<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/hC81v8bIcmmUilrzjoHfx2cbMLdMJJtdoYg1XKNb-1785342761.jpg" alt="Tim Intelijen bersama Tim Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berhasil menangkap terpidana atas nama Usman yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tim Intelijen bersama Tim Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berhasil menangkap terpidana atas nama Usman yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Tim Intelijen bersama Tim Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat baru saja berhasil menangkap terpidana atas nama Usman yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).&nbsp; Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Hendri Antoro mengatakan, sebelumnya Usman telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan diyakini melakukan tindakan pidana penganiayaan.&nbsp; "Yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 431K/Pid/2025 tanggal 18 Maret 2025 Jo. Putusan PT Jakarta Nomor: 272/PID/2024/PT DKI tanggal 28 November 2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:620/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 24 Oktober 2024," terang Hendri, kemarin (20/7).&nbsp; Hendri menjelaskan, meski yang bersangkutan sempat melakukan perlawanan, namun pada akhirnya menerima proses eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. "Selanjutnya terpidana langsung dibawa dan diserahkan ke Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta untuk menjalani putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap," jelas Hendri.&nbsp; Hendri menegaskan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terus berkomitmen dan bekerja secara profesional, humanis, dan berintegritas dalam proses penegakkan hukum serta memastikan setiap perkara yang telah berkekuatan hukum secara tuntas dilakukan eksekusi demi terwujudnya suatu kepastian hukum. &nbsp;

Tim Intelijen dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berhasil menangkap Usman, terpidana kasus penganiayaan yang masuk DPO.

Kejari Jakbar Tangkap DPO Kasus Kekerasan

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/IMG_2373-3079083606.jpg" alt="Ilustrasi kdrt yang dialami sepasang kekasih yang perlu di waspadai sebelum terjadi (9nong/Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kdrt yang dialami sepasang kekasih yang perlu di waspadai sebelum terjadi (9nong/Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Bogor berinisial AP, 21, terjebak di Arab Saudi dan tidak bisa kembali ke tanah air. Tragisnya, AP merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya sendiri, SA, seorang warga negara Arab Saudi. Kasus ini kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat. Kepala Seksi Datun Kejari Jakarta Barat Anggara Setya Ali mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan gugatan pembatalan pernikahan antara AP dan SA. &nbsp; Langkah hukum itu diambil untuk memutus ikatan pernikahan agar korban bisa segera dipulangkan ke Indonesia. &ldquo;Kami telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas seorang WNI berinisial AP, 21, yang menikah dengan seorang warga negara asing dari Arab Saudi berinisial SA. Adapun gugatan pembatalan perkawinan ini kami ajukan atas dasar laporan dari Atase hukum pada KBRI Riyadh yang melaporkan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga,&rdquo; ujar Anggara, Jumat (9/5). Gugatan dilayangkan lantaran pernikahan AP dan SA terindikasi tidak dilakukan sesuai prosedur hukum Indonesia dan diduga menggunakan dokumen palsu saat pengurusan surat nikah di KUA Cengkareng, Jakarta Barat. &ldquo;Setelah diteliti kemudian didapati bahwa ada bukti awal pernikahan yang dilakukan oleh WNI ini tidak berdasarkan prosedur undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang perkawinan,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pernikahan itu bisa dibatalkan lantaran tidak memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 22 dan Pasal 26. &ldquo;Dalam hal ini yang menjadi rujukannya yaitu pasal 22 dan pasal 26 menurut undang-undang perkawinan,&rdquo; terang Anggara. Dengan adanya pembatalan pernikahan, korban bisa kembali dipulangkan ke keluarganya di Indonesia. Saat ini, AP berada di rumah aman yang disediakan KBRI Riyadh sembari menunggu proses hukum berjalan.&nbsp; Sidang perdana gugatan pembatalan perkawinan dijadwalkan berlangsung pada 5 Agustus 2025, karena pengiriman dokumen antarnegara memerlukan waktu sesuai prosedur rogatori. &ldquo;Relaas panggilan sidang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus atau 3 bulan kemudian,&rdquo; kata Anggara. Pihak kejaksaan pun yakin bahwa pengadilan akan menerima gugatan ini, yang pada akhirnya akan membuka jalan bagi pemulangan AP ke Indonesia. &ldquo;Kami optimis sekali bahwa nanti gugatan kita akan diterima dan tujuan utamanya nanti setelah gugatan ini diterima atau jadi pembatalan perkawinan dikabulkan oleh hakim maka buku nikah itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sehingga WNI ini dapat dipulangkan ke Indonesia. Itu tujuan utamanya,&rdquo; tuturnya. </div>

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Bogor berinisial AP, 21, terjebak di Arab Saudi dan tidak bisa kembali ke tanah air.

Wanita Bogor jadi Korban KDRT Suami di Arab Saudi, Kini Terjebak Tak Bisa Pulang, Kejari Jakbar Gugat Pembatalan Pernikahannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/antarafoto-pengungkapan-kasus-investasi-bodong-viral-blast-210222-app-4-1.jpg" alt="Ilustrasi tersangka kasus penipuan investasi kasus robot trading Net89. (Aditya Pradana Putra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tersangka kasus penipuan investasi kasus robot trading Net89. (Aditya Pradana Putra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan tahap 2 dua kasus robot trading Net89 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, Selasa (15/4) siang.&nbsp;Kasubnit 5 Subdit II Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus AKP Geo Veranza menjelaskan,&nbsp;pihaknya menyerahkan tersangka berinisial AR. Tersangka ini berperan sebagai staf messenger atau yang bertugas mempromosikan dan mengajak korban untuk gabung ke robot trading Net89.&nbsp; "AR juga yang menjanjikan para korban mendapat keuntungan 1 persen. Tersangka ini pegang wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta," katanya saat ditemui di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Selasa (15/4). Menurut Geo, ada sekira 5 berkas perkara lagi yang sedang berproses dan dikebut oleh penyidik untuk bisa segera dilimpahkan tahap 2. Dalam tahap 2 hari ini, selain tersangka pihaknya juga menyerahkan barang bukti uang tunai sekitar Rp 125 juta dan beberapa dokumen. "Kami masih terus mengejar target, dua orang pelaku utama masih kami buru tapi kami kirim berkas sehingga aset-aset PT SMI akan kami tempel diberkas dua orang ini tapi asetnya bisa dieksekusi (lelang)," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri terus mendalami kasus penipuan, penggelapan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Robot Trading Net89. Mereka menyita aset dengan nilai miliaran rupiah. Sebelumnya mereka juga sudah menyiapkan barang bukti senilai Rp 1,5 triliun dalam kasus tersebut. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf anggota barang sitaan tersebut. Diantaranya sebelas mobil mewah yang terdiri atas Porsche Carrera S, Mobil BMW X7, Mobil BMW X5, Mobil BMW Seri 5, Mobil BMW Seri 3, Mobil Tesla Model 3, Mobil Lexus RX 370, Mobil Mazda CX5, Mobil Renault, Mobil Peugeot 3008, dan Mobil Honda Mobilio. &rdquo;Senilai kurang lebih Rp 15 miliar,&rdquo; ungkap Brigjen Helfi kata dia (22/1).

Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan kasus robot trading Net89 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, serahkan tersangka AR.

Bareskrim Serahkan Tersangka dan Kasus Robot Trading Net89 ke Kejari Jakbar, Barang Bukti Rp 125 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/Screenshot_2023-10-16-00-22-18-352-edit_comwhatsapp-2264508963.jpg" alt="Pengurus dan umat Vihara Thien En Tang, Jakarta Barat memberikan apresiasi atas Hasil Penyidikan sudah Lengkap (P-21) oleh Kejari Jakbar pada kasus sengketa Vihara Thien En Tang" width="100%">
<figcaption>Pengurus dan umat Vihara Thien En Tang, Jakarta Barat memberikan apresiasi atas Hasil Penyidikan sudah Lengkap (P-21) oleh Kejari Jakbar pada kasus sengketa Vihara Thien En Tang</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) kembali mendapat apresiasi. Setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan penghargaan peringkat II Kejaksaan Negeri Tipe A atas keberhasilan Kejari Jakbar dalam menyelesaikan penanganan perkara berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ) pada semester pertama di 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013078642/intel-luncurkan-kartu-grafis-baru-arc-a580-simak-keunggulan-dan-spesifikasinya">Intel Luncurkan Kartu Grafis Baru Arc A580, Simak Keunggulan dan Spesifikasinya</a> Kini, giliran pengurus dan umat Vihara Thien En Tang, Jakarta Barat memberikan apresiasi atas Hasil Penyidikan sudah Lengkap (P-21) oleh Kejari Jakbar pada kasus sengketa Vihara Thien En Tang yang dikelola Yayasan Metta Karuna Maitreya. Pengurus dan umat Vihara&nbsp;Thien En Tang mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada&nbsp;Kajari Jakbar Iwan Ginting dan Kasi Pidum Kejari Jakbar Sunarto. "Kami selaku umat dan pengurus yayasan merasakan adanya penegakan hukum yang adil dan sangat berarti besar bagi kami dalam beribadah," ujar Ketua Yayasan Metta Karuna Maitreya, Lim Heng Ming di Jakarta. Pihaknya kini merasa lega dan bersyukur sebab tak lagi resah dan khawatir diganggu dalam menjalankan ibadah di di vihara yang sudah lebih dari 20 tahun digunakan untuk peribadatan umat Budha di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. "Kami sangat mengapresiasi Kajari, pak Iwan Ginting dan jajarannya yang sungguh-sungguh bekerja keras dalam menyelesaikan kasus hukum di Vihara Thien En Tang," imbuh Lim. Hal senada dilontarkan Michelle, salah satu umat Vihara Thien En Tang yang sempat mengalami penganiayaan dan pengusiran saat mereka beribadah pada tahun lalu. "Secara pribadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada polisi dan jaksa yang&nbsp;sudah bekerja keras menegakkan hukum atas persoalan di vihara kami. Sekarang ini jemaah bisa beribadah di vihara lebih tenang," ujarnya. Paula, umat Vihara Thien En Tang lainnya menambahkan, dirinya patut memberikan apresiasi kepada polisi dan jaksa yang sudah bekerja keras. "Saya harus ucapkan terima kasih kepada Kajari Jakbar dan Kasi Pidum-nya. Kami sekarang dapat beribadah dengan lebih baik, khidmat. Terima kasih, Pak," kata Paula. Untuk diketahui, sejak 2002 vihara telah berdiri, ibadah umat tak pernah terganggu pihak manapun karena Vihara Thien En Tang memiliki izin rumah ibadah dan masyarakat sekitar vihara mengijinkan rumah ibadah umat Budha ini berada di lingkungan mereka. Apalagi Vihara Thien En Tang diresmikan oleh Direktur Keagamaan Buddha Cornelis Wowor pada 5 Juli 2002. (*)

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) kembali mendapat apresiasi dari masyarakat Luas. Kali ini datang dari Umat Budha

Kejari Jakbar dapat Apresiasi dari Umat Budha setelah Selesaikan Kasus Sengketa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_2023-01-11-14-58-15-692-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com Kejari Jakarta Barat menerima pelimpahan berkas perkara dan tersangka kasus narkoba Irjen Pol Teddy Minahasa. Enam orang tersangka lain yang dilimpahkan yakni AKBP Doddy Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Muhammad Nasir, dan Syamsul Maarif. "Bahwa pelaksanaan tahap dua ini adalah setelah sebelumnya Jaksa peneliti menyatakan berkas perkara telah lengkap, artinya memenuhi syarat formil dan syarat materiil beberapa waktu yang lalu," kata Kepala Kejari Jakarta Barat Iwan Ginting kepada wartawan, Rabu. Teddy Minahasa akan ditahan di Rutan Salemba cabang Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Sedangkan tersangka lainnya ditahannya di Rutan Salemba cabang Polres Metro Jakarta Barat. Tidak hanya menerima tersangka dan berkas perkara, Kejari Jakbar juga menerima pelimpahan beberapa barang bukti. Barang bukti yang disita yakni sisa laboratorium dari tangan tersangka Linda Pujiastuti yakni seberat 5,1549 gram. Barang bukti berikutnya milik AKBP Dody Prawiranegara yakni 9,8201 gram dan 9,8911 gram. Selain itu barang bukti dari Kompol Kasranto yakni sisa Laboratorium kristal Metamfetamin seberat 9,2534 gram, 9,9284 gram, dan 9,1846 gram. Terakhir barang bukti tersangka Muhammad Yasir yakni sisa laboratorium kristal Metamfetamin seberat 1,7263 gram dan 0,3465 gram. Dalam kurun waktu 20 hari ke depan, Jaksa akan berusaha melengkapi berkas perkara hingga akhirnya dapat dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menyatakan Irjen Pol Teddy Minahasa diduga telah memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan. Polres Bukit Tinggi awalnya hendak memusnahkan 40 kilogram sabu, namun Irjen Pol Teddy Minahasa diduga memerintahkan untuk menukar sabu sebanyak lima kilogram dengan tawas. Meski demikian, penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Sebanyak 1,7 kilogram sabu telah berhasil diedarkan sedangkan 3,3 kilogram sisanya berhasil disita oleh petugas. Adapun pasal yang disangkakan kepada Teddy yakni Pasal 114 Ayat 3 sub Pasal 112 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. (*)

Kejari Jakbar Terima Pelimpahan Berkas Kasus Irjen Teddy Minahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Logo-Jaksa.jpg" alt="Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menggeledah kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Penggeledahan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).  ”Iya benar penyidik tindak pidana korupsi melakukan penggeledahan di dua tempat,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Barat Edwin Beslar seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (26/5).  Selain kantor Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Edwin menyebutkan, petugas kejaksaan juga menggeledah SMKN 53 Cengkareng guna proses penyidikan lebih lanjut pada Senin (24/5). Tidak disebutkan barang bukti atau dokumen yang disita petugas.  ”Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan terkait dana BOS dan BOP Tahun Anggaran 2018–2019,” terang Edwin Beslar.  Berdasar informasi, penyidik menyita tiga koper dokumen dan CPU komputer di dua lokasi penggeledahan terkait dugaan korupsi senilai Rp 7,8 miliar itu.  Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan aparat penegak hukum menyelidiki pejabat terkait dugaan korupsi dana BOP dan BOS di wilayah Jakarta Barat. ”Pembiayaan ini disusun sama-sama oleh eksekutif dan legislatif, dalam pelaksanaannya ada SOP, standar, mekanisme, aturan, kalau nanti dirasa ada yang kurang silakan dicek, diperiksa, tidak ada masalah,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.  Riza mengatakan, setiap warga termasuk pejabat, punya hak yang sama sehingga tidak ada masalah ketika mereka harus diperiksa secara hukum. ”Kami tidak ada masalah untuk setiap pejabat dicek, diperiksa, diawasi, dipantau. Kita saling mengisi satu sama lain, eksekutif bekerja membangun," ujar Riza.

Geledah Kantor Sudin Pendidikan, Kejari Jakbar Bawa 3 Koper Dokumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/vanessa-angel-mengeluh-sel-tahanannya-di-rutan-medeng-sempit_m_.jpg" alt="Vanessa Angel mengeluh sel tahanan sementara di Rutan Medaeng terlalu sempit. Sebab, diisi oleh 6 orang, termasuk dirinya." width="100%">
<figcaption>Vanessa Angel mengeluh sel tahanan sementara di Rutan Medaeng terlalu sempit. Sebab, diisi oleh 6 orang, termasuk dirinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat telah melimpahkan berkas kasus kepemilikan narkoba selebriti Vanessa Angel ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. "(Berkasnya) sudah tahap satu," ujar Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Ronaldo Maradona di Jakarta, Kamis (23/4).  Model dan aktris Vanessa Angel menjadi tahanan kota atas kasus kepemilikan psikotropika golongan IV, yakni xanax tanpa resep dokter. Status perempuan yang pernah terjerat kasus prostitusi itu berdasarkan pertimbangan situasi wabah korona (Covid-19) dan usia kehamilannya yang menginjak enam bulan.  Dari hasil pemeriksaan para saksi diketahui resep pil xanax yang dimiliki Vanessa sudah kedaluwarsa sehingga menjadi alasan meningkatkan status selebriti ini menjadi tersangka.  Selama 20 hari, Vanessa wajib lapor ke Polres Metro Jakarta Barat hingga berkas kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Meski Vanessa sedang hamil enam bulan dan berada di situasi pandemi Covid-19, Ronaldo mengatakan, proses hukum terhadap Vanessa tetap berjalan. (*)

Berkas Vanessa Angel Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ketua-gerinda-ditahan_m_121151.jpeg" alt="Tim dari Kejari Jakarta Barat di-back up Kejari Tegal dan sejumlah petugas kepolisian saat melakukan eksekusi penahanan terhadap Heri Anggoro, Selasa sore (4/4)." width="100%">
<figcaption>Tim dari Kejari Jakarta Barat di-back up Kejari Tegal dan sejumlah petugas kepolisian saat melakukan eksekusi penahanan terhadap Heri Anggoro, Selasa sore (4/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash;&nbsp; Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat (Jakbar) melakukan eksekusi penahanan terhadap Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tegal Heri Anggoro. Eksekusi dilakukan atas putusan Peninjauan Kembali (PK) 2008 tehadap pria yang kini berusia 68 tahun dalam kasus tindak penipuan. Dimana dari kasus tesebut terjadi kerugian Rp 180 juta di wilayah hukum Jakarta Barat. Heri Anggora mendadak kaget saat penjemputan, Selasa sore (4/4). Eksekusi tersebut dibackup Kejari Tegal dan sejumlah petugas Polres Tegal Kota. "Untuk kasusnya sendiri sebenarnya terjadi pada 1997," terang Kasi Intel (Kastel) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Teguh Ananto usai mengeksekusi ke Lapas Tegal. Saat itu, lanjut dia, pada 2002 ada putusan hukum dari pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa, Heri Anggoro dibebaskan. Namun, dari putusan itu kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan Kasasi. Kemudian pada 2005 kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dengan putusan Terpidana yang kini tinggal di Jalan Lumba-Lumba Tegalsari itu dijatuhi pidana selama 1 tahun 6 bulan. "Kalau bentuk penipuannya yakni dalam bentuk uang senilai Rp 180 juta dengan obyek kapal dan soal lelang. Terpidana itu adalah Heri Anggoro bersama dengan terpidana lain, yakni H Warno Hardjo, 62, yang diketahui anggota MPR RI asal Garut. Namun, Terpidana ini sudah meninggal dunia," ungkapnya. Kastel menambahkan bahwa inti putusan PK menolak PK dari terpidana tertanggal 10 April 2008. Lalu, kenapa eksekusi ini baru dilakukan sekarang? Menurut dia, hal itu lantaran banyak kegiatan, meskipun agenda eksekusi tersebut sudah disiapkan pada tahun-tahun sebelumnya. "Sebelumnya, Kejari Jakarta Barat juga terfokus pada eksekusi kasus terpidana mati, Fredy Budiman yang dilakukan 2015 lalu. Konsentrasi terpecah dan sekarang adalah momen yang tepat dengan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Tegal,"&nbsp; bebernya. Sementara itu, pantauan&nbsp; Radar&nbsp; Tegal (Jawa Pos Group) di lapangan, kedatangan Tim Kejari Jakbar yang di- back up&nbsp; Kejari Tegal dan sejumlah petugas kepolisian yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Aris Munandar ke rumah Heri Anggoro memang sempat menjadi perhatian warga. Rombongan berpakaian dinas dan preman dengan jumlahnya sekitar 10 orang itu sempat meminta RT setempat untuk menyaksikannya. Saat menghadapi petugas, Heri juga tampak tenang. Saat itu, Heri Anggoro juga meminta waktu untuk salat sunah lebih dulu. Termasuk ganti pakaian. Sebab, saat didatangi oleh petugas, Heri baru saja menjalankan Salat Asar. Kemudian, ketua DPC Gerindra Kota Tegal itu dimasukan dalam mobil Innova berplat B dan langsung menuju ke Lapas Tegal. Dengan menggunakan Jaket coklat, Heri sesekali melempar senyum saat tiba di Lapas Tegal. Saat dihadang sejumlah wartawan untuk diwawancara, Heri juga hanya memberikan senyuman. (gus/fat/yuz/JPG)

Ketua Gerinda Ditahan!

kejari jakbar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejari jakbar

Berita Terkini