<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/sidang-korupsi-koni-makassar-2692273877.jpg" alt="Para terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Makassar menjalani sidang, Senin (28/7). (Darwin F/Antara)" width="100%">
<figcaption>Para terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Makassar menjalani sidang, Senin (28/7). (Darwin F/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan tuntutan bervariasi terhadap lima terdakwa atas kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar. Sidang lanjutan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Untuk terdakwa Ahmad Susanto (eks Ketua KONI Makassar) dituntut pidana penjara enam tahun dan denda Rp 100 juta, subsidair (tidak mampu membayar) tiga bulan penjara,&rdquo; papar perwakilan JPU Ahmad Yani seperti dilansir dari Antara. Selain menjatuhkan pidana penjara, terdakwa Ahmad Susanto juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 4,63 miliar lebih, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan selama satu bulan setelah putusan, harta bendannya akan dilelang. &rdquo;Namun, apabila harta bendanya tidak cukup untuk menutupi denda, akan diganti dengan kurungan penjara selama tiga tahun,&rdquo; ucap Ahmad Yani. Sedangkan empat terdakwa lainnya, masing-masing Muh Taufiq selaku Sekretaris Umum KONI Makassar, Ratno Nur Suryadi sebagai Kepala Sekertariat KONI Makassar, Hasrul Hasbi dan Jatri Utara selaku Even Organizer (E)) atau vendor pihak ketiga masing-masing pidana penjara satu tahun tiga bulan. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut denda sebesar Rp 50 juta subsidair (tidak mampu membayar) pidana penjara tiga bulan. Untuk terdakwa Ratno Nur Suryadi dituntut uang pengganti Rp 207,6 juta subsidair sembilan bulan pidana penjara. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Negeri Makassar mengungkap adanya penyalahgunaan dana hibah KONI Kota Makassar untuk periode tahun anggaran 2022 hingga 2023 yang dialokasikan Pemerintah Kota Makassar total Rp 66 miliar. Rincian dana yang dianggarkan dari APBD Pokok 2022 sebesar Rp 20 miliar lebih dan pada APBD Perubahan sebanyak Rp 11 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 KONI Makassar kembali mendapatkan anggaran sebesar Rp 35 miliar. Modus operandi yang dijalankan ketiga terdakwa pengurus KONI Makassar ini diduga memanipulasi data berasal dari anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar tidak ketahuan kemudian mencairkan dan dipergunakan tidak sesuai peruntukan. Dana hibah tersebut dicairkan berdasar nomenklatur postur anggaran APBD Makassar guna meningkatkan kualitas olahraga di Kota Makassar. Dari jumlah anggaran yang disalahgunakan atau dikorupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,8 miliar lebih.

JPU Kejari Makassar ajukan tuntutan bervariasi terhadap lima terdakwa atas kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Makassar

JPU Tuntut Bervariasi Lima Terdakwa Kasus Korupsi KONI Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/Kejari-Makassar-koni-mks1-66535632.jpg" alt="Kejari Makassar tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi KONI. (Kejari Makassar)" width="100%">
<figcaption>Kejari Makassar tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi KONI. (Kejari Makassar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar kembali menetapkan dan menahan dua orang tersangka baru inisial HH dan JTU selaku event organizer. Mereka ditahan terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Sudah ditahan di Rutan Kelas I Makassar setelah ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar Andi Alamsyah seperti dilansir dari Antara. Dua tersangka ini diduga terlibat tindak pidana korupsi atas pengembangan penyidik terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah KONI Makassar tahun 2022-2023. Keduanya merupakan pimpinan event organizer pelaksana acara Malam Juara tahun 2022 di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf pada 30 Desember 2022 usai para atlit meraih juara pada Pekan Olahraga Provinsi (Porpov) di Kabupaten Bulukumba-Sinjai 22-30 Oktober 2022. Saat ini ada sudah ada lima orang ditetapkan tersangka. Sebelumnya, Kepala Kejari Makassar Nauli Rahim Siregar telah menetapkan tiga orang tersangka. Yakni Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto, Kepala Sekretariat KONI Makassar Ratno Nur Suryadi, dan Sekretaris KONI Makassar Muh Taufiq pada 9 Desember 2024. Selain ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar selama 20 hari ke depan untuk memudahkan penyelidikan dalam kasus tersebut. Nauli mengungkapkan, para tersangka menjalankan modus diduga memanipulasi data-data terkait dengan pencairan dana hibah senilai Rp 65 miliar untuk tahun anggaran 2022-2023. Dari hasil pemeriksaan, sekitar Rp 5 miliar lebih tidak dapat dipertanggungjawabkan. &rdquo;Ada sekitar Rp5 miliar lebih yang tidak dapat mereka dipertanggungjawabkan penggunaannya. Progres penyelidikan masih berjalan dan dari 49 saksi yang diperiksa, tidak menutup kemungkinan ada tersanga baru,&rdquo; papar Andi Alamsyah. Para tersangka disangkakan pasal 2 dan 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini bermula atas dugaan penyimpangan dana hibah KONI 2022/2023. Pemerintah Kota Makassar memberikan dana hibah total Rp 66 miliar kepada KONI untuk pengembangan prestasi atlet. Pemberian dana tersebut diambil dari APBD Rp 20 miliar dan APBD Perubahan sebanyak Rp 11 miliar tahun 2022. Selanjutnya, pada 2023 diberikan Rp 35 miliar. Pemberian dana hibah tersebut berdasar nomenklatur APBD Makassar yang tertuang dalam penganggaran peningkatan kualitas olahraga di Kota Makassar. Selain pengembangan penyelidikan tindak pidana dana hibah KONI Makassar, Kasi Pidsus Arifuddin Achmad menambahkan, pihaknya juga sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana hibah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) 2023.

Kejari Makassar kembali menetapkan dan menahan dua orang tersangka baru terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran KONI Kota Makassar

Dua Tersangka Baru Korupsi KONI Makassar Ditahan di Rutan  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/WhatsApp-Image-2024-03-26-at-2325251-3226614715.jpeg" alt="Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Makassar Andi Alamsyah." width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Makassar Andi Alamsyah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik Kejaksaan Negeri Makassar mendalami dan memanggil sejumlah saksi guna mengungkap dugaan penyalahgunaan dana hibah yang kelola Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan.&nbsp; &rdquo;Kemarin (26/3), satu orang, Wakil Ketua KONI Makassar diperiksa. Pemeriksaan masih seputar pemanfaatan dana hibah,&rdquo; kata Kepala Seksi Inteljen Kejari Makassar Andi Alamsyah seperti dilansir dari Antara.&nbsp; Tim penyidik telah memeriksa lima orang saksi. Dimulai Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto dan mantan Kadispora Makassar Andi Pattiware. Disusul bendahara Arifuddin dan Sekretarisnya Muh Taufiq, serta seorang Wakil Ketua KONI Makassar. Kendati demikian, Andi Alamsyah belum bisa menyebut nama yang sudah diperiksa. Sebab ada tiga orang Wakil Ketua KONI Makassar. Selain itu, tim penyidik masih mendalami kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah tersebut. Dari data struktural KONI Makassar diketahui ada tiga Wakil Ketua KONI Makassar masing-masing Wakil Ketua Umum I Kusayyeng, Wakil Ketua Umum II Taslim Rasyid, dan Wakil Ketua Umum III Muh Yunus. Sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemkot Makassar telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 60 miliar dalam dua tahun anggaran 2022-2023. Pada 2022, KONI Makassar diketahui mendapat anggaran Rp 31 miliar dan pada 2023 sebesar Rp 35 miliar.&nbsp; Mantan Kepala Dispora Makassar Andi Pattiware menyatakan, Dispora sebagai penyalur anggaran dana hibah Pemkot Makassar kepada KONI dengan alokasi kurang lebih Rp 60 miliar tahun anggaran 2022-2023.&nbsp;Untuk 2022, digelontorkan Rp 31 miliar dari APBD. &rdquo;APBD Pokok Rp 20 miliar dan disusul APBD perubahan sebesar Rp 11 miliar untuk bonus atlet (Porkot). Untuk 2023, anggaran Rp 35 miliar. Pada 2023, ada Porkot (Pekan Olahraga Kota) Rp 35 miliar,&rdquo; terang Andi Pattiware. Sebelumnya, Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto menyatakan, penggunaan dana hibah tahun anggaran 2022-2023 diperkirakan mencapai Rp 60 miliar lebih itu terlalu banyak.&nbsp; &rdquo;Banyak sekali kalau Rp 60 miliar. Kalau hibah kan, kemarin yang diperiksa itu (tahun anggaran) 2022. Itu hanya Rp 20 miliar,&rdquo; tutur Ahmad Susanto. Dia menjelaskan, setiap dana hibah yang diberikan kepada KONI Makassar selalu dilakukan audit secara internal. Per tiga bulan sekali dilaksanakan Kantor Akuntan Publik Asri yang sudah kredibel dan tepercaya.

Kejari Makassar dalami dan panggil sejumlah saksi guna mengungkap dugaan penyalahgunaan dana hibah yang dikelola KONI Makassar

Kejari Makassar Dalami Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah KONI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/IMG_20231220_232500-874257601.jpg" alt="Kejari Makassar jelaskan penangkapan terdakwa yang melarikan diri jelang sidang atas perkara pidana kasus ITE di PN Makassar." width="100%">
<figcaption>Kejari Makassar jelaskan penangkapan terdakwa yang melarikan diri jelang sidang atas perkara pidana kasus ITE di PN Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar Andi Sundari segera melakukan evaluasi pengawalan tahanan. Itu dilakukan sebagai buntut dari salah seorang terdakwa yang&nbsp;melarikan diri menjelang sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Setiap kejadian harus dievaluasi. Sehingga saya harus mengevaluasi semua tim pengawal kejaksaan yang bertugas. Selama ini, ada SOP (standar operasi prosedur) dilanggar atau tidak, itu untuk langkah awal. Setelah ini, saya ambil langkah mengumpulkan tim pengawal tahanan,&rdquo; ujar Andi Sundari seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (20/12) malam. Dia menegaskan, tidak boleh ada kelengahan yang berulang atas kejadian tersebut sampai terdakwa bernama Bintang Mahesa Supriyadi&nbsp;melarikan diri luput dari pengawalan di pengadilan. Baik sebelum maupun sesudah sidang menyusul atas kejadian itu. &rdquo;Tidak boleh lagi ada kelengahan-kelengahan itu dibiarkan, harus ada peningkatan. Harus ada evaluasi sehingga ini menjadi pelajaran berharga sehingga tidak akan dan tidak sampai kejadian ini terulang kembali,&rdquo; papar Andi Sundari. Mengenai kejadian itu apakah ada dugaan kelalaian pengawalan hingga terdakwa bebas kabur dari pengadilan, dia mengakui itu dan akan dilakukan evaluasi menyeluruh. Mulai pengawal tahanan hingga sopir mobil tahanan. Terkait dengan perbuatan terdakwa yang kabur dari PN Makassar dan berhasil ditangkap di rumah kekasihnya Jalan Poros Malino, Kabupaten Gowa, apakah akan ditambah hukuman, Sundari menjelaskan, nanti majelis hakim yang memutuskan. &rdquo;Atas perbuatannya bisa jadi memberatkan bagi hakim, karena kami sudah membacakan tuntutan, sehingga nanti pertimbangan hakim yang akan menambah, mungkin putusannya bisa lebih berat karena adanya hal (melarikan diri) itu. Ini sudah menjadi perbincangan di majelis hakim,&rdquo; ucap Andi Sundari. Berdasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa dituntut 2 dua tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsider atau pidana penjara tiga bulan penjara. Terdakwa didakwa atas perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. &rdquo;Terdakwa mentransmisikan video asusila yang ditransmisikan, disebarluaskan (ke publik),&rdquo; papar Andi Sundari. Sebelumnya, terdakwa Bintang Mahesa Supriyadi melarikan diri dari PN Makassar jelang pembacaan putusan. Dia kabur ketika mendapat kesempatan dengan berpura-pura ke toilet tanpa tangan terborgol, lalu meninggalkan pengadilan dengan berjalan kaki ke Pelabuhan Makassar yang berdekatan dengan kantor pengadilan dan kejaksaan setempat. Terdakwa lalu naik becak motor (bentor) di pelabuhan, menuju rumah pacarnya di Jalan Poros Malino Kabupaten Gowa. Dia sudah merencanakan pelarian itu. Beberapa jam setelah diketahui kabur, tim Intelijen Kejari Makassar beserta Unit Jatanras Polrestabes Makassar membekuknya pukul 18.00 wita di rumah pacarnya.

Kejari Makassar lakukan evaluasi pengawalan tahanan sebagai buntut dari salah seorang terdakwa yang melarikan diri jelang sidang PN Makassar

Kejari Makassar Evaluasi Pengawalan Buntut Terdakwa Melarikan Diri Jelang Sidang Putusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/WhatsApp-Image-2023-12-07-at-1429121-2425230897.jpg" alt="Penggeledahan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Makassar untuk mencari bukti terkait kasus korupsi pembebasan lahan TPA Tamalanrea, di Kantor Balai Kota Makassar." width="100%">
<figcaption>Penggeledahan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Makassar untuk mencari bukti terkait kasus korupsi pembebasan lahan TPA Tamalanrea, di Kantor Balai Kota Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Sulawesi Selatan, menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Balai Kota Makassar. Tim mencari bukti terkait dugaan korupsi penyimpangan dalam pembebasan lahan pembangunan industri persampahan atau tempat pengolahan sampah (TPA) berbasis energi (waste to energi) tahun anggaran 2012-2014. &rdquo;Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik sebagai upaya untuk memperkuat pembuktian dugaan penyimpangan dalam pembebasan lahan di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Makassar,&rdquo; ujar Kepala Kejari Makassar Andi Sundari seperti dilansir dari Antara di Makassar. Penggeledahan itu dilakukan penyidik setelah empat orang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial SB, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Makassar saat proyek itu; YM, Camat Tamalanrea; IL, Lurah Tamalanrea Jaya; dan ASD, penerima kuasa dari beberapa pemilik lahan. Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka telah menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar agar tidak melarikan diri dan berupaya menghilangkan barang bukti. Proyek pembebasan lahan tersebut dianggarkan mulai 2012-2014 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar melalui Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Makassar. Luas lahan keseluruhan yang telah dibebaskan dan dibayarkan Pemkot Makassar yakni 11,8 hektare. Sedangkan total anggaran yang digelontorkan Pemkot Makassar sejak 2012-2014 mencapai Rp 71 miliar lebih. Pengadaan pembebasan lahan tersebut dilaksanakan dalam tiga tahap dengan rincian, Tahun Anggaran 2012 luas lahan dibebaskan 0,5 hektare dengan ganti rugi Rp 3,5 miliar lebih. Selanjutnya, Tahun Anggaran 2013 luas tanah yang telah dibebaskan 6,2 hektare dengan nilai ganti kerugian telah dibayarkan Rp 37,4 miliar lebih dan Tahun Anggaran 2014 luas tanah yang telah dibebaskan seluas 5 hektare dengan nilai ganti kerugian yang telah dibayarkan Rp 30 miliar lebih. Penggeledahan tersebut berdasar Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor: Print- 04 /P.4.10/Fd.1/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 dilaksanakan sejak Rabu (6/12) dari pukul 09.00 sampai pukul 21.30 wita. Penggeledahan dilaksanakan di Gedung Balai Kota yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, yakni Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar, Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar. Kemudian penggeledahan di kediaman pribadi tersangka SB, ASD, IL, dan YM. &rdquo;Dari hasil penggeledahan tersebut tim penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen dan kendaraan bermotor berupa mobil dari rumah dua orang tersangka yang disinyalir berkaitan dengan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan lahan tersebut,&rdquo; kata Sundari. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 64 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Kepala Dinas Pertanahan Pemkot Makassar Sri Sulsilawati membenarkan adanya penggeledahan di ruangan Dinas Pertanahan dan Bagian Hukum Kantor Balai Kota. Hal itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk industri pengelolaan sampah yang dijalankan mantan Asisten I Pemkot Makassar M Sabri alias SB. &rdquo;Terkait permasalahan proyek pembebasan lahan di TPA Tamalanrea dulu 2012 sampai 2014. Ini sudah lama prosesnya di tahap penyidik, tapi belum lengkap. Sebelumnya disampaikan penyampaian untuk diambil keterangan, saya kira saya dipanggil untuk diambil keterangan ternyata masih mengambil arsip kelengkapan bukti,&rdquo; tutur Sri Sulsilawati.

Kejari Makassar geledah sejumlah ruangan di Kantor Balai Kota Makassar cari bukti terkait dugaan korupsi penyimpangan dalam pembebasan lahan

Penyidik Kejari Makassar Geledah Balai Kota Terkait Dugaan Korupsi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/IMG_20230519_190644-856990665.jpg" alt="Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tenri A Pallalo bersama tersangka lainnya ditahan di Rutan Kelas I Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan gedung perpustakaan." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tenri A Pallalo bersama tersangka lainnya ditahan di Rutan Kelas I Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan gedung perpustakaan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri Makassar menetapkan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tenri A. Pallalo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka langsung ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Perpustakaan, Jalan Kerung-kerung Kecamatan Makassar. &rdquo;Hari ini (19/5), tim penyidik Kejari Makassar menetapkan tiga tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung perpustakaan tahun anggaran 2021,&rdquo; ujar Kepala Kejari Makassar Andi Sundari seperti dilansir dari Antara, Jumat (19/5). Selain Kadis Perpustakaan, dua tersangka lain pelaksana tender yakin Direktur CV Era Mustika Graha Mustakim dan Pelaksana Lapangan CV Era Mustika Graha Wirdana. &rdquo;Tenri A. Palalllo, kepala Dinas Perpustakaan dan selaku PPK pada pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan tersebut. Kedua, Insinyur Mustakim selaku Direktur CV Era Mustika Graha, ketiga Wirdana selaku pelaksana kegiatan,&rdquo; papar Kajari Andi Sundari. Proyek pembangunan gedung perpustakaan tersebut dengan nilai anggaran sekitar Rp 7,9 miliar pada 2021. Namun dalam perjalanan proyek tersebut, dinyatakan putus kontrak sehingga proses pembangunan gedung tidak sampai 100 persen. Andi Sundari menegaskan, penetapan tersangka tersebut setelah tim penyidik kejaksaan melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan berdasar surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Makassar pada 27 Januari 2023. &rdquo;Tim penyidik sudah beberapa kali menggelar ekspose dan menemukan dua alat bukti yang sah untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka,&rdquo; ujar Andi Sundari menegaskan. Dari laporan pemeriksaan tim ahli konstruksi dari Universitas Hasanuddin ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi maupun volume bangunan yang ada dalam rencana anggaran biaya. &rdquo;Dari laporan tersebut terdapat selisih volume dan hasil analisis spesifikasi material dan bangunan sebesar Rp 3 miliar. Ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Makassar selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan,&rdquo; ucap Andi Sundari. Sedangkan untuk pasal yang disangkakan kepada tiga tersangka yakni pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tersangka Tenri A. Pallalo usai diperiksa selama lima jam dari pemeriksaan ketiganya, saat ditanya wartawan hanya mengatakan agar didoakan dalam menghadapi cobaan tersebut. &rdquo;Doakan Bundamu ini nak,&rdquo; ucap singkat Tenri A. Pallalo mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Pemerintah Kota Makassar itu.

Kejari Makassar tetapkan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar bersama dua orang lainnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi

Kadis Perpustakaan Makassar Ditahan Terkait Kasus Dugaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/IMG_20230503_172633-2688215239.jpg" alt="Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulsel menyerahkan dua terdakwa beserta berkas perkara ke Tim Penuntut Umum Kejati Sulsel dan Kejari Makassar." width="100%">
<figcaption>Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulsel menyerahkan dua terdakwa beserta berkas perkara ke Tim Penuntut Umum Kejati Sulsel dan Kejari Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyerahkan dua tersangka beserta berkas perkara dugaan korupsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera disidangkan. &rdquo;Tersangka yang diserahkan penyidik Pidsus kepada Penuntut Umum Kejati Sulsel berinisial HYL mantan Direktur Utama PDAM Makassar 2015-2019 dan IA mantan Direktur Keuangan PDAM 2017-2019,&rdquo; ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Soertami seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (3/5). Rencananya, setelah penyerahan berkas perkara beserta tersangka ke Penuntut Umum Kejati Sulsel dan Kejari Makassar, selanjutnya diagendakan proses sidang di pengadilan setempat. &rdquo;Tim Penuntut Umum Kejari Makassar dijadwalkan dalam waktu dekat ini akan melimpahkan perkara tersangka HYL dan tersangka IA ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A di Makassar,&rdquo; ujar Soertami. Penyerahan berkas dan dua tersangka berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I A Gunungsari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, dua mantan pejabat utama PDAM ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM untuk pembayaran tantiem dan bonus/jasa produksi tahun 2017-2019 serta premi asuransi Dwiguna Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 2016-2019. Dua tersangka tersebut masing-masing Haris Yasin Limpo selaku mantan Direktur Utama PDAM dan Irawan Abadi mantan Direktur Keuangan PDAM. Dua tersangka diancam pidana pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 KUHP. Dengan subsider pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b terkait tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari perbuatan tersangka HYL dan IA diduga menyebabkan penyimpangan pada penggunaan laba untuk pembagian tantiem dan bonus/jasa produksi serta premi asuransi Dwiguna Jabatan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah pemkot khususnya PDAM Kota Makassar dengan nilai total Rp 20,3 miliar lebih sejak masa periode kerja dua tersangka tersebut.

Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejati Sulsel serahkan 2 tersangka beserta berkas perkara dugaan korupsi PDAM Kota Makassar kepada Tim JPU

Berkas Perkara Dua Tersangka PDAM Makassar Dilimpahkan ke JPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230223_194823.jpg" alt="Kantor Kejaksaan Negeri Makassar. Darwin Fatir/Antara " width="100%">
<figcaption>Kantor Kejaksaan Negeri Makassar. Darwin Fatir/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Unit Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menyegel lokasi proyek pembangunan layanan Dinas Perpustakaan, terkait kasus dugaan korupsi. Proyek tersebut berada di Jalan Kerung-Kerung, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan.  ”Penyegelan ini untuk keperluan barang bukti dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi. Seluruh kegiatan pembangunan dihentikan sementara,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Makassar Andi Alamsyah seperti dilansir dari Antara.  Penyitaan bangunan layanan perpustakaan yang sementara dikerjakan itu, menurut dia, dalam rangka kepentingan penyelidikan. Yakni untuk mengetahui sejauh mana konstruksi bangunan apakah sesuai aturan atau tidak.  Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Makassar Arifuddin Achmad menambahkan, penyegelan proyek tersebut terkait dugaan korupsi. Saat ini, statusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.  ”Sudah naik ke tahap penyidikan, tapi kami belum menetapkan tersangka, saat ini sementara pendalaman,” papar Arifuddin.  Dia menjelaskan, anggaran proyek tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2021 senilai Rp 7,8 miliar lebih. Proyek itu dikerjakan perusahaan CV EMG selaku pemenang tender.  Dari hasil pengembangan sementara, menurut dia, ada indikasi korupsi dalam proses pembangunan gedung layanan perpustakaan itu. Sebab, diduga tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB).  ”Sehingga disinyalir terdapat pengurangan volume pekerjaan pada proyek itu,” papar Arifuddin Achmad.  Selain itu, lanjut dia, ditemukan pengerjaan bangunan itu sudah selesai batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga, dilakukan pemutusan kontrak dengan pihak ketiga selaku pemenang tender.  ”Kita sudah periksa direktur perusahaan rekanan proyek itu, termasuk dari pihak Dinas Perpustakaan Kota. Sementara ini kami terus mendalami keterangan-keterangannya,” terang Arifuddin Achmad.

Kejari Makassar Segel Lokasi Pembangunan Perpustakaan Terkait Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ibu-penyekap-3-anak-di-makassar-segera-disidang_m_.jpg" alt="Tiga bocah korban penganiayaan saat dititipkan di rumah Aman P2TP2A Makassar." width="100%">
<figcaption>Tiga bocah korban penganiayaan saat dititipkan di rumah Aman P2TP2A Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meilania Detaly Dasilva alias Memei sudah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Makassar. Jumat (16/11) kemarin, Satreskrim Polrestabes Makassar melimpahkan tersangka bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Selanjutnya, tersangka kasus penyekapan, penganiayaan dan penerlantaran 3 bocah itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar untuk menjalani persidangan. "Mungkin dalam satu minggu ini, kami akan limpahkan ke PN. Baru kami tunggu jadwal sidangnya," kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Makassar Ulfadrian Mandalani saat dikonfrimasi di Makassar, Sabtu (17/11). Kini, tim Kejari Makassar tengah mempersiapkan penyusunann berkas rencana dakwaan (rendak). Jika rampung, berkas perkara dan berkas dakwaan menyusul dimpahkan ke PN Makassar. "Kami sementara tahan tersangka. Sambil kami mempersiapkan supaya (berkas) bisa satu kali dilimpahkan nanti," tegas Ulfadrian. Memei diduga melakukan penganiayaan terhadap tiga bocah di ruko miliknya di Jalan Mirah Seruni, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang. Ketiga bocah adalah OW, 11, US, 5, dan DV 2,5. Aksi tersangka terbongkar pada pertengahan September 2018. Ketiga bocah disekap berhari-hari dan tak diberi makan. Bahkan, korban harus tidur bersama hewan peliharanaan tersangka di lantai 2 ruko. Kejahatan terbongkar ketika sejumlah tetangga melihat salah satu dari tiga bocah yang berhasil keluar dari ruko. Dalam kasus ini, Memei disangkakan melanggar pasal 77 dan 76 B juncto pasal 80 ayat 1 juncto pasa 76 C Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Serta pasal 44 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Ibu Penyekap 3 Anak di Makassar Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-dana-hibah-pilwakot-makassar-belum-kuat-bukti_m_.jpg" alt="Kajari Makassar Dicky Rachmat Rahardjo (tengah) mendampingi Kajati Sulselbar Tarmizi (kanan) saat memberikan keterangan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Kajari Makassar Dicky Rachmat Rahardjo (tengah) mendampingi Kajati Sulselbar Tarmizi (kanan) saat memberikan keterangan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Makassar 2018 mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Dana dikucurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar. Selain Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar juga turut mendalami perkara tersebut. Sudah banyak dokumen yang dikumpulkan untuk dianalisa penyidi. "Tapi sejauh ini, beberapa alat bukti itu belum kuat untuk naik ke tahap penyelidikan," ucap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Makassar Andi Helmi Adam di Makassar, Rabu (14/11). Kendati demikian, Kejari Makassar akan terus melakukan pendalam. Bahkan, Kejari Makassar telah memperpanjang surat perintah penugasan (Sprintug) untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah. "Kami masih perpanjang surat penugasannya. Karena kami juga masih sementara mengumpulkan data-data untuk melengkapi," ujar Kepala Kejari Makassar Dicky Rahmat Raharjo secara terpisah. Perpanjangan sprintug sebagai rangkaian pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Biasanya, perpanjangan sprintug dilakukan selama sebulan. "Karena polisi juga sudah masuk (penyelidikan), jadi kami pelan-pelan," imbuhnya. Berbeda dengan penyidik Polda Sulsel yang memanggil satu persatu komisioner KPU Makassar, kejari langsung mendatangi kantor KPU Makassar untuk mengumpulkan keterangan. Hal iti sudah dilakukan awal November lalu. Sebelumnya, Kejari Makassar juga telah melakukan pengusutan laporan pada pertengan Oktober 2018. Namun, Dicky masih enggan memerinci siapa saja dari komisioner KPU Makassar yang telah dimintai keterangan. "Kami langsung ke sana (KPU Makassar) untuk minta keterangan," tegasnya.

Kasus Dana Hibah Pilwakot Makassar Belum Kuat Bukti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejari makassar

Berita Terkini