<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/1001154896-3747553069.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana. (Rolandus Nampu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana. (Rolandus Nampu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Bali terus mendalami asal usul terbitnya 106 Sertifikat Hak Milik (SHM) di dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar. Kepala Kejati Bali Chatarina Muliana mengatakan, tim penyidik masih mendalami konstruksi hukum masing-masing bidang tanah yang memiliki karakteristik berbeda. Sehingga belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Belum ada (tersangka), kalau untuk Tahura kita masih mendalami karena setiap wilayah tanahnya ada berbeda-beda,&rdquo; kata Chatarina Muliana seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, luas area serta beragamnya dokumen warkah menjadi tantangan dalam proses pembuktian. Penyidik masih membutuhkan sejumlah dokumen tambahan guna memperkuat alat bukti. Termasuk berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. &rdquo;Karena ini memang tanahnya cukup luas dan ada dokumen-dokumen warkah yang diminta untuk melengkapi dan kita perlu koordinasi dengan BPN di wilayah provinsi dan kalau belum nanti kita ke Kementerian ATR/BPN,&rdquo; beber Chatarina Muliana. Adapun proses hukum kasus 106 SHM di atas kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Meski telah naik ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025, belum satu pun pihak ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Tinggi Bali mengakui penyidikan masih terus berjalan. Kasus ini bermula dari temuan Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali saat melakukan inspeksi mendadak di kawasan Tahura Ngurah Rai. Dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah bangunan, yang kemudian ditelusuri bersama Kanwil BPN Bali, BPN Denpasar, serta UPTD Tahura Ngurah Rai. Dari penelusuran itu terungkap adanya 106 SHM yang terbit di atas kawasan hutan konservasi tersebut. Pansus TRAP kemudian merekomendasikan penanganan hukum kepada Kejati Bali. Namun hingga kini, belum ada kejelasan siapa pemilik sertifikat tersebut serta pihak yang bertanggung jawab atas penerbitannya. Sebelumnya, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana juga turut mengungkap alih fungsi lahan Tahura Ngurah Rai terjadi mulai tahun 1990-an. Tercatat hingga saat ini, terdapat setidaknya 106 tanah bersertifikat dalam kawasan Tahura Ngurah Rai. &rdquo;Ini kami kejar. Bagaimana perolehannya, bagaimana pengalihan fungsinya, bagaimana terjadi pengalihan haknya. Kami belum bisa melakukan upaya paksa ke instansi terkait. Kalo sudah bisa, esok anak-anak (penyidik) sudah bisa masuk semua mulai penggeledahan, upaya paksa bahkan bisa melakukan pemanggilan paksa,&rdquo; kata Ketut Sumedana pada Senin (20/10/2025).

Kejati Bali dalami asal usul terbitnya 106 SHM di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka

Kejati Bali Terus Dalami Asal Usul 106 SHM di Tahura Ngurah Rai 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/1000093750-2173659376.jpg" alt="Kajati Kepri J. Devy Sudarso dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad menandatangani MoU tentang Pidana Kerja Sosial. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kajati Kepri J. Devy Sudarso dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad menandatangani MoU tentang Pidana Kerja Sosial. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menandatangani MoU tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kegiatan disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara para Kepala Kejaksaan Negeri dengan masing-masing Bupati/Wali Kota se-Kepri di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Kota Tanjungpinang, Kamis (4/12). &rdquo;MoU ini bertujuan menyatukan komitmen, membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif bagi para pihak dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; kata Kepala Kejati (Kajati) Kepri J. Devy Sudarso seperti dilansir dari Antara. Kajati menjelaskan ruang lingkup MoU meliputi koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pidana kerja sosial dan penyediaan tempat melalui dinas terkait. Kemudian, pelaksanaan pengawasan program pembimbingan secara langsung, penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan, serta penyampaian laporan pelaksanaan secara berkala dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai penerapan pidana kerja sosial yang berorientasi pada keadilan. Dia berharap momentum ini menjadi awal yang baik dalam memperkuat sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lahirnya KUHP Nasional Tahun 2023 yang akan mulai diberlakukan 2 Januari 2026, merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana di Indonesia. &rdquo;Salah satu substansi penting yang diperkenalkan adalah pidana kerja sosial, sebuah bentuk pemidanaan alternatif yang berorientasi pada pemulihan, pendidikan, dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar pemenjaraan,&rdquo; ungkap Devy Sudarso. Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan MoU ini mengedepankan esensi dalam mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana melalui sebuah kebijakan hukum progresif yang mengedepankan pendekatan restoratif, humanis, dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Kejati Kepri memiliki peran yang sangat fundamental dalam mendukung percepatan Pembangunan di segala sektor. &rdquo;Harapannya, pelaksanaan pidana kerja sosial memiliki sistem pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang baik. Kita ingin membangun Kepri tidak hanya maju secara pembangunan makro, tetapi juga tegak dalam hukumnya dan kuat dalam integritasnya,&rdquo; ucap Ansar Ahmad. Direktur C pada Jampidum Kejagung RI Agoes Soenanto Prasetyo menegaskan implementasi pidana kerja sosial harus tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Itu sebagaimana menjadi asas utama dalam hukum pidana di Indonesia. Pidana kerja sosial, lanjut dia, sebagai sebuah konsep baru pemidanaan sangat membutuhkan kehati-hatian dalam penerapannya. Sebab, pidana dalam bentuk apapun merupakan pembatasan hak kemerdekaan seseorang yang diperbolehkan undang-undang. Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan koordinasi yang baik antara jaksa dengan pemerintah daerah dalam menentukan bentuk sanksi sosial dan pelaksanaannya harus proporsional, bermanfaat dan memastikan semuanya telah sesuai peraturan perundang-undangan. &rdquo;Penandatanganan MoU dan PKS ini jadi momentum penting memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat,&rdquo; tandas Agoes Soenanto Prasetyo. Sementara itu, PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) ikut berkontribusi dalam kolaborasi Kejaksaan dan Pemprov Kepri ini. Kontribusi Jamkrindo dilakukan melalui upaya memberikan dukungan pelatihan, pendampingan usaha serta kegiatan lain sesuai dengan pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Asta Cita pemerintah khususnya pada aspek pengembangan sumber daya manusia. Direktur Manajemen SDM Umum dan Manajemen Risiko Jamkrindo Ivan Soeparno menyampaikan ada sejumlah pelatihan yang telah dilakukan bertajuk Kembali Berkarya dan Berdaya. Antara lain pelatihan usaha laundry sepatu, pelatihan pembuatan parfum laundry, dan pelatihan pembuatan parfum Eau de Parfum atau EDP. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang memberi kesempatan kepada Jamkrindo untuk berkontribusi pada program keadilan restoratif melalui pemberian pelatihan bagi para peserta keadilan restoratif," kata Ivan Soeparno. Komitmen Jamkrindo tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya Asta Cita ke-3 terkait penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan kewirausahaan melalui fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM. Serta, Asta Cita ke-4 mengenai penguatan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan.

Kejati dan Pemprov Kepri menandatangani MoU tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana berdasar UU Nomor 1 Tahun 2023

Kejati dan Pemprov Kepri Teken MoU tentang Pidana Kerja Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/IMG_20250814_122334-1279547470.jpg" alt="Enam dari tujuh tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon&nbsp; di Mapolda DIY, Sleman, DI Jogjakarta. (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Enam dari tujuh tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon&nbsp; di Mapolda DIY, Sleman, DI Jogjakarta. (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta menyerahkan enam dari tujuh orang tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Tupon Hadi Suwarno alias Mbah Tupon ke Kejaksaan Tinggi Jogjakarta. Kepala Bidang Humas Polda DI Jogjakarta Komisaris Besar Polisi Ihsan mengatakan, penyerahan tersangka beserta barang bukti menandai masuknya perkara ke tahap II. Selanjutnya menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. &rdquo;Penyidik Ditreskrimum Polda DI Jogjakarta telah menyerahkan enam tersangka berikut barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DIY pada 12 Agustus 2025. Ini bentuk komitmen kami untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan kami akan terus mengawal proses hukumnya,&rdquo; tandas Ihsan. Ihsan menyebut satu tersangka lainnya belum diserahkan ke kejaksaan karena berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap atau P-21. Polda berkomitmen terhadap perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya dalam hal kepemilikan tanah yang sah secara hukum dengan memberantas praktik mafia tanah. Ihsan pun mengimbau masyarakat mewaspadai berbagai modus penipuan atau penggelapan tanah serta tidak ragu melapor ke polisi jika menemukan indikasi praktik mafia tanah di wilayahnya. Kasus tersebut berawal dari laporan yang dibuat pada 14 April 2025, dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui modus pecah bidang terhadap objek Sertifikat Hak Milik (SHM) milik korban. Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, menjadi korban penggelapan sertifikat tanah, setelah sertifikat tanah miliknya seluas 1.655 meter persegi diketahui beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit Rp 1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan tanpa sepengetahuannya. Dalam kasus itu, penyidik Polda DIY menetapkan tujuh tersangka berinisial BR, Tk, VW, Ty, MA, IF, dan AH yang diduga berperan dalam menguasai tanah korban secara melawan hukum. Para tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dan pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta otentik. Mereka juga dijerat dengan pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman pidananya bervariasi, mulai dari empat hingga tujuh tahun penjara untuk tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan, serta maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp 10 miliar untuk pencucian uang.

Polda Jogjakarta serahkan enam dari tujuh orang tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon ke Kejaksaan tinggi Jogjakarta

Polda Jogjakarta Serahkan Enam Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/IMG_20250725_132506-4054489908.jpg" alt="Tim penyidik Kejati DI Jogjakarta geledah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman pada Kamis (24/7). (Kejati DI Jogjakarta/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik Kejati DI Jogjakarta geledah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman pada Kamis (24/7). (Kejati DI Jogjakarta/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bandwidth internet 2022-2024 serta pengadaan sewa colocation disaster recovery center (DRC) 2023-2025. Kasi Penerangan Hukum Kejati DI Jogjakarta Herwatan mengatakan, penggeledahan berlangsung di kompleks Kantor Diskominfo Sleman, Jl. Parasamya No. 1, Beran, Tridadi, Sleman pada Kamis (24/7) pukul 10.30 sampai pukul 14.45 WIB. &rdquo;Penggeledahan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mengumpulkan alat bukti,&rdquo; ujar Herwatan seperti dilansir dari Antara. Herwatan menegaskan penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penggeledahan Kepala Kejati DI Jogjakarta tanggal 10 Juli 2025 dan surat penetapan izin penggeledahan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jogjakarta tanggal 16 Juli 2025. &rdquo;Sebelum melakukan penggeledahan, tim penyidik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Dusun Beran,&rdquo; terang Herwatan. Setelah tiba di lokasi, penyidik kemudian menggeledah beberapa ruangan kantor Diskominfo Sleman, antara lain ruang arsip, ruang Kepala Bidang Infrastruktur, ruang bendahara, serta sejumlah ruangan lain yang diduga menyimpan dokumen-dokumen pengadaan. &rdquo;Dari hasil penggeledahan tersebut kemudian penyidik melakukan penyitaan berupa 34 dokumen,&rdquo; ucap Herwatan. Dokumen yang disita tersebut meliputi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), surat perjanjian kerja, dokumen pembayaran, dan dokumen lain yang terkait Pengadaan Bandwidth Internet 2022 s/d 2024 dan Pengadaan Sewa Colocation DRC 2023-2025. Herwatan menjelaskan, hingga saat ini telah diperiksa sekitar 20 orang saksi dalam perkara tersebut. Mereka berasal dari internal Diskominfo Sleman maupun dari pihak penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP), yaitu PT SIMS, PT GPU, dan PT Gmedia. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan berdasar bukti permulaan yang cukup. Menurut Herwatan, tim penyidik menduga keras telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 dan/atau pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati Jogjakarta geledah Kantor Diskominfo Kabupaten Sleman terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bandwidth internet

Kejati DI Jogjakarta Geledah Kantor Diskominfo Sleman Terkait Dugaan Korupsi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/IMG-20241126-WA0000_1-482508787.jpg" alt="Penahanan salah satu tersangka penguasaan lahan Kebun Binatang Bandung. (Kejati Jabar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penahanan salah satu tersangka penguasaan lahan Kebun Binatang Bandung. (Kejati Jabar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan dua tersangka dalam kasus lahan Kebun Binatang Bandung. Yakni Ketua Pembina pada Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung (2022-sekarang) S dan Ketua Pengurus Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung RBB, selama 20 hari ke depan. &rdquo;Pada tanggal 25 November 2024 setelah melakukan pemeriksaan selama sekitar 6 jam penyidik Kejati Jabar menetapkan S dan RBB sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Bandung selama 20 hari sejak 25 November sampai 14 Desember 2024,&rdquo; kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya seperti dilansir dari Antara di Bandung, Selasa (26/11). Cahya menerangkan, lahan Kebun Binatang Bandung di Jalan Kebun Binatang No. 6 seluas &plusmn; 139.943 meter persegi dan di Jalan Kebun Binatang No. 4 seluas 285 meter persegi, merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandung. Diperoleh dari pembelian jual beli sebanyak 12 bidang dan satu bidang dari tukar menukar yang telah tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) model A pada Pemerintah Kota Bandung pada 2005. Lahan yang dimaksud tersebut telah dimanfaatkan Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung sejak 30 November 2007. Namun, pemanfaatan lahan dengan sewa menyewa itu telah berakhir dan tidak ada perpanjangan pemanfaatan lahan berupa sewa menyewa. &rdquo;Tapi setelah berakhirnya sewa menyewa lahan Kebun Binatang, oleh Yayasan Margasatwa Tamansari tetap memanfaatkan lahan Kebun Binatang tersebut tanpa ada setoran ke kas daerah milik Pemerintah Kota Bandung. Sehingga setelah perjanjian berakhir pada 30 November 2007, Yayasan Margasatwa Taman Sari telah menguasai dan memanfaatkan lahan milik Pemkot Bandung tersebut secara tanpa hak,&rdquo; ujar Nur Sricahyawijaya. Cahya menerangkan berdasar Akta Notaris pada Mei 2017, kepengurusan Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung tersebut, tersangka S sebagai anggota pembina dan tersangka RBB sebagai Sekretaris II, dan Ketua Pengurus John Sumampauw. Pada 2017 sampai 2020, tersangka S telah menerima uang sewa lahan Kebun Binatang bersama-sama dengan Tersangka RBB yaitu sebesar Rp 6 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi. Dia melanjutkan, pada 21 Januari 2022, terjadi penggantian kepengurusan Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung. Ketua pembina adalah tersangka S dan sebagai Ketua Pengurus adalah tersangka RBB, yang mempunyai tupoksi dalam setiap tindakan baik ke luar maupun ke dalam atas nama mewakili Yayasan atau Pengurus harus ada persetujuan dari Ketua Pembina. Sejak kepengurusan tersangka S dan tersangka RBB, kata dia, seharusnya pemanfaatan lahan tersebut harus disetor ke kas daerah Pemkot Bandung. Namun sejak 2022 sampai 2023, Yayasan Margasatwa Tamansari tidak pernah membayar uang pemanfaatan lahan ke kas daerah Pemkot Bandung. Sehingga mengakibatkan pendapatan dari pemanfaatan Kebun Binatang milik Pemkot Bandung berkurang. &rdquo;Akibat perbuatan tersangka S tersebut mengakibatkan kerugian negara Rp 25 miliar,&rdquo; ucap Nur Sricahyawijaya. Kerugian Rp 25 miliar itu, terdiri atas Nilai Sewa Tanah, Nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Perjanjian Sewa lahan milik Pemkot Bandung yang dilakukan tersangka S pada 2022 sebesar Rp 16 miliar. Kemudian penerimaan uang sewa dari John Sumampauw Rp 5,4 miliar. Dan pembayaran PBB 2022 sampai 2023 Rp 3,5 miliar. &rdquo;Sementara akibat perbuatan tersangka RBB, diduga merugikan keuangan negara Rp 600 juta, karena telah menandatangani kuitansi pembayaran dan menikmati uang sewa lahan Pemkot Bandung untuk keperluan pribadi tersangka dari John Sumampauw,&rdquo; ujar Cahya. Kepada para tersangka, tambah Cahya, Penyidik Kejati Jabar mengenakan pasal primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan subsidiair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan dua tersangka kasus lahan Kebun Binatang Bandung selama 20 hari ke depan

Kejati Jabar Tahan Dua Tersangka Kasus Lahan Kebun Binatang Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/mia-amiati-2266251001.jpg" alt="Mia Amiati" width="100%">
<figcaption>Mia Amiati</figcaption>
</figure> Dengan semangat Asta Cita nomor 8 Presiden Prabowo, yaitu &rdquo;membangun ketahanan lingkungan dan energi berkelanjutan&rdquo;, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) tampil sebagai benteng hukum untuk pelestarian alam dengan mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum lingkungan dan menempatkan kelestarian alam sebagai prioritas utama masa depan Jawa Timur yang hijau dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mendukung berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana kejaksaan berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada SDGs 13 (Aksi Iklim), SDGs 14 (Kehidupan di Bawah Air), SDGs 15 (Kehidupan di Darat), SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat), serta SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), guna memastikan lingkungan lestari dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sebagai respons terhadap SDGs 13, yang menuntut aksi nyata untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerapkan keadilan ekologis sebagai dasar hukum lingkungan dengan berdasar pada teori Anderson &amp; Sharma (2023). Pendekatan itu menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya melindungi kepentingan manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Program-program seperti Kejaksaan Berwawasan Lingkungan, Jaksa Menanam Pohon, Jaksa Sahabat Rimba, dan Jaksa Peduli Kelestarian Alam menjadi langkah nyata Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, dalam mendukung dan berfokus pada pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bekerja sama dengan komunitas pesisir untuk melindungi perairan dari pencemaran dan eksploitasi berlebihan. Kolaborasi itu melibatkan pemerintah daerah, lembaga lingkungan, serta masyarakat dengan pendekatan multi-stakeholder enforcement (Baker &amp; Thompson, 2024). Melalui pengawasan yang ketat dan upaya pelibatan masyarakat, kejaksaan berupaya menjaga kelestarian ekosistem laut. Hal itu sejalan dengan tujuan SDGs 14 dan tujuan SDGs 17 tentang upaya menyikapi dan menanggapi isu-isu keberlanjutan melalui partnership dengan berbagai stakeholder terkait. Lebih dari sekadar penegakan hukum sebagaimana tujuan SDGs 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat yang merupakan tugas dan fungsi utama kejaksaan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah memimpin kolaborasi antara lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk multi-stakeholder enforcement (Baker &amp; Thompson, 2024) guna mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan secara terpadu. Konsep Anti-Strategic Litigation Against Public Participation (Anti-SLAPP) sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No 8 Tahun 2022 diterapkan dalam penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena ada kalanya berbenturan dengan aktivitas pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, diperlukan penguatan pengaturan tentang pelindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup (vide pasal 66 UU PPLH). Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, beberapa ketentuan pidana dalam UU PPLH mengalami perubahan. Di antaranya, perbuatan yang sebelumnya dikualifikasikan sebagai delik formil didepenalisasi sehingga dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi dan dikenai sanksi administratif. Dengan demikian, kebijakan kriminal dalam UU PPLH lebih dititikberatkan pada delik materiel. Selain itu, ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana (kumulasi eksternal). Pengaturan kebijakan itu dan penerapannya dilakukan dengan mengedepankan pemulihan serta pengembalian fungsi lingkungan hidup berdasar prinsip pidana sebagai jalan terakhir (ultimum remedium). Pada akhirnya, kami menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Edukasi adalah fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan alam. Melalui program Edukasi Hukum Masyarakat, kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan, terutama di daerah pesisir dan kawasan industri. Dengan mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap lingkungan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menguatkan peran warga dalam mengawasi dan menjaga lingkungan sekitar mereka. Langkah ini sejalan dengan tujuan-tujuan SDGs untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi penegakan hukum berbasis keadilan ekologis dan kerja sama lintas sektoral, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil memadukan visi Asta Cita nomor 8 dengan pencapaian target SDGs. Melalui program-program inovatif, kolaborasi multi-pihak, dan pendekatan restorative justice, kejaksaan bukan hanya menjadi benteng hukum bagi ketahanan lingkungan, melainkan juga menjawab tantangan global untuk melestarikan alam demi generasi mendatang. Langkah-langkah ini mencerminkan visi besar Asta Cita nomor 8, menjadikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai garda terdepan dalam upaya menjaga alam dan energi berkelanjutan serta mewujudkan keadilan lingkungan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan alam bagi generasi masa depan.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;DR MIA AMIATI SH MH CMA CSSL, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga &nbsp;

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerapkan keadilan ekologis sebagai dasar hukum lingkungan dengan berdasar pada teori Anderson & Sharma (2023).

Sinergi Kejati Jatim dalam Penegakan Hukum Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/WhatsApp-Image-2024-01-29-at-145926_e59f768b-3247789195.jpg" alt="Ronald Tannur saat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ronald Tannur saat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Jawapos.com&ndash;Polemik vonis bebas Ronald Tannur pada 24 Juli 2024 terus bergulir. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menyampaikan bahwa pihaknya tegas dan serius menangani polemik itu. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Mia Amiati mengatakan, Ronald Tannur sempat keluar dari Surabaya. Dia tidak menyampaikan detail ke mana Ronald Tannur itu pergi. &rdquo;Namun, sekarang, Ronald Tannur sudah ada di Surabaya lagi di Kota Pahlawan,&rdquo; kata Mia di Gedung Pasca Sarjana Universitas Airlangga (Unair), di Surabaya. Mia menambahkan, saat ini, tim jaksa sedang menyusun memori kasasi terdakwa Ronald Tannur. Dari kasasi tersebut hukum diharapkan bisa ditegakkan seadil-adilnya bagi korban Dini Sera Afrianti. &rdquo;(Memori diserahkan) jangka waktu kami kooridnasikan dengan Kajari Surabaya karena waktunya 14 hari sudah kami nyatakan untuk menyatakan kasasi,&rdquo; tutur Mia. Sebelumnya, Mia menjelaskan, pencekalan Ronald Tannur sudah bekerja sama serta berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Permohonan pencekalan kepada Ronald Tannur dilakukan Kejati Jatim melalui Kejaksaan Agung (Kejagung). &rdquo;Sudah dicekal untuk Ronald Tannur. Kami mengapresiasi Dirjen Imigrasi secara proaktif beliau menindaklanjuti permohonan kami melalui Jaksa Agung dan saat ini posisi sudah dicekal,&rdquo; ujar Mia setelah acara Diskusi Publik Peran Serta Masyarakat Tumbuhkan Public Trust Kejaksaan di Gedung Pasca Sarjana Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya. Sebelumnya, pada 24 Juli, Ronald Tannur divonis bebas atas kematian Dini Sera Afrianti pada tahun lalu di Lenmarc Surabaya. Ronald Tannur dibebaskan majelis hakim PN Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim menyatakan, Ronald Tannur sempat keluar dari Surabaya. Namun, sekarang sudah ada di Surabaya lagi

Kejati Jatim Sebut Ronald Tannur Sempat Keluar dari Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/69_jaksa_2-4084788451.jpg" alt="Gregorius Ronald Tannur setelah sidang pembacaan putusan di PN Surabaya, Rabu (24/7). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gregorius Ronald Tannur setelah sidang pembacaan putusan di PN Surabaya, Rabu (24/7). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Jawapos.com&ndash;Vonis bebas Ronald Tannur pada 24 Juli masih menjadi polemik hingga kini. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ungkap nasib dan posisi Ronald Tannur terkini. Mereka memastikan Ronald Tannur sudah dicekal agar tidak pergi ke luar negeri. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Mia Amiati mengatakan, Ronald Tannur anak dari politikus PKB atau eks anggota DPR RI divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dia dipastikan berada di Surabaya. Mia menjelaskan bahwa pencekalan Ronald Tannur sudah bekerja sama serta berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Permohonan pencekalan kepada Ronald Tannur dilakukan Kejati Jatim melalui Kejaksaan Agung (Kejagung). &rdquo;Sudah dicekal untuk Ronald Tannur. Kami mengapresiasi Dirjen Imigrasi secara proaktif beliau menindaklanjuti permohonan kami melalui Jaksa Agung dan saat ini posisi sudah dicekal,&rdquo; ujar Mia setelah acara Diskusi Publik Peran Serta Masyarakat Tumbuhkan Public Trust Kejaksaan di Gedung Pasca Sarjana Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya. Sebelumnya, pada 24 Juli, Ronald Tannur divonis bebas atas kematian Dini Sera Afrianti pada tahun lalu di Lenmarc Surabaya. Ronald Tannur dibebaskan majelis hakim PN Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik.

Kejaksaan Tinggi Jatim sebut Ronald Tannur yang divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dipastikan berada di Surabaya

Kejati Jawa Timur Ungkap Keberadaan Ronald Tannur Terkini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/WhatsApp-Image-2023-12-19-at-100917-4012982296.jpg" alt="Wakajati Jawa Timur Dwi Setyo Budi Utomo (tengah) semasa hidup." width="100%">
<figcaption>Wakajati Jawa Timur Dwi Setyo Budi Utomo (tengah) semasa hidup.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Timur Dwi Setyo Budi Utomo tutup usia hari ini (19/12). Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya Eddy Christijanto memiliki memori dengan Dwi Setyo. Eddy yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatpol PP Surabaya itu mengatakan, seminggu lalu, menghadiri acara penghargaan dari institusi Dwi Setyo. &rdquo;Satu minggu yang lalu menerima penghargaan dari beliau di Malang, Jawa Timur. Waktu itu, saya duduk di belakang cukup lama bersama undangan yang lain,&rdquo; kata Eddy kepada JawaPos.com. &rdquo;Terus pak Kasi Intel Tanjung Perak datang menghampiri saya dan bilang Pak Kadis dipanggil Bapak Waka. Saya ke depan menghampiri beliau, ternyata saya suruh duduk di samping beliau,&rdquo; tambah Eddy. Dia menilai, Dwi adalah sosok pemimpin yang baik, santun, dan lembut. &rdquo;Saya merasa terharu padahal baru kenal ternyata beliau orang baik, lembut, santun, dan sangat menghargai orang. Saya jadi saksi beliau orang baik dan khusnul hotimah,&rdquo; ungkap Eddy.

Wakajati Jawa Timur Dwi Setyo Budi Utomo tutup usia hari ini (19/12). Kepala Dispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto ceritakan sosoknya

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dwi Setyo Budi Utomo Tutup Usia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/IMG_20231208_132340-3263447645.jpg" alt="Kejati Riau dan DJP Riau saat press release penyerahan tersangka pengemplang pajak." width="100%">
<figcaption>Kejati Riau dan DJP Riau saat press release penyerahan tersangka pengemplang pajak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menyerahkan tersangka pengemplang pajak, IAR, dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Riau. &rdquo;Kami menerima tersangka IAR setelah berkas perkaranya kami nyatakan lengkap Kamis (7/12),&rdquo; terang Kepala Seksi Penuntutan Pidana Khusus Kejati Riau Rudi Heryanto seperti dilansir dari Antara, Jumat (8/12). Tersangka IAR selaku Dirut PT TNB diduga telah menyelewengkan faktur pajak dan memungut pajak pertambahan nilai. Itu tidak disetorkan ke negara sehingga merugikan negara senilai Rp 394 juta lebih. Selanjutnya, kata dia, tersangka IAR akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri Pelalawan untuk disidangkan. Perbuatan tersangka IAR diduga melanggar pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpajakan. &rdquo;Tersangka diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang,&rdquo; lanjut Rudi Heryanto. Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau Bambang Setiawan menyebutkan, tersangka IAR selaku Direktur Utama PT TNB dalam kurun waktu Januari - Desember 2019 dengan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut.&nbsp;PT TNB bergerak di bidang kontraktor pengadaan power suplay. Atas tindakan tersebut, kerugian negara mencapai Rp 394 juta. &rdquo;Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang telah melanggar ketentuan perpajakan akan terus dilaksanakan sebagai salah satu upaya memberikan efek jera, baik kepada wajib pajak yang bersangkutan maupun kepada wajib pajak lainnya,&rdquo; ujar Bambang Setiawan. Tersangka IAR mengaku bekerja sendiri. Uang pajak yang tidak disetorkan itu digunakan untuk operasional perusahaan. Sebelumnya, Kanwil DJP Riau telah meminta yang bersangkutan untuk segera menyetorkan atau mengembalikan uang pajak yang digelapkan. &rdquo;Tersangka sempat mengembalikan uang pajak sebesar Rp 40 juta, namun sisanya Rp 394 juta hingga saat ini belum dibayarkan,&rdquo; ucap Bambang Setiawan.

PPNS Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Polda Riau menyerahkan tersangka pengemplang pajak dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Riau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejaksaan tinggi

Berita Terkini