<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/IMG_20250619_144115-2095417592.jpg" alt="Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Semarang Sarwanto. (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Semarang Sarwanto. (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng melimpahkan kasus Brigadir AK ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang. Anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah itu diduga menganiaya bayi berusia 2 bulan hingga tewas. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Semarang Sarwanto mengatakan, terdakwa bersama barang bukti dilimpahkan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan. &rdquo;Ada 22 barang bukti, antara lain, pakaian bayi, surat laporan pemeriksaan DNA, dan sebuah mobil,&rdquo; kata Sarwanto seperti dilansir dari Antara. Setelah pemberkasan tuntutan selesai, kata dia, perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dalam perkara tersebut, tersangka AK dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sebelumnya, Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus kematian bayi berusia 2 bulan yang diduga dianiaya seorang anggota polisi berinisial Brigadir AK. Brigadir AK dilaporkan oleh DJ, ibu bayi berusia 2 bulan berinisial NA, ke polisi atas dugaan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Atas dugaan tindak pidana tersebut, Komisi Etik Profesi Polri (KEPP) Polda Jawa Tengah juga telah menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap Brigadir AK. Brigadir AK dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela, yakni diduga menjalin hubungan dengan seorang perempuan di luar pernikahan hingga memiliki seorang anak. Selain itu, AK juga melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa anak di bawah umur.

Polda Jateng limpahkan kasus Brigadir AK ke Kejari Kota Semarang. Anggota Polda Jateng itu diduga menganiaya bayi 2 bulan hingga tewas

Polisi Penganiaya Bayi hingga Tewas Dilimpahkan ke Kejari Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/IMG_20250306_125703-4167099505.jpg" alt="Aipda R, oknum polisi tersangka penembakan yang menewaskan siswa SMKN 4 Semarang, GRO, dilimpahkan ke Kejari Kota Semarang, Kamis (6/3). (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Aipda R, oknum polisi tersangka penembakan yang menewaskan siswa SMKN 4 Semarang, GRO, dilimpahkan ke Kejari Kota Semarang, Kamis (6/3). (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Polda Jawa Tengah melimpahkan berkas perkara Aipda R, oknum polisi tersangka penembakan yang menewaskan siswa SMKN 4 Semarang, GRO, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang. &rdquo;Pelimpahan tersangka dan barang bukti yang selanjutnya ditahan di Rutan Semarang,&rdquo; kata Kepala Kejari Kota Semarang Candra Saptaji seperti dilansir dari Antara di Semarang. Menurut dia, bersama dengan terdakwa dilimpahkan pula barang bukti berupa sepucuk senjata api beserta beberapa butir peluru yang digunakan tersangka. Dia menuturkan, berkas perkara yang dilimpahkan tersebut sudah dinyatakan lengkap dan selanjutnya akan disiapkan rencana penuntutan &rdquo;Akan disusun rencana penuntutan dan dalam waktu dekat dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,&rdquo; ungkap Candra Saptaji. Dalam perkara tersebut, tersangka Aipda R dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menewaskan seseorang. Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMKN 4 Kota Semarang, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya. Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen pada Minggu (24/11/2024), sesaat setelah kejadian. Sementara itu, Aipda R dijatuhi hukuman PTDH atau pecat oleh majelis KKEP Polda Jawa Tengah. Aipda R juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menewaskan siswa kelas XI SMKN 4 Semarang itu.

Polda Jateng limpahkan berkas perkara Aipda R, oknum polisi tersangka penembakan menewaskan siswa SMKN 4 Semarang, ke Kejari Kota Semarang

Kasus Polisi Tembak Mati Pelajar di Semarang Dilimpahkan ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/IMG_20250228_163729-2521487248.jpg" alt="Pegawai salah satu bank pemerintah, tersangka kasus dugaan korupsi dengan modus kredit fiktif ditahan Kejari Semarang, Jumat (28/2). (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pegawai salah satu bank pemerintah, tersangka kasus dugaan korupsi dengan modus kredit fiktif ditahan Kejari Semarang, Jumat (28/2). (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang menahan DK, seorang analis kredit salah satu bank pemerintah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Modus pelaku dengan kredit fiktif yang merugikan negara hingga Rp 15,9 miliar. Kasi Pidana Khusus Kejari Kota Semarang Agus Sunaryo mengatakan, tersangka ditahan selama 20 hari ke depan setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan. &rdquo;Tersangka ini merupakan analis kredit yang menangani pengajuan pinjaman dari 32 debitur,&rdquo; kata Agus Sunaryo seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, modus pidana yang dilakukan tersangka yakni bekerja sama dengan seseorang di lapangan yang mengkoordinasi nama-nama nasabah yang dipakai untuk mengajukan pinjaman. Tersangka membantu pengurusan pengajuan pinjaman sehingga bisa disetujui pihak bank. Dia menuturkan besaran pinjaman yang diberikan kepada 32 debitur tersebut bervariasi, antara Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar. Usai pinjaman cair, ternyata angsuran yang dikoordinasikan pelaku di lapangan yang bekerja sama dengan pelaku bermasalah dan macet. &rdquo;Saat pengajuan kredit, ditunjukkan sejumlah usaha, seperti peternakan ayam yang ternyata bukan milik debitur,&rdquo; terang Agus Sunaryo. Para debitur yang namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman, lanjut dia, sebagian besar berasal dari Kabupaten Temanggung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejari Kota Semarang menahan analis kredit salah satu bank pemerintah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dengan modus kredit fiktif

Kejari Semarang Tahan Tersangka Korupsi Kredit Fiktif Rp 15,9 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disorot-4-pegawai-bpn-yang-terjaring-ott-belum-ditahan_m_193923.jpeg" alt="Kepala Kejari Kota Semarang Dwi Sumadji memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (6/3)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kejari Kota Semarang Dwi Sumadji memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (6/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Negeri Kota Semarang belum melakukan penahanan terhadap 4 pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Senin (6/3) kemarin. Hingga kini status keempatnya masih sebagai terperiksa. Kepala Kejari Kota Semarang Dwi Sumadji mengatakan, pihaknya hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap keempatnya. "Kami belum menetapkan siapa tersangkanya, status mereka masih terperiksa sekaligus saksi," terangnya saat sesi jumpa pers di kantornya, Selasa (6/3). Sumadji mengaku bahwa pihaknya masih membutuhkan waktu untuk mendalami kasus ini. "Karena kita butuh waktu tiga hari untuk pemanggilan saksi-saksi. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi pada panggilan kami," sambungnya. Diberitakan sebelumnya, empat pegawai BPN Kota Semarang berinisial WR, S, F dan J terjaring pada OTT yang dilakukan Kejari setempat. Operasi tersebut didasari surat No. 593/O.3.10/Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Februari 2018. Pengamanan terhadap keempatnya, sebagaimana dikatakan Sumadji sebelumnya, yakni didasari pada aduan dari masyarakat terkait suap, pungutan liar dan lain sebagainya. Terkait pengamanan terhadap keempatnya, Sumadji mengungkapkan bahwa penyelidikan sebenarnya sudah dilangsungkan sejak 28 Februari 2018 lalu. Sebelumnya juga telah dilakukan kegiatan pemantauan.&nbsp; "Pada saat dilakukan kegiatan, ada orang menyerahkan amplop kepada yang bersangkutan. Dari situ langsung dilakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan beserta amplop tadi," lanjut Sumadji. Amplop tersebut, lanjutnya, berjumlah sepuluh dimana sembilan diantaranya berisikan sejumlah uang dengan total nominal sekitar Rp 32,4 juta. Sumadji menambahkan bahwa pihaknya juga mendapati uang lainnya di laci milik WR. "Penggeledahan juga dilakukan di rumah kost yang bersangkutan," katanya lagi. Meski demikian, Sumadji enggan untuk membeberkan siapa pihak yang hendak memberikan amplop tadi. Namun, ia memastikan bahwa pemberian masih terkait urusan tanah. "Bisa jadi hak milik tanah, HGB (Hak Guna Bangunan) dan lain-lain. Tapi ini juga masih kita dalami," tandasnya.

Disorot, 4 Pegawai BPN yang Terjaring OTT Belum Ditahan