<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/saldi-isra-3370332849.png" alt="DISSENTING OPINION: Saldi Isra (kiri) dan Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (16/10)." width="100%">
<figcaption>DISSENTING OPINION: Saldi Isra (kiri) dan Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (16/10).</figcaption>
</figure> Para kolega menyebut apa yang ditunjukkan Saldi Isra di MK terbentuk lama lewat keaktifannya di kegiatan antikorupsi dan komitmennya pada pendidikan. Tiap pulang ke Padang tanpa pengawalan dan kerap motoran. SUYUDI ADRI PRATAMA, Padang --- MIKO Kamal tak kaget ketika Saldi Isra secara terbuka mengkritik apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi saat menangani perkara uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab, dia sudah tahu lama bagaimana sahabatnya itu tak pernah mau tunduk pada kepentingan politik jangka pendek pihak-pihak tertentu. &rdquo;Saya pernah bersama beliau (Saldi Isra) di Forum Peduli Sumatera Barat (Sumbar). Saya lihat beliau tak berubah, ikut bangga saya,&rdquo; kata Miko yang juga ketua Peradi Sumbar kepada Padang Ekspres Selasa (16/10) pekan lalu. Saldi yang lahir di Solok, Sumbar, 55 tahun silam mulai bertugas sebagai hakim MK pada 11 April 2017. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, itu menggantikan Patrialis Akbar. Pada sidang MK sesi kedua Senin (16/10) pekan lalu, pria kelahiran 20 Agustus 1968 itu mengungkapkan beragam keanehan penanganan perkara uji materi 90/PUU-XXI/2023 yang disebutnya tak pernah dia lihat selama menjadi hakim MK. MK dalam putusannya mengabulkan capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan dengan empat dissenting opinion, salah satunya dari Saldi, itu pun membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), ikut palagan capres-cawapres. MK yang diketuai Anwar Usman, adik ipar Jokowi, pun ramai dikritik sebagai &rsquo;&rsquo;Mahkamah Keluarga&rdquo;. Akibat dissenting opinion-nya tersebut, Saldi malah dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi oleh Ketua Umum DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara Bob Hasan. Bob beralasan dissenting opinion Saldi tidak sesuai hukum acara dan tidak menelisik pokok perkara. Seperti Miko, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unand Khairul Fahmi mengenal Saldi sebagai sosok yang terus berjalan di jalan yang lurus dan berpendirian kuat. &rdquo;Pak Saldi juga selalu siap memperjuangkan apa yang menjadi ide-ide yang baik untuk kelembagaan,&rdquo; katanya. Keteguhan itu, kata Khairul, juga terlihat dalam komitmen Saldi pada pendidikan. Dia masih mendedidikasikan waktu untuk pendidikan meski tidak dibayar. &rsquo;&rsquo;Beliau memiliki wawasan keilmuan yang bagus dan juga berani menyampaikan pendapat,&rdquo; katanya. Sebagai seorang pengajar, tutur Prof Busyra Azheri yang juga merupakan salah seorang guru besar di Fakultas Hukum Unand, Saldi memiliki pemikiran yang progresif dalam konteks ketatanegaraan. &rdquo;Karena ia itu memiliki visi yang tidak terkurung pada satu tatanan yang ada, tapi dia juga melihat saat ini mesti ada terobosan-terobosan yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945,&rdquo; ucapnya. Di hadapan para mahasiswa, Saldi, menurut juniornya di FH Unand Charles Simabura, dikenal low profile, sederhana. &rdquo;Dia guru bagi saya,&rdquo; kata dosen tata negara di FH Unand tersebut. Kesederhanaan itu, lanjut Charles, tak berubah setelah menjadi hakim MK. Komunikasi dengan para kolega dan sahabat di Padang masih tetap terjalin. &rdquo;Pulang ke Padang, beliau menjadi dirinya, tak perlu pengawalan, tidak berubah sedikit pun. Terkadang kami naik motor dan bergaul dengan berbagai kalangan seperti biasanya,&rdquo; ucapnya. Abel Tasman, kawannya semasa bergiat di FPSB, menyebut kepiawaian Saldi dalam ketatanegaraan sudah tampak sejak di bangku kuliah. &rsquo;&rsquo;Dia juga rutin menyampaikan buah pikiran lewat tulisan di berbagai media lokal maupun nasional,&rdquo; katanya. Saldi, sebutnya, selalu istikamah sebaga intelektual, aktivis, dan turut gigih berjuang untuk demokrasi pascareformasi. Juga bersikukuh melawan kejahatan korupsi. Tapi, di antara para kolega dan sahabat Saldi ada yang berbeda pandangan tentang posisinya di MK. Miko Kamal berharap Saldi mundur karena menurutnya dia bakal lebih leluasa bergerak di luar. &rsquo;&rsquo;Saya lebih bangga jika Saldi mundur dari MK untuk berjuang bersama masyarakat sipil mendorong perbaikan MK dari luar,&rdquo;tuturnya. Adapun Charles Simabura berharap Saldi tetap bertahan di MK. &rdquo;Keberadaan beliau memberi warna agar lembaga MK tetap bisa dikendalikan dari dalam,&rdquo; ungkapnya. (*/y/c6/ttg)

Para kolega menyebut apa yang ditunjukkan Saldi Isra di MK terbentuk lama lewat keaktifannya di kegiatan antikorupsi.

Saldi Isra yang Kritis, Tetap Berkomitmen Luangkan Waktu Mengajar meski Tak Dibayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/vonis-tanpa-efek-jera_m_118452.jpeg" alt="Kurnia Ramadhana" width="100%">
<figcaption>Kurnia Ramadhana</figcaption>
</figure> KEJAHATAN korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Setidaknya hal itu bisa terlihat dari vonis-vonis ringan yang selalu dijatuhkan hakim di pengadilan tipikor. Berdasar pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2016 saja, rata-rata vonis terdakwa kasus korupsi hanya 2 tahun 2 bulan penjara.  Dalam konstruksi pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang jenis-jenis hukuman, pidana penjara terletak pada urutan kedua setelah pidana mati. Hal itu harus dimaknai bahwa hukum positif Indonesia memercayai bahwa pidana penjara adalah salah satu alternatif efek jera yang bisa dijatuhkan hakim kepada pelaku kejahatan (asas premium remedium).  <a target="_blank"></a><a target="_blank"></a> ICW pun telah memantau 573 putusan perkara korupsi selama 2016 dengan sebaran putusan: pengadilan tingkat I (420 putusan), pengadilan tingkat banding (121 putusan), dan Mahkamah Agung (32 putusan). Dari keseluruhan perkara, ditemukan ada 632 terdakwa korupsi, 448 orang lainnya divonis ringan (1-4 tahun) penjara serta 56 orang di antaranya divonis bebas.  Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Pertama, beberapa pasal dalam UU Tipikor memungkinkan seseorang untuk divonis ringan. Seperti contoh, pasal 3 UU Tipikor memberikan jalur kepada hakim untuk memberikan vonis ringan, hal itu karena vonis minimum dalam pasal ini hanya 1 tahun.  <a target="_blank"></a>Kedua, hakim cenderung tidak menjatuhkan vonis melebihi tuntutan jaksa. Hal ini sudah berulang-ulang menjadi perdebatan di publik. Penting untuk dicermati bahwa dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ada satu pun pasal yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan jaksa. Justru yang dilarang adalah jika seorang hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang telah ditentukan dalam undang-undang.  <a target="_blank"></a><a target="_blank"></a> Ketiga, minimnya langkah evaluasi dan perbaikan dari Mahkamah Agung (MA). Isu vonis ringan kasus korupsi bukan hal yang baru, hampir setiap tahun terdakwa kasus korupsi yang dihukum ringan selalu bertambah. Tahun 2015 terdata sebanyak 400 orang terdakwa kasus korupsi yang dihukum ringan oleh hakim, tentu angka tersebut lebih sedikit dibanding tahun 2016.  Sampai saat ini belum ditemukan kebijakan konkret dari MA untuk mengatasi permasalahan vonis ringan pelaku korupsi. Seharusnya melihat hal ini, MA bisa mengeluarkan surat edaran mahkamah agung (SEMA) yang berisi pedoman pemidanaan bagi hakim ketika menyidangkan perkara korupsi. Agar para hakim mempunyai standar hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi.  Rendahnya vonis hakim tersebut sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan dari tuntutan jaksa yang juga tak maksimal. Keengganan jaksa untuk menuntut pelaku korupsi setinggi-tingginya menjadi salah satu alasan bagi hakim untuk memberikan vonis ringan. Kehadiran jaksa sebagai pengacara negara seharusnya bisa menuntut pelaku korupsi dengan hukuman maksimal lantaran korban dari kejahatan korupsi adalah seluruh masyarakat Indonesia.  Padahal, jaksa agung sendiri sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berisi standar tuntutan jaksa untuk beberapa pasal yang dikenakan kepada terdakwa kasus korupsi. Seperti contoh, jika terdakwa kasus korupsi dijerat dengan pasal 2 UU Tipikor dengan kerugian keuangan negara paling banyak Rp 1 miliar, jaksa penuntut umum bisa menuntut pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 7 tahun 6 bulan.  Ketimpangan hukuman atau yang kerap disebut disparitas putusan pun masih banyak terlihat di tahun 2016. Banyak putusan yang tidak seimbang, padahal dari sisi pasal yang dikenakan ataupun kerugian keuangan negara cenderung sama.  <a target="_blank"></a>Satu sisi pemidanaan yang berbeda adalah bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, tapi di sisi lain, pemidanaan yang berbeda itu pun akan membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya yang sering menjadi korban.  <a target="_blank"></a>Belum lagi masalah minimnya inovasi jaksa dan hakim dalam penuntutan dan penghukuman. Sepanjang 2016 sangat sedikit ditemukan upaya pencabutan hak politik terdakwa kasus korupsi. Hal ini terbukti dari 573 putusan kasus korupsi pada 2016, hanya ada tujuh putusan yang memvonis terdakwa dengan pidana tambahan, yakni pencabutan hak politik. Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah terdakwa pada 2016. Jika dipresentasikan, maka sepanjang 2016 hanya 1,2 persen terdakwa kasus korupsi yang dihukum dengan pidana pencabutan hak politik.  <a target="_blank"></a>Sering tuntutan jaksa yang ingin menghukum terdakwa dengan pidana pencabutan hak politik ditolak hakim. Sebagai contoh kasus Muhammad Sanusi (terdakwa suap pembahasan raperda reklamasi) dan Damayanti Wisnu Putranti (terdakwa suap proyek infrastruktur), saat itu jaksa menuntut agar hakim mencabut hak politik keduanya, namun saat pembacaan putusan, hakim justru menolak tuntutan jaksa dengan berbagai alasan.  <a target="_blank"></a>Padahal, jika ditinjau dari segi hukum positif, pencabutan hak tertentu merupakan salah satu hukuman pidana tambahan selain hukuman pokok. Hal ini tertuang dalam pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.  Makna dari kata &rdquo;tertentu&rdquo; dalam konstruksi pasal 10 KUHP itu dapat diterjemahkan berdasar pasal 35 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dalam vonis pengadilan salah satunya adalah hak untuk memilih dan dipilih berdasar peraturan umum.  Aturan dalam kedua pasal itu seharusnya bisa digunakan oleh semua hakim jika sedang menyidangkan kasus korupsi, apalagi jika alat bukti sudah terpenuhi dan hakim sudah mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan kejahatan korupsi.  Bahkan, permasalahan pencabutan hak politik juga pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2009. MK melalui putusan No. 4/PUUVII/2009 telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional tetapi dengan batasan tertentu. Batasan yang dimaksud adalah pencabutan hak hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya.  Hakim dalam hal ini menjadi juru penentu untuk memberikan efek jera bagi koruptor. Usaha yang selama ini telah dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi sia-sia jika pada akhirnya pelaku korupsi masih diberikan vonis ringan. Jika itu terus berulang, publik akan menilai bahwa pengadilan bukan lagi menjadi tempat pencari keadilan. (*)    *Pegiat antikorupsi, saat ini bekerja di Indonesia Corruption Watch (ICW)

Vonis tanpa Efek Jera

kejahatan korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejahatan korupsi

Berita Terkini

Saldi Isra yang Kritis, Tetap Berkomitmen Luangkan Waktu Mengajar meski Tak Dibayar

Vonis tanpa Efek Jera

Download Aplikasi JawaPos.com