<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/IMG_20231108_170415-4249487547.jpg" alt="Kajari Banjarmasin Indah Laila saat penerimaan tahap II tersangka Lian Silas, ayah gembong narkoba Fredy Pratama setelah berkasnya dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dinyatakan lengkap." width="100%">
<figcaption>Kajari Banjarmasin Indah Laila saat penerimaan tahap II tersangka Lian Silas, ayah gembong narkoba Fredy Pratama setelah berkasnya dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dinyatakan lengkap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Bareskrim Polri menyerahkan tersangka Lian Silas, ayah dari gembong narkoba Fredy Pratama ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin. Itu setelah berkas dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) lengkap alias P-21 yang ditandai penyerahan barang bukti dan tersangka (tahap II) ke penuntut umum. &rdquo;Tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Lapas Banjarmasin sembari penuntut umum mempersiapkan persidangan,&rdquo; kata Kajari Banjarmasin Indah Laila seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (8/11). Adapun barang bukti yang turut diterima penuntut umum yaitu 108 rekening perbankan, delapan unit kendaraan bermotor, uang tunai Rp 2,8 miliar, 32 bidang tanah dan bangunan, dengan total nilai aset yang disita Rp 101,4 miliar. Tersangka dijerat pasal 3, 4, 5, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau pasal 137 huruf a, b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP. Indah menjelaskan, tersangka merupakan ayah kandung dari Fredy Pratama sang gembong narkoba jaringan internasional yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Bareskrim. Dalam penyidikan polisi, Lian Silas mengetahui pekerjaan Fredy Pratama sebagai pengedar narkoba. Adapun modus operandinya, tersangka membuat rekening untuk menerima uang dari sang anak yang dipergunakan membeli beberapa aset. Yakni berupa Hotel Armani Muara Teweh, tanah dan bangunan lain di Barito Utara, Kalimantan Tengah, senilai Rp 39,5 miliar. &rdquo;Kemudian tersangka juga membeli aset berupa tanah dan bangunan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk dipergunakan keluarganya menjalankan bisnis,&rdquo; papar Indah Laila. Indah memastikan, penuntut umum hanya fokus dalam perkara TPPU. Lantaran dari hasil penyidikan polisi tidak ditemukan adanya keterlibatan langsung tersangka dalam tindak pidana asal yaitu narkotika.

Bareskrim Polri serahkan tersangka Lian Silas, ayah gembong narkoba Fredy Pratama ke Kejari Banjarmasin terkait tindak pidana pencucian uang

Bareskrim Serahkan Ayah Gembong Narkoba Fredy Pratama ke Kejari Banjarmasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/karyawan-pt-freeport-adukan-ketua-pn-timika-ke-ma_m_187560.jpeg" alt="Ilustrasi pengadilan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengadilan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis bebas empat terdakwa perkara korupsi proyek pembuatan galangan kapal di PT Dok &amp; Perkapalan Kodja Bahari. &rdquo;Karena putusannya bebas, kami mengajukan kasasi,&rdquo; kata Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Selasa (11/7). Menurut Dimas, pihaknya berkeyakinan keempatnya bersalah dalam perkara dugaan korupsi yang sebelumnya diusut Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan itu. Oleh karena itu, putusan hukum di pengadilan tingkat pertama akan diuji Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Empat terdakwa masing-masing Albertus Pattaru mantan Direktur Komersial PT Kodja Bahari, Suharyono mantan Direktur Operasi dan Teknik PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Banjarmasin, kemudian Muh Saleh selaku pelaksana dari PT Lidy&rsquo;s Arta Borneo, dan Lidyannor pemilik PT Lidy's Arta Borneo, divonis bebas majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (27/6). Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya mendakwa dengan dakwaan primer yakni pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan untuk dakwaan subsider pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Keempat terdakwa pun dituntut pidana penjara selama sembilan tahun dan untuk terdakwa Muh Saleh selaku pelaksana dari perusahaan PT Lidy's Arta Borneo dituntut lebih berat dikenakan uang pengganti sebesar Rp 5,7 miliar dan apabila tidak dibayar akan dikenakan penjara selama empat tahun enam bulan. Para terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan graving dock atau dok kolam pada PT Dok &amp; Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pada 2018 dengan pagu anggaran Rp 18 miliar. Selama proses hukum berjalan mulai penyidikan, keempatnya tidak ditahan termasuk hingga tahap persidangan sampai pembacaan putusan.

Kejari Banjarmasin ajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis bebas empat terdakwa perkara korupsi proyek pembuatan galangan kapal di PT Dok

Kejari Banjarmasin Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Terdakwa Korupsi PT Dok Kodja Bahari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230124_1601171.jpg" alt="Petugas Kejari Banjarmasin bersama Djumaderi Masrun (tengah) saat tiba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin, Selasa (24/1). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejari Banjarmasin bersama Djumaderi Masrun (tengah) saat tiba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin, Selasa (24/1). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin melaksanakan eksekusi terhadap mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarmasin Djumaderi Masrun, 78. Dia sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) selaku terpidana korupsi dana hibah KONI Banjarmasin Rp 14 miliar.  ”Setelah dicek kesehatannya, yang bersangkutan langsung kami serahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin hari ini (24/1),” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (24/1).  Djumaderi dinyatakan DPO oleh Kejari Banjarmasin setelah upaya eksekusi jaksa pada September 2022 tertunda lantaran yang bersangkutan tidak ditemukan. Langkah jaksa berdasar putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022 yang menyatakan terdakwa Djumaderi Masrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider.  ”Jadi hari ini (24/1) yang bersangkutan datang secara sukarela ke Kejari didampingi keluarga untuk menyerahkan diri, alasannya selama ini berobat ke luar kota,” jelas Dimas mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Indah Laila.  Dalam putusannya, hakim MA menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun penjara, ditambah wajib membayar denda sebesar Rp 200 juta. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, terpidana dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama enam bulan penjara.  Djumaderi juga dihukum membayar uang pengganti Rp 500 juta dan jika terdakwa tidak mampu membayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Namun jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti dengan penjara selama satu tahun.  Dalam perkara itu, di peradilan tingkat pertama, Djumaderi Masrun bersama Sekretaris KONI Banjarmasin Widharta Rahman divonis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin tiga tahun empat bulan hukuman penjara. Djumaderi juga harus membayar uang pengganti Rp 500 juta, subsider kurungan satu tahun, juga harus membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara. Sedangkan Widharta membayar uang pengganti Rp 360 juta subsider satu tahun penjara.  Atas putusan tersebut, Djumaderi Masrun melakukan upaya hukum banding hingga kasasi.

Kejari Eksekusi DPO Terpidana Korupsi KONI Banjarmasin Rp 14 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230106_1734131.jpg" alt="Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Banjarmasin melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin. Pembangunan tersebut menelan anggaran Rp 27 miliar lebih.  ”Kami sudah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) untuk kasus ini,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (6/1).  Dia menjelaskan, objek penyidikan adalah pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik BBPOM tahap II pada 2019 dan tahap III pada 2021 di Kota Banjarbaru dengan anggaran bersumber dari APBN masing-masing sekitar Rp 16 miliar dan Rp 11 miliar.  Dimas menyebut, tim penyidik sedang berkoordinasi dengan ahli dari perguruan tinggi di Kalimantan Selatan untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan. Dalam penyidikan umum yang dilakukan Kejari Banjarmasin saat ini untuk mencari alat bukti agar bisa menentukan siapa tersangkanya.  ”Nanti kalau sudah lengkap semuanya dilakukan gelar perkara untuk menentukan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas perbuatan dugaan korupsi ini,” jelas Dimas Purnama Putra.  Merujuk data dari laman lpse.pom.go.id, pada  2022 kembali dilakukan tender pembangunan gedung laboratorium dan kantor pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin untuk tahap IV dengan nilai pagu Rp 34 miliar.  Ketika itu, ada 137 perusahaan konstruksi yang mengikuti lelang. Namun, tender dibatalkan dengan alasan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.

Kejari Banjarmasin Sidik Dugaan Korupsi Proyek Laboratorium BBPOM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220831_194311.jpg" alt="Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel Dwianto Prihartono didampingi Kasi Penkum Romadu Novelino. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel Dwianto Prihartono didampingi Kasi Penkum Romadu Novelino. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pelaksanaan pekerjaan pembuatan dok kapal milik PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banjarmasin.  ”Dua tersangka berinisial AP dan MS serta barang bukti dilakukan tahap II hari ini (31/8),” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel Romadu Novelino seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (31/8).  AP diketahui merupakan karyawan di perusahaan perkapalan itu. Sedangkan MS selaku pihak pelaksana pekerjaan pembangunan graving dock atau dok kolam yang berbuntut tindak pidana korupsi.  Novel menyebut, penyidik menyangkakan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsider pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tersangka AP dan MS.  Sedangkan untuk dua tersangka lain yakni S dan L proses penyidikannya masih terus berjalan untuk menyusul tahap II berikutnya.  Tindak pidana korupsi berupa penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan pembuatan dok kapal pada tahun anggaran 2018 itu nilai pagunya Rp 18 miliar. Hasil koordinasi jaksa penyidik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan kerugian negara yang timbul sebesar Rp 5,7 miliar.  PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembangunan kapal baru, pemeliharaan dan perbaikan (docking) kapal, serta nonkapal, dengan kantor pusat di Jalan Sindang Laut, Jakarta, dan memiliki sembilan galangan termasuk di Banjarmasin.

Penyidik Kejati Kalsel Serahkan Tersangka Korupsi Dok Kapal ke JPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220719_205812.jpg" alt="JPU Kejari Banjarmasin Radityo Wisnu Aji saat membacakan tuntutan di persidangan perkara arisan online fiktif di PN Banjarmasin, Selasa (19/7). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>JPU Kejari Banjarmasin Radityo Wisnu Aji saat membacakan tuntutan di persidangan perkara arisan online fiktif di PN Banjarmasin, Selasa (19/7). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bandar arisan online fiktif oknum Bhayangkari di Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berinisial RA, dituntut pidana penjara dua tahun enam bulan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan itu pada sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Selasa (19/7).  ”Terdakwa juga dituntut membayar restitusi (ganti rugi) atas kerugian enam korban yang ditimbulkan karena perbuatannya,” kata JPU Kejari Banjarmasin Radityo Wisnu Aji seperti dilansir dari Antara.  Adapun total restitusi yang harus dibayarkan terdakwa kepada enam korban dalam berkas perkara yaitu sebesar Rp 628 juta lebih. Tuntutan itu didasarkan atas keyakinan JPU bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan seperti didakwakan pada dakwaan pertama, yakni pasal 378 KUHP.  Sedangkan tuntutan terkait restitusi merupakan tuntutan pidana tambahan berdasar keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah diterima JPU. Menurut Radityo, jika tuntutan dikabulkan majelis hakim, barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dapat dirampas negara dan dilelang lalu hasilnya diperhitungkan sebagai restitusi terhadap para korban.  ”Dalam perkara ini ada sejumlah barang bukti berupa rumah, barang elektronik, hingga uang tunai yang telah disita sejak penyidikan di Polresta Banjarmasin dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel,” terang Radityo Wisnu Aji.  RA dan suaminya anggota Polresta Banjarmasin berinisial MS, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan praktik arisan online fiktif dengan jumlah korban 320 orang dan total kerugian mencapai Rp 11 miliar.

Bandar Arisan Online Oknum Bhayangkari Dituntut 2 Tahun 6 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220415_135156.jpg" alt="Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saat ini, melakukan selisik satu kasus dugaan mafia tanah. Kasus tersebut dilaporkan masyarakat.  ”Saat ini, masih kami telaah untuk pemenuhan sejumlah indikatornya apakah masuk mafia tanah atau bukan,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (15/4).  Objek dalam laporan itu sebidang tanah berlokasi di Jalan Gubernur Soebarjo, Kota Banjarmasin. Kini sedang ditelusuri dokumen legalitasnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).  Dia menjelaskan, tidak semua laporan secara otomatis terklasifikasi sebagai dugaan praktik mafia tanah. Contoh indikasi praktik mafia tanah misalnya objeknya tanah milik pemerintah daerah diklaim seseorang tanpa hak dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.  ”Kemudian bisa juga dalam pengurusan sertifikat atau hak guna ada oknum yang mensyaratkan gratifikasi hingga tumpang tindih dokumen akibat praktik illegal,” terang Dimas Purnama Putra.  Diketahui tim khusus untuk memberantas mafia tanah telah dibentuk Satgas Mafia Tanah di seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri atas perintah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Jaksa Agung menilai sengketa pertanahan akibat ulah mafia tanah selama ini sangat meresahkan masyarakat hingga memicu konflik sosial.  Sementara itu, jika hasil temuan disimpulkan termasuk kategori pidana umum kasusnya dilimpahkan kejaksaan ke kepolisian untuk diproses penyidik Polri.

Kejari Banjarmasin Selisik Kasus Mafia Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211207_174931.jpg" alt="Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin Denny Wicaksono menyerahkan dua kotak susu formula yang dicuri kepada pengelola gerai Indomaret, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (7/12). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin Denny Wicaksono menyerahkan dua kotak susu formula yang dicuri kepada pengelola gerai Indomaret, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (7/12). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Banjarmasin jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan membebaskan seorang pencuri susu formula dari tuntutan. Itu dilakukan setelah menerapkan restorative justice atau keadilan restoratif.  ”Tersangka berinisial DW, 21, kita bebaskan dari tuntutan dan perkaranya dihentikan setelah upaya keadilan restoratif telah terpenuhi,” terang Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin Denny Wicaksono seperti dilansir dari Antara, Selasa (7/12).  Dia menjelaskan, pihaknya memediasi hingga akhirnya antara korban dan tersangka sepakat berdamai. ”Kami mencoba meyakinkan pihak korban dalam hal ini Indomaret untuk memaafkan pelaku. Dengan catatan jika pelaku mengulangi perbuatannya perkara ini dibuka kembali,” kata Denny.  Sebelumnya, di tingkat penyidik Polsekta Banjarmasin Utara, mediasi yang dilakukan polisi tidak menemui kata sepakat. Sehingga kasusnya diteruskan ke Kejaksaan dalam tahap penuntutan.  Namun setelah melihat kerugian korban hanya Rp 150.000 dari harga dua kotak susu formula yang dicuri di gerai Indomaret Jalan Adhyaksa Banjarmasin pada 26 April 2021, jaksa melihat keadilan restoratif bisa diterapkan. Apalagi pelaku tidak pernah dipidana sebelumnya dan alasan mencuri susu untuk kebutuhan dua keponakannya yang masih balita berusia 2 dan 3 tahun.  ”Ini sudah memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itulah semangat dari keadilan restoratif yang diterapkan Kejaksaan,” kata Denny yang didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarmasin Ahmad B. Muklish.  Upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan itu merujuk Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ada tiga syarat prinsip keadilan restoratif yang bisa dicapai yaitu pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, serta nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000.  Adapun lima perkara yang tidak bisa dihentikan penuntutannya dalam penerapan restoratif yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, masalah umum, dan kesusilaan. Kemudian tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal, tindak pidana narkotika, lingkungan hidup dan korporasi.

Kejari Banjarmasin Bebaskan Pencuri Susu Formula dari Tuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211122_191532-1.jpg" alt="Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin Budi Muklish. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin Budi Muklish. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Banjarmasin melakukan penyelidikan (lidik) praktik penarikan iuran peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2021 di Kota Banjarmasin.  ”Dua orang sudah dimintai keterangan yaitu Panitia Pelaksana HKN 2021 Yanuardiansyah dan Direktur RS Sultan Suriansyah M. Syaukani,” terang Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin Budi Muklish seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Dia menjelaskan, keterangan dari dua orang tersebut digali untuk mencermati apakah ada unsur pidana dalam praktik penarikan iuran terkait pelaksanaan peringatan HKN Ke-57 Tahun 2021 pada 12 November. Dari hasil pemeriksaan awal, kata dia, jaksa telah mengamankan sejumlah data, dokumen, maupun barang yang berkaitan dengan HKN Tahun 2021 di Kota Banjarmasin.  ”Di antaranya kuitansi pembayaran iuran, puluhan seragam HKN 2021, nomor rekening bank, hingga dokumen lainnya yang bukan tidak mungkin bisa menjadi alat bukti,” ujar Budi Muklish.  Budi mengakui, pihaknya mendapati indikasi permintaan iuran tak hanya disodorkan kepada para pengelola fasilitas layanan kesehatan maupun tenaga kesehatan. Tapi juga kepada sejumlah pengelola hotel di Kota Banjarmasin.  Budi menyebutkan target maksimal pengumpulan iuran dipekirakan bisa mencapai Rp 500 juta. Penyelidikan Kejari Banjarmasin tersebut buntut dari ramainya beredar surat berisi pengumpulan iuran dari Panitia Peringatan HKN Tahun 2021 di Kota Banjarmasin.  Dalam surat tertera permintaan iuran dengan berbagai besaran nominal kepada sejumlah pihak yang disebut untuk sumber pendanaan Peringatan HKN Tahun 2021 di Kota Banjarmasin.

Kejari Banjarmasin Selidiki Praktik Penarikan Iuran HKN 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211009_185841-1.jpg" alt="Polisi saat meringkus pelaku mutilasi (baju putih). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi saat meringkus pelaku mutilasi (baju putih). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin memastikan pelaku mutilasi penggal kepala di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bukan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).  ”Hasil pemeriksaan ahli, yang bersangkutan tidak mengidap gangguan jiwa. Akan tetapi, memang kecenderungan psikopat karena sering melihat video sadis di internet, termasuk tentang pemenggalan kepala,” terang JPU Radityo Wisnu Aji seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Berkas perkara tersangka berinisial HP, 50, itu pun telah dilimpahkan JPU ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. HP disangkakan pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dalam dakwaan primer dan pasal 338 KUHP (pembunuhan) dalam dakwaan subsider.  ”Ancaman hukumannya untuk primer penjara 15 sampai 20 tahun atau bisa seumur hidup dan hukuman mati,” ujar Radityo Wisnu Aji.  Sembari menunggu proses persidangan, lanjut Radityo Wisnu Aji, tersangka masih ditahan di Polsekta Banjarmasin Barat sebagai tahanan titipan JPU.  Kasus mutilasi tersebut terjadi di rumah kosong, Gang Keluarga, Jalan Belitung Laut, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pada Rabu (2/6). Korban RH, 34, tewas dalam kondisi kepala terpisah dengan tubuhnya. Polisi pun bergerak cepat meringkus pelaku di Kabupaten Tanah Laut pada hari yang sama setelah pihaknya menemukan jasad korban.  Keberhasilan tim gabungan Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin bersama Resmob Macan Kalsel Jatanras Polda Kalsel mem-backup Unit Reskrim Polsekta Banjarmasin Barat itu pun mendapat apresiasi masyarakat. Sebab, pengungkapan kasus menonjol tersebut hanya dalam waktu 1 x 24 jam.

Jaksa Pastikan Pelaku Mutilasi di Banjarmasin Bukan ODGJ

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kejari Banjarmasin

Berita Terkini