<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Screenshot_20240514-175502-3062417166.jpg" alt="Ilustrasi BPJS Kesehatan. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPJS Kesehatan. (JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto, meminta pemerintah segera merevisi Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Langkah ini dinilai penting agar kesepakatan antara DPR dan pemerintah terkait pengaktifan kembali peserta PBI selama masa transisi tiga bulan memiliki kepastian hukum. Edy menjelaskan, kesepakatan yang tercapai dalam rapat kerja belum memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak dituangkan dalam regulasi resmi. Tanpa revisi SK tersebut, ia khawatir pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang telah dinonaktifkan akan memicu persoalan administratif dan kendala pembiayaan di lapangan. &ldquo;Kesepakatan DPR dalam pertemuan dengan pemerintah itu belum menjadi legal standing. Sebanyak 11 juta peserta yang dinonaktifkan ini harus diaktifkan kembali selama tiga bulan ke depan dan memperoleh pembiayaan, bukan hanya mereka yang menderita penyakit kronis atau katastropik saja,&rdquo; kata Edy dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2). Ia juga menyoroti polemik penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK) kerap berulang dan menimbulkan kegaduhan publik. &ldquo;Ini (Kasus Penonaktifan peserta PBI JK) sumber kegaduhan dan ini dari dulu nggak pernah selesai,&rdquo; tegasnya. Menurut Edy, tanpa adanya surat resmi pengaktifan kembali, rumah sakit berpotensi mengalami kesulitan dalam proses klaim pembiayaan layanan. Kondisi tersebut bisa merugikan fasilitas kesehatan yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun terkendala aspek administrasi dan pembayaran. &ldquo;SK Mensos Nomor 3 Tahun 2026 menyatakan nonaktif, maka untuk tiga bulan ke depan Mensos harus mengeluarkan surat pengaktifan kembali agar layanan tersebut bisa dibiayai negara,&rdquo; jelasnya. Edy menekankan, kesepakatan masa transisi berlaku bagi seluruh peserta PBI yang dinonaktifkan, yakni sekitar 11 juta orang. Ia mendesak pemerintah untuk memastikan seluruh peserta tersebut tetap memperoleh layanan kesehatan dengan jaminan pembiayaan dari negara. &ldquo;Jadi, selama tiga bulan layanan kesehatan harus tetap diberikan dan PBI dibayar pemerintah. Ini menyangkut 11 juta orang, semuanya, bukan hanya yang sakit kronis,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

DPR desak revisi SK Mensos agar 11 juta peserta BPJS PBI aktif kembali. Ini penting supaya layanan kesehatan dan pembiayaan tetap berjalan.

Legislator Desak Revisi SK Mensos soal Penonaktifan Peserta PBI BPJS Kesehatan, Agar Kegaduhan Tak Berlarut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/KbJfrLHbpdvh1URAr7GnuW6ToJsolTxNWaF0g4L9-3670397191.jpg" alt="Menhut Raja Juli Antoni. (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menhut Raja Juli Antoni. (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menghibahkan tanahnya seluas 20 ribu hektare di Aceh untuk konservasi gajah.&nbsp; Aksi sosial Prabowo itu dilakukan jauh-jauh hari, sebelum muncul polemik empat pulau di aceh dan Sumut. Saat ini pembangunan pusat konservasi gajah tersebut sudah hampir selesai.&nbsp; Area konservasi gajah di lahan pemberian Prabowo diberi nama Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) Aceh. Lokasinya berada di Takengon, Aceh Tengah. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi tersebut untuk memastikan proses preservasi gajah di PECI Aceh itu berjalan dengan baik. "Ini kedua kali saya ke Aceh Tengah. Ini melanjutkan percakapan, perbincangan Pak Presiden Prabowo dengan King Charles di London bulan Desember yang lalu," ujar Raja di Pendopo Aceh Tengah, Rabu (18/6) malam. Setelah menerima paparan dari tim WWF, dia bersyukur atas perkembangan pembangunan pusat konservasi gajah itu.&nbsp; Dia mengatakan progres pembangunannya luar biasa. Di lokasi tersebut, nantinya akan dibuat beberapa blok untuk konservasi perbaikan ekosistem gajah. Raja Juli menjelaskan, Presiden Prabowo telah menyumbangkan lahan pribadinya seluas 20 ribu hektare di Aceh untuk konservasi Gajah Sumatera.&nbsp; Dalam perkembangannya, luasan lahan yang dihibahkan bisa bertambah menjadi 80 ribu hektare. Perkembangan itu dibenarkan oleh Dubes Inggris untuk Indonesia Dominic Jermy yang juga turut hadir di lokasi. "Beliau (Prabowo) malah (siap) memberikan 80 ribu hektar bila diperlukan," ungkap Raja Juli.&nbsp; Pada kesempatan itu, Raja Juli juga melakukan perpanjangan dan perluasan lingkup kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan pihak Inggris. Perluasan kerjasama ini dilakukan dengan penambahan Klausul Baru pada Pasal 2.1 MoU yaitu Penguatan konservasi gajah di Peusangan, Aceh. Kemudian masa berlaku MoU yang semula berakhir pada 21 Oktober 2027, diusulkan untuk diperpanjang hingga 21 Oktober 2032. Dalam acara turut hadir Direktur Utama PT. Tusam Edhy Prabowo, Komisaris WWF Indonesia Teuku A Khalid, Dubes Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, dan Anggota DPR RI dapil Aceh Teuku Abdul Khalid. Sementara itu, Dubes Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey mengatakan Aceh merupakan rumah bagi gajah, harimau, dan orang utan. Namun seluruh satwa tersebut tidak dapat melindungi diri sendiri di tengah perkembangan populasi manusia dan pembangunan. Sehingga menurut dia perlu ada kerja sama dan komitmen jangka panjang. "Aceh rumah bagi gajah, harimau, dan orang utan adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia," katanya. Saat ini ketiga spesies tersebut masih hidup, tetapi tidak dapat melindungi dirinya sendiri.&nbsp; Maka manusia yang harus memastikan ada skema yang jangka panjang, komitmen jangka panjang. Sehingga mampu menaikkan upaya konservasi namun juga dengan menaikkan ekonomi. "Inggris berkomitmen untuk terus mempererat kerjasama menumbuhkan ekonomi, kesejahteraan bersama dan menjaga bumi yang layak huni bagi generasi yang akan datang," pungkasnya.&nbsp;

Presiden Prabowo Subianto hibahkan 20 ribu hektare lahan di Aceh untuk pusat konservasi gajah dan hampir selesai, dengan potensi perluasan.

Tanpa Drama dan Kegaduhan, Prabowo Sumbang 20 Ribu Hektare Lahannya di Aceh untuk Area Konservasi Gajah, Bisa Bertambah jadi 80 Ribu Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/YYKVPrc02Kf95UpxOTLmtgCJGqHHMHqt2h9c7QAA-2667006265.jpg" alt="Ruang persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta diwarnai kegaduhan, Kamis (17/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ruang persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta diwarnai kegaduhan, Kamis (17/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/4). Ruang persidangan sempat diwarnai kegaduhan, hingga empat orang berpakaian berwarna merah yang bertuliskan 'Dukung KPK, Tangkap Hasto' diusir dari ruang sidang. Mereka dikeluarkan oleh simpatisan Hasto Kristiyanto yang berada di pengadilan. Mereka yang diduga massa bayaran diserahkan kepada aparat kepolisian. Juru bicara PDIP, Guntur Romli memastikan bahwa persidangan Hasto bersifat terbuka untuk umum. Namun, ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang datang dengan niat memprovokasi. &ldquo;Tapi yang kami temukan adalah penyusup dari pihak lawan. Mereka mengenakan kaus provokatif, tapi ditutupi dengan kemeja agar tidak mencolok, mereka benar-benar berniat menyusup,&rdquo; kata Guntur. &ldquo;Menurut kami, itu tindakan yang tidak benar karena bisa memancing provokasi. Di dalam banyak massa PDIP dan Satgas. Kalau dibiarkan, bisa timbul keributan,&rdquo; sambungnya. Ia juga menegaskan, langkah penyisiran dan pengamanan dilakukan dengan koordinasi bersama Pamdal dan pihak kepolisian yang bertugas. &ldquo;Silakan datang, ini sidang terbuka. Tapi tolong jangan gunakan cara-cara provokatif, cara yang bisa mengadu domba dan memancing keributan,&rdquo; pungkasnya.

Sidang Hasto Kristiyanto diwarnai kegaduhan, empat orang berpakaian provokatif diusir dari ruang sidang.

Sidang Hasto Kristiyanto Diwarnai Kegaduhan, 4 Orang Berbaju Tulisan 'Dukung KPK Tangkap Hasto' Diusir Keluar Ruangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/142A0401JPG-1535995878.jpg" alt="Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid (tengah) memberikan keterangan terkait bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Kamis (11/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid (tengah) memberikan keterangan terkait bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Kamis (11/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, enggan menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mempertanyakan kemampuan kerja Presiden Jokowi dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Nusron menegaskan pihak Prabowo- Gibran tidak menginginkan kegaduhan akibat pernyataan Ahok tersebut. &ldquo;Ahok itu tidak usah ditanggapi. Karena omongan Ahok selalu bikin gaduh saja dari dulu," kata Nusron kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/2/2024). Kendati demikian, Nusron menyesalkan Ahok tidak pernah belajar dari kegaduhan yang disebabkan pernyataan-pernyataannya. &ldquo;Saya ini dulu yang membela Ahok. Dulu saya belain karena anggap Ahok ini aset bangsa. Namun ternyata sekarang jadi beban masyarakat atas masa lalunya. Sayangnya Ahok tidak belajar, mungkin memang hobinya bikin keresahan masyarakat," sambungnya. Nusron menduga, pernyataan Ahok yang kadung viral di media sosial tersebut merupakan sebuah kesalahan yang sama dengan yang dilakukan pada tahun 2016 lalu. &ldquo;Ya standar Pak Ahok. Saya kan dulu timnya. Jadi paham. Dari dulu memang suka buat gaduh. Kadang malah dia ga tahu apa yang dia katakan. Lupa habis itu. Mungkin juga kena penyakit Megalomania, jadi merasa paling hebat sedunia. Saking hebatnya pernah membuat guncang dan gaduh Indonesia dengan isu pelecahan Al Qur'an. Dulu saya bela, tapi ya memang dia begitu," jelas Nusron. Nusron justru menyukuri bahwa tim Prabowo Gibran tidak perlu terbebani dengan pertengkaran politik yang membuat resah masyarakat di masa lalu. &ldquo;Kalau kita bicara membela Ahok dulu, kita justru bersyukur bahwa saat ini pihak yang berseteru tidak ada dalam Prabowo Gibran. Pihak yang bertanding saat itu, baik Pak Anies maupun Ahok ada di kubu masing-masing,&rdquo; jelasnya. Nusron menegaskan bahwa Prabowo Gibran adalah pasangan yang mengusung persatuan nasional dan tidak mau terlibat dengan kegaduhan yang meresahkan masyarakat. &ldquo;Kita ini mengusung politik merangkul, dilambangkan oleh persatuan dua tokoh yang sebelumnya berlaga di Pilpres sebelumnya, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kami tidak ingin kegaduhan, jadi biarkan saja Ahok mau bicara apa," pungkas Nusron. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan pernyataan tajam dari Ahok. Dalam sebuah video terlihat ahok sedang berdiskusi dengan dua orangi Ibu, dan mempertanyakan kemampuan bekerja Cawapres Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo. "Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota?" kata Ahok dalam potongan video tersebut, dikutip Selasa (6/2). Setelah itu, baru Ahok menyinggung Jokowi. Menurutnya, kinerja Jokowi selama ini bisa diperdebatkan. "Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Kita bisa berdebat itu, Saya lebih tahu, makanya saya enggak enak ngomong depan umum," ujarnya.

Nusron menegaskan bahwa Prabowo Gibran mengutamakan persatuan nasional dan tidak mau terlibat dengan kegaduhan yang meresahkan masyarakat.

Enggan Tanggapi Ahok, Nusron Wahid Tidak Mau Ada Kegaduhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9631_27194_Tifatul-Sembiring.jpg" alt="Tifatul Sembiring" width="100%">
<figcaption>Tifatul Sembiring</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kritik anggota Majelis S&lrm;yuro DPP PKS Tifatul Sembiring ke Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, mendapat tanggapan keras Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi. &quot;Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu gagal paham politik pencegahan korupsi,&quot; &lrm;tegasnya di Jakarta, Jumat (6/11). Menurut teman dekat Rizal ini, Rizal tidak bisa disamakan dengan pembuat kegaduhan.&nbsp; Sebaliknya, kritik Rizal harus dipandang dari perspektif politik pemberantasan korupsi. Bersyukurlah Rizal telah mengangkat proyek-proyek pemerintah yang semula tertutup menjadi transparan hingga ke permukaan. Sebagai contoh rencana pembelian pesawat Airbus A-350 yang dipaksakan Menteri BUMN Rini Soemarno. Jika saja tidak dikepret Rizal Ramli, niscaya proyek itu akan berjalan mulus. Dan pada akhirnya, Indonesia tinggal menunggu hari bangkrutnya maskapai penerbangan nasional, Garuda, sebagaimana terjadi pada MNA (Merpati Nusantara Airlines) karena dipaksa membeli pesawat yang tidak diperlukan. &nbsp; &lrm;&quot;Yang dilakukan Rizal Ramli, merupakan cara paling efektif mencegah permainan korupsi di jajaran pejabat negara pemegang kuasa atas proyek-proyek itu,&quot; tutur dia. Jadi apa yang menurut tafsiran Tifatul Sembiring sebagai kegaduhan, menurut Adhie, sejatinya itu adalah pencegahan korupsi, tindakan preventif atas kerugian keuangan negara. Adhie pun mengimbau agar Tifatul maupun politikus PKS lainnya untuk beberapa kesempatan tidak asal mengeluarkan pernyataan. &nbsp;&quot;Saya berharap ke depan Tifatul Sembiring dan para politisi PKS lainnya bisa lebih cerdas dalam memahami mana kegaduhan, mana perseteruan politik dan mana pula langkah preventif penyelamatan aset atau kekayaan negara,&quot; tandas juru bicara eks Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. (dna/JPG)&lrm;

Kritik Eks Presiden PKS dan Konco Asal Bunyi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4065_21157_lapas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Praya Lombok Tengah (Loteng), Nusa Tenggara Barat, mengalami kegaduhan. Para narapidana menyerang dengan memukul sipir penjara. Informasi yang dihimpun Radar Lombok (Jawa Pos Group), kejadian itu berlangsung Rabu (16/9) sekitar pukul 17.40 Wita. Marahnya sejumlah napi di Rutan Praya ini disinyalir karena bocornya isu pemindahan napi korban pemukulan sipir penjara sehari sebelumnya. Selain itu, para narapidana tidak terima terhadap perlakuan para petugas yang tidak mengizinkan keluarga mereka menjenguk. Beberapa kebutuhan dan barang yang dititipkan keluarga tidak bisa mereka terima.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Tidak terima dengan isu dan aturan tersebut, para penghuni rutan memutuskan untuk melawan. Sipir penjara yang dihajar narapidana yakni Yoga Hadi Wijaya. Sipir ini bertugas sebagai pegawai administrasi di rutan setempat.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Selain petugas administrasi Kepala Rutan Praya, Sugeng Tri Wihono, juga menjadi sasaran amuk narapidana. Hanya nasib kepala rutan tidak seapes bawahannya. Kepala rutan berhasil lolos, sementara bawahannya sempat jadi bulan-bulanan narapidana. &nbsp; Kejadian bermula saat kepala rutan dan staf administrasi sedang memantau suasana rutan. Melihat dua petinggi rutan tersebut melintas, sejumlah narapidana langsung menghadang dan dihadiahi bogem mentah kepada keduanya.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kegaduhan tersebut tidak berlangsung lama. Karena setelah mendapat laporan anggota Dalmas Polres Praya langsung diterjunkan mengamankan suasana kegaduhan di dalam Rutan Praya. (cr-ape/hsn/JPG)

Narapidana Serang Kepala Rutan dan Sipir

kegaduhan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kegaduhan