<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/08/fdbf6a2b-5f81-43ea-807b-6581cb60aaf1-952409053.jpeg" alt="Ribuan wisatan tampak menikmati momen liburan akhir pekan di Kebun Binatang Surabaya, Minggu (8/2). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan wisatan tampak menikmati momen liburan akhir pekan di Kebun Binatang Surabaya, Minggu (8/2). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tempat wisata Kebun Binatang Surabaya (KBS) tetap ramai dikunjungi wisatawan, meski baru saja digeledah oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Dari pantauan JawaPos.com di lokasi, Minggu siang (8/2), kawasan KBS di Jalan Setail Nomor 1, Darmo, terlihat ramai. Ribuan pengunjung antusias menyaksikan dan berinteraksi dengan beragam koleksi satwa. Selain menikmati satwa, beberapa wisataj juga sibuk mengabadikan momen dengan ponsel dan bersantai sambil kulineran. Suasana hangat akhir pekan menunjukkan bahwa KBS menjadi destinasi favorit di Surabaya. Salah seorang warga Candi, Sidoarjo, Dony Setiawan, mengaku belum mengetahui adanya penggeledahan kantor Kebun Binatang Surabaya (KBS) beberapa hari lalu. Meski begitu, ia termasuk pengunjung yang rutin berlibur ke KBS. "Tidak tahu, baru tahu ini. Semoga masalahnya cepat selesai dan KBS bisa lebih baik lagi. Saya sih yang penting hewan-hewannya tetap terawat dan fasilitasnya terjaga," ucap Dony kepada JawaPos.com, Minggu (8/2). Karyawan swasta berusia 32 tahun itu bercerita bahwa dirinya kerap menghabiskan akhir pekan bersama istri dan 2 anaknya di KBS. Selain lokasinya dekat, Kebun Binatang Surabaya dinilai cocok sebagai sara rekreasi dan edukasi. Sementara itu, Direktur Operasional PDTS KBS, Nurika Widyasanti mengatakan kabar penggeledahan kantor oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tidak memengaruhi jumlah pengunjung. "Tidak berpengaruh ya, terbukti kita tadi datang ke sini aja apalagi hari Minggu. Wah, itu pembeludaknya bukan main. Misal pengunjung Sabtu 10 ribu, itu Minggu bisa naik 20 - 30 ribu per harinya," ucap Nurika. Terlebih dalam waktu dekat, banyak momentum libur panjang, seperti Hari Raya Tahun Baru Imlek, Hari Valentine, menjelang Bulan Ramadhan, dan Hari Raya Idul Fitri 2026, yang mana kerap terjadi lonjakan pengunjung. "Jika dikomparasikan antara 2024 dan 2025 itu juga terjadi peningkatan pengunjung kurang lebih 5 persen. Selama 2024 itu KBS dikunjungi 1,99 juta sekian, dan pada 2025 naik menjadi 2,10 juta sekian pengunjung per tahun, cukup signifikan alhamdulillah," imbuhnya. Sebagai informasi, Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah Kantor PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Kamis sore (5/2), sebanyak 4 box dokumen diamankan. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan&nbsp;perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Kebun Binatang Surabaya, yang kini sudah masuk ke tahap Penyidikan. Kasi Penyidikan Kejati Jatim, John Franky Yanafia Ariand mengatakan bahwa pelaksanaan penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Print-339/M.5.5/Fd.2/02/2026. "Sebagai tindak lanjut, pada hari ini Kamis, 5 Februari 2026 Tim Penyidik Kejati Jatim telah melaksanakan penggeledahan di lingkungan Kantor PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya," ucapnya, Jumat (6/2). Dalam pelaksanaan penggeledahan, Tim Penyidik melakukan penyegelan terhadap beberapa ruangan, meliputi kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang bagian keuangan, ruang pengadaan, dan ruang arsip. "Tim penyidik Kejati Jatim juga mengamankan empat (4) box kontainer berisi dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud," imbuh John Franky. Selain dokumen, penyidik juga menyita ponsel milik direksi, laptop, dan barang bukti elektronik lainnya. Seluruh barang bukti yang diamankan akan diteliti dan didalami oleh Tim Penyidik Kejati Jatim. &nbsp;

Kebun Binatang Surabaya tetap dipadati ribuan pengunjung meski kantor digeledah Kejati Jatim. Wisatawan makin antusias menikmati satwa

Kebun Binatang Surabaya Tetap Dipadati Ribuan Pengunjung Usai Digeledah Kejati Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/Kabid_kejati_jatim_sumenep_perkim_disperkimhub-464261086-1604880146.jpg" alt="Kejati Jatim menahan Kabid Perkim Disperkimhub Sumenep Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana BSPS tahun anggaran 2024.(IST/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Kejati Jatim menahan Kabid Perkim Disperkimhub Sumenep Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana BSPS tahun anggaran 2024.(IST/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> <div> <div>JawaPos.com -&nbsp;Salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep harus berhadapan dengan hukum.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep, berinisial NLA, atas dugaan kasus korupsi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebagai informasi, NLA diduga memiliki keterlibatannya dalam kasus korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024.</div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari penyidikan sebelumnya, yang telah lebih dulu menjerat empat tersangka lain.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Penetapan NLA menjadi tersangka didasarkan pada serangkaian bukti dan keterangan saksi yang menguatkan dugaan perannya dalam praktik penyimpangan dana bantuan tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> &ldquo;Penetapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dan pemeriksaan sejumlah alat bukti serta keterangan saksi yang menguatkan keterlibatan tersangka dalam perkara dugaan korupsi program BSPS di Sumenep,&rdquo;&nbsp;ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo, seperti yang dikutip dari Radar Surabaya (JawaPos Grup). <div>Dalam proses penyidikan, tim kejaksaan telah bekerja maraton. Sedikitnya 222 orang saksi telah dimintai keterangan, disertai penggeledahan dan penyitaan dokumen di berbagai titik.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu, auditor resmi juga telah menyerahkan Risalah Penghitungan Keuangan Negara untuk memperkuat dasar hukum perkara ini. </div> <div>"Kami tetapkan tersangka baru setelah terkumpulnya dua alat bukti yang mengarah kepada tersangka ini,"&nbsp;jelas Wagiyo. </div> <div>Program BSPS di Kabupaten Sumenep tahun 2024 sejatinya dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki rumah mereka.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Total terdapat 5.490 penerima bantuan yang tersebar di 143 desa dan 24 kecamatan, dengan anggaran mencapai Rp 109,8 miliar. Masing-masing penerima seharusnya mendapatkan Rp 20 juta untuk peningkatan kualitas rumah. </div> <div>Namun, idealisme program tersebut ternoda. Dalam pelaksanaan di lapangan, ditemukan adanya pemotongan dana antara Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta per penerima, yang diklaim sebagai komitmen fee. </div> <div>"Selain itu, penerima bantuan juga dibebani biaya pembuatan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebesar Rp 1 juta hingga Rp 1,4 juta,"&nbsp;ungkapnya. </div> <div>Sebelum NLA ditetapkan, Kejati Jatim telah lebih dulu menahan empat tersangka berinisial RP, AAS, WM, dan HW. NLA diduga memiliki peran penting dalam proses pencairan dana BSPS karena jabatannya yang berwenang menandatangani dan memvalidasi berkas pencairan.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia diduga meminta imbalan Rp 100.000 dari setiap penerima bantuan dengan dalih memperlancar proses administrasi. </div> <div>Dari praktik itu, penyidik mendapati NLA telah menerima uang sebesar Rp 325 juta dari saksi RP. Uang tersebut kini telah disita dan dititipkan ke Rekening Penampung Lainnya (RPL) di Bank BNI sebagai bagian dari upaya penyelamatan keuangan negara. </div> <div>Usai diperiksa, NLA langsung digiring ke Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim untuk menjalani penahanan. </div> <div>"Kami lakukan penahanan untuk proses penyidikan lebih lanjut dan pemberkasan untuk persidangan,"&nbsp;tutur Wagiyo. </div> <div>Hasil penyidikan sementara menunjukkan bahwa perbuatan para tersangka, NLA, RP, AAS, WM, dan HW, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 26,87 miliar.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Nilai tersebut masih dalam proses verifikasi auditor. Wagiyo menegaskan bahwa Kejati Jatim berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga akar-akarnya. </div> <div>&ldquo;Penyidikan perkara ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam menegakkan hukum secara profesional dan proporsional, serta memastikan pemulihan keuangan negara,&rdquo;&nbsp;tegasnya. </div> <div>Lebih jauh, ia menambahkan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada penindakan, tetapi juga diarahkan pada perbaikan tata kelola program pemerintah agar lebih transparan dan bersih dari praktik korupsi. </div> <div>&ldquo;Kejaksaan tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada perbaikan sistem agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih bersih, transparan, dan akuntabel,"&nbsp;tutup Wagiyo.</div> <div>***</div>

Sebagai informasi, NLA diduga memiliki keterlibatannya dalam kasus korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 202

Diduga Terseret dalam Kasus Korupsi Dana BSPS, Kejati Jatim Tahan Pejabat Disperkimhub Sumenep

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/n4219xauVJGmUxOImdQ77XrpCAr2VdglpK7zZEkS-1-4271970308.jpg" alt="Gedung Kejati Jatim. (Kejati Jatim)." width="100%">
<figcaption>Gedung Kejati Jatim. (Kejati Jatim).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ancaman terhadap aparat penegak hukum terus meningkat. Menyikapi kondisi tersebut, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Saiful Bahri Siregar, mengimbau seluruh jajarannya agar lebih waspada dalam menjalankan tugas. Peringatan itu disampaikan Saiful saat memberikan arahan kepada para jaksa di lingkungan Kejati Jatim. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan menyusul maraknya kasus teror dan kekerasan terhadap jaksa belakangan ini. &ldquo;Saya mengimbau kepada seluruh jajaran untuk selalu mawas diri dan menjaga keamanan saat bertugas. Jangan sampai lengah terhadap potensi ancaman yang bisa merugikan pribadi maupun institusi,&rdquo; tegas Saiful. Dalam kesempatan tersebut, Aspidsus juga menyampaikan hasil evaluasi dari inspeksi umum pengawasan internal. Ia meminta seluruh aparatur untuk meningkatkan disiplin kerja, sebagai bagian dari komitmen profesional dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. &ldquo;Disiplin bukan hanya karena ada pengawasan. Ini soal tanggung jawab kita sebagai abdi negara yang harus memberikan pelayanan hukum secara optimal,&rdquo; ujarnya. Langkah itu sekaligus menjadi upaya memperkuat integritas, etos kerja, dan sinergi seluruh jajaran Kejati Jatim dalam menghadapi tantangan penegakan hukum ke depan. Sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin juga mengungkapkan bahwa intensitas teror terhadap jaksa di berbagai daerah terus meningkat. Hal itu disebut berkaitan langsung dengan semakin tegasnya Kejaksaan dalam menangani perkara besar, khususnya yang menyentuh kepentingan kelompok kuat. &ldquo;Setiap tindakan penegakan hukum pasti menimbulkan risiko. Ketika ada penindakan, biasanya akan muncul perlawanan. Tapi saya tekankan agar jajaran Kejaksaan tetap berhati-hati,&rdquo; kata Burhanuddin dalam pernyataannya beberapa waktu lalu. Kejaksaan pun terus berupaya menjaga semangat dan keselamatan para jaksa di lapangan agar tetap fokus menjalankan tugas tanpa gentar terhadap tekanan dan ancaman.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengimbau jaksa untuk lebih waspada terhadap ancaman teror yang meningkat.

Kasus Teror terhadap Jaksa Meningkat, Aspidsus Kejati Jatim Minta Jajaran Lebih Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image4-1.jpg" alt="Ilustrasi patung singa di Stadion Kanjuruhan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi patung singa di Stadion Kanjuruhan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan eks Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, dua polisi terpidana kasus tragedi Kanjuruhan, dieksekusi jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kemarin (7/5). Eksekusi itu berdasar putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang sebelumnya membebaskan dua polisi tersebut. Dalam putusan kasasi itu, Wahyu dihukum 2,5 tahun penjara, sedangkan Bambang pidana 2 tahun penjara. MA menyatakan bahwa dua polisi itu terbukti bersalah atas tewasnya 135 Aremania, 24 orang luka berat, dan 623 orang luka ringan dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober 2022 lalu. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/19_dua-3910295132.jpg" alt="MASUK RUTAN: Wahyu Setyo Pranowo (kiri) dan Bambang Sidik Achmadi (dua dari kiri) meneken surat eksekusi sebelum ditahan di Rutan Medaeng, Sidoarjo, Selasa (7/5)." width="100%">
<figcaption>MASUK RUTAN: Wahyu Setyo Pranowo (kiri) dan Bambang Sidik Achmadi (dua dari kiri) meneken surat eksekusi sebelum ditahan di Rutan Medaeng, Sidoarjo, Selasa (7/5).</figcaption>
</figure> &rdquo;Berkaitan dengan perkara Kanjuruhan, tim jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut telah melaksanakan eksekusi terhadap dua terpidana atas nama Wahyu Setyo Pranoto dan Bambang Sidik Achmadi dengan cara memasukkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Waru, Sidoarjo,&rdquo; kata Kepala Kejati Jatim Mia Amiati. Dua polisi itu menyusul koleganya, AKP Hasdarmawan, eks komandan kompi III Brimob Polda Jatim, yang dihukum pidana 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim PN Surabaya. Berbeda dengan dua koleganya, Hasdarmawan telah dinyatakan bersalah sejak dari pengadilan tingkat pertama karena memerintah anak buahnya menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Ketiga polisi itu sebelumnya disidang karena dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya saat menyaksikan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan, Hasdarmawan memerintah anggotanya untuk menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Selain itu, Bambang Sidik juga memerintah anggota Samapta Polres Malang menembakkan dua kali gas air mata menggunakan senjata flashball warna hitam ke arah tengah lapangan. Sedangkan terdakwa Wahyu yang mengetahui penembakan gas air mata justru membiarkannya. (gas/c17/ttg)

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeksekusi dua perwira Polres Malang yang menjadi terpidana kasus tragedi Kanjuruhan.

Kejaksaan Eksekusi Dua Mantan Perwira Polres Malang Terpidana Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/bjb-kejati.jpg" alt="Kepala Kejati Jatim Mohamad Dofir (Kiri) & CEO bank bjb Kantor Wilayah V Rudy Purwadhi (Kanan) berjabat tangan setelah melakukan penandatangan kerja sama penguatan kelembagaan di bidang hukum perdata antara bank bjb dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (10/" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejati Jatim Mohamad Dofir (Kiri) & CEO bank bjb Kantor Wilayah V Rudy Purwadhi (Kanan) berjabat tangan setelah melakukan penandatangan kerja sama penguatan kelembagaan di bidang hukum perdata antara bank bjb dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (10/</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Guna meningkatkan performa serta kualitas penyaluran kredit perbankan kepada nasabah, bank bjb melakukan kerja sama penguatan kelembagaan di bidang hukum perdata dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kesepakatan ini dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko kredit bermasalah yang dapat menginterupsi pertumbuhan perseroan.  Jalinan yang sekaligus memperkuat sinergi bank bjb dengan aparatur pemerintahan ini dilakukan melalui penandatanganan kerja sama yang dilakukan CEO bank bjb Kantor Wilayah V Rudy Purwadhi dan Kepala Kejati Jatim Dr. Mohamad Dofir, SH., MH. di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (10/3).  Penandatanganan kesepakatan ini dihadiri pula oleh Wakil Kepala Kejati Jatim I Made Suarnawan, SH., MH., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim Kuntadi, SH., Pemimpin Divisi Hukum bank bjb Mulyadi Mustofa, Pemimpin Divisi PPK bank bjb Arief Setyahadi, dan Pemimpin bank bjb Kantor Cabang Surabaya Trisna Setiawan.  Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto menuturkan langkah tersebut mencerminkan komitmen kuat perseroan dalam menjaga performa mengakselerasi pertumbuhan khususnya di bidang kredit pada tahun 2020. Menurutnya, penguatan hukum kelembagaan diperlukan sebagai pondasi untuk menunjang strategi ekspansi perseroan.  "Kami senantiasa berupaya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip prudential banking untuk menghindari berbagai risiko yang berpotensi merugikan di masa yang akan datang. Langkah ini merupakan pengejawantahan strategi manajemen risiko bank bjb untuk menopang ekspansi perseroan demi menjaga pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan," kata Widi.  Di tempat yang sama, Kepala Kejati Jatim Dr. Mohamad Dofir, SH, MH seusai kerjasama menegaskan Kejati, dalam hal ini bidang Datun siap mendampingi dan membantu bjb dalam mitigasi kredit guna meningkatkan performance bjb.  Sejauh ini, komitmen perseroan untuk menjaga performa penyaluran kredit agar terus memberi keuntungan yang bersifat mutualis sudah menjadi rahasia umum. Hal tersebut tercermin dari dari rasio non performing loan (NPL) bank bjb yang senantiasa terjaga kualitasnya.  Terakhir kali, bank bjb dapat menjaga rasio NPL pada level 1,58 persen sepanjang 2019 atau lebih baik dibanding rasio NPL industri perbankan nasional sebesar 2,65 persen. Untuk mendorong kurva pertumbuhan berkualitas tahun 2020, perseroan bakal terus menekan angka NPL guna memperkuat kapabilitas manajemen risiko.

bank bjb Jalin Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur