<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ratusan-ekor-sapi-mati-gegara-kapal-pengangkut-rusak_m_175850.jpeg" alt="Ilustrasi Sidang Pengadilan Tipikor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sidang Pengadilan Tipikor</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang menyatakan bahwa perkara yang menjerat seorang ibu bernama Neni Nuraeni dilaksanakan sesuai dengan aturan. Sejak kasus Neni bergulir, pihak kejaksaan sudah berusaha mendamaikan pelapor dengan terlapor. Namun, tidak ditemukan kesepakatan. Sehingga kasus terus berjalan sesuai dengan mekanisme hukum.&nbsp; Dalam keterangan resmi yang dikutip pada Minggu (2/11), Kepala Seksi Intel Kejari Karawang Sigit Muharam menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara profesional dan humanis. Pihaknya juga berupa mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memproses setiap kasus yang ditangani.&nbsp; &rdquo;Kejaksaan sudah berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan humanis,&rdquo; imbuh Sigit Muharam. Sorotan yang muncul hingga viral karena Neni harus menyusui bayi sebelum menjalani persidangan di pengadilan. Sebab, dia sudah ditahan sejak 22 Oktober. Penahanan tersebut dilakukan sesuai dengan penetapan hakim. Sehingga jaksa harus melakukan penahanan meski selama proses hukum berjalan, Neni tidak ditahan. Atas viralnya Neni yang harus menyusui sebelum menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Karawang, pemerhati isu-isu kejaksaan Fajar Satrio menyampaikan bahwa secara prosedur jaksa memang harus mengikuti penetapan pengadilan. Jaksa tidak punya kewenangan untuk menolak atau mengubah penahanan yang sudah ditetapkan hakim.&nbsp; &rdquo;Jaksa itu pelaksana putusan pengadilan. Kalau hakim memutuskan untuk menahan terdakwa, jaksa wajib melaksanakan. Menolak berarti justru melanggar hukum,&rdquo; kata &nbsp;Fajar. Dalam perkara tersebut, mekanisme restorative justice tidak dapat dijalankan. Sebab, upaya kejaksaan untuk memediasi dan mendamaikan pelapor dengan terlapor tidak mencapai kesepakatan. Sehingga mau tidak mau, penanganan perkara dilanjutkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Neni harus menjalani proses hukum terkait gadai kendaraan yang masih terikat perjanjian kredit.&nbsp; Menurut Fajar, jaksa wajib melaksanakan penetapan hakim. Hal itu diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Persisnya pada pasal 20 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa penahanan oleh hakim dilakukan dengan penetapan hakim.&nbsp; Selain itu, penahanan merujuk pada pasal 27 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa hakim yang dimaksud adalah hakim yang mengadili perkara tersebut sesuai kewenangannya. Pelaksanaan putusan pengadilan juga diatur secara menyeluruh diatur dalam Bab XIX KUHAP, pasal 270&ndash;283, yang menegaskan peran jaksa sebagai eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan. &rdquo;Dalam konteks (perkara Neni di Karawang) ini, jaksa tidak punya ruang untuk menolak. Dia hanya menjalankan fungsi eksekutorial berdasarkan ketetapan pengadilan,&rdquo; terang Fajar.&nbsp; Lebih lanjut, Fajar menyampaikan bahwa sangat penting bagi publik memahami sistem peradilan pidana di Indonesia dibangun atas prinsip kepastian hukum dan pembagian kewenangan antar lembaga. Sehingga setiap lembaga mulai kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan, memiliki batas peran yang tidak bisa saling tumpang tindih. &rdquo;Jaksa tidak bisa menafsirkan sendiri penetapan hakim. Jika setiap aparat hukum menolak perintah pengadilan atas alasan subjektif, maka sistem hukum akan kacau,&rdquo; jelas Fajar. Fajar memahami, dalam perkara Neni muncul simpati publik secara luas. Apalagi saat Neni harus menyusui bayinya sebelum sidang. Ada sisi kemanusiaan yang terusik. Menurut dia hal itu sangat wajar. Namun demikian, aparat penegak hukum harus tetap bekerja sesuai dengan aturan hukum serta prosedur agar tidak menimbulkan pelanggaran baru dalam proses peradilan. &rdquo;Jangan sampai ada pelanggaran baru dalam sebuah kasus hukum hanya karena ketidaktahuan prosedur. Semua pihak harus tetap berpegang pada hukum,&rdquo; tandas Fajar.

Kejaksaan Karawang menegaskan proses hukum ibu Neni Nuraeni sesuai aturan, viral saat menyusui sebelum sidang

Kejari Karawang Tegaskan Proses Hukum Neni Sesuai Aturan, Viral saat Menyusui sebelum Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/10-gedung-sekolah-ambruk-kejaksaan-bentuk-tim-khusus_m_111108.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Negeri Karawang, Jawa Barat mulai turun tangan terkait banyaknya gedung sekolah yang ambruk akhir-akhir ini. Mereka mencium&nbsp;adanya dugaan korupsi dalam pembangunan gedung tersebut. &nbsp; Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Sukardi mengatakan, setelah ramai diberitakan media massa mengenai sekolah rubuh pihaknya langsung membentuk&nbsp;tim untuk menangani kasus tersebut.&nbsp; Tim penyidik sudah mulai bekerja dengan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti permulaan seperti kliping berita dari media ataupun buktii fisik sekolah-sekolah yang roboh. dari hasil telaah itu akan diketahui seperti apa bentuk penyelewengannya. Saat ini tim penyidik kejaksaan yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus (kasipidsus), Titin Herawati, sedang dalam tahapan pengumpulan bukti-bukti&nbsp;awal. Penangan kasus sekolah rubuh yang diduga ada penyelewangan dalam pembangunannya ini menjadi prioritas penyidik kejaksaan untuk ditangani. "Kita sudah mulai menangani kasus ini dan sekarang dalam proses telaah tim penyidik di Pidsus," ujar Sukardi, Senin (20/2). Sukardi mengatakan, dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan sekolah tahun anggaran 2012, pihaknya tidak menangani kasus per kasus tetapi&nbsp;seluruh pembangunan sekolah pada saat tahun tersebut.&nbsp; Itu dilakukan karena spesifikasi bangunan seluruhnya sama sehingga harus ditangani secara menyeluruh mulai dari perencanaan, hingga kegiatan tersebut&nbsp;dilaksanakan. "Kalau kita tangani setiap sekolah makan waktu jadi seluruhnya saja pada saat tahun 2012 itu kan banyak sekolah dibangun," katanya. Seperti diketahui, seluruh sekolah yang rubuh tersebut dibangun pada tahun anggaran 2012 lalu. Bangunan sekolah dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi&nbsp;teknis karena atap sekolah menggunakan rangki baja ringan namun gentingnya terbuat press tanah liat.&nbsp; Akibatnya ketika musim hujan bobot genting naik akibat resapan air hujan hingga tidak mampu ditahan oleh baja ringan. Untuk awal tahun 2017 ini sudah 4&nbsp;sekolah rubuh. Informasi yang berhasil diterima RMOLJabar (JawaPos Grup), beberapa sekolah yang ambruk itu seperti SDN Ciptamargi II Desa Ciptamargi Kecamatan&nbsp;Cibuaya, kemudian SDN Pusakajaya Selatan II di Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cibuaya, SMPN 1 Tirtajaja Desa Tirtajaya Kecamatan Tirtajaya,&nbsp;terakhir SMAN 1 Cikampek di Kecamatan Kota Baru. Sedangkan tahun 2016 ada 2 sekolah yang rubuh yaitu SMPN 1 Telukjambe Timur sedangkan tahun 2015&nbsp;SMKN 1 Karawang.(nif/rmol/mam/JPG)

10 Gedung Sekolah Ambruk, Kejaksaan Bentuk Tim Khusus 

kejaksaan karawang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejaksaan karawang

Berita Terkini

Kejari Karawang Tegaskan Proses Hukum Neni Sesuai Aturan, Viral saat Menyusui sebelum Sidang

10 Gedung Sekolah Ambruk, Kejaksaan Bentuk Tim Khusus

Download Aplikasi JawaPos.com