<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/Jan-Hwa-Diana-tersangka-1913812051.jpg" alt="Pemilik UD Sentoso Seal Jan Hwa Diana ditetapkan sebagai tersangka penahanan ijazah setelah gelar perkara di Polda Jatim, Kamis (22/5).(Juliana Christy / JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pemilik UD Sentoso Seal Jan Hwa Diana ditetapkan sebagai tersangka penahanan ijazah setelah gelar perkara di Polda Jatim, Kamis (22/5).(Juliana Christy / JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kasus perusakan mobil yang menjerat bos UD Sentoso Seal, Jan Hwa Diana, dan suaminya, Handy Soenaryo, memasuki babak baru. Penyidik Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya resmi melimpahkan keduanya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/016226368/lewis-hamilton-ungkap-ketidaksepakatan-strategi-dengan-ferrari-setelah-balapan-grand-prix-austria">Lewis Hamilton Ungkap Ketidaksepakatan Strategi dengan Ferrari Setelah Balapan Grand Prix Austria</a>&nbsp; Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan pada Kamis (3/7) pagi. &ldquo;Sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya,&rdquo; ujar Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanty. Hal yang sama dibenarkan oleh Kanit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya Iptu Bobby Wirawan. &ldquo;Hari ini sudah kita limpahkan ke jaksa penuntut umum,&rdquo; katanya. Kasus ini bermula dari laporan Paul Stephnus, kontraktor asal Tenggilis Mejoyo, yang mobilnya dirusak oleh pasangan suami istri itu pada September 2024. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pradah Permai VIII, Surabaya, setelah adanya konflik dalam kerjasama pembangunan kanopi. Pemutusan kerja sepihak memicu cekcok hingga berujung aksi perusakan. &ldquo;Jan Hwa Diana dan Handy Soenaryo ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Mei 2025. Keduanya kemudian ditahan di rutan Mapolrestabes Surabaya,&rdquo; jelas Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya AKP Rahmad Aji Prabowo. Polisi menjerat kedua tersangka dengan Pasal 170 KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP junto Pasal 55 KUHP tentang perusakan barang secara bersama-sama. Ancaman hukuman maksimal mencapai 5 tahun 6 bulan penjara. Rahmad menambahkan, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini. &ldquo;Penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap peran pihak-pihak lain yang mungkin terlibat,&rdquo; tegasnya. (*)

Kasus perusakan mobil yang melibatkan bos UD Sentoso Seal, Jan Hwa Diana, dan suaminya, Handy Soenaryo, berlanjut ke Kejaksaan Negeri

Jan Hwa Diana dan Suami, Tersangka Perusakan Mobil Dilimpahkan ke Kejari Surabaya setelah Berkas Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/600-kk-di-petojo-selatan-terancam-tak-bisa-miliki-sertifikat-tanah_m_.jpg" alt="Sertifikat tanah" width="100%">
<figcaption>Sertifikat tanah</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah benar-benar serius menghadapi mafia tanah. Sebagai tindak lanjut, Kantor Pertanahan (Kantah) Surabaya I dan II menggelar penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan kejaksaan untuk menyelesaikan masalah di bidang perdata dan tata usaha negara (datun).  Penandatanganan kerja sama yang digelar di ruang reformasi birokrasi Kantah Surabaya I, Jalan Taman Puspa Raya Nomor 10, Sambikerep, itu dihadiri oleh dua kejaksaan yang berada di Kota Pahlawan. Yakni, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejari Tanjung Perak.  Kepala Kantah Surabaya I Kartono Agustiyanto menyatakan, kerja sama tersebut bertujuan untuk menguatkan sinergisitas antarlembaga dalam menangani kasus pertanahan. Lebih khusus, dalam hal kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum. ”Karena yang berwenang menindak adalah penegak hukum,” ujarnya.  Kartono berharap adanya perjanjian kerja sama tersebut bisa menguatkan peran masing-masing lembaga dalam penanganan kasus mafia tanah. Sebab, pihaknya tidak bisa berjalan sendiri dalam menindak para mafia itu.  ’’Kami berharap MoU ini akan membantu satu sama lain dalam mempercepat penanganan kasus pertanahan, khususnya mafia tanah,’’ tuturnya.  Secara terpisah, Kepala Kantah Surabaya II Lampri menilai hubungan antara pihak pertanahan dan kejaksaan harus terjalin dengan baik. Dengan begitu, masalah pertanahan yang timbul bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat.  ”Terutama dalam penanganan mafia tanah di Kota Surabaya khususnya, di mana kami tidak akan mungkin menyelesaikan permasalahan pertanahan yang sangat kompleks tanpa adanya campur tangan dan kerja sama dengan kejaksaan,’’ paparnya.  Sementara itu, Kepala Kejari Surabaya Danang Suryo Wibowo memastikan akan memberikan pendampingan hukum dan membantu menyelesaikan kasus-kasus perdata sesuai kewenangannya.  ”Pada dasarnya, kami siap mendukung Kantor Pertanahan Surabaya I dan II dalam melakukan pendampingan hukum dan penyelesaian kasus perdata sesuai dengan kewenangan yang ada,’’ ucapnya.  Kepala Kejari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi menambahkan, pihaknya akan sangat terbuka untuk ruang diskusi dalam menyelesaikan masalah apa pun. Khususnya, masalah pertanahan yang berkaitan dengan mafia tanah.  ”Tentunya tetap menjaga hubungan emosional yang telah terjalin antara BPN dan kejaksaan sehingga masalah yang ada dapat terpecahkan secara bersama-sama,’’ jelasnya.

Kantah Surabaya I dan II Gandeng Kejaksaan untuk Berantas Mafia Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210303-WA0050.jpg" alt="Pelaku penipu mengaku jaksa Kejaksaan Negeri Surabaya diamankan. Humas Kejari Surabaya" width="100%">
<figcaption>Pelaku penipu mengaku jaksa Kejaksaan Negeri Surabaya diamankan. Humas Kejari Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang pria melakukan penipuan dengan mengaku sebagai jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Pelaku adalah A, 38, diamankan pada Senin (1/3) malam di salah satu hotel di kawasan Surabaya Barat.  Penangkapan A tersebut diawali dari informasi dari masyarakat atas dugaan oknum jaksa yang melakukan penipuan pada Senin (1/3). Pihak kejari kemudian memantau dan menyelidik. Pantauan berakhir dengan pengamanan pada Senin (1/3) malam.  Menurut Kasi Intelijen Fathur Rohman, A mengaku sebagai jaksa dan diduga melakukan tindak pidana penipuan di beberapa tempat.  ”Yang bersangkutan sempat menginap di salah satu hotel di Surabaya selama sekitar 2 bulan tanpa membayar,” tutur Fathur pada Rabu (3/3).  Kejari mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya seragam jaksa, tanda pangkat, tongkat, dompet, dan beberapa barang bukti lain.  ”Tersangka sedang menjalani pemeriksaan di ruang Seksi Intelijen Kejari Surabaya dan selanjutnya akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Fathur.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Fujgrdcz7V0

Ngaku Jaksa Kajari Surabaya, Pria 38 Tahun Nginap Hotel 2 Bulan Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/whisnu-sakti-buana.jpg" alt="TURUN LANGSUNG: Whisnu Sakti Buana mendengarkan pemaparan warga tentang kondisi saluran air di Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari. (Adi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TURUN LANGSUNG: Whisnu Sakti Buana mendengarkan pemaparan warga tentang kondisi saluran air di Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari. (Adi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Agenda Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana untuk bersilaturahmi ke unsur Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya terus berlanjut. Senin (28/12), Whisnu silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya. Sebelumnya, dia menemui Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, dan Danrem Bhaskara Jaya.  Dalam pertemuan tersebut, Whisnu menjelaskan bahwa dia ingin menjalankan masa jabatannya dalam kondisi aman dan clear semua. Apalagi dia harus mengelola Surabaya yang besar hanya dalam waktu sekitar dua bulan. Sehingga, dia berharap semua aman terkendali.  ”Termasuk dalam rangka menghadapi malam tahun baru ini, saya tadi sampaikan mohon tuntunan dan bimbingan, karena saya yang paling junior di sini,” tutur Whisnu.  Whisnu mengatakan, selama dua bulan akan melanjutkan berbagai hal yang telah ditinggalkan Tri Rismaharini yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial. Whisnu mengaku sudah meminta bimbingan Kajari Surabaya untuk proses pertanggungjawaban akhir tahun.  ”Supaya semuanya jelas. Surabaya kan selama ini dari urusan pengeluaran pemerintah sudah WTP (wajar tanpa pengecualian) selama delapan tahun berturut-turut. Kita akan pertahankan itu terus,” tegas Whisnu.  Terkait dengan hal tersebut, Whisnu mengatakan, akan menggelar rapat internal dengan jajaran Pemkot Surabaya. Rapat tersebut membahas dan menginventarisir program yang bisa dikerjakan dalam waktu dua bulan ke depan. Termasuk soal pencairan dana hibah ke Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, soal sekolah tatap muka, hingga soal persiapan kedatangan vaksin Covid-19 ke Surabaya.  ”Jadi, habis ini kita akan rapat internal,” ucap Whisnu.  Soal  vaksin, Whisnu menegaskan bahwa dia siap menjadi orang pertama yang divaksin di Kota Surabaya. Dia juga memastikan bahwa Forpimda siap memberikan contoh untuk vaksinasi.  ”Iya siap. Mungkin Pak Kajari juga. Nanti, kita memberikan contoh untuk divaksin pertama kali jika vaksin itu sudah turun ke Surabaya,” ujar Whisnu.  Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Anton Delianto memastikan Kejaksaan Negeri Surabaya akan terus memberikan pendampingan kepada Pemkot Surabaya sesuai dengan MoU atau perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya.  ”Termasuk pendampingan dalam pelaporan pertanggungjawaban dan juga pengembalian aset pemkot. Itu masih tetap, karena surat kuasa khusus dari pemkot ke Kejari Surabaya. Jadi, sinergitas yang sudah terbangun selama ini akan terus dilanjutkan,”  tutur Anton.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vp6UKis92EI

Temui Kajari, Whisnu Siap Jadi Penerima Vaksin Pertama di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66343_85472_Metro-1-Chinchin.jpg" alt="AAT AKTIF: Chinchin berbicara tentang beberapa proyeknya. Kini pekerjaannya terhambat." width="100%">
<figcaption>AAT AKTIF: Chinchin berbicara tentang beberapa proyeknya. Kini pekerjaannya terhambat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perkara yang menjerat Trisulowati alias Chinchin seperti ngebut. Kilat. Belum genap sepekan berkas perkara dilimpahkan penyidik, kemarin (22/11) jaksa menerbitkan surat yang menyatakan bahwa berkas sempurna (P-21). Selangkah lagi, berkas menuju pengadilan. Kasipidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Joko Budi Darmawan menyatakan bahwa jaksa sudah lama menerima pelimpahan berkas perkara Chinchin. Sejak Kamis (17/11), berkas perkara sampai di jaksa. Setelah itu, tim langsung meneliti kelengkapan berkas. Syarat formal dan materiil dalam berkas perkara diperiksa. Termasuk keterangan para saksi dan tersangka. Sebelum berkas dinyatakan sempurna, jaksa juga melakukan gelar perkara. Dalam ekspose tersebut, tim jaksa dan peserta sepakat bahwa semua syarat dalam berkas perkara telah terpenuhi. Tidak ada hal yang kurang dan perlu dilengkapi lagi. &rdquo;Senin (21/11) kami lakukan gelar perkara. Hari ini (kemarin) kami terbitkan surat yang menetapkan berkas sempurna (P-21),&rdquo; kata Joko. Surat tersebut juga langsung dikirim ke penyidik. Saat ini, lanjut dia, jaksa tinggal menunggu pelimpahan tahap kedua dari penyidik kepolisian. Yakni, penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa. Kajari Surabaya Didi Farkhan Alisyahdi mengatakan, semua syarat telah terpenuhi. Termasuk keterangan saksi ahli meringankan yang telah tercantum dalam berkas. Di lain pihak, berkas pemeriksaan yang dinyatakan sempurna oleh jaksa membuat penangguhan penahanan Chinchin semakin berlarut. Kepolisian memastikan bahwa hal itu tidak lagi menjadi wewenangnya. &rdquo;Karena sudah P-21, kami tidak memberikan penangguhan penahanan. Tersangka segera dilimpahkan ke kejaksaan,&rdquo; ujar Kasatreskrim Polrestabes Surabaya Shinto Silitonga kepada Jawa Pos. Soal pelimpahan tersangka dan barang bukti, Shinto mengatakan bahwa pihaknya segera mendiskusikannya dengan Kejaksaan Negeri Surabaya. Hari ini mereka bertemu untuk membicarakan teknis tahap kedua tersebut. Penangguhan penahanan yang tidak segera dikabulkan menjadi tanda tanya besar bagi tim kuasa hukum Chinchin. Mereka beranggapan bahwa polisi seolah melempar tanggung jawab penangguhan kepada kejaksaan. Kuasa hukum Chinchin, Nizar Fikkri, mengungkapkan, penangguhan penahanan itu diajukan sebelum polisi mengirim berkas ke kejaksaan. &rdquo;Sebelum Kamis (17/11) itu diajukan. Tapi, tidak digubris. Ngomong-nya belum dirapatkan dan sebagainya. Ini ada apa?&rdquo; ujarnya. Fikkri juga mempertanyakan sikap jaksa yang cuma sekali memeriksa berkas. Menurut dia, hal itu memang sah-sah saja. Namun, seharusnya jaksa lebih teliti perihal penggelapan yang sama sekali tidak bisa disangkakan kepada kliennya. Pihaknya menduga bahwa pelengkapan data itu seakan-akan dipercepat tanpa alasan yang jelas. Selain itu, Fikkri mempertanyakan dengan keras perihal salinan berita acara pemeriksaan (BAP) yang tidak kunjung diberikan oleh polisi. Dia mengaku sudah dua kali memohon permintaan salinan BAP secara tertulis kepada Kanittipiter AKP Soekris Trihartono. Namun, permohonan tersebut tidak kunjung dikabulkan. &rdquo;Katanya menunggu instruksi Kasat,&rdquo; kata alumnus Magister Hukum Universitas Airlangga tersebut. &rdquo;Ini tidak pernah ditemui di seluruh Indonesia selama saya menangani berbagai kasus, baik di kejati, kejari, polres, maupun polda,&rdquo; lanjut Fikkri dengan intonasi suara yang lebih keras. Terkait dengan pernyataan kuasa hukum Chinchin, Shinto menanggapinya dengan santai. Dia mengatakan, penyidikan terhadap pemilik Empire Palace itu sudah sesuai prosedur. Dengan begitu, tidak perlu lagi ada persepsi-persepsi yang muncul. Soal BAP tersebut, Shinto mengatakan bahwa pihaknya segera memberikannya. Dia menjelaskan, dalam klausul hukum pidana, BAP hanya bisa diberikan untuk kepentingan pembelaan. &rdquo;Maka, setelah P-21 ini, kami serahkan salinannya kepada mereka karena memang sudah haknya,&rdquo; ungkap polisi asal Medan tersebut. Kini, setelah berkas dinyatakan lengkap, pengacara Chinchin berharap kejaksaan bisa menangguhkan penahanan terhadap kliennya. Jaksa diminta untuk melihat dukungan tokoh-tokoh besar yang mengalir kepada Chinchin. Selain itu, pengacara berharap jaksa mempertimbangkan tiga anak Chinchin yang merindukan ibu mereka pulang kembali ke rumah. (may/did/c7/dos/sep/JPG)

Lempar Kewenangan Penangguhan ke Jaksa, Berkas Chinchin Sempurna dengan Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66069_85195_Metro-1_2-Chinchin.jpg" alt="UNDANG SIMPATI: Chinchin dikunjungi kolega dan rekan-rekannya yang menyampaikan simpati." width="100%">
<figcaption>UNDANG SIMPATI: Chinchin dikunjungi kolega dan rekan-rekannya yang menyampaikan simpati.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kendati sudah menyertakan hampir 600 surat penjamin, permohonan penangguhan penahanan Trisulowati alias Chinchin belum juga mendapat jawaban serius. Malah, berkas pemeriksaan tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Padahal, berita acara pemeriksaan (BAP) belum juga diberikan kepada pihak Chinchin. Tambahan surat penjamin untuk penangguhan penahanan Chinchin diserahkan langsung oleh kuasa hukumnya, Nizar Fikkri, Senin (21/11). Total ada 598 surat yang diserahkan. Selain dari keluarga dan kolega, beberapa tokoh ikut memberikan jaminan. Mereka adalah Armuji, ketua DPRD Surabaya; Whisnu Sakti Buana, wakil wali kota Surabaya; dan Saiful Illah, bupati Sidoarjo. &rsquo;&rsquo;Sudah kami serahkan ke pihak Polrestabes Surabaya sore ini (kemarin, Red),&rsquo;&rsquo; ujar Fikkri. Chinchin mengajukan penangguhan penahanan sejak 17 November. Namun, jawaban tidak kunjung datang. &rsquo;&rsquo;Masih belum kami diskusikan,&rsquo;&rsquo; ujar Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga. Menurut dia, sebenarnya penjamin tidak perlu terlalu banyak. Cukup keluarga dan kuasa hukumnya. Namun, jika dalam perkembangannya banyak yang berani menjamin Chinchin, itu akan jadi bahan pertimbangan sendiri. Itulah yang disayangkan pihak Chinchin. Menurut Fikkri, polisi terkesan menutup mata dengan permohonan tersebut meski penjamin mencapai ratusan serta dari berbagai kalangan. &rsquo;&rsquo;Kami masih berharap penangguhan penahanan segera disetujui,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Di sisi lain, penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polrestabes Surabaya sudah melimpahkan berkas pemeriksaan Chinchin ke Kejari Surabaya. Berkas tersebut diserahkan Jumat (18/11). &rsquo;&rsquo;Benar, sudah kami limpahkan,&rsquo;&rsquo; lanjut Shinto. Nah, Fikkri ternyata belum tahu perihal pelimpahan tersebut. Kalaupun benar, kata Fikkri, dirinya sangat menyayangkan. Dia menilai berkas itu masih penuh kejanggalan. Salah satunya salinan berita acara pemeriksaan (BAP) yang menjadi hak Chinchin sebagai tersangka belum juga diberikan. Usaha meminta salinan BAP pernah diminta saat Chinchin kali pertama ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin Fikkri kembali meminta salinan BAP itu. &rsquo;&rsquo;Ini kan hak kami. Kok aneh, kami tidak pernah diberi salinannya,&rsquo;&rsquo; kata Fikkri. Ketidakberesan berkas tersebut sudah terjadi saat pemeriksaan. Sebelum Chinchin menjawab pertanyaan penyidik, BAP itu sudah ada jawabannya. Akhirnya, Chinchin meminta penyidik untuk mengganti isi BAP. Saksi a de charge (saksi yang meringankan) yang diajukan kuasa hukum pun tidak digubris. Saksi tersebut adalah Marwandi dari Kantor Akuntan Publik Indra Suheri dan Rekan. Marwandi dianggap sebagai orang yang bisa menjelaskan maksud pemindahan dokumen dari Empire Palace ke salah satu apartemen di Surabaya Timur itu. Menurut dia, selama ini pemindahan tersebut benar-benar bagian dari proses audit. Kemarin pihak kuasa hukum kembali melayangkan permohonan pemeriksaan terhadap Marwandi. &rsquo;&rsquo;Orangnya sudah siap memberikan keterangan kok. Tapi tak pernah digubris,&rsquo;&rsquo; jelas Fikkri. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian menyatakan masih membuka kemungkinan untuk menambahkan kesaksian Marwandi ke dalam BAP. Shinto menyatakan, pelimpahan yang dilakukan pihak kepolisian belum bersifat final. &rsquo;&rsquo;Akan kami akomodasi. Apalagi jika memang jadi saksi kunci, bisa disusulkan,&rsquo;&rsquo; paparnya. Sementara itu, mantan anggota Komnas HAM 2007&ndash;2012, Hesti Armiwulan, kemarin datang menjenguk Chinchin. Kasus itu menjadi atensinya. Dia menganggap ada ketidakberesan dalam pelaksanaannya. Karena itu, dia berjanji mengawal kasus tersebut. &rsquo;&rsquo;Akan kami kawal kasus ini hingga selesai,&rsquo;&rsquo; jelas perempuan yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) tersebut. Menurut dia, Chinchin mengalami ketidakadilan dan perlakuan sewenang-sewenang. Dia mengatakan sering menemukan kasus serupa. Perempuan yang bisa memberikan kecukupan finansial dibuat tidak berdaya ketika ada masalah dalam rumah tangga. Suami yang sudah bergantung kepada istri mengintimidasi dan tidak terima dengan yang dilakukan istrinya. &rsquo;&rsquo;Misalnya, tidak mau digugat cerai,&rsquo;&rsquo; jelas perempuan 53 tahun itu. Menurut dia, dukungan kepada Chinchin tidak cukup hanya sokongan moral. Tetapi juga langkah-langkah strategis. &rsquo;&rsquo;Akan kami diskusikan ke Jakarta. Dengan stakeholder yang memiliki kompetensi. Salah satunya Komnas HAM,&rsquo;&rsquo; katanya. (aji/c15/dos/sep/JPG)

Berkas Mantan Dirut Empire Palace Dilimpahkan, Anggap Pelimpahan Berkas Janggal