<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220627-WA0045-1.jpg" alt="Kasi Intel Kejari Denpasar I Putu Eka Suyantha. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasi Intel Kejari Denpasar I Putu Eka Suyantha. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menetapkan dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kasus itu terjadi di salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di area Kota Denpasar, Bali.  Tim Penyidik Kejari Denpasar menetapkan dua tersangka berinisial NKM dan ORAL selaku pihak swasta atau pihak ketiga. Sebab, mengajukan kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  ”Kedua tersangka ini memanipulasi data-data yang diisyaratkan salah satu bank BUMN pemberi KUR,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Denpasar I Putu Eka Suyantha seperti dilansir dari Antara di Kejaksaan Negeri Denpasar.  Putu Eka mengatakan, modus operandi yang dilakukan dua tersangka terjadi pada 2017–2020. Yakni dengan mengajukan permohonan 26 KUR tidak sesuai prosedur.  Putu Eka menyatakan, alasan penetapan tersangka karena permohonan kredit tidak dilakukan calon debitur dan tersangka menggunakan SKU (surat keterangan usaha) fiktif.  Selain itu, kata Putu Eka, dua tersangka memanipulasi tempat usaha pada saat dilakukan OTS (kunjungan langsung ke tempat usaha debitur) oleh pihak bank, debitur yang melakukan pencairan diantar para tersangka, serta dana KUR yang telah dicairkan sebagian atau seluruhnya dipergunakan kedua tersangka.  Akibat perbuatan kedua tersangka, Putu Eka menambahkan, telah merugikan keuangan negara Rp 697.874.953. Dua tersangka diancam pidana dengan ketentuan hukum pasal 2 ayat 1, jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 55 ayat (1) ke-1 jis pasal 64 ayat (1) KUHP.  Tim Penyidik Kejari Denpasar akan segera melakukan pemanggilan dua tersangka dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses penuntutan.  Hingga kini, tim penyidik masih mengumpulkan bukti terkait peran pihak bank dalam kasus penyalahgunaan dana KUR. ”Terkait itu belum dapat dipastikan, masih ada pengembangan. Apakah nanti ada pihak bank yang bermain juga kami masih terus melakukan penyelidikan lanjutan,” ucap Putu Eka.  Tim Penyidik Kejari Denpasar belum memberikan secara pasti data terkait rincian penggunaan dana KUR yang dipakai dua tersangka. ”Uangnya digunakan untuk keperluan pribadi kedua tersangka. Tetapi, kami tidak merincikan uang itu untuk keperluan pribadinya apa,” terang Putu Eka.

Kejari Denpasar Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dana KUR Bank BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/kasir-Ni-Luh-Nikawati-tengah17066.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ni Luh Nikawati, 33, kasir yang melakukan penggelapan uang toko sebesar Rp 3,3 miliar divonis 3 tahun dan 9 bulan penjara oleh PN Denpasar. Majelis hakim meyakini, Ni Luh Nikawati terbukti bersalah melanggar Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Vonis hakim tersebut hanya turun tiga bulan dari tuntutan JPU Kejari Denpasar. Sebelumnya JPU menuntut Nikawati empat tahun penjara. Dengan putusan tersebut, Ni Luh Nikawati harus menjalani sisa hukuman di Lapas Perempuan Kerobokan.  “Terdakwa menerima putusan hakim, kami juga menerima, sehingga perkara penggelapan ini sudah in kracht,” ujar JPU Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, kemarin (16/5) dikutip dari Radar Bali.  Ni Luh Nikawati bekerja sebagai kasir di CV Ayu Wira yang menjual alat-alat elektronik. Dijelaskan JPU, terdakwa selaku kasir mulai menggelapkan uang pada Juni 2018 – Oktober 2020. Sebagai kasir, terdakwa mestinya mencatat dan menyetorkan uang konsumen ke rekening perusahaan.  Namun, tidak semua uang perusahaan disetorkan. Saiful Anwar selaku Direktur Perusahaan meminta laporan keuangan kepada terdakwa, tetapi tidak pernah diberikan dengan berbagai macam alasan.  Puncaknya ketika perusahaan hendak melakukan pembayaran tapi tidak ada uang. Saksi akhirnya melakukan audit terhadap keuangan perusahaan.  Total penerimaan kas perusahaan pada 2018 sebesar Rp 2,7 miliar. Namun, yang dilaporkan ke rekening perusahaan Rp1,1 miliar. Pengeluaran perusahaan Rp 549 juta. Total selisih uang yang digunakan oleh terdakwa dari Juni sampai Desember 2018 sebanyak Rp 982 juta.  Berikutnya, untuk total penerimaan pada 2019 Rp 4,4 miliar, yang di laporkan ke rekening perusahaan Rp 2,2 miliar, pengeluaran perusahaan Rp 886 juta, selama 2019 ada selisih uang sebanyak Rp 1,3 miliar.  Sementara pada 2020, penerimaan kas Rp 2,4 miliar, yang dilapokan ke rekening perusahaan Rp 848 juta, pengeluaran perusahaan Rp 655 juta. Selama Januari – Oktober 2020 ada selisih uang yang digelapkan Rp 977 juta.  “Terdakwa menggunakan uang Rp 3,3 miliar untuk keperluan pribadinya,” jelas JPU Swadharma.

Gelapkan Uang Toko Rp3,3 M, Kasir Diganjar 3 Tahun 9 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211011-WA0096-1.jpg" alt="Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar nonaktif di Kejari Denpasar, Bali. Kejari Denpasar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar nonaktif di Kejari Denpasar, Bali. Kejari Denpasar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, menahan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar nonaktif I Gusti Ngurah Bagus Mataram atas dugaan kasus korupsi. Yakni pengadaan barang berupa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat, dan subak, di wilayah kelurahan se-Kota Denpasar Tahun 2019-2020.  ”Terhadap tersangka dilakukan penahanan pada tingkat penuntutan selama 20 hari di Rutan Polresta Denpasar atas tindak pidana korupsi dengan waktu kejadian sekira 2019-2021, berlokasi di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Jalan Hayam Wuruk, Kota Denpasar,” kata Kajari Denpasar Yuliana Sagala seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Bali.  Dia mengatakan, dari perbuatan tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.022.258.750 (Rp 1,02 miliar) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali.  Dalam perkara itu diketahui bahwa tersangka selaku pengguna anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan negara atau daerah yang efektif dan efisien. ”Tersangka selaku PA disamping mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan bagi fee rekanan,” jelas Yuliana.  Menurut Yuliana Sagala, tersangka dalam kapasitasnya selaku PPK tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pembuatan dokumen pengadaan fiktif.  Adapun pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 12 huruf f jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 64 ayat (1) KUHP.  ”Agenda kami selanjutnya adalah jaksa penuntut umum akan segera melimpahkan perkara kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar,” terang Yuliana Sagala.

Kejari Denpasar Tahan Kadisbud Denpasar Nonaktif Terkait Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/5ef81147-8e8a-4d63-9f65-659ffde8c754.png" alt="Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto. Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto. Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan, Kejaksaan Negeri Denpasar telah menerima uang pengganti denda kurungan sebesar Rp 10 juta yang diserahkan kuasa hukum dari terpidana I Gede Ary Astina alias Jerinx SID. Sehingga, Jerinx tidak perlu menjalani satu bulan kurungan.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto mengatakan, terpidana Jerinx melalui penasihat hukumnya telah memenuhi pidana denda yang dijatuhkan terhadap dirinya. Yakni denda sejumlah Rp 10 juta dan telah dibayar.  ”Dengan demikian subsider atau pengganti dari pidana kurungan penjara yang dijatuhkan terhadap terpidana Jerinx yaitu satu bulan itu tidak perlu dijalani,” kata A. Luga Harlianto di Kejari Denpasar, Bali, Rabu (2/6).  Dia mengatakan, dari barang bukti yang sudah diserahkan melalui kuasa hukumnya, selanjutnya akan diserahkan ke bidang pembinaan untuk saatnya disetor ke kas negara.  Terkait dengan waktu bebas dari terpidana Jerinx SID, Luga mengatakan. proses itu diserahkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Bali.  ”Kalau masalah bebas ya jangka waktunya itu merupakan kewenangan lapas. Tugas kami menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah membayar denda jadi karena sudah jadi terpidana warga binaan dari lapas maka kewenangan untuk memutuskan kapan bebas masuk wilayah Kanwil Kemenkum HAM dan Lapas Kerobokan,” jelas Luga.  Semua unsur dari putusan tersebut sudah terpenuhi sehingga terpidana Jerinx tidak lagi memiliki kewajiban yang harus terpenuhi.  ”Sesuai putusan tidak ada kewajiban, dari eksekusi terakhir terhadap pelaksanaan putusan ini hanyalah terhadap dendanya saja kalau penjara sudah dijalani, dan statusnya jadi terpidana,” ucap Luga.  Sebelumnya, terpidana Jerinx SID menerima putusan banding dengan pidana penjara selama 10 bulan atas kasus ujaran kebencian. Adapun pasal yang dikenakan terhadap terpidana Jerinx SID yaitu pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Sementara itu, kuasa hukum terpidana I Gede Ary Astina alias Jerinx mendatangi Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, untuk membayar uang pengganti denda kurungan sebesar Rp 10 juta.  ”Ini adalah uang yang dikumpulkan simpatisan untuk Jerinx. Kami ingin menyerahkan apa adanya, karena ini menjadi bentuk solidaritas dan partisipasi publik sehingga patut kami hargai,” kata kuasa hukum Jerinx SID I Wayan "Gendo" Suardana, di Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, Rabu (2/6).  Vonis Jerinx SID dinyatakan secara inkraacht berdasar putusan kasasi adalah 10 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider 1 bulan kurungan. ”Jadi sudah dijalani 9 bulan lebih karena Jerinx ditahan sejak di kepolisian itu 12 Agustus 2020. Jika 10 bulannya kira-kira jatuh (bebas) 11 atau 12 Juni 2021 jadi tinggal beberapa hari lagi,” kata Gendo.

Kejati Bali Sebut Jerinx Tak Perlu Jalani Pidana Denda 1 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200903_090600-1.jpg" alt="Kasi Pidum Kejari Denpasar Wayan Eka Widanta (kiri), Kasipenkum Kejati Bali A. Luga Harlianto (tengah) dan Kasi Intel Kejari Denpasar Kadek Adi Supriadi (kanan). Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasi Pidum Kejari Denpasar Wayan Eka Widanta (kiri), Kasipenkum Kejati Bali A. Luga Harlianto (tengah) dan Kasi Intel Kejari Denpasar Kadek Adi Supriadi (kanan). Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Bali melalui Kejaksaan Negeri Denpasar melimpahkan perkara pidana dugaan kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik IDI Bali oleh I Gede Ari Astina alias Jerinx ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan.  ”Hari ini (3/9), perkara atas nama I Gede Ari Astina telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Kita melaksanakan pasal 137 KUHAP, di mana kita punya kewenangan melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Negeri Denpasar,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto seperti dilansir dari Antara di kantor Kejari Denpasar pada Kamis (3/9). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/27/08/2020/kejati-bali-terima-pelimpahan-tersangka-jerinx-sid-dari-polda-bali/">Kejati Bali Terima Pelimpahan Tersangka Jerinx SID dari Polda Bali</a></li> </ul> Dia mengatakan, perkara itu selanjutnya menunggu jadwal sidang yang akan ditentukan majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini. Dengan dilimpahkannya kewenangan perkara atas nama Jerinx berarti kewenangan terhadap perkara, termasuk di antaranya masalah penahanan itu berpindah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.  Jerinx SID didakwa dengan pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45 ayat (2) UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto 64 ayat (1) KUHP.  ”Dengan beralihnya kewenangan ini, per hari ini (3/9) Pengadilan Negeri Denpasar akan mengeluarkan penetapan penahanan sesuai dengan KUHAP maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan penahanan. Untuk penahanan pertama adalah 30 hari,” jelas Luga.  Saat ini, Jerinx SID masih ditahan di Rutan Polda Bali. Selanjutnya, untuk penahanan Jerinx menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar.  Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Bali melalui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Denpasar I Wayan Eka Widanta menerima pelimpahan tersangka dugaan kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik IDI Bali, I Gede Ari Astina alias Jerinx SID. Tim jaksa yang telah ditunjuk berjumlah tujuh orang dalam persidangan nanti yaitu jaksa gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati Bali) dan Kejari Denpasar. Empat di antaranya berasal dari Kejati Bali, yaitu Otong Hendra Rahayu, I Bagus Putra Gd Agung, Jaksa Anugrah Agung Saputra, Ni Putu Evy Widhiarini. Sedangkan tiga jaksa dari Kejari Denpasar yaitu I Wayan Eka Widanta, Made Ayu Citra Maya Sari, dan Ida Bagus Putu Swadharma Diputra.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fi146MLptBQ

Kejati Bali Limpahkan Perkara Pidana Jerinx SID ke PN Denpasar

Kejari Denpasar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kejari Denpasar

Berita Terkini

Kejari Denpasar Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dana KUR Bank BUMN

Gelapkan Uang Toko Rp3,3 M, Kasir Diganjar 3 Tahun 9 Bulan Penjara

Kejari Denpasar Tahan Kadisbud Denpasar Nonaktif Terkait Kasus Korupsi

Kejati Bali Sebut Jerinx Tak Perlu Jalani Pidana Denda 1 Bulan Penjara

Kejati Bali Limpahkan Perkara Pidana Jerinx SID ke PN Denpasar

Download Aplikasi JawaPos.com