<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/AZzPNyRT5XjXBYxZlhnC44ekczoQFuUAVKQHty02-1330269012.jpg" alt="Kepala Dinkes Surabaya Nanik Sukristina. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinkes Surabaya Nanik Sukristina. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya buka suara terkait meninggalnya seorang pasien warga Jalan Bangurejo I/32, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, pada Senin (16/6). Pasien dinyatakan meninggal dunia sebelum Tim Gerak Cepat (TGC) tiba di lokasi. Menyikapi hal ini, Dinkes langsung melakukan evaluasi dan memperkuat prosedur pelayanan kegawatdaruratan di fasilitas kesehatan. Kadinkes Surabaya Nanik Sukristina menjelaskan, laporan awal dari keluarga pasien diterima oleh petugas Linmas Puskesmas Dupak sekitar pukul 10.30 WIB. Keluarga datang dan melapor bahwa ada anggota keluarga yang sakit di rumah dan membutuhkan pemeriksaan. &ldquo;Petugas Linmas saat itu memberikan edukasi kepada keluarga agar segera menghubungi Call Center 112 untuk mendapat penanganan dari Tim Gerak Cepat. Selain itu, keluarga juga diarahkan untuk melapor ke Poli Umum Puskesmas,&rdquo; terang Nanik, Sabtu (21/6). Petugas triase di Poli Umum pun kembali menyarankan agar keluarga segera melapor ke CC 112. Arahan ini penting agar penanganan bisa dilakukan cepat, termasuk jika pasien membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Setelah mendapat arahan tersebut, keluarga kembali ke rumah dan melaporkan kondisi pasien ke CC 112. Sekitar pukul 11.15 WIB, TGC tiba di rumah pasien. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, tim menyatakan bahwa pasien telah meninggal dunia. Menanggapi kabar yang menyebut ada unsur pembiaran dalam pelayanan, Nanik menegaskan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Meski begitu, Dinkes tidak tinggal diam dan menjadikan kasus ini sebagai evaluasi menyeluruh. &ldquo;Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Ini menjadi bahan pembelajaran bagi kami untuk memperbaiki dan memperkuat SOP kegawatdaruratan, agar pelayanan di lapangan lebih responsif,&rdquo; ujarnya. Sebagai langkah konkret, Dinkes telah meminta Kepala Puskesmas Dupak untuk memberikan pembinaan dan peringatan kepada petugas Linmas serta petugas triase yang bertugas saat itu. &ldquo;Pemkot Surabaya berkomitmen penuh dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Kejadian ini harus menjadi pengingat bahwa pelayanan gawat darurat tidak boleh ada celah,&rdquo; tandas Nanik. Dinas Kesehatan juga memastikan akan terus memantau dan mengevaluasi implementasi SOP di seluruh puskesmas, demi menjamin keselamatan dan kesehatan warga yang membutuhkan layanan cepat dan tanggap.&nbsp;

Dinkes Surabaya menanggapi meninggalnya pasien di Krembangan, evaluasi pelayanan kesehatan dilakukan untuk perbaikan SOP.

Pasien Gawat di Dupak Surabaya Meninggal Sebelum TGC Tiba, Dinkes Evaluasi Puskesmas dan SOP Kegawatdaruratan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/Logistik-Pemilu-209-3682704811.jpg" alt="Ilustrasi petugas PPSU mendistribusikan kotak suara Pemilu 2024 di Gelanggang Olahraga Remaja Senen untuk didistribusikan ke sejumlah TPS di Jakarta Pusat , Selasa (13/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas PPSU mendistribusikan kotak suara Pemilu 2024 di Gelanggang Olahraga Remaja Senen untuk didistribusikan ke sejumlah TPS di Jakarta Pusat , Selasa (13/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pesta demokrasi telah dimulai. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bahkan telah mempersiapkan pelaksanaan pencoblosan bagi warga sekitar yang punya hak pilihnya. Masyarakat bisa menghubungi layanan Public Safety Center (PSC) 119 bila terjadi kegawatdaruratan terkait kesehatan. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Dr. Sumarjaya mengatakan telah menyiapkan fasilitas serta mobilisasi tenaga dan PSC 119 mengantisipasi layanan kesehatan di TPS. &ldquo;PSC merupakan layanan kegawatdaruratan bagi masyarakat yang membutuhkan dan juga petugas jika terjadi hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kesehatan,&rdquo; kata Dr. Sumarjaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (14/2) Sumarjaya mengatakan, PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan. Saat ini, ujarnya, ada 352 PSC yang membantu penanganan kesehatan dalam kecelakaan atau situasi kritis ini di seluruh Indonesia. Bukan itu saja. Kementerian Kesehatan juga mempunyai Emergency Medical Tim (EMT). Tim ini dibentuk untuk memberikan pelayanan medis kesehatan saat kegawatdaruratan kesehatan dengan kekuatan 13.000 tenaga cadangan kesehatan (TCK). ​​Tiap TCK-EMT, ujarnya, memiliki formasi lengkap, termasuk dokter, perawat, tenaga farmasi, tenaga logistik, tenaga administrasi, dan pengemudi ambulans. Saat ini, terdapat 458 TCK-EMT yang telah tersebar di Indonesia. &ldquo;Jadi, ini kesiapsiagaan berbasis EMT di mana tenaga kesehatan cadangan ini memiliki formasi lengkap ada dokternya perawatnya dan itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia,&rdquo; lanjut Dr. Sumarjaya. Dia menambahkan, pada hari pemungutan suara, puskesmas akan buka dengan sistem rujukan. Jika terjadi kegawatdaruratan di tempat pemungutan suara (TPS), masyarakat dapat menghubungi PSC 119. &ldquo;Yang merespons cepat di TPS itu nanti adalah 119. Jadi, pertolongan pertamanya jika terjadi kegawatdaruratan, baru nanti akan langsung ke tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan, apakah nanti itu bisa di puskesmas ataupun ke rumah sakit,&rdquo; ujarnya. Kementerian Kesehatan menyediakan seluruh bidang kesehatan secara lintas program guna mendukung anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya. Khusus Pemilu 2024, layanan kesehatan seperti puskesmas dibuka selama 24 jam dengan mekanisme yang dikoordinasikan bersama untuk pemeriksaan kesehatan. &nbsp;

Kementerian Kesehatan telah menyiapkan fasilitas serta mobilisasi tenaga dan PSC 119 mengantisipasi layanan kesehatan di TPS.

Terjadi Kegawatdaruratan Soal Kesehatan di TPS, Hubungi 119

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pemkab-ini-bangun-fasilitas-buat-prioritas-ibu-hamil-risti_m_154251.jpeg" alt="RUANG BARU: Suasana pelayanan ruang NICU di lantai 3 gedung PONEK." width="100%">
<figcaption>RUANG BARU: Suasana pelayanan ruang NICU di lantai 3 gedung PONEK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ibu hamil berisiko tinggi (risti) memperoleh fasilitas lebih baik di RSUD Ibnu Sina. Gedung pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif (PONEK) RSUD Ibnu Sina sudah beroperasi penuh. Jumlah kasus bumil risti cukup tinggi di Kota Giri. Pada 2016, ada 7.768 bumil yang berstatus risti. Hingga Maret lalu, jumlahnya mencapai 1.698 orang. &rsquo;&rsquo;Di gedung PONEK, pelayanan kegawatdaruratan langsung terintegrasi,&rsquo;&rsquo; ujar Bupati Sambari Halim Radianto saat meresmikan gedung tersebut Selasa (29/8). Turut hadir pula Wabup Moh. Qosim dan Ketua DPRD Abdul Hamid. Banyak fasilitas yang sudah ditingkatkan. Tempat tidur (TT), misalnya. Sebelumnya, RSUD Ibnu Sina hanya punya 232 TT. &rsquo;&rsquo;Sekarang 328 tempat tidur. Harus dioptimalkan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Sambari berharap pelayanan di RSUD Ibnu Sina bisa lebih optimal. Tidak ada lagi pasien yang menunggu lama. Rumah sakit harus berupaya. &rsquo;&rsquo;Pasti bisa,&rsquo;&rsquo; katanya. Pasien harus dinomorsatukan. Direktur RSUD Ibnu Sina dr Endang Puspitowati SpTHT-KL menjelaskan, gedung itu memang diprioritaskan untuk kasus bumil risti. Setiap lantai memiliki keterkaitan satu sama lain. Lantai 1 difungsikan khusus untuk instalasi gawat darurat (IGD). Akses menuju IGD terhubung dengan jalan protokol. Jadi, pasien yang datang dengan kondisi gawat darurat bisa langsung ditangani petugas. &rsquo;&rsquo;Pasien datang dari Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro,&rsquo;&rsquo; terangnya. Di lantai 2, ada ruang rawat inap dan kamar bersalin. Jadi, setelah persalinan, ibu hamil bisa mendapatkan layanan prima. Endang berharap mampu memberikan layanan prima bagi pasien. Apalagi, RSUD Ibnu Sina sudah ditunjuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai rumah sakit rujukan regional. &rsquo;&rsquo;Jadi, sebelum ke RSUD dr Soetomo, pasien ditangani di sini,&rsquo;&rsquo; jelasnya. &rsquo;&rsquo;RSUD Ibnu Sina sudah terakreditasi tingkat paripurna,&rsquo;&rsquo; tandasnya.

Pemkab Ini Bangun Fasilitas Buat Prioritas Ibu Hamil Risti