<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/1000052764-3212600699.jpg" alt="Ilustrasi Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. (Kejaksaan Agung/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. (Kejaksaan Agung/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Agung melakukan pergantian 43 kepala kejaksaan negeri sebagai bagian mutasi dan rotasi 68 pejabat di lingkungan Kejaksaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, penggantian ini tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025. &rdquo;Dalam rangka mutasi dan penyegaran organisasi serta mengisi kekosongan jabatan-jabatan dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum yang memerlukan kecepatan,&rdquo; kata Anang Supriatna seperti dilansir dari Antara. Adapun surat tersebut ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto. Daftar 43 kepala kejaksaan negeri yang baru <ol> <li>Fajar Gurindro sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang</li> <li>Anggiat AP Pardede sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu</li> <li>Ryan Palasi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar</li> <li>I Gede Widhartama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir</li> <li>Lingga Nuarie sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara</li> <li>Khristiya Luthfiasandi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Blora</li> <li>Asvera Primadona sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih</li> <li>Bagus Nur Jakfar Adi Saputro sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang</li> <li>Teuku Panca Adhyaputra sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Belitung</li> <li>Banu Laksamana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi</li> <li>Erwin J sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba</li> <li>Hendro Wasisto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan</li> <li>I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur</li> <li>Romulus Haholongan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Blitar</li> <li>Ridwan Sujana Angsar sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Medan</li> <li>Rivo Chandra Makarupa Medellu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri</li> <li>B. Hermanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi</li> <li>Rama Eka Darma sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa</li> <li>Dino Kriesmiardi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk</li> <li>Zulham Pardamean sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan</li> <li>R. Indra Senjaya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung</li> <li>Rozano Yudistira sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan</li> <li>Conny Novita Sahatapy sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan</li> <li>I Putu Eka Suyantha sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Mimika</li> <li>Krisdianto sebagai Kepala Kejalsaan Negeri Kabupaten Banjar</li> <li>Fik Fik Zulrofik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bungo</li> <li>Fadjar sebagai Kepala Kejaksaan Nengeri Maluku Tenggara</li> <li>Gunawan Wisnu Murdiyanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim</li> <li>Sterry Fendy Andy sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Buton</li> <li>Eka Nugraha sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan</li> <li>Janu Arsianto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Seluma</li> <li>Adam Saimima sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura</li> <li>Nislianudin sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep</li> <li>Topik Gunawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur</li> <li>Ema Siti Huzaemah Ahmad sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Musi Rawas</li> <li>Erny Veronica Maramba sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya</li> <li>Farriman Isandi Siregar sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan</li> <li>Hamidi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir</li> <li>Semeru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi</li> <li>Eben Ezer Mangunsong sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau</li> <li>Budi Triono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara</li> <li>Abvianto Syaifulloh sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah</li> <li>Olan Laurance Hasiholan Pasaribu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.</li> </ol> &nbsp;

Kejaksaan Agung lakukan pergantian 43 kepala kejaksaan negeri sebagai bagian mutasi dan rotasi 68 pejabat di lingkungan Kejaksaan

Kejaksaan Agung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/IMG-20250226-WA0101-2769984268.jpg" alt="Eks Komisaris PT Centurion Perkasa Iman (CPI), Edward Tjandrakusuma (tengah, baju hitam) saat digelandang ke Kejaksaan Negeri Surabaya, Rabu (26/2). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Eks Komisaris PT Centurion Perkasa Iman (CPI), Edward Tjandrakusuma (tengah, baju hitam) saat digelandang ke Kejaksaan Negeri Surabaya, Rabu (26/2). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Eks Komisaris PT Centurion Perkasa Iman (CPI), Edward Tjandrakusuma, resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya pada Rabu (26/2). Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21, Edward kini siap menjalani proses persidangan terkait dugaan kasus penipuan dalam transaksi jual beli kondotel fiktif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini bermula dari laporan Felix The, yang mengaku mengalami kerugian hingga Rp 881 juta setelah membeli unit kondotel di Jalan Bintoro, Tegalsari. Menurut Felix, perkenalannya dengan Edward terjadi pada 2013, saat dirinya ditawari sebuah unit di proyek Condotel Darmo Centrum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Transaksi tersebut kemudian diformalisasi melalui perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) pada April 2016. Saat itu, selain Edward, Direktur Utama PT CPI Ferry Alfrits Sangeroki juga turut hadir dalam proses jual beli. &ldquo;Semua dilakukan secara resmi di hadapan notaris. Namun, saat itu bangunan masih dalam tahap konstruksi,&rdquo; ujar Felix, yang berprofesi sebagai notaris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan kesepakatan, serah terima unit dijanjikan berlangsung pada Agustus 2017, bersamaan dengan pemberian Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (SHMRS). Namun, meskipun pembangunan telah selesai pada 2021, Felix belum menerima unit yang dijanjikan hingga saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015686327/pelaku-penipuan-umkm-di-surabaya-masih-diburu-polisi-dinkopdag-beri-dukungan-kepada-korban">Pelaku Penipuan UMKM di Surabaya Masih Diburu Polisi, Dinkopdag Beri Dukungan kepada Korban</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih dari itu, ia juga menemukan bahwa bangunan yang berdiri di lokasi tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal. &ldquo;Awalnya dijanjikan sebagai kondotel, tapi yang terealisasi malah hotel biasa,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Felix mengaku telah melayangkan somasi sebanyak empat kali kepada Edward dan Ferry, tetapi tidak mendapat tanggapan. Akhirnya, ia memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Polda Jatim, menyertakan bukti transaksi dengan total kerugian Rp 881 juta. Felix juga menyebut bahwa dirinya bukan satu-satunya korban, melainkan ada belasan orang lain yang mengalami nasib serupa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim, Yulistiono, mengonfirmasi bahwa berkas Edward sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke tahap dua. &ldquo;Berkas Edward telah dinyatakan lengkap dan siap untuk tahap selanjutnya,&rdquo; jelas Yulistiono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Kejati Jatim, tetapi akhirnya dilimpahkan ke Kejari Surabaya karena lokasi kejadian dan para pihak yang terlibat berada di wilayah tersebut. &ldquo;Kami alihkan ke Kejari Surabaya karena kasus ini berkaitan langsung dengan wilayah tersebut,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edward kini dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</div>

Eks Komisaris PT Centurion Perkasa Iman (CPI), Edward Tjandrakusuma, resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Eks Komisaris PT CPI Edward Tjandrakusuma Segera Disidang atas Dugaan Penipuan Kondotel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/noval-hitam-3317113117.jpg" alt="Tersangka Ivan Sugianto (kedua kanan) diserahkan ke Kejari Surabaya. (Humas Polrestabes Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Tersangka Ivan Sugianto (kedua kanan) diserahkan ke Kejari Surabaya. (Humas Polrestabes Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melimpahkan kasus perundungan pelajar SMA dengan tersangka utama Ivan Sugianto ke Kejaksaan Negeri Surabaya, Senin (13/1). Kasi Humas Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Polisi Rina Shanty mengatakan, Ivan Sugianto telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut dengan status P-21. &rdquo;Ivan Sugianto yang kami tahan sebagai pelaku perundungan anak di SMA Gloria Surabaya telah kami serahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Status berkas sudah P-21, artinya sudah lengkap dan siap disidangkan,&rdquo; ucap Rina seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Rina menjelaskan, dengan pelimpahan kasus tersebut ke kejaksaan, kini seluruh perhatian tertuju pada proses persidangan yang akan menentukan nasib hukum Ivan Sugianto. Kejaksaan Negeri Surabaya juga memastikan akan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. &rdquo;Penegakan hukum dalam kasus ini menjadi contoh nyata bahwa perundungan tidak akan ditoleransi. Kami berharap proses persidangan nanti dapat memberikan keadilan bagi korban,&rdquo; terang Rina Shanty. Rina juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua dan pihak sekolah, untuk bersama-sama memerangi perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan. &rdquo;Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif,&rdquo; ujar Rina Shanty. Kasus perundungan ini bermula dari sebuah video yang berisi tentang percekcokan antara seorang pria dewasa dengan anak sekolah berdurasi satu menit empat detik viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pria berkemeja putih (Ivan Sugianto) sedang menghukum anak berbaju putih abu-abu untuk bersujud sambil menggonggong layaknya seekor anjing. Kemudian, aparat kepolisian menangkap Ivan Sugianto saat berada di Bandara Internasional Juanda Surabaya sepulang dari Jakarta pada Kamis (14/11/2024) sore. Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Dirmanto mengatakan penangkapan terhadap Ivan ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Bahkan, ada sekitar 11 orang saksi yang diperiksa terkait kasus perundungan itu. Hasil dari pemeriksaan saksi itu, penyidik lalu melakukan proses gelar perkara dan menyatakan Ivan Sugianto ditetapkan sebagai tersangka.

Polrestabes Surabaya telah melimpahkan kasus perundungan pelajar SMA dengan tersangka utama Ivan Sugianto ke Kejaksaan Negeri Surabaya

Polisi Limpahkan Kasus Perundungan Ivan Sugianto ke Kejari Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/1001571192-1835397179.jpg" alt="Tersangka mengenakan baju tahanan usai ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Kantor Kejari Tanjung Perak Surabaya, Senin (9/12). (Didik Suhartono/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tersangka mengenakan baju tahanan usai ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Kantor Kejari Tanjung Perak Surabaya, Senin (9/12). (Didik Suhartono/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aparat Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya membongkar dugaan tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Dua orang tersangka itu adalah Muhammad Taufiqurrahman (T) yang menjabat Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya periode 2019&ndash;2023 dan Masrur (M) yang sejak 2017 sampai sekarang menjabat Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya Surabaya. &rdquo;Kedua tersangka sepanjang 2020 hingga 2023 memberikan persetujuan perpanjangan pengelolaan parkir di lingkungan PD Pasar Surya Cabang Selatan,&rdquo; kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjung Perak Surabaya Ananto Tri Sudibyo seperti dilansir dari Antara di Surabaya. PD Pasar Surya Cabang Selatan yang pengelolaan parkir dimainkan oleh dua orang tersangka itu meliputi sebanyak 17 pasar di wilayah Kota Surabaya. Ananto mengungkapkan perbuatan tersangka T dan M menyebabkan terjadi selisih pembayaran kegiatan pengelolaan perparkiran PD Pasar Surya Cabang Selatan pada 2020-2023 yang menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 725.443.762. &rdquo;Modusnya tersangka T itu mengabaikan prosedur perpanjangan izin sewa atau kontrak pengelolaan parkir. Sedangkan tersangka M, perannya tidak menyetorkan retribusi perparkiran,&rdquo; ujar Ananto Tri Sudibyo. Penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya mengungkap kedua tersangka tidak melakukan evaluasi, kajian, dan negosiasi, yang menentukan dapat tidaknya dilakukan perpanjangan pengelolaan parkir tersebut. Penyidik juga menemukan perbedaan data uang yang telah disetorkan tersangka M ke Kantor PD Pasar Surya Pusat, Kantor Cabang Selatan, dan pihak pengelola parkir. Selain itu, penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya menemukan bukti-bukti uang yang tidak disetorkan tersangka M kepada Kantor Pusat PD Pasar Surya. Ananto memastikan penyidik masih terus melakukan pengembangan penyidikan yang memungkinkan ke depan masih bisa menetapkan tersangka baru lainnya. &rdquo;Tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,&rdquo; terang Ananto Tri Sudibyo.

Aparat Kejari Tanjung Perak Surabaya bongkar dugaan tindak pidana korupsi di PD Pasar Surya dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka

Kejari Tanjung Perak Surabaya Ungkap Korupsi PD Pasar Surya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/69_jaksa_2-4084788451.jpg" alt="Gregorius Ronald Tannur setelah sidang pembacaan putusan di PN Surabaya, Rabu (24/7). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gregorius Ronald Tannur setelah sidang pembacaan putusan di PN Surabaya, Rabu (24/7). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Bukti-bukti berupa hasil visum, otopsi, rekaman CCTV, hingga rekonstruksi menjadi alasan jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas Gregorius Ronald Tannur. Jaksa meyakini bahwa Dini Sera Afrianti meninggal karena perbuatan Ronald. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati menyebut majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik telah mengabaikan bukti-bukti yang diungkap jaksa dalam persidangan. Berdasar hasil visum, otopsi, rekaman CCTV, hingga rekonstruksi cukup jelas bahwa meninggalnya almarhum Dini karena dilindas Ronald dengan mobil Toyota Innova. Bukan karena minum minuman beralkohol sebagaimana pendapat hakim dalam putusannya. &rdquo;Padahal, jelas-jelas jaksa penuntut umum menuntut berdasarkan visum. Ironisnya, tidak dipertimbangkan majelis hakim. Kasus ini karena terdakwa sengaja melindas korban,&rdquo; kata Mia. Sebelum menuntut Ronald pidana 12 tahun penjara, menurut Mia, tim jaksa penuntut umum sudah berusaha membuktikan fakta pembunuhan itu dalam persidangan. Termasuk memasang empat pasal dalam dakwaan. Namun, majelis hakim menyatakan Ronald tidak terbukti bersalah melanggar pasal-pasal tersebut. &rdquo;Kami sangat kecewa karena keadilan tidak bisa ditegakkan. Ketika kami berusaha menerapkan aspek hukum dengan menggali fakta yang ada dan berlandasan hati nurani, menuntut atas nama negara demi menjamin adanya kepastian hukum, faktanya seperti ini,&rdquo; sesal Mia. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Ali Prakosa menambahkan, hakim telah menutup mata atas rekaman kamera CCTV yang menunjukkan almarhum Dini dilindas terdakwa Ronald dengan mobil yang dikendarainya. &rdquo;Dengan alat bukti yang ada, penuntut umum optimistis upaya hukum kasasi yang diajukan dapat meyakinkan hakim agung untuk menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan yang diajukan,&rdquo; kata Ali. Selain itu, menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana, pertimbangan hakim yang menyebut Ronald berusaha menyelamatkan Dini dengan membawanya ke rumah sakit tidak sesuai dengan fakta persidangan. &rdquo;Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, terdakwa awalnya sempat mengaku tidak kenal dengan korban dan tidak segera turun dari mobil. Yang pertama kali menolong korban petugas parkir dan sekuriti,&rdquo; ungkap Putu. Dalam surat dakwaan, Ronald disebut melindas tubuh Dini dengan menggunakan mobil Toyota Innova hingga meninggal di parkiran Lenmarc Mall pada 4 Oktober 2023. Ronald melakukannya setelah keduanya bertengkar saat karaoke di Blackhole KTV. Dugaan Pelanggaran Etik Komisi Yudisial (KY) mendalami dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) terhadap tiga hakim yang menyidangkan terdakwa Ronald, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Koordinator KY Jawa Timur Dizar Alfarizi berharap pihak-pihak yang menemukan kejanggalan dalam persidangan untuk melapor. &rdquo;KY akan dalami dari berbagai sumber yang tersedia. Manakala ada laporan resmi, tentu akan sangat membantu tugas KY,&rdquo; kata Dizar. Dari Jakarta, Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menegaskan, meski tidak ada laporan dan aduan berkaitan dengan persidangan tersebut, sangat terbuka bagi KY menurunkan tim investigasi. &rdquo;Serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,&rdquo; kata dia. Pihaknya juga mempersilakan publik membuat laporan atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. &rdquo;Komisi Yudisial memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai mencederai keadilan. Namun, karena tidak ada laporan ke KY, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, KY menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai, hakim semestinya menerapkan prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) dalam menjatuhkan vonis. Sebab, perbuatan Ronald dilakukan secara sadar dan berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa. &rdquo;Walaupun yang bersangkutan tidak berniat membunuh, tapi seharusnya sadar kalau kemungkinan karena perbuatannya maka korban bisa meninggal dunia,&rdquo; ujarnya. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga menyoroti vonis kontroversial tersebut. Sebab, vonis yang dijatuhkan sangat jomplang dibandingkan dengan tuntutan jaksa. &rdquo;Para pihak harus mengawasi ini dengan saksama, ada apakah gerangan?&rdquo; kata Sahroni. Terpisah, merespons putusan bebas tersebut, Juru Bicara MA Hakim Agung Suharto menyampaikan bahwa ada asas hukum res judicata pro veritate habetur yang berlaku. &rdquo;Ada asas hukum putusan hakim itu harus dianggap &rsquo;benar&rsquo; sampai ada pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut,&rdquo; terang dia kemarin. Karena itu, semua pihak harus bijak menunggu proses hukum selanjutnya. Suharto menyatakan bahwa putusan PN Surabaya adalah putusan pengadilan tingkat pertama. Sangat terbuka bagi jaksa mengajukan upaya hukum berikutnya. &rdquo;Dan, nantinya putusan tersebut diuji apakah ada kesalahan penerapan hukum ataukah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang atau juga apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya,&rdquo; kata dia. Respons Keluarga Korban Mewakili keluarga korban, Dimas Yemahura Al Farauq selaku ketua tim kuasa hukum mengecam putusan majelis hakim yang membebaskan Ronald. Pihaknya mencatat ada beberapa kejanggalan dalam tahapan persidangan perkara penganiayaan yang berujung kematian itu. Selama proses persidangan, tim kuasa hukum melihat adanya sikap tendensius dan intervensi. Khususnya saat sidang pemanggilan beberapa saksi. Salah satu contohnya, menurut Dimas, saat sidang kesaksian ahli forensik dari RSUD dr Soetomo. &rdquo;Dalam sidang itu, majelis hakim menghentikan keterangan dari ahli forensik tersebut saat hendak menjelaskan penyebab kematian korban,&rdquo; tuturnya. Tidak hanya itu, Dimas juga kecewa dengan pernyataan majelis hakim kepada ahli forensik tersebut. &rdquo;Masak seorang hakim bilang, &rsquo;Tahu dari mana kamu kalau yang membunuh itu dia.&rsquo; Itu jelas tidak beretika dan tidak menghormati keluarga,&rdquo; paparnya. Yang juga menjadi catatan adalah adanya pertimbangan vonis yang menyebut korban meninggal karena sakit lambung selepas minum minuman beralkohol. &rdquo;Ini aneh, hakim seolah seperti menggunakan asumsi pribadinya tanpa melihat alat bukti serta keterangan saksi yang sudah diberikan jaksa,&rdquo; ujarnya. Padahal, ada alat bukti foto luka lebam dan bekas ban di lengan korban yang menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan. &rdquo;Pernyataan hakim itu sangat-sangat aneh karena bertentangan dengan bukti yang ada,&rdquo; imbuhnya. Dimas juga menyoroti adanya penundaan sidang vonis dari seharusnya dilaksanakan pada Senin (22/7), kemudian diundur pada Rabu (25/7). Tim kuasa hukum Dini meminta jaksa Kejari Surabaya untuk serius melakukan kasasi. Selain itu, tiga hakim yang menyidangkan perkara tersebut akan dilaporkan ke Badan Pengawasan MA dan KY. &rdquo;Kita minta agar dilakukan investigasi dan penindakan jika memang terbukti ada pelanggaran etik,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(gas/syn/tyo/eza/c6/fal)

Bukti-bukti berupa hasil visum, otopsi, rekaman CCTV, hingga rekonstruksi menjadi alasan jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

Ronald Tannur Bebas, KY Pastikan Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim PN Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/img-20240401-wa0084-1608255323.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban bagikan 1.300 paket sembako untuk korban banjir dan gempa. (Tubankab.go.id)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban bagikan 1.300 paket sembako untuk korban banjir dan gempa. (Tubankab.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Armen Wijaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban, beserta stafnya melaksanakan program Kejaksaan RI Peduli, Bakti Sosial Desa di lima kecamatan di Kabupaten Tuban pada Senin, 1 April 2024. Mereka mengunjungi beberapa desa, antara lain Desa Sumberejo di Kecamatan Rengel, Desa Glagahsari di Kecamatan Soko, Desa Lajo Kidul di Kecamatan Singgahan, Desa Kedungrejo di Kecamatan Kerek, dan Desa Mandirejo di Kecamatan Merakurak. Dalam kunjungannya, Kajari Tuban, Armen Wijaya, berkunjung ke rumah-rumah warga yang terdampak gempa beberapa waktu yang lalu di Desa Glagahsari, Kecamatan Soko, dan Desa Laju Kidul, Kecamatan Singgahan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kejaksaan RI Peduli yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Tuban menyusul instruksi tersebut dengan mendistribusikan 1.300 paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Armen Wijaya menjelaskan bahwa instruksi tersebut menggarisbawahi bahwa aparat penegak hukum, terutama kejaksaan, perlu memberikan dukungan sosial, selain berfokus juga pada aspek hukum. Kejaksaan Tuban merespon bencana yang terjadi dengan memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir Bengawan Solo dan gempa beberapa waktu lalu di sejumlah desa Kabupaten Tuban. Bantuan yang diberikan mencerminkan kepedulian Kejaksaan Tuban terhadap masyarakat, dengan harapan program ini dapat terus berlanjut untuk manfaat yang lebih luas. Kepala Desa Sumberejo, Suhadi, mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan kepedulian Kejaksaan Tuban beserta stafnya. Bantuan yang diterima sangat berarti bagi 200 keluarga terdampak banjir Bengawan Solo dan 1 keluarga terdampak gempa. Bantuan ini juga memberikan dukungan moral untuk pemulihan. Penerima sembako dari Desa Laju Kidul, Ruhayatun, juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterimanya. Ia menyatakan bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan selama bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ditempat lain, Kepala Desa Glagahsari menuturkan banyak terima kasih untuk program Kejaksaan Agung RI atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan ini sangat membantu kami yang terdampak oleh gempa. Selain itu masyarakat yang menerima bantuan sembako merespon dengan antusias dan rasa syukur. Mereka menghargai kepedulian Kejaksaan Agung RI melalui Kejaksaan Negeri Tuban terhadap warga yang terdampak bencana alam. Kegiatan bakti sosial ini berlangsung lancar dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Kejaksaan Negeri Tuban berharap bahwa bantuan ini dapat mengurangi beban bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kejaksaan RI Peduli yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung RI.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban Beserta Staf Laksanakan Program Kejaksaan RI Peduli Bakti Sosial 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/fo-Jembatan-Glendeng-An-2929178458-3010985386.jpg" alt="Proyek perbaikan Jembatan Glendeng hingga saat ini masih dikerjakan. Seyogyanya proyek teresebut sudah harus selesai." width="100%">
<figcaption>Proyek perbaikan Jembatan Glendeng hingga saat ini masih dikerjakan. Seyogyanya proyek teresebut sudah harus selesai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kinerja dari Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (TPPS) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, Jawa Timur, turut menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, tak semua proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) yang didampingi oleh TPPS Kejari Tuban&nbsp;bisa selesai tepat waktu. Dilansir Radar Tuban (JawaPos Grup), Kamis (28/12), tercatat dari sembilan paket proyek yang diawasi oleh TPPS Kejari, masih terdapat satu proyek yang berpotensi molor, yakni proyek perbaikan&nbsp;Jembatan Glendeng. Saat ini, proyek senilai Rp 20,8 miliar itu seharusnya sudah dapat dirampungkan. Namun faktanya, proyek perbaikan&nbsp;Jembatan Glendeng ini masih dalam proses pengerjaan dan dipastikan akan molor karena belum ada tanda-tanda akan segera selesai. Kabid Bina Marga&nbsp;DPUPRPRKP Tuban Basdi tidak menampik potensi molornya proyek perbaikan jembatan penghubung Tuban-Bojonegoro tersebut. "Sampai hari ini (data hari Minggu, 24 Desember 2023), sekitar 84 persen,&rsquo;&rsquo; katanya kepada wartawan koran Radar Tuban (JawaPos Grup). Padahal, perbaikan&nbsp;Jembatan Glendeng ini termasuk kedalam lima proyek bidang bina marga yang didampingi TPPS Kejari. Basdi pun megakui bahwa, dari kelima paket proyek tersebut, perbaikan Jembatan Glendeng ini memang satu-satunya yang belum rampung. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/013656604/h-3-deadline-progres-proyek-pendukung-jembatan-sidodadi-masih-di-angka-94-persen">H-3 Deadline, Progres Proyek Pendukung Jembatan Sidodadi Masih di Angka 94 Persen</a> Sementara itu, empat proyek bidang bina marga yang didampingi TPPS Kejari lainnya sudah selesai, diantaranya proyek peningkatan jalan Kerek&mdash;Pulogede, pemeliharaan berkala jalan Brangkal&mdash;Sembung, pemeliharaan berkala jalan Pakis-Wangun, dan pelebaran Jalan Montong&mdash;Jojogan. Basdi belum bisa memastikan kapan proyek Jembatan Glendeng dapat tuntas, yang jelas,&nbsp; saat ini masih terus berprogres dan pihak rekanan pun diketahui masih sanggup menuntaskan proyek tersebut&nbsp;dan tidak ada pemutusan kontrak. Sebagai informasi, selain mendampingi proyek bidang bina marga, TPPS Kejari juga mendampingi empat&nbsp; proyek di bidang cipta karya. Diantaranya, paket peningkatan sistem perpipaan air minum Sumberagung; peningkatan sistem perpipaan air minum Campurejo; peningkatan sistem perpipaan air minum Sumurjalak; dan peningkatan sistem perpipaan air minum Bangunrejo. Berbeda&nbsp; dengan lima proyek bidang bina marga yang belum rampung keseluruhan, Kabid Cipta Karya DPUPRPRKP Tuban Aizah Tis Inawati menyebut, keempat bidang cipta karya semuanya sudah selesai. Meski semuanya sudah tuntas pada saat ini, Aizah juga mengakui bahwa sempat ada juga sebagian proyek yang molor dari target akibat adanya kendala masalah beton precast yang overload. ***

Proyek perbaikan Jembatan Glendeng hingga saat ini masih dikerjakan. Seyogyanya proyek teresebut sudah harus selesai.

Perbaikan Jembatan Tuban Berpotensi Molor, Padahal Masuk Jajaran 5 Proyek yang Didampingi TPPS Kejari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hubungan-asmara-berujung-penusukan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Penusukan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Penusukan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus penusukan antarsiswa di salah satu sekolah menengah atas negeri (SMAN) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terus berproses. Sebentar lagi bakal diserahkan ke kejaksaan negeri setempat. &rdquo;Kami sudah tanya penyidik di kepolisian kalau sebentar lagi berkasnya akan P-21 atau dinyatakan lengkap dan segera diserahkan ke kejaksaan,&rdquo; ucap Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Banjarmasin Habibi seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin. Habibi mengatakan, sampai saat ini, perkara kasus anak berhadapan dengan hukum tidak ada masalah hanya saja penyidik harus ekstra hati-hati dalam penanganannya. Anak berhadapan dengan hukum diketahui berinisial ABH, 16, dan tidak dilakukan penahanan oleh penyidik hanya saja wajib lapor. &rdquo;Dalam waktu dekat ini, berkas kasus anak yang masih berstatus pelajar SMA itu bakal kita terima,&rdquo; tutur Habibi, Kasi Pidum Kejari Banjarmasin itu. Habibi mengatakan, nanti yang utama dilakukan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. &rdquo;Kami lakukan diversi lebih dulu dan kedua belah pihak diundang, itu yang utama didahulukan karena sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP),&rdquo; tutur Habibi. Dia menjelaskan, penerapan pasal terhadap kasus anak berhadapan dengan hukum berinisial ABH itu menggunakan KUHPidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, di SMAN Banjarmasin, usai apel pagi Senin (31/7), seorang siswa baru berinisial ABH melakukan penusukan dengan pisau kepada rekannya dari kelas lain sesama anak didik baru sekolah tersebut. Diduga penusukan itu sebagai balas dendam karena sejak lama di-buly korban dan terakhir memfoto ABH lagi salat pada Jumat (28/7) dan menjadikannya olok-olok. Kasus penusukan di SMAN Banjarmasin tersebut kini sedang ditangani Polresta setempat. ABH yang masih di bawah umur dalam penanganan pihak kepolisian.

Kejari Banjarmasin menyebut kasus penusukan antarsiswa di salah satu SMAN di Banjarmasin, terus berproses ditangani pihak kepolisian

Kejari Sebut Kasus Penusukan di SMAN Banjarmasin Terus Berproses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/Resize_20231113_175805_5246-2085386275.jpg" alt="Kejari Palembang tingkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung guest house ke tahap penyidikan." width="100%">
<figcaption>Kejari Palembang tingkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung guest house ke tahap penyidikan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri Palembang secara resmi meningkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan gedung guest house ke tahap penyidikan. Gedung tujuh lantai itu dibangun di lahan eks rumah dinas Kemenkeu Palembang pada 2022. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Palembang Ario Aprianto Gofar menyebutkan, terdapat pekerjaan pembangunan guest house salah satu universitas negeri di Kota Palembang dengan nilai kontrak Rp 16.520.639.149,00 selama 180 hari terhitung sejak 25 Juni 2022 hingga 21 Desember 2022 di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. &rdquo;Selanjutnya terhadap pekerjaan pembangunan guest house kampus itu anggaran tersebut terdapat empat kali adendum,&rdquo; kata Ario Aprianto Gofar seperti dilansir dari Antara. Berdasar pemeriksaan volume dan kualitas fisik terpasang pembangunan guest house kampus tersebut pada tahun anggaran 2022, kata Ario,&nbsp;ditemukan volume terpasang yang kurang dari kontrak. Yakni terletak di lokasi pekerjaan struktur, terutama beton dan besi serta konstruksi bangunan yang tidak memenuhi mutu beton. Sesuai dengan kontrak k-300 kg/cm&sup2; dan k-250 kg/cm&sup2; adalah struktur kolom dan struktur balok di lantai 7 struktur di lantai 6 dan struktur di lantai 3. Berdasar fakta-fakta tersebut dan berdasar hasil ekspos, lanjut dia, tim jaksa penyelidik berkesimpulan bahwa telah ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan guest house kampus di Palembang pada tahun anggaran 2002 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. &rdquo;Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara (KUHAP) secara mendalam untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan pihak yang bertanggung jawab dan menetapkan tersangka dalam perkara ini,&rdquo; papar Ario Aprianto Gofar.

Kejari Palembang tingkatkan status penyelidikan dugaan korupsi pembangunan gedung milik salah satu universitas ke tahap penyidikan

Kejari Usut Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Milik Salah Satu Universitas di Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/WhatsApp-Image-2023-06-21-at-091705-1903813520.jpg" alt="Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya tanamkan pendidikan hukum sejak dini, dilakukan melalui mendongeng." width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya tanamkan pendidikan hukum sejak dini, dilakukan melalui mendongeng.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya punya cara unik dan menarik untuk menanamkan pendidikan hukum sejak dini. Cara itu dilakukan melalui mendongeng. Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Surabaya Jemmy Sandra menuturkan, penyuluhan hukum pada anak yang dikemas melalui dongeng dilakukan agar mudah dipahami dan diterima. &rdquo;Ada hal-hal yang kadang-kadang anak tidak memahami apa yang mereka lakukan bisa berpotensi melanggar hukum. Seperti berantem, bullying, dan juga penggunaan gadget yang tidak sesuai. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita berikan wawasan pada mereka,&rdquo; ujar Jemmy Sandra, Rabu (21/6). Aksi dongeng hukum besutan Kejari Tanjung Perak itu pernah dipentaskan di hadapan para siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yayasan Tahsinul Akhlak Bahrul Ulum (Yatabu). Kang Haris, si juru dongeng yang dibawa Kejari Tanjung Perak berhasil menyihir para siswa dengan gaya interaktif mengenalkan hukum dan sosok jaksa. Usai pertunjukan, Kejari Tanjung Perak memberikan bantuan berupa laptop, kipas angin, monitor dan beberapa peralatan yang dibutuhkan MI Yatabu guna mendukung proses belajar mengajar. &rdquo;Semoga apa yang sudah kita berikan bisa bermanfaat untuk anak-anak dalam belajar, ini bagian dari wujud bentuk kepedulian kita pada dunia pendidikan,&rdquo; ujar Jemmy Sandra. Jemmy berharap ke depan, pihaknya bisa menjangkau lebih banyak sekolah. Sehingga, wawasan terkait hukum bisa teredukasi dengan baik sejak dini kepada anak-anak. Dia menambahkan, pihaknya juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk ikut berkolaborasi. &rdquo;Membangun iklim yang paham hukum itu adalah tugas bersama. Menjaga iklim yang patuh terhadap hukum sejak dini itu lebih baik, sehingga generasi muda bisa lebih paham tentang hukum,&rdquo; imbuh Jeremy.

Kejari Tanjung Perak Surabaya punya cara unik dan menarik untuk menanamkan pendidikan hukum sejak dini. Cara itu dilakukan lewat mendongeng

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejaksaan negeri

Berita Terkini