<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/mojoagung-3547267877.jpg" alt="Perebutan lahan di pabrik mojoagung belum menemui kata sepakat di antara kedua belah pihak." width="100%">
<figcaption>Perebutan lahan di pabrik mojoagung belum menemui kata sepakat di antara kedua belah pihak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Langkah Kejaksaan Negeri Jombang mendalami polemik perluasan pembangunan pabrik pupuk yang merebut lahan usaha pertanian di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, terus berlanjut. Dilansir dari Radar Jombang pada Rabu (31/1), Kasi Intelijen Kejaksaan Jombang Denny Saputra Kurniawan mengatakan, pihaknya terus mendalami polemik pembangunan pabrik pupuk yang merebut lahan pertanian tersebut. Setelah mengumpulkan keterangan dari OPD terkait, tim kejaksaan segera mengagendakan turun ke desa untuk melakukan klarifikasi soal perebutan lahan pertanian itu. &rdquo;Untuk progres Jalan Usaha Tani kemungkinan minggu depan ini mulai progres turun ke lapangan,&rdquo; ujar Denny kepada Radar Jombang. Hal itu juga dibenarkan Camat Mojoagung Muchtar. Namun pihaknya masih belum mendapat laporan kembali terkait progres penyelesaian permasalahan tersebut. &rdquo;Kemarin sudah saya tanyakan ke kepala desa. Tapi belum ada konfirmasi lanjutan,&rdquo; jelas Muchtar. Dia menjelaskan, pada minggu lalu, sudah ada pertemuan antara pihak pabrik, petani yang terdampak, dan pemerintah desa. Hanya saja, pihaknya belum mengetahui hasilnya seperti apa. &rdquo;Nanti saya tanyakan lagi ke desa atau barangkali bisa langsung ditanyakan ke kepala desa,&rdquo; tutur Muchtar. Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Betek M. Faruq mengaku sudah mengadakan pertemuan lanjutan pasca dua kali pertemuan sebelumnya yang berjalan alot. Hanya saja dirinya belum bisa memberikan keterangan terkait hasil pertemuan tersebut. Akibat tertutupnya Jalan Usaha Tani (JUT), akses sejumlah petani menuju sawah terhalang, bahkan petani harus memutar ke desa tetangga untuk menuju sawah. Sementara itu, pihak pabrik mengaku penutupan lahan itu telah mendapat persetujuan dan kesepakatan warga. Namun hal itu dibantah sejumlah petani termasuk pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Betek yang menyebut beberapa kali pertemuan belum ada kata sepakat di antara kedua belah pihak.

Kejaksaan Negeri Jombang mendalami polemik perluasan pembangunan pabrik pupuk yang merebut lahan di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung

Perebutan Lahan oleh Pabrik Pupuk di Mojoagung Tak Kunjung Selesai, Kejari Jombang Pastikan Turun ke Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/JAKSA-CABUL-JOMBANG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kasus pencabulan sesama jenis dengan pelaku Ari Handoko alias AH, mantan Kasi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kini, AH dalam proses pemecatan sebagai jaksa.  “Untuk perkara AH sudah inkracht, sudah berkekuatan hukum tetap,” terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang Tengku Firdaus seperti dilansir Jawa Pos Radar Jombang (4/3).  Kasus tersebut dinyatakan inkracht setelah sebelumnya AH menyatakan menerima vonis hakim. Demikian juga jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya menyatakan pikir-pikir, belakangan juga telah menerima vonis hakim. “Jadi petunjuk dari pimpinan, karena putusan sudah melebihi dua pertiga tuntutan, maka kami dari JPU menyatakan menerima,” ujarnya.  Setelah ini, pihaknya telah berkirim surat dan berkas ketetapan pengadilan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Proses pemberhentian secara tidak hormat kepada AH yang kini masih berstatus jaksa fungsional akan berjalan. “Proses sedang berlangsung untuk pemberhentian, berkas sudah kita kirim ke Kejagung,” pungkasnya.  Sebelumnya, Polres Jombang menggerebek AH di salah satu hotel di Jalan Gus Dur pada 18 Agustus 2022 lalu. Oknum jaksa yang saat itu berdinas di Kejari Bojonegoro ini diduga tega menyodomi salah seorang pelajar tingkat SMK di Jombang.  Saat penggerebekan, polisi mendapati korban yang masih di bawah umur ini berada di kamar bersama pelaku. Di luar kamar, juga ada seorang remaja pria di bawah umur, yang diduga bertindak sebagai mucikari sehingga turut diamankan.  Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jombang pada 9 Februari 2023, hakim memvonis AH dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Selain itu, denda Rp 30 juta subsidair 3 bulan kurungan. Putusan itu, lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 30 juta subsidair 6 bulan penjara.

Cabuli Remaja, AH Diproses Pecat dengan Tidak Hormat sebagai Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/OKNUM-JAKSA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ary Handoko (AH), oknum jaksa yang mantan Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro, Kamis (9/2) telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jombang. Terdakwa kasus sodomi dengan korban empat remaja itu dihukum 8 tahun penjara. Vonis majelis hakim itu lebih rendah dari tuntutan jaksa.  ’’Jadi vonis sudah dibacakan majelis hakim, putusan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 30 juta subsidair 3 bulan kurungan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang Tengku Firdaus, seperti dilansir Jawa Pos Radar Jombang.  Sidang pembacaan putusan digelar di ruang sidang Kusuma Atmadja PN Jombang, Kamis (9/2) pagi, sekitar pukul 09.30 WIB. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Bambang Setyawan. Seperti dalam persidangan sebelumnya, AH mengikuti sidang secara daring dari Lapas Kelas II-B Jombang. Adapun jaksa penuntut umum (JPU) dan Majelis Hakim bersidang langsung di PN Jombang.  Dalam vonisnya itu, Firdaus menyebut majelis hakim menilai terdakwa AH melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 KUHP.  Vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Jombang itu, lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya, terdakwa dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 30 juta subsidair 6 bulan kurungan. “Memang putusannya lebih ringan dari tuntutan,” ungkapnya.  Firdaus menambahkan, ada hal-hal meringankan terdakwa yang dilihat oleh majelis hakim. Yakni, mengakui kesalahan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan. “Kemudian ada perdamaian dan permohonan maaf dan dimaafkan oleh korban. Itu jadi pertimbangan yang meringankan dari majelis hakim,” tandasnya.  Atas putusan itu, Firdaus menyatakan, terdakwa AH langsung menyatakan menerima putusan. Namun, JPU berpendapat lain dengan menyatakan pikir-pikir. “Terkait putusan, kami segera membuat laporan putusan ke pimpinan terkait sikap. Karena ini memang menjadi perhatian pimpinan,” katanya.  Seperti pernah diberitakan, Polres Jombang menggerebek AH di kamar salah satu hotel di Jalan Gus Dur, pada 18 Agustus 2022 lalu. Oknum jaksa yang saat itu berdinas di Kejari Bojonegoro ini diduga tega menyodomi seorang pelajar tingkat SMK di Jombang.  Saat penggerebekan, polisi mendapati korban yang masih di bawah umur berada di kamar hotel bersama pelaku. Adapun di luar kamar, ada seorang remaja yang diduga bertindak sebagai mucikari sehingga turut diamankan polisi. Dari pemeriksaan lanjutan, AH telah melakukan perbuatan itu kepada empat remaja laki-laki lainnya.

Cabuli Empat Remaja, Oknum Jaksa Asal Bojonegoro Divonis 8 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221101-WA0014.jpg" alt="Tersangka pencabulan AH, Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro nonaktif, dibawa ke lapas. Riza/Radar Jombang" width="100%">
<figcaption>Tersangka pencabulan AH, Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro nonaktif, dibawa ke lapas. Riza/Radar Jombang</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus jaksa yang cabuli siswa SMP bakal segera disidangkan. Dalam kasus itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang menunjuk 6 jaksa untuk menjadi jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan.  Pimpinan JPU adalah Kepala Kajari Jombang Tengku Firdaus. Kemudian anggotanya adalah Kasi Intel Kejari Jombang Deny Saputra Kurniawan, Kasi Datun Hany Adhi Astuti, dan 3 jaksa fungsional Kejari Jombang.  ”Rencana dakwaan sudah selesai. Kami akan matangkan lagi, dan akan lakukan ekspos. Dan surat dakwaan segera mungkin kita limpahkan ke pengadilan. Rencana satu minggu ke depan,” papar Firdaus, Selasa (1/11).  Firdaus menambahkan, dalam surat dakwaan tersebut dinyatakan bahwa AH, Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro nonaktif itu telah menyodomi 4 remaja pria yang berusia di bawah umur. Status AH sebagai aparat penegak hukum juga jadi pertimbangan JPU untuk memperberat hukuman dalam dakwaan.  Dalam dakwaannya, JPU menerapkan pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 juncto pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU Nomor 23 Thun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 KUHP.  ”Jadi 65 KUHP ini beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Jadi ada perbuatan yang dilakukan tersangka beberapa kali. Ancaman pidana di pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 ini ancamannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dengan adanya concursus idealis pasal 65 KUHP akan ditambah sepertiga dari hukuman,” terang Firdaus.  AH diringkus polisi karena diduga mencabuli seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun di kamar 207 Hotel Sentral, Jalan Gus Dur, Jombang, pada Kamis (18/8).  Seorang muncikari di hotel tersebut juga diamankan. Muncikari itu adalah pelajar laki-laki berusia 17 tahun. Dia adalah kakak kelas korban di sekolah menengah.  AH lalu terungkap telah menyodomi 4 remaja di bawah umur. Sementara, tersangka muncikari telah divonis 11 bulan penjara dan hukuman tambahan mengikuti pelatihan kerja selama 4 bulan.

Kejaksaan Tunjuk 6 JPU Tuntut Hakim yang Cabuli Siswa SMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221101-WA0013.jpg" alt="Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro nonaktif AH dibawa ke lapas. Riza/Radar Jombang" width="100%">
<figcaption>Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro nonaktif AH dibawa ke lapas. Riza/Radar Jombang</figcaption>
</figure>JawaPos.com–AH, 51, hanya bisa tertunduk ketika dibawa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Mengenakan baju biru dan peci hitam, tersangka pencabulan 4 pelajar pria itu tak banyak bicara.  Hari ini, Selasa (1/11), dia dijaga ketat belasan petugas. Sosok Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro nonaktif itu langsung dibawa ke Lapas Jombang untuk segera disidangkan.  Selain AH, jaksa dan polisi juga membawa barang bukti perkara. Seluruh BB itu diserahkan tim PPA Satreskrim Polres Jombang ke jaksa.  Penyerahan itu merupakan proses tahap II di Kejari Jombang. Tiba pukul 09.00 WIB, AH langsung masuk menuju ruang pemeriksaan di lantai satu.  Selama 2 jam, AH berada di dalam. Sekitar pukul 11.00, AH akhirnya keluar. Dia langsung digelandang oleh petugas menuju Lapas Kelas II B Jombang.  Kajari Jombang Tengku Firdaus mengonfirmasikan bahwa pihaknya telah menerima berkas AH. ”Kami menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Jombang. Selanjutnya tersangka kami titipkan di Lapas Jombang,” kata Firdaus.  Setelah proses tahap II tuntas, lanjut Firdaus, pihaknya segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Jombang. Saat ini, sudah tuntas menyusun surat dakwaan.

Jaksa yang Cabuli Siswa SMP Dibawa ke Lapas Jombang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220818_144302.jpg" alt="Terdakwa kasus pencabulan Mas Bechi digelandang keluar dari PN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pencabulan Mas Bechi digelandang keluar dari PN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dalam sidang dugaan pencabulan santri dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) pada Kamis (18/8), jaksa penuntut umum (JPU) membawa 1 boks besar berisi barang bukti.  JPU Tengku Firdaus yang juga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang mengatakan, boks tersebut berisi barang bukti untuk menguatkan dakwaan. Sidang hari ini (18/8), berlangsung selama 3 jam di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.  ”Ada 1 boks yang diperlihatkan ke saksi dan terdakwa,” kata Tengku Firdaus.  Isi boks itu, kata Firdaus, telah ditunjukkan ke saksi korban dan terdakwa yang merupakan putra tunggal Kiai Muchtar Mu'thi, pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu. ”Sudah ditunjukkan. Isinya macam-macam. Ada baju dan celana,” ungkap Tengku Firdaus.  Mas Bechi, sapaan terdakwa, keluar datang ke PN Surabaya pada pukul 08.35 WIB. Dia lalu keluar dari ruang Cakra pada pukul 13.35 WIB. Saat keluar, pria 42 tahun itu hanya tertunduk. Dia mengenakan kemeja biru dengan rompi merah.  Sementara itu, Kuasa Hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika mengatakan, seluruh barang bukti di boks tersebut tidak penting dalam penyidikan. ”Mau bawa barang bukti sebesar kontainer kalau nggak benar dan nggak terbukti ya buat apa,” terang I Gede Pasek Suardika.  Menurut dia, tidak ada pengakuan yang masuk akal. Gede masih yakin kliennya tidak bersalah.  ”Saya lihat 2 kali sidang saksi kayak novel fiksi di pengadilan. Terbukti dengan banyak cerita yang nggak sesuai,” ujar I Gede Pasek Suardika.  Dia mengklaim apa yang disampaikan korban dan jaksa penuntut umum (JPU) juga tidak masuk akal. Dia mencontohkan pengakuan saksi yang tidak tidur selama 1 malam.  ”Nggak masuk akal yang secara akal sehat nggak mungkin dijalani. Misalnya dari bangun subuh sampai malam nggak tidur sama sekalim saya kira orang biasa saja nggak bisa,” ucap I Gede Pasek Suardika.

JPU Bawa 1 Boks Besar di Sidang Pencabulan Anak Kiai

Kejari Jombang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kejari Jombang