<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/fahim-mawardi-2433819005.png" alt="DIHADIRKAN KE PERSIDANGAN: Terdakwa kasus pencabulan Fahim Mawardi dikawal petugas menuju Ruang Candra PN Jember, Kamis (11/5)." width="100%">
<figcaption>DIHADIRKAN KE PERSIDANGAN: Terdakwa kasus pencabulan Fahim Mawardi dikawal petugas menuju Ruang Candra PN Jember, Kamis (11/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Fahim Mawardi melakukan perlawanan pasca divonis delapan tahun penjara dalam kasus pelecehan seksual santriwati pesantren di Kecamatan Ajung, Jember. Dia memutuskan mengajukan banding. Langkah serupa dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember. Korps Adhyaksa itu juga mengajukan banding karena vonis yang dijatuhkan di bawah tuntutan. Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Jember I Gede Wiraguna Wiradarma menyampaikan, Fahim mengajukan banding kepada PT Jatim atas vonis yang diterimanya. &rsquo;&rsquo;Secara administratif kalau terkait perkara penting, jika terdakwa mengajukan banding, maka kami juga akan mengajukan banding,&rdquo; katanya. Dia menjelaskan, hingga saat ini pihak terdakwa belum menyerahkan berkas memori bandingnya kepada Pengadilan Tinggi (PT) Jatim. Namun, akta pernyataan banding sudah diserahkan. &rsquo;&rsquo;Kami belum tahu seperti apa bunyi memori banding dari terdakwa,&rdquo; tegasnya. Fahim sebelumnya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 50 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jember. Majelis hakim menyatakan Fahim telah melanggar Undang-Undang 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dia didakwa melakukan pelecehan terhadap sejumlah santriwati dan pengajar. Pekan lalu kubu Fahim menghadirkan tiga santriwati dan satu ustadah yang sebelumnya disebut sebagai korban Fahim dalam surat dakwaan. Semuanya kompak membantahnya. Mereka juga mengaku telah mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) dalam persidangan yang menyebutkan mereka sebagai korban pencabulan pengasuhnya.&nbsp;(ham/nur/gas/c6/ris)

Fahim Mawardi melakukan perlawanan pasca divonis delapan tahun penjara dalam kasus pelecehan seksual santriwati pesantren di Jember

Setelah Vonis Kasus Pencabulan Santriwati, Kubu Fahim Mawardi dan Jaksa Sama-Sama Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/WhatsApp-Image-2023-05-11-at-212324-3094488873.jpeg" alt="Terdakwa FM memasuki ruang sidang untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU di PN Jember, Kamis (11/5)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa FM memasuki ruang sidang untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU di PN Jember, Kamis (11/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jember menghadirkan lima orang saksi dalam sidang perkara pencabulan anak dan kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa Kiai FM terhadap santri-santrinya di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Jember. Sidang lanjutan yang dipimpin majelis hakim Alfonsus Nahak dan dihadiri jaksa penuntut umum Adek Sri Sumiarsih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi menghadirkan terdakwa FM yang didampingi tim kuasa hukumnya di ruang sidang Candra, Pengadilan Negeri Jember, Kamis (11/5). &rdquo;Kami menghadirkan lima orang saksi termasuk saksi pelapor dan semuanya datang ke PN Jember. Terdakwa dihadirkan di persidangan karena sebelumnya terdakwa mengikuti secara daring,&rdquo; kata JPU Adek Sri Sumiarsih seperti dilansir dari Antara di PN Jember. Dia menjelaskan, ada sekitar 20 orang saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan yang digelar secara tertutup tersebut. Namun, puluhan saksi akan dihadirkan secara bertahap dalam persidangan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. FM didakwa melakukan pencabulan terhadap anak dan kekerasan seksual dengan korban beberapa santrinya. Baik santri dewasa maupun anak-anak di pondok pesantren yang diasuhnya di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang yang digelar secara tertutup tersebut, majelis hakim menunda sidang pekan depan dengan melanjutkan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan JPU. Terdakwa FM didakwa melanggar pasal 82 ayat (2) jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. FM&nbsp;juga dijerat pasal 6 huruf c jo pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, FM juga dijerat pasal 296 ayat (2) ke-2 KUHP. UU Nomor 17 Tahun 2016 digunakan karena ada dua perempuan yang menjadi korban diketahui masih berusia di bawah umur dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merujuk adanya korban perempuan yang sudah dewasa.

JPU Kejari Jember hadirkan saksi-saksi dalam sidang kasus pencabulan anak dan kekerasan seksual pada santri-santri dengan terdakwa Kiai FM

Masuk Agenda Pemeriksaan Saksi, JPU Bakal Hadirkan Puluhan Saksi Dalam Sidang Perkara Kiai Cabul di Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/1614236551176.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Kejaksaan Negeri Jember menyatakan, berkas perkara kasus pencabulan santri oleh pengasuh pondok pesantren berinisial FM di Kabupaten Jember, sudah lengkap atau P-21.  ”Jaksa sudah meneliti berkas itu dan sudah dinyatakan lengkap. Sebelumnya dikembalikan ke penyidik Polres Jember karena belum lengkap atau P-19,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Jember I Gede Wiraguna Wiradarma seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, beberapa berkas yang kurang tersebut sudah dilengkapi penyidik Polres Jember. Sehingga, saat ini tinggal pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jember.  ”Kami menunggu kapan penyidik Polres Jember melimpahkan tersangka dan barang bukti, agar perkara tersebut bisa segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jember,” tutur I Gede Wiraguna Wiradarma.  Untuk itu, lanjut dia, pihaknya juga akan menyiapkan tim jaksa yang akan menangani perkara pencabulan yang dialami beberapa santri itu. Selain itu, jaksa juga akan menyusun dakwaan terhadap tersangka FM.  ”Dakwaan itu seputar pencabulan FM terhadap empat orang santri yakni dua santri anak dan dua santri dewasa. Untuk korban anak-anak yang ancamannya cukup berat yakni tuntutan maksimal 15 tahun penjara,” ujar I Gede Wiraguna Wiradarma.  Sebelumnya, Polres Jember menetapkan pengasuh pondok pesantren di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, tersebut yakni Kiai FM, sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual dan pencabulan kepada santri-santrinya dengan jumlah korban empat santri.  Tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 82 ayat (1) dan (2) juncto pasal 76 huruf E UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 6 huruf C juncto pasal 15 huruf B, huruf C, huruf D, huruf g, huruf i UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau pasal 294 ayat (2) KUHP.

Jaksa Nyatakan Berkas Perkara Pencabulan Santri di Jember Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-29-at-20.44.43.jpg" alt="Tersangka tindak pidana korupsi penyelewengan pengelolaan obat di Rumah Sakit Daerah Soebandi di Kantor Kejari Jember. Kejari Jember" width="100%">
<figcaption>Tersangka tindak pidana korupsi penyelewengan pengelolaan obat di Rumah Sakit Daerah Soebandi di Kantor Kejari Jember. Kejari Jember</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Kejaksaan Negeri Jember menahan mantan pegawai honorer Rumah Sakit Daerah Soebandi Jember berinisial IDD setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. IDD diduga menyelewengkan pengelolaan obat di rumah sakit setempat.  ”Tersangka sebelumnya bekerja sebagai staf administrasi depo farmasi rawat jalan di RSD Soebandi sehingga memiliki kewenangan memasukkan data pasien untuk mendapatkan obat bagi pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan,” kata Kepala Kejari Jember I Nyoman Sucitrawan seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, tersangka IDD menyalahgunakan kewenangan itu dengan memasukkan data pasien BPJS Kesehatan untuk mendapatkan obat, yang kemudian menjual obat tersebut ke pihak lain. ”Tindakan itu mengakibatkan RSD Soebandi tidak bisa mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan dan harus menanggung kerugiannya,” tutur Kajari I Nyoman Sucitrawan.  Dia mengatakan, tersangka IDD langsung mengeluarkan obat karena yang bersangkutan memiliki kewenangan sebagai staf administrasi depo farmasi di rumah sakit rujukan itu. ”Tindakan yang dilakukan IDD itu terjadi sejak 2016 hingga 2021 sehingga RSD Soebandi Jember tidak bisa mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan dan harus menanggung kerugian,” ujar I Nyoman Sucitrawan.  Perbuatan tersangka IDD mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 355 juta lebih dan tersangka melakukan tindak pidana tersebut seorang diri. Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Selain itu, subsider pasal 3 jo pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda minimal Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar,” ucap I Nyoman Sucitrawan.

Kejari Jember Tahan Tersangka Korupsi Pengelolaan Obat RSD Soebandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PN-JEMBER.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sidang perkara perampasan mobil dan pembunuhan Galau Wahyu Utama, mahasiswa Universitas Jember (Unej) pada 2013 silam, terus berlanjut. Hari ini (13/9), agenda sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jember adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jember.  Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Diah Poernomojekti. JPU Endah Puspitorini hadir langsung di ruang sidang PN Jember. Sedangkan dua terdakwa, yakni Arif Rachman Hakim dan Muh Rofiqih, mengikuti secara virtual dari Lapas Kelas II A Jember.  Dalam tuntutannya, JPU menuntut hukuman terhadap terdakwa Arif Rachman Hakim hanya 20 tahun. Sementara itu, terdakwa Rofiqih lebih ringan lagi, 12 tahun.  Arif dituntut lebih tinggi. Sebab, terdakwa diketahui sebagai otak perampokan, pembunuhan, dan pembakaran. Sedangkan Rofiqih hanya orang yang diajak oleh Arif. “Iya betul, karena Arif sebagai terdakwa yang mengajak Rofiqih untuk melakukan pembunuhan,” kata Endah Puspitorini seperti dilansir Jawa Pos Radar Jember (13/9).  Tuntutan hukuman tersebut dinilai cukup ringan jika dibandingkan perbuatan kedua terdakwa. Sebab, perkara yang terjadi pada akhir Februari 2013 lalu itu terbilang sadis. Betapa tidak, selain merampas mobil serta harta benda milik korban, terdakwa juga menghabisi nyawa korban. Tidak hanya itu, terdakwa juga membakar jasad korban. Saat ditemukan di bangunan kosong dekat Perumahan Bumi Tegal Besar (BTB), Kecamatan Kaliwates, jasad korban gosong.  Rendahnya tuntutan tersebut, karena JPU menggunakan Pasal 365 ayat 4 KUHP. Yakni, pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal. Bukan pasal pembunuhan. Hal itu berdasarkan motif pembunuhan yang diawali dengan niat untuk mencuri mobil milik korban. “Keduanya dituntut dengan pasal yang sama, karena satu berkas,” imbuhnya.  Sebagaimana diberitakan sebelumnya, peristiwa ini bermula pada 25 Februari 2013 lalu, di depan sebuah rumah di perumahan GOR Kaliwates, Jember. Kala itu, kedua terdakwa Arif dan Rofiqih berpura-pura akan membeli rumah yang ditempati korban, Galau Wahyu Utama.  Setelah itu, korban diajak keluar dengan alasan mengambil uang di rumah bos para terdakwa. Mereka mengendarai mobil korban menuju ke sebuah tempat yang direncanakan. Namun, di tengah perjalanan, korban tiba-tiba diikat dari belakang oleh terdakwa. Hingga akhirnya, nyawa korban melayang.  Untuk menghilangkan jejak, kedua terdakwa membawa korban ke tempat sepi, di daerah Tegal Besar. Lalu, terdakwa membakar mayat korban di sebuah bangunan kosong. Diketahui, saat itu korban sedang menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unej.  Setelah proses penyelidikan yang panjang, polisi akhirnya berhasil mengendus jejak pelaku, setelah sembilan tahun berlalu. Keduanya, ditangkap di Denpasar, Bali. Otak kejahatan, Arif Rachman Hakim, 33, merupakan warga Dusun Krajan Timur, Desa/Kecamatan Jelbuk, Jember. Sedangkan temannya, Rofiqih, 35, warga Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember.

Pembunuh dan Pembakar Mahasiswa Unej Hanya Dituntut Hukuman 20 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-16-at-17.20.06_1.jpeg" alt="Petugas Kejari Jember membawa ketiga terpidana korupsi DAK pendidikan ke Lapas Kelas II-A Jember, Kamis (16/9). Kejari Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejari Jember membawa ketiga terpidana korupsi DAK pendidikan ke Lapas Kelas II-A Jember, Kamis (16/9). Kejari Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang menjadi terpidana kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan pada 2010 menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Kamis (16/9).  Ketiga pejabat yang pernah di Dinas Pendidikan Pemkab Jember pada 2010 itu, yakni Sudjarwono dan Malai Sondi (staf Sub Bagian Perencanaan di Dinas Pendidikan) serta Sugeng B. Resobowo (Sekertaris Kelurahan Jember Kidul) menyerahkan diri ke Kejari Jember. Mereka menyerahkan diri setelah menerima putusan kasasi Mahkamah Agung.  ’’Kami mengapresiasi kepada keluarga ketiga terpidana yang menghadirkan terpidana secara sukarela ke kejaksaan, sehingga tidak ada upaya paksa penjemputan terpidana atas putusan MA tersebut,’’ kata Kasi Intel Kejari Jember Soemarno seperti dilansir dari Antara di Kantor Kejari Jember.  Menurut dia, Kejari Jember menerima salinan putusan resmi kasasi MA yang menolak banding ketiga terpidana pada pekan lalu. Sehingga, pekan ini dilakukan eksekusi atas putusan tersebut. Ketiga terpidana dengan sukarela menyerahkan diri ke kejaksaan.  ’’MA menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum, sehingga membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur,’’ tutur Soemarno.  Dalam amar putusan kasasi MA tersebut, ketiga terpidana divonis satu tahun penjara dengan denda sebesar Rp 50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.  ’’Terpidana pernah menjalani masa tahanan selama 42 hari saat menjalani proses hukum pada 2011 karena kasus itu kasus lama yang putusan di Pengadilan Tipikor PN Surabaya pada 2012,’’ ujar Soemarno.  Kasus korupsi anggaran DAK pendidikan 2010 berkaitan dengan buku pelajaran dan alat peraga tersebut merugikan negara sebesar Rp 6,1 miliar. Ketiga pejabat Pemkab Jember tersebut akhirnya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Jember untuk menjalani putusan Mahkamah Agung.  Kasus korupsi DAK 2010 juga menyeret Kepala Dinas Pendidikan Jember Achmad Sudiyono yang sudah menjalani hukuman empat tahun penjara dan kini sudah bebas.

Tiga Pejabat Jember Terpidana Korupsi DAK Serahkan Diri ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-09-at-16.52.35.jpeg" alt="Kepala Seksi Intelijen Kejari Jember Agus Budiarto. Kejari Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Intelijen Kejari Jember Agus Budiarto. Kejari Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember melakukan penahanan terhadap anggota DPRD Jember berinisial IB. Dia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penganiayaan.  ”Penahanan yang kami lakukan karena ada penetapan hakim pengadilan negeri yang menetapkan penahanan terhadap terdakwa IB dalam sidang perdana yang digelar Rabu (9/6),” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Jember Agus Budiarto seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Jember.  Terdakwa IB selama ini belum menjalani penahanan. Majelis hakim memerintahkan untuk melakukan penahanan kepada terdakwa. Dia ditahan setelah menjalani sidang perdana di Ruang Sidang Cendana PN Jember pada Rabu (9/6) pukul 10.30 WIB dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jember.  ”Penetapan penahanan anggota dewan IB, karena hakim khawatir terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi lain, atau mengulangi perbuatannya lagi,” ujar Agus.  Menurut dia, majelis hakim menetapkan penahanan badan selama 30 hari sejak 9 Juni hingga 8 Juli di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember.  ”Hakim punya alasan subjektif dan objektif dalam penetapan penahanan itu. Masa penahanan bisa diperpanjang, namun hal tersebut tergantung penetapan hakim karena IB merupakan tahanan hakim,” tutur Agus.  Sebelumnya, anggota dewan berinisial IB dilaporkan Dodik Wahyu Rianto yang menjadi korban penganiayaan dalam perkara tersebut ke Mapolsek Patrang. Penganiayaan terjadi pada 31 Januari, pukul 19.45 WIB, di dekat pintu masuk Pos Satpam Cluster Gardenia Perumahan Bernady Land, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang.  Bermula saat IB mengendarai mobil melewati pos satpam untuk masuk area Cluster Gardenia dengan kecepatan tinggi. Dodik yang ketika itu berada di pos satpam, berpapasan memberikan teguran agar pelan-pelan dalam mengendarai mobil.  Mendapat teguran itu, IB menghentikan mobil. Anggota Komisi C DPRD Jember asal Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, itu kemudian menghampiri Dodik. Keduanya terlibat adu mulut. IB lalu mendorong Dodik yang dilanjutkan dengan melayangkan dua pukulan menggunakan tangan kanan. Daun telinga kiri korban mengalami memar dan visum dokter menyebutkan juga ada luka lecet di telinga kiri Dodik.  Warga sekitar lokasi kejadian datang melerai keduanya dan IB pun pergi. Namun, tak lama kemudian dia kembali menemui Dodik untuk mengambil foto sambil mengeluarkan kata-kata bernada ancaman.

Jaksa Tahan Oknum Anggota DPRD Jember Terkait Dugaan Penganiayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-21-at-14.57.46.jpeg" alt="Kajari Jember Zullikar Tanjung (tengah). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kajari Jember Zullikar Tanjung (tengah). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Jember segera melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Manggisan tahun anggaran 2018, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Surabaya. Penyerahan tahap kedua dari penyidik ke penuntut umum itu setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21.  Kepala Kejari Jember Zullikar seperti dilansir dari Antara di kantor Kejari Jember menyatakan, dalam perkara tersebut, pihaknya sudah menetapkan dua tersangka AS dan MHS. Sehingga dalam penyerahan tahap kedua berikut tersangka dan barang bukti.  ”Setelah dinyatakan lengkap, kami dalam waktu dekat akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. Untuk persidangan tersangka AS dan MHS, akan kami sampaikan lebih lanjut,” tutur Zulfikar.  Dia menjelaskan, perkara dugaan korupsi revitalisasi Pasar Manggisan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 1,3 miliar berdasar hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Peran dari dua tersangka AS dan MHS merupakan pihak pelaksana pengerjaan proyek dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 7 miliar melalui anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember.  ”Tersangka MHS mengerjakan proyek revitalisasi Pasar Manggisan dengan menggunakan perusahaan milik AS, yaitu PT Dita Putriwaranawa,” kata Zulfikar.  Menurut dia, MHS tidak tercatat dan tidak termasuk dalam kepengurusan perusahaan tersebut. Hal itu yang menjadi modus kedua tersangka dalam kegiatan pembangunan Pasar Manggisan. AS mendapatkan keuntungan dari pengerjaan proyek itu.  Saat ditanya tentang kemungkinan pembubaran perusahaan pelaksana proyek, Kajari menegaskan, tidak menutup kemungkinan hal itu akan dilakukan.  ”Kami selesaikan dahulu permasalahan pokoknya itu, kemudian tidak menutup kemungkinan akan mengarah pembubaran perusahaan, apalagi ada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) punya kewenangan untuk membubarkan perusahaan yang telah melakukan tindak kejahatan,” terang Zulfikar.  Sebelumnya, Kejari Jember menetapkan beberapa tersangka dalam kasus korupsi Pasar Manggisan, yakni mantan Kepala Disperindag Jember Anas Ma'ruf. Selain itu, Fariz, Sugeng Widodo, dan Edy Sandi yang sudah mendapat putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya.  Majelis hakim sudah memutus terdakwa kasus korupsi Pasar Manggisan, yakni Direktur PT MSE Irawan Sugeng Widodo divonis bebas karena dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dinilai tidak terbukti. Tiga terdakwa lain divonis bersalah, yakni mantan Kepala Disperindag Jember Anas Ma’ruf divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 2 bulan penjara.  Berikutnya, pelaksana kegiatan pembangunan pasar Edy Sandi divonis 6 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan, serta wajib membayar uang pengganti senilai Rp 1,1 miliar. Apabila tidak dibayarkan, diganti pidana penjara 3 tahun. Selain mereka, tim konsultan perencana Pasar Manggisan Fariz Nur Hidayat diputus 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan dan diminta membayar uang pengganti Rp 90 juta atau penjara 1 tahun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QqxiIN9pJMM

Kejari Jember Limpahkan Berkas Korupsi Pasar Manggisan ke PN Tipikor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210325-WA0040.jpg" alt="Buron kasus korupsi proyek Pasar Manggisan AS tiba di Kantor Kejari Jember, Rabu (24/3) malam. Kejari Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Buron kasus korupsi proyek Pasar Manggisan AS tiba di Kantor Kejari Jember, Rabu (24/3) malam. Kejari Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Buronan kasus korupsi proyek Pasar Manggisan Jember senilai Rp 7 miliar berinisial AS, 56, ditangkap di Jakarta. AS ditangkap setelah tiga bulan lalu ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) pada Januari 2021.  Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Jember Agus Budiarto seperti dilansir dari Antara di Jember mengatakan, tim Tangkap Buron Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jember menangkap AS di salah satu hotel berbintang di Jakarta pada Selasa (23/3) malam. Tidak ada perlawanan dari tersangka saat ditangkap.  ”AS sudah tiba di Kantor Kejari Jember pada Rabu (24/3) malam dan langsung dijebloskan ke Lapas Kelas IIA Jember,” ungkap Agus.  Menurut Agus, AS tidak kooperatif saat dipanggil beberapa kali oleh penyidik. Kejari Jember telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Pasar Manggisan.  Tersangka AS adalah direktur utama sekaligus pemilik PT Dita Putri Waranawa yang menjadi pelaksana proyek Pasar Manggisan dan diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama tersangka HS yang sudah ditahan pada Februari 2021. AS sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan konstruksi Pasar Manggisan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar tahun anggaran 2018 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.  Tersangka AS kemudian ditetapkan berstatus DPO dan buron sejak 6 Januari 2021, sehingga Kejari Jember berkoordinasi dengan kejaksaan di Jakarta Selatan untuk melakukan penangkapan.  ”Setelah penangkapan itu akan dilanjutkan pada proses hukum berikutnya. AS ditahan di Lapas Jember,” ujar Agus.  Terkait dengan pengembangan kasus korupsi proyek Pasar Manggisan itu setelah ditangkapnya AS, Agus mengatakan, prosesnya terus berlanjut.  Kedua tersangka yakni HS dan AS dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.  Sebelumnya, Kejari Jember menetapkan beberapa tersangka dalam kasus korupsi Pasar Manggisan yakni mantan Kepala Disperindag Jember Anas Ma'ruf, kemudian Fariz, Sugeng Widodo, dan Edy Sandi yang sudah diputus di Pengadilan Tipikor di Surabaya.  Majelis hakim sudah memutus terdakwa kasus korupsi Pasar Manggisan yakni Direktur PT MSE Irawan Sugeng Widodo divonis bebas karena dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dinilai tidak terbukti. Sedangkan tiga terdakwa lainnya divonis bersalah yakni mantan Kepala Disperindag Jember Anas Ma’ruf divonis empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider dua bulan penjara.  Kemudian pelaksana kegiatan pembangunan pasar Edy Sandi divonis enam tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider dua bulan, serta wajib membayar uang pengganti senilai Rp 1,1 miliar dan apabila tidak dibayarkan diganti pidana penjara tiga tahun. Tim konsultan perencana pasar Manggisan Fariz Nur Hidayat diputus lima tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider dua bulan dan diminta membayar uang pengganti Rp 90 juta atau penjara satu tahun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/YY_Y0k9jyx4

Buronan Kasus Korupsi Pasar Manggisan Jember Ditangkap di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/bupati-jember-faida.jpeg" alt="Ilustrasi kegiatan Faida saat menjabat sebagai bupati Jember. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan Faida saat menjabat sebagai bupati Jember. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Bupati Jember Faida akhirnya angkat bicara terkait pemeriksaannya atas laporan dugaan penyimpangan bantuan dana APBD Jember ke Yayasan Bina Sehat Jember sebesar Rp 570 juta di Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Jember Faida di salah satu ruangan Pidana Khusus Kejari setempat, Senin (1/3).  ”Sebenarnya masalah tersebut sempat menjadi bahan hak angket berujung hak menyatakan pendapat (HMP) yang diajukan DPRD Jember kepada saya selaku bupati Jember,” kata Faida seperti dilansir dari Antara, Senin (1/3) malam.  Dia mengatakan, Mahkamah Agung (MA) menolak melalui putusan Nomor 2 P.KHS/2020 tentang Perkara Khusus Hak Uji Pendapat antara DPRD Jember melawan Bupati Jember, termasuk soal bantuan ke Yayasan Bina Sehat.  ”MA juga telah memutuskan, tidak ada penyimpangan atau korupsi seperti yang dituduhkan karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutur Faida.  Menurut dia, semuanya sudah clear dan sudah ada putusan MA terkait bantuan tersebut karena tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan korupsi, apalagi mengambil keuntungan pribadi.  ”Semuanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama ini saya memilih diam dengan tuduhan dan fitnah yang mengarah kepada saya,” kata Faida.  Namun, lanjut dia, kali ini pihaknya harus membuka hasil putusan MA tersebut agar tidak menimbulkan opini negatif dan persepsi yang salah pada dirinya. Apalagi kini sudah tidak lagi menjabat sebagai bupati Jember. Terhadap pendapat DPRD Jember tersebut, Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya menyatakan, apa yang dilakukannya saat menjabat bupati Jember sudah benar dan tidak menyalahi aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dia menjelaskan, MA dalam putusannya juga menegaskan bahwa Yayasan Bina Sehat tidak memberikan keuntungan pribadi dan keluarga. Sebab, bantuan tersebut seluruhnya diperuntukkan bagi warga Jember (pasien duafa) sebagai pelaksanaan aksi kemanusiaan berupa operasi gratis (kasus katarak, hernia, polydactily, CTEV, bedah saraf, dan khitan) bagi masyarakat tidak mampu/duafa yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.  Dalam kegiatan kemanusiaan tersebut, ada 1.201 pasien yang diberikan bantuan dengan rincian pasien kasus bedah saraf sebanyak 29 pasien, 110 pasien kasus hernia, dan 1.009 pasien kasus katarak.  ”Semuanya sudah saya jelaskan saat pemeriksaan. Sebagai warga yang baik saya menaati dan hadir dalam pemeriksaan. Sehingga masyarakat tidak beropini negatif terhadap saya yang selama ini dituduhkan,” ujar Faida.  Dia mengatakan masalah tersebut sebenarnya juga sudah pernah dilaporkan dan sudah disidangkan dan diputus PN Jember dan melalui putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 67/Pdt.G/2019/PNJmr dan gugatan penggugat tidak dapat diterima.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/REvI8sljBdw

Diperiksa Kejari Jember Ini Kata Mantan Bupati Faida

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kejari Jember

Berita Terkini