<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/korupsi-PKBM-Indramayu-267731606.jpg" alt="Kepala Kejari Indramayu Muhammad Fadlan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejari Indramayu Muhammad Fadlan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, Jawa Barat, menetapkan seorang aparatur sipil negara (ASN) aktif berinisial HH sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2023. &ldquo;Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-01/M.2.21/Fd.2/01/2026,&rdquo; kata Kepala Kejari Indramayu Muhammad Fadlan, dikutip Jumat (16/1). Ia menjelaskan, penetapan tersebut dilakukan setelah tim penyidik, menemukan sedikitnya dua alat bukti yang sah sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan. &ldquo;Tersangka ditetapkan karena alat bukti telah terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana korupsi,&rdquo; katanya. Menurut dia, HH merupakan ASN aktif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu yang pada 2023 diberi kewenangan sebagai tim operator bidang Pendidikan Nonformal (PNF), sekaligus tim verifikasi dan validasi bantuan PKBM. Dalam pelaksanaannya, kata dia, tersangka dinilai tidak menjalankan tugas verifikasi dan validasi secara faktual serta tidak bertanggung jawab terhadap data yang diusulkan. Ia menyebutkan tersangka tidak menyortir atau menghapus data yang tidak memenuhi persyaratan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta tidak melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan dinas. Akibatnya, kata dia, sejumlah PKBM tetap diusulkan sebagai penerima bantuan meskipun tidak menjalankan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Ia mengungkapkan dalam kasus tersebut ditemukan data fiktif, termasuk peserta didik yang tidak memenuhi syarat, namun tetap dimasukkan dalam usulan bantuan ke kementerian terkait. Ia mengemukakan dari puluhan PKBM yang tercatat, sebagian diantaranya diketahui menerima bantuan meski tidak melaksanakan proses belajar-mengajar. &ldquo;Logikanya, kalau ada warga belajar, proses belajar-mengajar pasti berjalan. Fakta di lapangan, kegiatan itu tidak ada,&rdquo; ujarnya. Ia menekankan, perbuatan yang dilakukan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 1,4 miliar. Namun demikian, Fadlan menambahkan kerugian keuangan negara tersebut telah dipulihkan seluruhnya selama proses penyidikan berlangsung. Penyidik Kejari Indramayu, lanjut dia, telah menerima pengembalian langsung sebesar Rp 568.330.000, serta pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Indramayu sebesar Rp 876.091.750. Ia menuturkan atas perbuatannya, tersangka HH disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana dalam KUHP yang berlaku. &ldquo;Saat ini, tersangka telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu selama 20 hari kedepan,&rdquo; ucap dia.

Kejari Indramayu menetapkan seorang ASN aktif berinisial HH sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan PKBM.

Di Indramayu, Bantuan PKBM Dimaling Oknum ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/UrzGpLMbbYjRTdVNeGJkeuyPcI9oDaGPHgGs7piZ-1-1445397123.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali melakukan mutasi dan rotasi terhadap 34 personel di Korps Adhyaksa, diantaranya 19 jaksa untuk jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di berbagai daerah. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengonfirmasi adanya perpindahan jabatan itu. &ldquo;Benar ada,&rdquo; katanya, dikutip dari Antara, Selasa, (13/1). Mutasi dan rotasi tersebut tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia bernomor KEP-IV-24/C/01/2026 tertanggal 12 Januari 2026 dan ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto. Salah satu jaksa yang mendapatkan jabatan baru adalah Lie Putra Setiawan. Lie yang pernah menjadi jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dimutasi dari jabatan sebelumnya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Poso menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Berikut daftar jaksa yang dimutasi menjadi Kajari: 1. Kardono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya 2. Beni Putra sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bontang 3. Bambang Setiawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan 4. Slamet Jaka Mulyana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto 5. Zam Zam Ikhwan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gresik 6. Aditya Narwanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara 7. Azi Tyawhardana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kendari 8. Budhi Purwanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul 9. Sigit Sugiarto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas 10. Niko sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu 11. Lasargi Marel sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi 12. Djino Dian Talakua sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat 13. Lie Putra Setiawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar 14. Yos Arnold Tarigan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Poso 15. Syamsurezky sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Takalar 16. Erik Yudistira sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Barru 17. Arya Wicaksana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Batu 18. Mochamad Fitri Adhy sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapin 19. Muhammad Fadly Hasibuan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar

Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali melakukan mutasi dan rotasi terhadap 34 personel di Korps Adhyaksa. 19 Kajari dimutasi.

Daftar 19 Kajari yang Kena Mutasi Jaksa Agung ST Burhanuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/IMG_20250620_220513-763897360.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung mengungkap kasus dugaan korupsi di Pemkot Bandung. Sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Bernomor Print 4215/M.2.10/FB.2/10/2025 yang diterbitkan pada 27 Oktober 2025, kasus tersebut sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Erwin sebagai Wakil Wali Kota turut diperiksa.&nbsp; Kepala Kejari Bandung Irfan Wibowo menyampaikan bahwa kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh instansinya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang di Pemkot Bandung pada 2025. Irfan memang belum merinci penyalahgunaan wewenang yang dia maksud. Namun, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus tersebut.&nbsp; "Tim penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, antara lain Wakil Wali Kota Bandung. Selain itu, tim penyidik juga melakukan upaya penggeledahan di beberapa lokasi organisasi perangkat daerah Kota Bandung," ungkap dia kepada awak media pada Kamis malam (30/10).&nbsp; Pemeriksaan terhadap Erwin berlangsung mulai pukul 09.30 WIB-16.30 WIB atau lebih kurang 7 jam. Kejari Kota Bandung memastikan bahwa sejauh ini status Erwin masih sebagai saksi. Belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, Irfan menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya paksa dengan menyita sejumlah barang bukti dari lokasi penggeledahan.&nbsp; "Atas penggeledahan yang telah dilakukan, tim penyidik melakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat bukti elektronik berupa handphone dan laptop. Terhadap keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh saksi dan barang bukti yang diperoleh oleh tim penyidik, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan dipergunakan untuk kepentingan penyidikan," jelasnya.&nbsp; Irfan menjamin, setiap langkah yang diambil oleh instansinya semata-mata dilakukan demi terangnya kasus tersebut. Pihaknya ingin kasus itu diungkap secara utuh dan semua pihak yang bertanggung jawab dihukum sesuai dengan aturan dan ketentuan. Saat ini, tim penyidik masih bekerja untuk mendalami kasus yang turut menyita perhatian publik tersebut.&nbsp;

Kejaksaan Negeri Bandung mengungkap dugaan korupsi di Pemkot Bandung, pemeriksaan wakil wali kota dan penyitaan barang bukti dilakukan.

Dugaan Korupsi di Pemkot Bandung, Wawali Jalani Pemeriksaan Kejari selama 7 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/G04dxBwmwbarjzylh1MRvM1K1lWl0bpmGiB88knS-2998624534.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sempat muncul informasi operasi tangkap tangan atau OTT Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung kompak menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Kejagung dan Kejari Bandung menyatakan, pejabat yang biasa dipanggil Kang Erwin itu hanya diperiksa biasa oleh penyidik.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menegaskan bahwa tidak ada OTT di Bandung hari ini. Dia memastikan hal itu setelah dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis malam (30/10). Menurut Anang, Kang Erwin hanya diperiksa, bukan terjaring dalam operasi senyap OTT oleh penyidik Kejari Bandung.&nbsp; &rdquo;Nggak ada OTT, hanya memang ada pemeriksaan thd wakil wali kota &nbsp;(Bandung) oleh penyidik Kejari Bandung hari ini,&rdquo; ungkap Anang.&nbsp; Informasi lebih rinci berkaitan dengan pemeriksaan Kang Erwin, lanjut Anang, bakal disampaikan oleh Kejari Bandung malam ini. Rencananya, Kejari Bandung memberikan keterangan resmi kepada awak media pukul 19.00 WIB. Informasi yang sama disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Intel Kejari Bandung Tumpal Sitompul. &rdquo;Nggak, nggak, bukan begitu, bukan (OTT), bukan. Nanti lengkapnya, jangan simpang siur. Nanti akan disampaikan hal yang benar,&rdquo; kata dia.&nbsp; Kepada awak media, Tumpal meminta agar bersabar dan menunggu keterangan resmi yang disampaikan oleh Kejari Bandung pukul 19.00 WIB malam ini. Dia tidak ingin ada informasi simpang siur mengenai proses hukum yang dilakukah oleh instansinya, utamanya berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Kang Erwin sebagai orang nomor 2 di Bandung. &rdquo;Pokoknya sampaikan saja kami akan sampaikan keterangan terkait dengan kegiatan hari ini itu secara lengkap di kantor kejaksaan negeri jam 7 malam,&rdquo; tegasnya.&nbsp; &nbsp;

Kejaksaan Agung dan Kejari Bandung menegaskan bahwa Wakil Wali Kota Bandung Erwin hanya diperiksa, bukan terjaring OTT.

Dikabarkan Terjaring OTT, Wawali Bandung Erwin Dikatakan Kejagung Hanya Diperiksa Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/1000945590-3335702029.jpg" alt="Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Kota Cirebon, Senin (8/9). (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Kota Cirebon, Senin (8/9). (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis atau NA ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung sekretariat daerah (setda) tahun anggaran 2016-2018. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon Muhamad Hamdan mengatakan, tim penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup dari hasil pengembangan penyidikan kasus tersebut. Yakni berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta petunjuk berupa rekaman terkait proyek pembangunan gedung setda yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon. &rdquo;Saudara NA ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik,&rdquo; kata Muhamad Hamdan seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, peran NA dalam kasus ini yakni memerintahkan tim teknis kegiatan, serta panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani berita acara penyerahan lapangan dan berita acara serah terima pada 19 November 2018. Padahal, berdasar hasil penyidikan, hingga Desember 2018 pekerjaan pembangunan gedung setda tersebut belum selesai 100 persen sesuai kontrak. &rdquo;Namun dalam dokumen berita acara dinyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai seluruhnya,&rdquo; ujar Muhamad Hamdan. Akibat perbuatan tersebut, lanjut dia, negara mengalami kerugian sekitar Rp 26 miliar berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hamdan menegaskan tersangka NA disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1). &rdquo;NA langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Cirebon selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan,&rdquo; tutur Muhamad Hamdan. Dia menyebut penetapan tersangka ini, menambah daftar pihak yang dijerat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung setda Kota Cirebon. Sebelumnya, tim penyidik juga telah menetapkan sejumlah pihak lain sebagai tersangka dalam perkara yang sama, yang salah satunya adalah Kepala Dispora Kota Cirebon berinisial IW. Dia menegaskan, Kejari Kota Cirebon berkomitmen menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut demi memberikan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat. &rdquo;Keterlibatan para tersangka ini dilakukan bersama-sama, sehingga proses hukumnya akan berjalan sesuai ketentuan,&rdquo; ucap Muhamad Hamdan.

Kejari Kota Cirebon tetapkan Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis atau NA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung setda

Kejari Kota Cirebon Tetapkan Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Setda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/1000890025-2459241628.jpg" alt="Gedung Setda Kota Cirebon. (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung Setda Kota Cirebon. (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon memeriksa mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda). Kepala Kejari Kota Cirebon Muhamad Hamdan mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang dinilai mengetahui proses pembangunan gedung itu. Total saksi yang sudah diperiksa saat ini berjumlah lebih dari 50 orang yang berkaitan dengan teknis proyek pembangunan gedung tersebut. &rdquo;Mantan wali kota kemarin juga sudah kita periksa sebagai saksi, kita mintai keterangan. Pokoknya, semua yang berperan dan punya keaktifan dalam pembangunan Gedung Setda kita mintai keterangannya,&rdquo; kata Muhamad Hamdan seperti dilansir dari Antara. Saat ini, kejaksaan telah menerima hasil audit dari Politeknik Negeri Bandung (Polban) untuk melengkapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kedua hasil audit tersebut, akan dipadukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait permasalahan di gedung tersebut. &rdquo;Kita kombinasikan dengan audit BPK supaya semua persoalan di gedung ini jelas. Kami sampaikan secara resmi pada akhir Agustus 2025 (termasuk penetapan tersangka),&rdquo; ujar Muhamad Hamdan. Hamdan mengakui penyidikan memerlukan waktu panjang karena harus menelusuri peristiwa tersebut sejak 2016. Kompleksitas konstruksi gedung juga menjadi tantangan dalam pemeriksaan fisik dan pengumpulan alat bukti. Menurut dia, hambatan tersebut membuat tim penyidik berhati-hati dalam memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. &rdquo;Saya pastikan yang terlibat dalam kasus ini semua harus bertanggungjawab,&rdquo; tutur Muhamad Hamdan. Sebelumnya, pada November 2024, Kejari Kota Cirebon melakukan pemeriksaan fisik terhadap Gedung Setda sebagai bagian dari tahap penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon Slamet Haryadi saat itu mengatakan pemeriksaan fisik difokuskan pada kualitas konstruksi bangunan, khususnya di area basement, dengan mengerahkan tim ahli. Dia menyebut penyidikan kasus ini berawal dari temuan BPK, terkait dugaan ketidaksesuaian anggaran proyek dan laporan masyarakat. Proyek pembangunan gedung yang dimulai 2016 menggunakan anggaran sekitar Rp 86 miliar dari APBD Kota Cirebon itu seharusnya selesai pada 2017, namun baru rampung pada 2018. Temuan BPK menunjukkan adanya denda keterlambatan, sekitar Rp 11 miliar yang tidak ditindaklanjuti. Kejari Kota Cirebon menegaskan proses penyidikan masih berlangsung dan hingga kini belum ada calon tersangka yang ditetapkan.

Kejari Kota Cirebon periksa mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Setda

Kejari Periksa Mantan Wali Kota Cirebon Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gedung Setda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/robot-2221174611.jpg" alt="JPU hadirkan sejumlah dalam kasus prnggelepan barang bukti dalam kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit dengan terdakwa mantan Jaksa Kejari Jakbar, Azam Akhmad Akhsya di Pengadilan Tipikor." width="100%">
<figcaption>JPU hadirkan sejumlah dalam kasus prnggelepan barang bukti dalam kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit dengan terdakwa mantan Jaksa Kejari Jakbar, Azam Akhmad Akhsya di Pengadilan Tipikor.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Iwan Ginting, memastikan dirinya tidak mengetahui adanya dugaan penggelepan barang bukti dalam kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit. Sebab, dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kajari Jakbar sejak Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan Iwan Ginting saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus penggelepan barang bukti uang perkara investasi bodong Robot Trading Fahrenheit senilai Rp 11,7 miliar. "Kebetulan saya sudah pindah tugas, terakhir saya bertugas Oktober 2023," kata Iwan Ginting saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (3/6). Namun, Iwan mengaku dirinya sempat menangani perkara investasi bodong robot trading Fahrenheit. Menurutnya, perkara itu merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Agung. "Saya lupa, ada dari Kejaksaan Agung, tambahan dari kita ada Azam dan Baroto," ungkap Iwan. Saat ditelisik jaksa penuntut umum (JPU) terkait barang bukti uang senilai Rp 83 miliar, Iwan mengamininya. Namun, tidak mengetahui jumlah barang bukti uang itu secara pasti. "Ada barang bukti uang Rp 83 miliar?" tanya Jaksa. "Iya benar, persisnya tidak ingat. Tapi ada," jawab Iwan. Mendengar tanggapan Iwan, Jaksa mendalami terkait penanganan adanya barang bukti uang dalam suatu perkara. Iwan memastikan, setiap barang bukti uang tidak dalam bentuk tunai, melainkan melalui transfer bank. "Ya, tentunya pada saat tahap dua, jaksa tentu akan berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan barang bukti tersebut, apabila dalam bentuk barang diserah terimakan, kalau bentuk uang biasanya tidak terima dalam bentuk tunai, akan terima, kami minta transfer," ujar Iwan. "Kemudian setelah itu tentu akan diproses sebagai barang bukti, kemudian apabila ada putusan berkekuatan hukum tetap tentu kita akan segera laksanakan," sambungnya. Lebih lanjut, Iwan menegaskan dirinya tidak mengetahui lagi soal kelanjutan dari penanganan kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit. Sebab, ketika dirinya melepaskan jabatan Kajari Jakbar, perkara itu masih dalam tahap kasasi. "Ketika eksekusi tidak ada disana?" tanya Jaksa. "Tidak ada, bahkan perkara itu ketika saya pindah masih pada tahap kasasi," imbuhnya. Dalam kasus ini, mantan Jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya didakwa menilap uang barang bukti perkara investasi bodong robot trading Fahrenheit senilai Rp 11,7 miliar. Azam disebut bersekongkol dengan pengacara korban saat melakukan aksi tersebut. Azam bersekongkol dengan tiga orang penasihat hukum korban investasi robot trading Fahrenheit saat eksekusi perkara tersebut. Mereka diantaranya Oktavianus Setiawan, Bonifasius Gunung, dan Brian Erik First Anggitya.

Iwan Ginting, mantan Kajari Jakbar, mengaku tak tahu soal eksekusi kasus robot trading Fahrenheit dan dugaan penggelepan barang bukti.

Eks Kajari Jakbar Iwan Ginting Ngaku Tak Tahu soal Eksekusi Putusan Kasus Robot Trading Fahrenheit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/Kapuspenkum7-1-1901330007.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tengah mengkaji secara cermat jumlah penempatan personel TNI dalam pengamanan kantor-kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Kajian ini bertujuan menyesuaikan kebutuhan pengamanan di masing-masing satuan kerja (Satker) berdasarkan situasi dan potensi ancaman yang ada. Penempatan pengamanan TNI di kantor Kejaksaan berdasarkan Surat Telegram dari Markas Besar TNI AD (Mabesad) bernomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan bahwa upaya ini masih dalam tahap perumusan. Ia menyatakan, pihaknya masih mengkaji berapa jumlah personel TNI yang akan ditempatkan pada setiap kantor Kejati dan Kejari. &ldquo;Nah itu yang akan dirumuskan, karena biasanya lebih bersifat situasional. Nah mungkin ke depan ini bisa lebih permanen,&rdquo; kata Harli di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (14/5). Meski menuai kritik, Kejaksaan tidak serta-merta menerapkan standar jumlah personel yang sama di setiap daerah. Penempatan personel TNI akan mempertimbangkan faktor kebutuhan, anggaran, serta karakteristik wilayah kerja. &ldquo;Jadi itu yang sedang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan anggaran, seperti apa,&rdquo; ucapnya. Ia menambahkan, ketentuan sementara dalam surat telegram yang menyebut angka tertentu seperti 10 atau 30 personel di masing-masing kejaksaan bukanlah angka baku. &ldquo;Mungkin saja tidak sama satu Satker dengan Satker yang lain, misalnya Kejati A dengan Kejati B. Walaupun di telegram itu sudah disebutkan 30 orang, 10 orang, tapi nanti akan disesuaikan,&rdquo; jelas Harli. Ia menegaskan, Kejagung juga akan melakukan analisis kebutuhan yang berkembang di lapangan. &ldquo;Apakah memang misalnya satu kejaksaan tinggi harus butuh 30 orang atau cukup sekian orang. Nah itulah analisis kebutuhannya akan terus berkembang di lapangan,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan mendesak Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menarik surat perintah yang berisi pengerahan pasukan TNI ke kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) di seluruh Indonesia. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menyampaikan, pihaknya bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyesalkan munculnya surat telegram itu. Apalagi, Mabes AD menjadikan Surat Telegram Panglima TNI Nomor TR/422/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebagai dasar pengerahan pasukan TNI ke semua kantor kejaksaan di seluruh Indonesia.&nbsp; "Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa perintah ini bertentangan dengan banyak peraturan perundang-undangan, terutama Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Kejaksaan, UU Pertahanan Negara, dan UU TNI yang mengatur secara jelas tugas dan fungsi pokok TNI,&rdquo; ucap Isnur melalui keterangan resmi, Minggu (11/5). Menurut Isnur, pengerahan personel TNI ke kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia semakin menguatkan adanya intervensi militer di ranah sipil, khususnya di wilayah penegak hukum. Dia menyatakan, tugas dan fungsi TNI seharusnya fokus pada aspek pertahanan, tidak patut masuk ke ranah penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kejaksaan sebagai instansi sipil. "Apalagi, hingga saat ini belum ada regulasi tentang perbantuan TNI dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terkait bagaimana tugas perbantuan itu dilaksanakan," pungkasnya.

Kejaksaan Agung tengah mengkaji penempatan personel TNI untuk pengamanan kantor Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia.

 Meski Tuai Kritik, Kejagung Tetap Gandeng TNI untuk Amankan Kantor Kejati-Kejari, Kaji Jumlah Penempatan Personel 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/26/1000008001-202294185.jpg" alt="Kajari Kabupaten Kediri saat lapor ke Polres Kediri Kota terkait penghadangan mobil yang dikendarai Kajari Kabupaten Kediri oleh oknum LSM. (Polres Kediri Kota/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kajari Kabupaten Kediri saat lapor ke Polres Kediri Kota terkait penghadangan mobil yang dikendarai Kajari Kabupaten Kediri oleh oknum LSM. (Polres Kediri Kota/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kediri Kota mengungkapkan bahwa pelaku penghadangan mobil Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Pradhana Probo Setyarjo dalam kondisi mabuk saat melakukan aksinya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri Kota Inspektur Polisi Satu M. Fathur Rozikin menjelaskan, polisi sudah menetapkan dua orang anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) penghadang mobil Kajari Kediri sebagai tersangka. &rdquo;Pengakuan mereka mempertanyakan kenapa mobil dipakai pada jam di luar dinas. Kami sudah tetapkan tersangka dan saat ini ditahan di Mapolres Kediri Kota,&rdquo; kata Fathur Rozikin seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, dua orang anggota LSM yang melakukan penghadangan mobil Kajari tersebut, yakni HFL, 33, warga Kampung Dalem, Kota Kediri; dan AM, 42, warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Mereka juga sudah meminta maaf, namun proses hukum terus berjalan. &rdquo;Minta maaf iya, tetapi proses hukum tetap berjalan,&rdquo; tambah Fathur Rozikin Sebelumnya, Kajari Kabupaten Kediri Pradhana Probo Setyarjo sudah melapor ke Polres Kediri Kota terkait aksi penghadangan terhadap mobil dinasnya yang dilakukan dua orang pada Senin (23/12). Peristiwa itu terjadi dari simpang setelah Jalan Hasanudin Kota Kediri hingga depan Kodim 0809 Kediri. Saat di depan markas Kodim, kendaraan berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah. Ketika itu, ada dua anggota LSM turun dari motor sambil menggedor kendaraan yang ditumpangi Kajari Kabupaten Kediri dan keluarganya. Awalnya, hal itu tidak digubris. Namun, Kajari merasa terganggu dengan sikap mereka, bahkan hingga mengeluarkan dua kali tembakan ke udara. Namun, hal itu tidak membuat dua orang anggota LSM gentar, justru hendak merebut senjata yang dibawa Kajari. Hingga kemudian mereka diamankan. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji menjelaskan, sesuai Peraturan Perundang-undangan Tahun 2022 tentang Perizinan Pengawasan serta Pengendalian Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, dijelaskan dalam pasal 163 bahwa beberapa pejabat pemerintahan yang diperbolehkan memegang senjata api, seperti kepala tinggi negara, legislatif, kepala daerah, pejabat Polri, TNI, pegawai negeri sipil dan pejabat BUMN. Dia menjelaskan, bahwa mereka harus memiliki surat keputusan jabatan kemudian sehat jasmani rohani, lulus tes psikologis mahir dan cakap menembak diberikan izin memiliki dan menggunakan senjata api. &rdquo;Dalam hal ini Bapak Kajari Kabupaten Kediri memiliki surat izin khusus penggunaan senjata api dan masih berlaku hingga 2025,&rdquo; kata Kapolres Bramastyo Priaji. Dia menambahkan, tembakan peringatan dapat dilepas ke udara maupun tanah jika dinilai ada ancaman. Hal itu untuk menurunkan moril pelaku kejahatan dengan tetap berhati-hati saat melakukan tembakan peringatan tersebut. Sementara itu, Kasi Intelijen Kajari Kabupaten Kediri Iwan Nuzuardi mengatakan, Kajari sudah diikuti dua orang yang naik motor sejak lama. Sehingga, dengan terpaksa memberikan peringatan kepada mereka. &rdquo;Sudah diikuti, tetapi tidak kenal. Kalau terdesak, monggo diterjemahkan sendiri,&rdquo; kata Iwan Nuzuardi.

Polres Kediri Kota mengungkapkan, pelaku penghadangan mobil Kajari Kabupaten Kediri Pradhana Probo Setyarjo dalam kondisi mabuk saat beraksi

Polisi Kediri Sebut Oknum LSM Penghadang Mobil Kajari Sedang Mabuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/26/IMG-20241226-WA0023-1362006451.jpg" alt="Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara menetapkan dan resmi menahan satu orang tersangka korupsi pembangunan Puskesmas Kwandang di wilayah setempat. (ANTARA/HO-Humas Kejari Gorontalo Utara)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara menetapkan dan resmi menahan satu orang tersangka korupsi pembangunan Puskesmas Kwandang di wilayah setempat. (ANTARA/HO-Humas Kejari Gorontalo Utara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara menetapkan dan resmi menahan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Kwandang tahun anggaran 2020. Tersangka yang ditetapkan adalah Yamin Sahmin Lihawa, SKM, MSi, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara. Penetapan Yamin Sahmin Lihawa sebagai tersangka didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-195/P.5.15/Fd.2/12/2024. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, ia langsung dibawa ke Lapas Kelas IIA Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1115/P.5.15/Fd.2/12/2024 untuk menjalani penahanan selama 20 hari. Pada tahun 2020, Yamin Sahmin Lihawa menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Gorontalo Utara serta berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang. Kasus ini merupakan pengembangan dari dugaan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Sebelumnya, Kejari Gorontalo Utara telah menyelesaikan proses penuntutan dan eksekusi terhadap beberapa terpidana lainnya, termasuk Rizal Yusuf Kune, SKM, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, Syamsudin Kadir dari PT Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, dan Abdul Jalil, ST, sebagai Direktur PT Archi Civil Consultant. Berdasarkan laporan hasil audit oleh BPKP Provinsi Gorontalo, Nomor: PE.03.03/R/LAPKKN 234/PW31/5/2021 tanggal 5 Oktober 2022, kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp1.003.743.288,74. Tersangka Yamin Sahmin Lihawa disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Kejari Gorontalo Utara menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus korupsi hingga ke akarnya sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.

Kejari Gorontalo Utara menetapkan dan resmi menahan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Kwandang.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejari

Berita Terkini