembar. &ldquo;Untuk jumlah uang palsu jika nominalnya menjadi rupiah, semuanya lebih dari Rp2 triliun,&rdquo; katanya.<br /><br />Selain uang palsu, Kejari Pandeglang memusnahkan 225,98 gram ganja siap pakai dan 13,75 gram sabu. Salain itu, untuk barang bukti lain yang dimusnahkan adalah produk kapsul sebanyak 22.287 butir, botol plastik bening sebanyak 16 boks, tutup botol sebagai merek sebanyak 12 pak, dan kemasan skunder garlic oil sebanyak 14 dus. <br /><br />Lainnya, habatusauda superbesar dan kecil sebanyak 178 botol, akar sengkudu, lempuyang, manggis, dan temu putih sebanyak tiga tas, cangkang kapsul oranye sebanyak 4.560 butir, serta kemasan skunder sebanyak 10 toples. &ldquo;Semuanya dari kasus dua tahun terakhir. Total pelaku yang berhasil diamankan lebih dari seratus orang, salah satu di antaranya adalah Ade Mulyasa alias Menir,&rdquo; ujarnya.<br /><br />Sementara itu, Kajari Pandeglang Wahjudi Djoko Trijono mengatakan, semua barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil kerja aparat penegak hukum. &ldquo;Mudah-mudahan dengan banyaknya pelaku yang kita amankan serta semua barang bukti hasil kejahatan kita musnahkan, tidak ada lagi yang berani melakukan kejahatan,&rdquo; katanya.<strong> (adib/yuz/JPG)</strong></p>

Uang Palsu Rp 2 Triliun Gosong Dibakar