<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/rumah-wahyu-kenzo.png" alt="JADI BUKTI: Salah satu rumah Wahyu Kenzo yang disita kepolisian. Penyidik masih mengejar aset-aset lain. (Darmono/Jawa Pos Radar Malang)" width="100%">
<figcaption>JADI BUKTI: Salah satu rumah Wahyu Kenzo yang disita kepolisian. Penyidik masih mengejar aset-aset lain. (Darmono/Jawa Pos Radar Malang)</figcaption>
</figure> Para korban investasi bodong Wahyu Kenzo menargetkan sebelum Natal seluruh aset bisa kembali. Sepuluh barang bukti kendaraan mewah yang dititipkan di Rupbasan Pasuruan rutin dipanasi, dicuci, dan ditutupi kain. NABILA AMELIA, Kota Malang-FAHRIZAL FIRMANI, Kota Pasuruan --- JAUH dari Bandung, Jawa Barat, Elen Fredika Setiawan datang ke Kota Malang, Jawa Timur. Bukan untuk pelesir, tapi mengurus asetnya dan aset 24 orang lainnya yang dia wakili. Elen bagian dari 70 orang yang diundang ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang kemarin (19/11). Mereka dan ribuan lainnya yang diwakili adalah para korban investasi bodong auto trade gold (ATG) Wahyu Kenzo. Mengutip Jawa Pos Radar Malang, Kejari Kota Malang mengundang mereka rapat terbatas untuk membahas teknis pengembalian aset-aset korban melalui konsorsium. Elen menjadi korban setelah bergabung selama empat bulan. Dia belum pernah menarik keuntungan karena tergiur dengan sistem kelipatan saldo. &rdquo;Dari rapat terbatas ini, saya berharap kerugian Rp 35,6 miliar bisa kembali,&rdquo; katanya. Wahyu Kenzo merupakan pendiri bisnis investasi robot trading ATG yang dikelola PT Pansaky Berdikari Bersama. Dia ditangkap aparat Polresta Malang Kota di Surabaya pada 4 Maret 2023. Dia akhirnya divonis 10 tahun penjara. Kasi Intel Kejari Kota Malang Agung Tri Radityo mengatakan, rapat terbatas yang berlangsung pukul 09.00 sampai 12.30 itu untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5524.K/Pidsus/2024 tanggal 15 Oktober terhadap perkara terpidana Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo. &rdquo;Dalam putusan MA, ada beberapa barang bukti yang nantinya dikembalikan kepada member yang menjadi korban ATG secara proporsional,&rdquo; katanya. Barang bukti (barbuk) yang dimaksud berupa uang tunai Rp 15 miliar, uang Rp 18 miliar kepada perwakilan, dan uang USD 10.993 kepada perwakilan. Selain itu, ada beberapa barang bukti lain seperti sembilan tas Hermes, 25 aset tanah dan bangunan, hingga 10 unit kendaraan bermotor. Nantinya aset-aset yang ada dilelang, lalu hasilnya dikembalikan kepada korban melalui konsorsium atau paguyuban. Terkait tenggat pengembalian, Agung menyebut belum ada kesepakatan. Namun, pihaknya hanya memfasilitasi agar ke depan tidak ada masalah. &rdquo;Jadi, penyerahannya setelah ada kesepakatan antara seluruh korban,&rdquo; imbuhnya. Ribuan Korban Menurut pengacara Perkumpulan Perlindungan Investor ATG Davidson Samosir, selain 70 orang yang hadir, sebenarnya masih ada ribuan korban lainnya. Yakni, 1.608 orang dengan total kerugian Rp 334 miliar. Davidson menyebut perlu ada paguyuban yang mengakomodasi. Jangan sampai seperti kasus DNA Pro yang tidak bisa dieksekusi sesegera mungkin. &rdquo;Untuk pembagiannya, kemungkinan baru pekan depan kami bisa mendapat gambaran teknis. Karena juga menunggu aset terjual semua. Target kami seluruh aset bisa dikembalikan sebelum Natal,&rdquo; ucapnya. Kendaraan Mewah Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, sejumlah barang bukti berupa mobil dan motor mewah hasil investasi bodong Wahyu Kenzo dititipkan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Pasuruan. Total ada 10 kendaraan mewah berbagai jenis dan merek yang tersimpan di gudang penyimpanan barbuk. Mengutip Jawa Pos Radar Bromo, seluruh barbuk itu dititipkan ke rupbasan melalui Kejaksaan Negeri Kota Malang pada 17 Juli 2023. Saat ini pihak rupbasan masih menunggu informasi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk pelaksanaan lelang. Sepuluh barbuk mewah itu adalah Toyota Alphard 2020, Toyota Innova Venturer 2021, BMW kuning (aslinya putih), Mercedes-Benz abu-abu, dan Toyota Fortuner hitam. Lalu, motor Harley-Davidson abu-abu, Vespa Christian Dior putih, Vespa Sprint Justin Bieber putih, Vespa Primavera Sean Wotherspoon kuning biru, dan motor BMW merah biru. Karupbasan Pasuruan Sugeng Bahrul Hairudin menyebut seluruh barbuk itu hasil investasi bodong ATG Wahyu Kenzo. Dia memastikan bahwa pihaknya berupaya agar nilai ekonomis semua barbuk itu tidak berubah. Karena itu, seluruh barbuk selalu dipanasi tiap hari. Juga dicuci tiap pekan oleh staf rupbasan. Agar tidak kotor, ditutup kain pula. &rdquo;Kami berkomitmen menjaga kualitas barang,&rdquo; jelas Sugeng. (*/fun/c19/ttg)

Para korban investasi bodong Wahyu Kenzo menargetkan sebelum Natal seluruh aset bisa kembali. Sepuluh barang bukti kendaraan mewah.

Kejari Kota Malang Beberkan Barang Bukti Investasi Bodong Wahyu Kenzo: Mulai BMW, Harley, Hermes, sampai Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/668B77F9-9CFC-4740-A6D5-6EFFF2C9AF83.jpg" alt="Unjuk rasa damai ratusan Aremania di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Jawa Timur, Senin (31/10). Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Unjuk rasa damai ratusan Aremania di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Jawa Timur, Senin (31/10). Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan suporter Arema FC menggelar unjuk rasa damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Senin (31/10). Mereka menuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengembalikan berkas perkara tragedi Kanjuruhan ke pihak kepolisian.  Ratusan suporter Arema FC tersebut mengenakan pakaian serba hitam dan membawa sejumlah poster yang menyuarakan tuntutan mereka. Sejumlah poster tersebut berisi tulisan, di antaranya adalah RIP Hati Nurani, Nyanyian Rakyat! Suara Kejujuran, dan lainnya.  ”Meminta kejaksaan tinggi menolak atau mengembalikan berkas perkara yang disampaikan penyidik Polda Jatim,” kata salah satu perwakilan suporter Arema yang membacakan tuntutan tersebut.  Pengembalian berkas tersebut, menurut mereka, perlu dilakukan karena dinilai tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya. Kejati Jatim diminta untuk menolak atau tidak melakukan P21 terhadap berkas perkara tragedi Kanjuruhan yang diserahkan penyidik Polri.  P21 merupakan istilah pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.  Dalam kesempatan itu, tuntutan lain yang disampaikan adalah meminta kejaksaan tinggi bersikap adil dan memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan penanganan perkara tragedi Kanjuruhan yang menelan korban 135 jiwa, dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.  ”Kemudian, memasukkan atau menerapkan pasal baru yakni pasal 338 dan pasal 340 KUHP (tentang tindak pidana pembunuhan berencana),” ucap perwakilan suporter.  Selain itu, meminta kejaksaan memastikan agar seluruh penyelenggara dan seluruh tenaga pengamanan yang terlibat langsung dalam melakukan penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan, untuk dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.  Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerima berkas perkara tragedi Kanjuruhan dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, Selasa (25/10). Total ada tiga berkas perkara untuk enam tersangka yang diserahkan.  Enam tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang Abdul Haris, dan Security Steward Suko Sutrisno. Kemudian, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman.  Rencananya, unjuk rasa tersebut juga akan dilakukan di Kota Batu dan Kabupaten Malang, menyerukan tuntutan serupa.

Suporter Arema Minta Kejati Jatim Kembalikan Berkas Perkara Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejaksaan-sidik-dugaan-penyalahgunaan-aset-pemkot-malang_m_229929.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang Amran Lakoni." width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang Amran Lakoni.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dialihfungsikan menjadi rumah toko. Bangunan itu berada di Jalan Brigjen Slamet Riadi, Oro-oro Dowo, Kota Malang. Akibatnya, Pemkot Malang mengalami kerugian sekitar Rp 3,5 miliar. Kini, dugaan penyalahgunaan aset pemerintah daerah itu dalam proses penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang. Kasus tersebut pertama kali ditemukan pada awal 2018. Sekarang, penanganan kasusnya sudah sampai tingkat penyidikan. Kepala Kejari Kota Malang Amran Lakoni menjelaskan, saat ini kasus tersebut masih di penyidik umum. "Itu belum menentukan siapa tersangkanya. Jadi yang berpotensi menjadi tersangka sudah ada, tapi belum diumumkan. Karena ini harus ada pengajuan dari tim penyidik ke saya," ujar Amran kepada JawaPos.com, Senin (23/7). Penyidik masih memperdalam penyidikan. Sebab jika kasus ini terungkap, maka akan berkembang ke yang lainnya. Aset Pemkot Malang berupa tanah seluas 360 meter persegi itu itu awalnya disewa. Namun pada akhirnya justru dialihkan penggunaannya. "Aset punya orang, dibangun, kemudian dialihkan penggunaan," terang Amran. Menurutnya, hal itu dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. "Lumayan, walaupun nilainya kecil tapi aset pemerintah daerah ini banyak yang dikuasai orang-orang yang tidak bertanggung jawab," tegasnya. Kini, sudah ada sekitar 30-40 orang yang telah dimintai keterangan. "Jalan terus (penyidikannya). Semua yang masih kurang dipanggil," tukas Amran.

Kejaksaan Sidik Dugaan Penyalahgunaan Aset Pemkot Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-korupsi-retribusi-parkir-kabid-dishub-kota-malang-ditahan_m_210813.jpeg" alt="Kepala Kejari Kota Malang, Amran Lakoni" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejari Kota Malang, Amran Lakoni</figcaption>
</figure>JawaPos.com -- Tim penyidik tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang resmi menahan Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, M Syamsul Arifin. Syamsul terlibat kasus dugaan korupsi retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Malang. &ldquo;Setelah kami nilai sudah cukup bukti, kami tetapkan Syamsul sebagai tersangka,&rdquo; ujar Kepala Kejari Kota Malang, Amran Lakoni, Selasa (8/5). Syamsul resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam pada Senin (7/5) malam. Sebelumnya, tim penyidik Kejari Kota Malang juga telah memeriksa sebanyak enam saksi dari pihak Dishub dan dari instansi lainnya serta pihak swasta terkait indikasi korupsi berdasarkan laporan masyarakat. &ldquo;Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada dugaan selisih retribusi parkir di Dishub selama dua tahun anggaran, yakni 2015 dan 2016. Padahal seharusnya, retribusi itu masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang,&rdquo; paparnya. Saat ini, lanjut dia, tersangka sementara ditahan di LP Lowokwaru sembari menunggu kelengkapan berkas P21. &ldquo;Begitu (berkas) sempurna, kasus ini akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor,&rdquo; tegasnya Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto mengaku masih akan mencari informasi resmi terkait kasus tersebut sebelum mengambil tindakan tegas. Pasalnya, dirinya sendiri belum mendapat laporan resmi. "Nanti akan kami koordinasikan terkait informasi (penahanan) itu. Saya akan panggil kepala dinasnya. Akan saya tanyai duduk perkaranya semacam apa," ujar Wasto. Mengenai aturan bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan korupsi, Wasto menegaskan, Pemkot Malang akan menaati aturan perundangan yang berlaku. "Kan sudah ada ketentuan hukumnya, jadi ya sesuai ketentuan hukum," ujarnya. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pejabat pemerintahan yang terlibat korupsi dapat dikenai sanksi hingga pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat. Soal status kepegawaian Syamsul, Wasto mengungkapkan pihaknya masih akan melihat detail aturan tersebut. "Nanti akan kami lihat peraturannya, nanti aturan itu yang jadi pedoman untuk menyikapi kejadian ini," tutupnya.&nbsp;

Diduga Korupsi Retribusi Parkir, Kabid Dishub Kota Malang Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/denda-hasil-operasi-zebra-capai-rp-320-juta_m_168905.jpeg" alt="Warga mengantri untuk mengambil barang bukti dan membayar denda di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Kamis (16/11)." width="100%">
<figcaption>Warga mengantri untuk mengambil barang bukti dan membayar denda di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Kamis (16/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi Zebra yang dilaksanakan mulai tanggal 1-14 November, rupanya mampu mengumpulkan uang denda sebesar Rp 320,5 juta. Ada sekitar 5 ribu lebih barang bukti dari pelanggar lalu lintas disita. Dari barang bukti tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang pun telah mengembalikan beberapa di antaranya di kantor Kejaksaan, Kamis (16/11). Barang bukti itu sebelumnya telah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang dengan putusan tanpa kehadiran pelanggar (Verestek). Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang, Ubaidillah mengatakan, hingga hari ini, Kamis (16/11) sudah ada lima ribu lebih barang bukti yang kembali kepada pemiliknya. Dia menyampaikan, jumlah tersebut belum ditambah dengan hasil operasi zebra di hari terakhir, Selasa (14/11) lalu. "Untuk yang operasi hari terakhir, baru akan disidang tanggal 23 November mendatang," tuturnya. Dia merinci, pengembalian barang bukti tersebut sudah dimulai sejak tanggal 2 November lalu. Yakni sebanyak 1.200 barang bukti pada 2 November, selanjutnya 1.500 barang bukti pada tanggal 9 November, dan tanggal 16 November sebanyak 2.400 barang bukti. "Di sini tinggal pengambilan barang bukti dan pembayaran biaya sidang. Kalau pelaksanaan sidang sudah di Pengadilan Negeri," jelasnya. Ubaid menerangkan, sebelum para pelangggar mengambil barang bukti, mereka harus membayar sejumlah uang sebagaimana hasil putusan sidang. Uang denda tilang itu mulai Rp 75 ribu hingga Rp 250 ribu. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jenis pelanggaran pasalnya. Dia melanjutkan, jumlah uang yang dibayarkan tersebut sudah diputuskan pada sidang sebelumnya. "Sampai saat ini, jumlah uang masuk dari denda sudah mencapai Rp 320,5 juta. Jumlah itu masih belum ditambah dengan hasil <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/14/168325/hari-ke-12-operasi-zebra-985-motor-terjaring" target="_blank">operasi zebra</a> di hari terakhir," imbuhnya. Sementara itu, untuk barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya, Ubaid menjelaskan jika barang tersebut akan diblokir. Tentunya setelah melalui proses. "Kalau sampai dengan 3 bulan belum diambil, Kejaksaan akan kirim surat ke Lantas untuk dilaksanakan pemblokiran," tegasnya.

Denda Hasil Operasi Zebra Capai Rp 320 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/minta-rp-400-ribu-diganti-rp-100-ribu-3-pengeroyok-terancam-20-tahun_m_168774.jpeg" alt="Foto: Ketiga terdakwa dibawa kembali menuju ruang tahanan setelah menjalani sidang." width="100%">
<figcaption>Foto: Ketiga terdakwa dibawa kembali menuju ruang tahanan setelah menjalani sidang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga dari enam terdakwa pembunuhan terhadap Zainuddin (21), warga Madura yang tinggal di Jalan Kolonel Sugiono gang IX D, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang menjalani sidang perdana, Rabu (15/11). Mereka antara lain Masud, Yani Dedy Saputra, dan M Taufik. Dalam sidang agenda dakwaan di Pengadilan Negeri Malang, Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Kota Malang Samsul Sahubawa mendakwa tiga tersangka dengan pasal berlapis, yakni dakwaan primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dakwaan subsider 338 KUHP, dan lebih subsider 170 ayat 2 ketiga KUHP. ''Ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup,'' ucap Samsul membacakan surat tuntutannya. Dia mengatakan, terdakwa didakwa karena menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan. Samsul mengatakan, hari Senin (20/11) pihaknya akan melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi untuk pembuktian dakwaan. ''Tiga narapidana sebelumnya telah divonis juga akan didatangkan sebagai saksi,'' paparnya. Ketiga napi yang masih di bawah 18 tahun saat ini menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan (LP) anak di Blitar. Ketiganya warga Kota Malang, masing-masing, RD, 17; warga Jalan Muharto, SF, 16; dan DN, 16; warga Jalan Kalisari. ''Ketiganya masih dalam kondisi di bawah umur, sehingga pelaksanaan sidangnya dipercepat. Sementara tiga lainya masih pemeriksaan lebih lanjut oleh jaksa,'' terang Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Malang Ubaidilah, Selasa (10/10). Tuntutan kepada tiga terdakwa di bawah umur setengah dari tuntutan terdakwa dewasa. Mereka sebelumnya didakwa tiga pasal berlapis, yakni primer pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana, subsider 338 KUHP, dan lebih subsider 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. ''Ancaman ketiga terdakwa yang masih di bawah umur setengahnya dituntut 10 tahun. Dari tuntutan itu, akhirnya hakim memvonis sembilan tahun delapan bulan,'' lanjut Ubaid, panggilan akrabnya. Sebelumnya, Zainudin, 21, menjadi korban pembunuhan oleh 6 tersangka di kawasan sekitar kebun tela atau tebu dekat Sungai Rolak di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Permasalahan muncul berawal dari HP milik salah satu tersangka yang dibawa korban. Karena saat diminta, HP tidak ada, tersangka meminta untuk diganti uang sejumlah Rp 400 ribu. Namun korban hanya mengganti Rp 100 ribu. Karena emosi dan tidak ada kesepakatan, akhirnya korban dikeroyok hingga tewas di areal persawahan.

Minta Rp 400 Ribu Diganti Rp 100 Ribu, 3 Pengeroyok Terancam 20 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/tak-libatkan-bpjs-52-perusahaan-bandel-ini-dilaporkan-ke-kejari_m_167124.jpeg" alt="KEWAJIBAN HUKUM: Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Malang Sulistijo N Wirjawan memaparkan materi sosialisasi di Aula Kejaksaan Negeri Kota Malang." width="100%">
<figcaption>KEWAJIBAN HUKUM: Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Malang Sulistijo N Wirjawan memaparkan materi sosialisasi di Aula Kejaksaan Negeri Kota Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 52 perusahaan di Kota Malang menjalani pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Malang, Selasa (7/11). Hal itu dikarenakan mereka tidak patuh dalam mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Ketua Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Sulistijo N. Wirjawan mengatakan, pihaknya sebelum pemanggilan itu telah melaporkan 52 perusahaan tersebut ke kejaksaan. Alasannya beragam, ada yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta hingga karena menunggak iuran. ''Paling banyak perusahaan yang piutang itu perusahaan kecil dan menengah,'' kata Sulistijo. Dia memaparkan, dari Januari hingga Oktober 2017, total ada 73 surat kuasa khusus (SKK) yang diserahkan ke kejaksaan kota dengan total piutang Rp 448,6 juta. ''Yang sudah terselesaikan 50 SKK dengan realisasi sebesar Rp 212,3 juta,'' bebernya. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Malang, ada 46 SKK yang dilaporkan dengan jumlah piutang Rp 573,2 juta. Dari jumlah tersebut, 29 SKK diantaranya sudah terselesaikan dengan realisasi pembayaran sebesar Rp 310,9 juta. ''Ada 7 SKK yang dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena alamat tidak ditemukan,'' ungkitnya. Untuk kejaksaan Kota batu masih belum ada penyerahan SKK. Di tempat yang sama, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Malang Cahyaning Indriasari merinci, dari 3.976 perusahaan, yang aktif merealisasikan program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 1.876 perusahaan. 76 persennya merupakan perusahaan besar aktif. Sedangkan 26 persennya adalah perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Dia mengakui, dengan menggandeng pemda setempat dan kejari merupakan salah satu upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan jumlah perusahaan aktif. ''Kami terus berupaya meminta support kepada pemkot, agar BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu syarat berdirinya perusahaan di Kota Malang,'' jelas Naning, sapaan Cahyaning Indriasari. Kepala Kejari Kota Malang Purwanto Joko Irianto mengutarakan, wujud pemerintah di pasal 34 ayat 2 yaitu dengan menghadirkan BPJS ketenagakerjaan. Dia menyebutkan, kejari tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum khususnya di bidang pidana. Namun, juga memiliki fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang akan mewakili pemerintah dalam urusan yang bersifat perdata maupun tata usaha negara. ''Oleh karena itu, bagi perusahaan yang tidak merealisasikan program BPJS Ketenagakerjaan, maka Kejari akan menindaklanjuti hal tersebut,'' tegas Joko.

Tak Libatkan BPJS, 52 Perusahaan Bandel Ini Dilaporkan ke Kejari

kejari kota malang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejari kota malang

Berita Terkini