<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/1000480442-4222461131.jpg" alt="Dua tersangka baru kasus dugaan pemerasan perizinan K3 di Kejari Palembang, Senin (17/2). (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dua tersangka baru kasus dugaan pemerasan perizinan K3 di Kejari Palembang, Senin (17/2). (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Sumatera Selatan, melibatkan ahli digital forensik untuk mengungkap kasus pemerasan perizinan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap perusahaan. Kasus itu menjerat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sumsel. &rdquo;Ya kami melibatkan ahli digital forensik bersama saksi yang berjumlah 40 orang untuk mengungkap kasus ini secara benderang,&rdquo; kata Kepala Kejari Palembang Hutamrin seperti dilansir dari Antara di Palembang. Dia menjelaskan, kasus yang pertama kali terungkap usai operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (10/1). Saat ini, pihaknya menetapkan dua tersangka baru setelah Kepala Disnakertrans Sumsel yakni DM yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka baru tersebut P, Kabid di Disnakertrans Sumsel; dan HR yang merupakan pembina teknik swasta yang terlibat dalam kasus tersebut. &rdquo;Kami mengungkap kasus ini berdasar data, fakta, dan hati nurani,&rdquo; ujar Hutamrin. Dia menambahkan, untuk perkembangan kasus selanjutnya akan dilihat bersama dalam persidangan. Pihaknya meminta seluruh pihak yang terlibat agar memberikan keterangan sebenarnya, karena Kejari Palembang dalam menetapkan tersangka ini tidak ada kriminalisasi dan rekayasa. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Disnaker Sumsel, Plaju, Palembang, Jumat (10/1). Adapun modus korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumsel dengan cara memeras investor untuk mendapatkan perizinan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap perusahaan.

Kejari Palembang libatkan ahli digital forensik untuk mengungkap kasus pemerasan perizinan K3 terhadap perusahaan

Kejari Palembang Libatkan Ahli Digital Forensik Ungkap Kasus Dugaan Pemerasan Disnakertrans

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/Pelimpahan-tahap-II-kasus-Lina-Mukherjee-10072023-Lmo-6_2-1611061419.jpg" alt="Tersangka kasus penistaan agama Lina Lutfiawati." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penistaan agama Lina Lutfiawati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang melakukan penahanan terhadap selebriti media sosial Instagram dan Tiktok Lina Luthfiawati atau @Linamukherjee_. Dia menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait pembuatan konten makan babi. Penahanan dilakukan pada Senin (10/7) siang, sesaat setelah jaksa Kejari Palembang menerima pelimpahan tahap II tersangka dan barang bukti dari penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. &rdquo;Tersangka Lina ditahan di lapas perempuan Kelas II Palembang per hari ini 10 Juli sampai dengan 29 Juli,&rdquo; kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Palembang Fandie Hasibuan seperti dilansir dari Antara di Palembang, Senin (10/7). Fandie menyatakan, tim kejaksaan sudah mempelajari secara seksama setiap unsur yang dicantumkan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam berkas perkara Lina. Adapun dalam berkas perkara tersebut tersangka Lina dijerat melanggar pasal 28 ayat (2), juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara itu, untuk barang bukti yang diterima kejaksaan yaitu berupa satu unit ponsel yang digunakan tersangka untuk merekam video dan beberapa akun media sosial @Linamukherjee_. Kelengkapan barang bukti tersebut didukung atas keterangan beberapa orang saksi dan beberapa ahli, mulai dari ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli IT, serta terlampir dalam berkas perkara. &rdquo;Sudah P-21, dalam waktu dekat perkara ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang, berkas dakwaannya sedang disusun,&rdquo; terang Fandie Hasibuan. Sebelumnya, Lina dilaporkan karena diduga telah menistakan agama melalui sebuah konten video yang tersebar luas melalui akun TikTok dan Instagram @Linamukherjee_. Pelaporan kasus itu dilakukan seorang penasihat hukum bernama Sapriadi, pada 15 Maret, ke SPKT Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dalam video berdurasi lebih dari 5 menit tersebut, Lina mengaku dirinya merupakan umat Islam yang sengaja makan kulit babi dengan melafalkan doa meskipun hukumnya haram.

Kejari Palembang tahan selebriti medsos Instagram dan Tiktok Lina Luthfiawati atau @Linamukherjee_, tersangka kasus dugaan penistaan agama

Kejari Palembang Tahan Tersangka Pembuat Konten Makan Babi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-14-at-14.11.52.jpg" alt="Oknum Anggota DPRD Kota Palembang MSZ menjalani pemeriksaan di Markas Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (25/8). M. Riezko Bima Elko/Antara" width="100%">
<figcaption>Oknum Anggota DPRD Kota Palembang MSZ menjalani pemeriksaan di Markas Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (25/8). M. Riezko Bima Elko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Palembang masih mempelajari berkas perkara dugaan penganiayaan tersangka seorang oknum anggota DPRD yang dilimpahkan dari penyidik kepolisian.  Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang Fandy Hasibuan mengatakan, berkas perkara tahap pertama atas nama tersangka MSZ, 55, anggota DPRD Kota Palembang itu, diterima dari penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Palembang pada 7 September. Berkas tersebut dipelajari Jaksa Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang hingga selama 14 hari ke depan, terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, sebagaimana ketentuan KUHP.  ”Untuk tersangka MSZ masih dalam penahanan penyidik bidang pidana umum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Perkembangan selanjutnya akan segera kami disampaikan,” kata Fandy Hasibuan seperti dilansir dari Antara  Dia menyebutkan, dalam prosesnya, jaksa sudah memanggil sebanyak empat orang saksi, untuk dimintai keterangan yang dapat menguatkan perkara dugaan penganiayaan tersangka MSZ.  Penyidik kepolisian menetapkan MSZ sebagai tersangka pada Kamis (25/8), setelah mengantongi cukup bukti, keterangan saksi, termasuk hasil visum et repertum luka di tubuh korban J. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Kombespol Mokhamad Ngajib mengatakan, penganiayaan tersebut dialami korban J saat sedang antre mengisi bahan bakar minyak mobilnya di SPBU Demang Lebar Daun, Palembang pada 5 Agustus.  Tersangka MSZ diduga menyerobot antrean mobil korban yang telah mengantre lebih dulu. Korban J yang merasa tersinggung lalu turun dari mobil untuk menegur tersangka. Kemudian tersangka MSZ keluar dari mobil bernomor polisi BG 7 UB dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban J.  Tindak penganiayaan yang dilakukan tersangka MSZ terekam video amatir berdurasi 15 detik dari seorang warga yang juga sedang mengantre BBM di SPBU tersebut, hingga kemudian viral di berbagai kanal media sosial.  Atas perbuatan tersebut, tersangka MSZ disangkakan penyidik kepolisian melanggar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun.

Kejari Pelajari Berkas Penganiayaan Oknum Anggota DPRD Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220330_085405.jpg" alt="Kejari Palembang terima uang pengganti keruian negara dari terpidana kasus korupsi mantan Bupati Muara Enin Muzakir Sai Sohar. M. Riezko Bima Elko/Antara" width="100%">
<figcaption>Kejari Palembang terima uang pengganti keruian negara dari terpidana kasus korupsi mantan Bupati Muara Enin Muzakir Sai Sohar. M. Riezko Bima Elko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palembang menerima uang pengganti kerugian negara senilai Rp 2,3 miliar dan denda Rp 200 juta dari mantan Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar selaku terpidana kasus suap pemberian rekomendasi alih fungsi hutan.  Uang tersebut diserahkan tim kuasa hukum terpidana Muzakir Sai Sohar kepada Jaksa Eksekutor Kejari Palembang, disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Mohammad Naim, di Palembang, Selasa (29/3).  ”Terpidana Muzakir Sai Sohar telah menyelesaikan kewajiban berdasar putusan pengadilan. Selanjutnya uang tersebut segera kami setorkan ke kas daerah melalui Bank Sumsel Babel,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Selatan Mohd Radyan seperti dilansir dari Antara di Palembang, Rabu (30/3).  Muzakir merupakan terpidana kasus korupsi karena menerima suap untuk merekomendasikan alih fungsi hutan. Yakni dari hutan produksi konversi (HPK) menjadi hutan produksi (HTP), di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Saat itu dirinya menjabat sebagai Bupati Muara Enim periode 2013–2018.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam dakwaannya menyebut Muzakir Sai Sohar, selaku Bupati Muara Enim saat itu, diduga menerima aliran uang suap senilai 400.000 dolar AS atau sekitar Rp 5,8 miliar dari PT PMO. Pemberian uang itu dimaksudkan supaya Muzakir menerbitkan rekomendasi perubahan kawasan HPK menjadi HTP di Kabupaten Muara Enim kepada perusahaan perkebunan tersebut.  Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang, yang diketuai Hakim Bongbongan Silaban, setelah memeriksa beberapa saksi, ahli, dan alat bukti dalam persidangan, menyatakan Muzakir Sai Sohar terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Sidang putusan tersebut berlangsung pada 17 Juni 2021.  ​​​​​Muzakir dikenakan pasal 12 huruf B jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Muzakir Sai Sohar selama delapan tahun, dengan denda senilai Rp 350 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian senilai Rp 2,3 miliar. Muzakir Sai Sohar, melalui penasihat hukumnya, mengajukan banding atas putusan majelis hakim tersebut 23 Juni 2021.  Permohonan banding tersebut diterima pada 19 Agustus 2021 dengan hasil perubahan, yang berdasar Surat Putusan Banding Nomor 7/PID.TPK/2021/PT.PLG, Muzakir Sai Sohar dihukum penjara selama delapan tahun dengan denda senilai Rp 200 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian senilai Rp 2,3 miliar.  Putusan banding tersebut sekaligus memerintahkan Muzakir Sai Sohar tetap berada dalam tahanan, yakni di rumah tahanan klas 1A Pakjo Palembang.

Kejari Palembang Terima Ganti Rugi Korupsi Mantan Bupati Muara Enim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20211210-WA0020.jpg" alt="Petugas Ditreskrimum Polda Sumsel menggiring tersangka oknum Dosen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sriwijaya R (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan, di Palembang, Jumat (10/12/2021). Nova Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Ditreskrimum Polda Sumsel menggiring tersangka oknum Dosen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sriwijaya R (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan, di Palembang, Jumat (10/12/2021). Nova Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelimpahan berkas tahap kedua untuk dua orang oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi, diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Sumatera Selatan. Kedua tersangka tersebut berinisial AR, oknum dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsri, dan R oknum dosen Fakultas Ekonomi (FE) Unsri.  Kepala Seksi Intelijen Kejari Palembang Budi Mulia di Palembang mengatakan, berkas kasus tahap kedua untuk masing-masing tersangka itu dilimpahkan dari Kepolisan Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) secara terpisah. Berkas perkara tersangka AR dilimpahkan pada Rabu (2/2). Kemudian pelimpahan berkas untuk tersangka R hari ini, Selasa (8/2).  ”Sudah dinyatakan P21, untuk tersangka AR sudah lebih dulu sementara berkas tersangka R saat ini jaksa sedang menjemputnya ke Polda Sumsel,” kata Budi Mulia seperti dilansir dari Antara di Kejari Palembang, Selasa (8/2).  Menurut dia, penjemputan berkas tersangka R oleh jaksa ke Polda Sumsel tersebut dilakukan atas pertimbangan dibutuhkan keterangan tambahan. ”Biasanya kalau pidum pelimpahannya melalui virtual. Tapi karena mungkin pada proses itu dibutuhkan pemeriksaan tambahan, sehingga jaksa berangkat ke polda. Kedua tersangka saat ini masih di Polda Sumsel, pemindahannya ke rumah tahanan mungkin kondisional,” ujar Budi Mulia.  Dia menambahkan, Kejari Palembang menyiapkan tiga jaksa penuntut umum untuk menangani perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang. Yaitu jaksa penuntut Aditya Murni, Siti Fatimah, dan Hera Ramadona.  ”Setelah tahap kedua ini, paling lama dua minggu ke depan, keduanya tersangka dilimpahkan jaksa ke Pengadilan Negeri Palembang,” tutur Budi Mulia.  Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Sumsel menetapkan oknum dosen AR sebagai tersangka pada Senin (6/12/2021) atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya DR (korban). Pelecehan seksual itu dilakukan tersangka AR dengan modus memberikan bimbingan skripsi terhadap korban yang kejadiannya berlangsung di Laboratorium Sejarah FKIP Unsri Kampus Indralaya, Ogan Ilir pada Sabtu (25/9/2021).  Berdasar hasil olah tempat kejadian perkara (TPK) bersama korban pada Rabu (1/12/2021), aparat kepolisian mencatat ada berapa perbuatan fisik yang dilakukan tersangka terhadap korban. Seperti mencium, meraba korban, namun tidak sampai berhubungan badan.  Atas perbuatan itu, tersangka AR disangkakan melanggar pasal 289 KUHP tentang pencabulan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan juncto pasal 294 ayat (2) poin 1 dan 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara sembilan tahun. Termasuk juga sudah dinonaktifkan sebagai dosen dan jabatan fungsionalnya di FKIP Unsri oleh pihak rektorat.  Sedangkan untuk R oknum dosen FE Unsri ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (10/12/2021). Dia terancam pidana penjara maksimal selama 12 tahun.  Ancaman hukuman tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 9 juncto pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dikenakan penyidik kepada tersangka R juncto pasal 65 ayat (1) KUHP dan denda paling sedikit Rp 500 juta dan maksimal Rp 6 miliar.  Pasal tersebut disangkakan terhadap tersangka R, karena sesuai dengan hasil penyidikan yang didukung alat bukti yang cukup. Tersangka diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui pesan singkat terhadap mahasiswinya berinisial F, C, dan D.  Dalam pesan singkat tersebut tersangka R mengajak korban untuk melakukan panggilan video seks, menyuruh korban membuka pakaian dalam bagian atas, selanjutnya membayangkan tubuh korban hingga nafsu birahinya terpuaskan.

Oknum Dosen Unsri Tersangka Pelecehan Dilimpahkan ke Kejari Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211222_165930-1.jpg" alt="Tersangka Alex Noerdin dibawa ke rumah tahanan klas 1A Pakjo Palembang, setelah melakukan proses pelimpahan di Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Rabu (22/12). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Alex Noerdin dibawa ke rumah tahanan klas 1A Pakjo Palembang, setelah melakukan proses pelimpahan di Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Rabu (22/12). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Alex Noerdin menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan. Berkas perkaranya terkait tindak pidana dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung.  Alex Noerdin ditahan bersama tiga orang tersangka lain dalam kasus tersebut. Yakni Mudai Maddang, Caca Isa Saleh, dan Yaniarsyah Hasan.  ”Setelah berkas dari penyidik Kejaksaan Agung dinyatakan lengkap, empat tersangka diserahterimakan beserta barang bukti ke Kejari pada Rabu (22/12),” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Mohd Radyan seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Menurut Radyan, penyerahterimaan itu dilakukan dalam rangka penyidikan tahap dua, yaitu, penyidik kejari mempersiapkan surat dakwaan tersangka kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk mengadili tersangka dalam kasus tersebut. Selama surat dakwaan dipersiapkan penyidik, tersangka Alex Noerdin beserta tersangka Mudai Maddang, Caca Isa Saleh, dan Yaniarsyah Hasan, akan menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Kelas 1A Pakjo Palembang.  ”Sementara ini, mereka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo Palembang. Kalau dirasa kurang dapat diperpanjang lagi selama 30 hari,” ujar Radyan.  Berdasar informasi yang dihimpun, keempat tersangka tersebut diberangkatkan dari Jakarta menggunakan transportasi udara didampingi penyidik Kejaksaan Agung. Mereka tiba di Kota Palembang Rabu (22/12) pukul 11.12 WIB. Kemudian tersangka dibawa menggunakan mobil tahanan mengenakan rompi tahanan dengan tangan terborgol ke Kejaksaan Negeri Palembang Jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Jakabaring. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 11.44 WIB.  Para tersangka dibawa penyidik ke Gedung Pelayanan Terpadu Kejari Palembang untuk dilakukan proses pemenuhan berkas pelimpahan selama lebih kurang tiga jam. Selama proses itu berlangsung petugas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang melakukan penjagaan ketat di luar gedung pelayanan terpadu.  Setelah berkas pelimpahan rampung akhirnya pada pukul 14.22 WIB para tersangka dibawa menggunakan mobil tahanan langsung menuju ke Rumah Tahanan Pakjo.  Alex Noerdin menjadi tersangka dalam kasus itu saat menjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Muddai Madang selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) merangkap Direktur Utama PDPDE Sumsel. Kemudian Caca Isa Saleh saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel dan Yaniarsyah yang juga sekaligus menjabat sebagai Direktur DKLN merangkap Direktur PT PDPDE Gas.

Alex Noerdin Jadi Tahanan Kejari Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/PhotoGrid_1614845590379.jpg" alt="Tersangka bandar narkoba yang merupakan anggota DPRD Kota Palembang 2019–2024 dari Partai Golkar Doni Timur, saat rilis penangkapan beberapa waktu lalu. Nova Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka bandar narkoba yang merupakan anggota DPRD Kota Palembang 2019–2024 dari Partai Golkar Doni Timur, saat rilis penangkapan beberapa waktu lalu. Nova Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan anggota DPRD Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Doni Timur, 30, dan empat terdakwa lainnya, dituntut pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang. Sebab, mereka turut terlibat peredaran narkoba lintas negara.  JPU Kejari Palembang Indah Kumala Dewi mengatakan, kelima terdakwa masing-masing berkas terpisah Doni, Alamsyah, Ahmad Najmi Ermawan, Yati Suharman, dan Mulyadi, terbukti memiliki narkotika empat kilogram sabu-sabu serta 21.000 butir pil ekstasi.  ”Menuntut agar majelis hakim mengadili dan menjatuhkan pidana mati,” kata Indah membacakan tuntutan kelima berkas terdakwa saat sidang seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Palembang.  JPU menilai kelima terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta tidak ada hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.  Sebelumnya, dalam dakwaan kelima terdakwa hanya diketahui sebagai bandar narkotika lintas provinsi. Namun, dalam fakta persidangan terungkap para terdakwa terlibat dalam jaringan narkotika Indonesia–Malaysia.  Namun khusus terdakwa Doni, JPU memperberat tuntutannya. Sebab Doni berstatus anggota DPRD Kota Palembang saat ditangkap BNN. Padahal Doni seharusnya memberikan contoh yang baik selaku tokoh masyarakat.  Pada sidang yang dipimpin Ketua PN Palembang Bongbongan Silaban tersebut, kelima terdakwa akan menyampaikan pleidoi atau pembelaan pada Kamis (18/3).  Doni Timur ditangkap tim gabungan BNN pada 29 September 2020 di ruko miliknya di Jalan Riau, Kelurahan 26 Ilir Barat I, Palembang. Penangkapan Doni merupakan hasil pengembangan kasus dari bandar sabu-sabu asal Cilacap bernama Mulyadi yang ditangkap lebih dulu di Medan. Doni ditangkap setelah tim gabungan lebih dulu menangkap anak buahnya yang sedang bertransaksi.  BNN menangkap total enam orang dalam kasus tersebut. Namun, salah satu terdakwa Joko Zulkarnain kabur saat menjalani perawatan di RS Bhayangkara Palembang pada Januari 2021. Hingga kini Zulkarnain masih buron, sehingga persidangannya ditunda.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=T_jC4qLD2O4

Jadi Bandar Narkoba, Eks Anggota DPRD Palembang Dituntut Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ferrari-sitaan-kejari.jpg" alt="MOBIL" width="100%">
<figcaption>MOBIL</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mobil "sultan" sitaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Sumatera Selatan, itu akhirnya laku terjual. Harganya Rp 9 miliar lebih.  "Ya, sudah laku, sekitar Rp 9,049 miliar,” kata Kasi Barang Bukti <a href="https://www.jawapos.com/tag/kejari/">Kejari</a> Palembang Fifin Mahendra ketika dikonfirmasi Sumatera Ekspres.  Sebelumnya, mobil seharga miliaran rupiah tersebut disita sebagai barang bukti tindak pidana dugaan penyelundupan dengan terpidana Hatta Ansori. Penyitaan berdasar putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang Nomor: 1038/Pid.Sus/2019/ PN.Plg tertanggal 11 November 2019.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/13/05/2019/dugaan-korupsi-pasar-baqa-kejari-tunggu-audit-bpk/">Dugaan Korupsi Pasar Baqa, Kejari Tunggu Audit BPK</a>  Lelang mobil <a href="https://www.jawapos.com/tag/ferrari/">Ferrari</a> 458 Speciale itu digelar 27 Januari lalu melalui domain https://www.lelang.go.id pada pukul 12.00−14.00. Lelang supercar tersebut dibuka dengan harga Rp 6.443 924.000.  Pemenang lelang wajib melunasi harga <a href="https://www.jawapos.com/tag/lelang-mobil/">lelang</a> ditambah dengan bea lelang sebesar 3 persen dari harga lelang, selambatnya lima hari kerja terhitung dinyatakan menang.  Jika tak melunasi, pembeli dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara. ’’Pembelinya (pemenang lelang) dari Jakarta,” kata Fifin.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/64XChXZhbns

Ferrari Sitaan Kejari Palembang Laku Lebih dari Rp 9 Miliar

kejari palembang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejari palembang

Berita Terkini