<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/29/nljJHaelq1l7C0IZLYVYBHf2XWd3NiTfQ0tS4dEv-1-251189302.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (tengah) di sela pelaksanaan Nikah Massal menyambut Tahun Baru Muharram di Masjid Istiqlal (28/6). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (tengah) di sela pelaksanaan Nikah Massal menyambut Tahun Baru Muharram di Masjid Istiqlal (28/6). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kabar baik bagi para WNI yang masih bujangan dan ingin menikah. Mereka tidak perlu keluar ongkos untuk menikah di tanah air. Kementerian Agama (Kemenag) segera membuka layanan pencatatan nikah layaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) di kedutaan-kedutaan.&nbsp; Informasi tersebut disampaikan Menag Nasaruddin Umar usai pelaksanaan Nikah Massal menyambut Tahun Baru Muharram di Masjid Istiqlal, Sabtu (28/6). Dia menyebut sejumlah negara prioritas untuk membuka layanan pencatatan nikah. Di antaranya Malaysia, Taiwan, Hongkong, Arab Saudi.&nbsp; "Prioritas kami yang banyak WNI-nya," katanya. Dia juga mengatakan bahwa di Amerika Serikat dan Eropa juga banyak WNI. Sehingga memungkinkan dibuka layanan pencatatan nikah di negara-negara di kawasan tersebut.&nbsp; Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan, prosesi nikah harus sesuai aturan agama dan ketentuan negara. Selama ini yang jadi pemasalahan adalah keberadaan wali nikah bagi pihak perempuan. Ketika bila ingin menghadirkan wali nikah dari kampung halaman, butuh biaya besar.&nbsp; Nasaruddin mengatakan solusinya adalah mengganti wali nikah dengan wali hakim. Ada sejumlah syarat untuk jadi wali hakim. Di antaranya adalah laki-laki dan beragama Islam. "Kita akan atur, karena kalau harus Dubes, ada Dubes yang non Islam," jelasnya. Nantinya Kemenag akan memastikan keberadaan representasi KUA di perwakilan Indonesia di luar negeri.&nbsp; Dengan cara itu, Nasaruddin mengatakan pemerintah berupaya menekan nikah di bawah tangan atau nikah siri. Termasuk juga praktik kumpul kebo, karena sulit menikah resmi. Dia mengingatkan nikah sirri banyak negatifnya. Khususnya pada anak-anak yang dihasilkan. Mereka tidak bisa punya akta lahir. Dokumen ini penting untuk rangkaian berikutnya seperti masuk sekolah, membuat KTP, sampai paspor. "Kalau tidak bisa membuat paspor, bagaimana mau naik haji," katanya.&nbsp; Respons Penurunan Angka Pernikahan Dalam kesempatan itu Nasaruddin juga menyoroti tren penurunan angka pernikahan di KUA. Dia meminta generasi muda di Indonesia tidak terpengaruh budaya di negara lain yang memilih pacaran tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Merujuk data resmi Kemenag, pada 2020 lalu angka pernikahan yang dicatatkan di KUA sebanyak 2 juta pernikahan dalam setahun. Sedangkan pada 2024 lalu, pernikahan yang dicatatkan di KUA susut tinggal 1,47 juta pernikahan. Jumlah tersebut sangat kontras dengan populasi masyarakat usia produktif di Indonesia yang sangat besar.&nbsp; Nasaruddin mengatakan Indonesia adalah negara Pancasila. Maka budaya-budaya yang berkembang di negara lain, tidak semuanya bisa ditiru. Termasuk menunda-nunda pernikahan. "(Termasuk) pacaran sampai tua. Indonesia negara Pancasila, tidak boleh mencontoh yang melanggar aturan agama," katanya.&nbsp; Dia berpesan kepada remaja atau bujangan yang sudah cukup umurnya untuk menata hidup supa siap menikah. Jika sudah siap, segera menikah. Karena menikah itu tidak hanya sunah Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi sunnatullah. Karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. "Burung-burung yang terbang diangkasa itu hidup berpasang-pasangan," katanya. Bahkan bunga warna-warni yang menghiasi acara nikah massal di Masjid Istiqlal itu hasil dari proses perkawinan.&nbsp; Nasaruddin mengakui ada padangan di masyarakat bahwa nikah itu butuh biaya besar. Dia menjelaskan prosesi pernikahan bisa sangat terjangkau jika dilakukan di KUA. Apalagi di sejumlah KUA sudah dilengkapi balai nikah yang bagus.&nbsp; Menurut Nasaruddin biaya nikah yang besar biasanya untuk urusan lainnya. Seperti sewa gedung dan makan-makan. Dia berpesan kepada masyarakat, ketika ada yang menikah secara sederhana di KUA jangan dicap sudah melakukan hubungan di luar nikah. Baginya nikah dengan dicatatkan resmi di KUA jauh lebih baik ketimbang nikah di bawah tangan.&nbsp; Sementara itu Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan, sebagian orang terkadang menganggap enteng nikah massal. "Ketika dengar nikah massal ada yang tertawa. Minimal senyum tipis," jelasnya.&nbsp; Dia menekankan nikah massal adalah momen yang besar. Karena menjadi momen perkawinan memenuhi aturan agama dan negara. Dalam momen tersebut, Kemenag menjalankan dua kewajiban sekaligus. Yaitu kewajiban menikahkan sesuai syariat agama. Serta mencatatkan pernikahan hukum positif negara. Kemenag melakukan penelusuran administrasi yang ketat dalam nikah masal itu. Jangan sampai ada mempelai yang ternyata mempunyai pasangan. Namun mengaku lajang.&nbsp; &nbsp;

Kementerian Agama segera buka layanan pencatatan nikah di kedutaan untuk WNI, mengatasi masalah nikah siri dan penurunan angka pernikahan.

Fasilitasi Pernikahan WNI di Berbagai Negara, Kemenag Segera Buka Layanan KUA di Kedutaan-Kedutaan Besar, Bisa Pakai Wali Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/IMG_4137-1927169440.jpeg" alt="Asap tebal membubung setelah serangan rudal balasan dari Iran menghantam wilayah Tel Aviv, Israel, pada Jumat malam, 13 Juni 2025. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Asap tebal membubung setelah serangan rudal balasan dari Iran menghantam wilayah Tel Aviv, Israel, pada Jumat malam, 13 Juni 2025. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dikabarkan menutup total Kedutaan Besarnya di Yerusalem selama tiga hari mulai Rabu (18/6). Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya eskalasi konflik militer antara Israel dan Iran.&nbsp; Aksi mendadak ini sontak menimbulkan pertanyaan tajam: apakah AS mulai gentar menghadapi perang terbuka dengan Iran? Dalam pernyataan resmi, Kedutaan AS menyebut keputusan ini diambil menyusul kondisi keamanan yang memburuk akibat konflik bersenjata antara dua musuh bebuyutan Timur Tengah, Israel dan Iran.&nbsp; Seluruh staf dan keluarga pegawai pemerintah AS diminta tetap berlindung di rumah tanpa kepastian kapan situasi akan aman. &ldquo;Dengan mempertimbangkan situasi keamanan dan arahan dari Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel, Kedutaan akan ditutup hingga Jumat, termasuk seluruh layanan konsuler di Yerusalem dan Tel Aviv,&rdquo; ujar pernyataan tersebut. Penutupan ini terjadi ketika serangan udara Israel yang telah berlangsung selama lima hari dikabarkan telah menghantam pusat pengayaan uranium bawah tanah milik Iran di Natanz. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bahkan mengkonfirmasi bahwa fasilitas sensitif tersebut terkena dampak langsung dari serangan. Setidaknya 224 warga Iran dilaporkan tewas akibat bombardir Israel, sementara Iran membalas dengan meluncurkan lebih dari 400 rudal dan ratusan drone ke wilayah Israel. Korban jiwa di pihak Israel tercatat mencapai 24 orang sejauh ini. Pihak militer AS mengklaim hanya terlibat dalam aksi defensif, dengan menembak jatuh rudal-rudal Iran untuk melindungi sekutunya, Israel. Namun di balik layar, tekanan politik terhadap Presiden Donald Trump terus meningkat.&nbsp; Israel juga secara terbuka meminta AS turun tangan secara militer, termasuk menyediakan bom penghancur bunker dan dukungan udara langsung. Terkait hal tersebut, Presiden AS Donald Trump dalam unggahan media sosialnya mengklaim bahwa, &ldquo;Amerika kini sepenuhnya menguasai langit Iran.&rdquo; Pemerintahannya bahkan dilaporkan telah mengirim tambahan jet tempur canggih seperti F-16, F-22, dan F-35 ke kawasan Teluk. Namun, di tengah aksi militer dan retorika perang yang menggelora, penutupan Kedutaan AS justru menyiratkan kekhawatiran terselubung. Apakah Washington bersiap mundur atau hanya menyiapkan pukulan besar berikutnya? Langkah ini dinilai banyak analis sebagai sinyal bahwa situasi telah mencapai titik kritis yang berbahaya, dan dunia kini menyaksikan babak baru dalam konflik Timur Tengah yang bisa melibatkan kekuatan global secara langsung. "Ketika Amerika mulai mengevakuasi diplomatnya dari zona perang, dunia patut waspada. Ini bukan hanya tentang Iran dan Israel lagi, ini bisa menjadi pemantik perang regional bahkan global," ujar seorang analis geopolitik di New York melansir Newsweek. &nbsp;

Kedutaan AS di Yerusalem tutup tiga hari, di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran. Apa yang terjadi?

AS Mendadak Tutup Kedutaan besarnya di Israel 3 Hari, Takut Hadapi Perang Terbuka dengan Iran?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/20250228_135555-1-1851492125.jpg" alt="Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar memberikan keterangan mengenai persiapan masjid Istiqlal selama bulan suci Ramadhan, Jumat (28/2). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar memberikan keterangan mengenai persiapan masjid Istiqlal selama bulan suci Ramadhan, Jumat (28/2). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masjid Istiqlal menggelar kegiatan "Kampung Ramadhan Internasional" saat Ramadhan 1446 Hijriah/2025 masehi. Sebanyak 30 duta besar dari berbagai negara telah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Acara itu akan menampilkan berbagai booth dari negara-negara Muslim seperti Qatar, Arab Saudi, Mesir, hingga Malaysia dan Brunei. Tak hanya itu, negara-negara lain seperti Tiongkok, Jerman, dan Amerika Latin juga turut serta. "Kita nanti siapkan booth-booth mereka. Jadi bisa mendapatkan informasi yang penting dari Qatar, dari Abu Dhabi, dari Saudi, Mesir, Jordan. Kemudian yang tetangga kita ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura. Termasuk namun juga ada China, ada Amerika Latin, ada Jerman," ujar Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Lobby VIP Al Malik Masjid Istiqlal, Jumat (28/2). Nasaruddin menambahkan, kerja sama dengan berbagai kedutaan besar sudah terjalin sejak lama. Saat ini di masjid Istiqlal juga telah tersedia ruang khusus bagi jemaah yang ingin belajar bahasa asing secara gratis. Mulai dari bahasa Tiongkok, Inggris, hingga Arab. "Kemudian itu dikelola oleh Kedutaan Tiongkok melalui space Cina yang ada. Di sini juga ada kursus Bahasa Inggris gratis yang dikelola oleh Duta Besar Amerika dengan native speaker-nya, dengan buku-bukunya yang digratiskan dari mereka. Di sini juga ada kursus Bahasa Arab kerja sama dengan negara-negara muslim Timur Tengah," terangnya. Selain itu, selama Ramadhan, Masjid Istiqlal menggelar berbagai acara keagamaan. Seperti, tadarus Al-Qur&rsquo;an, kajian Islam, dan sesi ceramah dari ulama dalam dan luar negeri. Terdapat pula buka puasa gratis yang menyediakan 4.000 nasi kotak setiap harinya. "Biasanya 3.000 orang buka puasa di sini. Nah, karena kita mengantisipasi banyaknya program baru di Istiqlal, maka kita naikkan 4.000 box nasi. Ditambah dengan kurma dan air minum," ungkap Nasaruddin.

Masjid Istiqlal menggelar kegiatan "Kampung Ramadhan Internasional" saat Ramadhan 1446 Hijriah/2025 masehi.

Diikuti Kedutaan 30 Negara, Masjid Istiqlal Gelar Kampung Ramadhan Internasional 2025 selama Bulan Puasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/20230531_094317-01_11-3565719072.jpeg" alt="Aktivitas di wilayah Seocho-Gu, Seoul, Korea Selatan; saat jam kerja berjalan seperti biasa setelah peringatan darurat dicabut, Rabu (31/5)." width="100%">
<figcaption>Aktivitas di wilayah Seocho-Gu, Seoul, Korea Selatan; saat jam kerja berjalan seperti biasa setelah peringatan darurat dicabut, Rabu (31/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul, Korea Selatan, mengatakan, peringatan darurat yang dikeluarkan pemerintah kota setempat akibat peluncuran rudal di Korea Utara sudah dicabut. Sekitar pukul 06.32 waktu setempat, warga dan wisatawan yang menggunakan nomor ponsel Korea Selatan mendapat peringatan darurat untuk segera evakuasi. Beberapa menit kemudian, Kementerian Administrasi Publik dan Keamanan Korea Selatan menyatakan, peringatan sebelumnya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Seoul adalah pengumuman yang salah. Pada pukul 07.25 waktu setempat, KBRI Seoul mendapat informasi bahwa peringatan darurat yang dikeluarkan Pemerintah Kota Seoul disebabkan peluncuran rudal oleh Korea Utara. &rdquo;Informasi tersebut sekaligus menyatakan bahwa Wartime Alert untuk seluruh wilayah di Kota Seoul telah diangkat dan para penduduk Kota Seoul diharapkan dapat menjalankan aktivitas seperti biasa,&rdquo; kata Duta Besar RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto seperti dilansir dari Antara di Seoul, Rabu (31/5). Aktivitas warga di Seoul sejak peringatan darurat tersebut berjalan seperti biasa. Otoritas di perbatasan Korea Selatan dengan Korea Utara mendeteksi peluncuran rudal di Dongchang-ri, pantai barat Korea Utara pukul 06.29 waktu setempat. Proyektil melintas di atas perairan jauh di sebelah barat perbatasan Pulau Baengyeong milik Korea Selatan. Peluncuran rudal tersebut tidak berdampak terhadap wilayah Korea Selatan. &rdquo;Pemerintah Korsel saat ini hanya memberikan peringatan, belum memasukkan pada kategori luar biasa. Beberapa pesan peringatan yang muncul telah direvisi oleh otoritas terkait,&rdquo; ujar Gandi. Gandi juga mengatakan, KBRI Seoul sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) keadaan darurat. Termasuk evakuasi warga apabila dalam keadaan darurat. &rdquo;KBRI akan terus memantau perkembangan ini dan melaporkan pada kesempatan pertama,&rdquo; tutur Gandi. Selain peluncuran rudal, kemungkinan lain aktivitas yang memicu peringatan darurat adalah peluncuran satelit oleh Korea Utara.

KBRI di Seoul, Korsel, menyatakan, peringatan darurat yang dikeluarkan pemerintah kota setempat akibat peluncuran rudal di Korea Utara

KBRI Seoul Sebut Peringatan Darurat Sudah Dicabut, usai Korea Utara Luncurkan Rudal

JawaPos.com - Uni Emirat Arab (UAE) membuka dan meresmikan kedutaan besarnya di Israel pada Rabu (14/7). Bahkan, pembukaan itu dihadiri Presiden Israel Isaac Herzog.  Pembukaan kedutaan yang terletak di gedung Bursa Efek Tel Aviv itu dilakukan setelah peresmian kedutaan besar Israel di UEA bulan lalu.  Duta Besar UEA untuk Israel, Mohamed Al Khaja, mengibarkan bendera negaranya di luar gedung Bursa Efek Tel Aviv dengan didampingi Presiden Israel Isaac Herzog yang berdiri di sampingnya.  Setelah disatukan oleh kekhawatiran bersama terhadap Iran dan harapan kerja sama komersial yang menguntungkan, Uni Emirat Arab dan Bahrain menormalisasi hubungan mereka dengan Israel tahun lalu berdasarkan "Perjanjian Abraham" (Abraham Accords) yang dibuat oleh pemerintahan Amerika Serikat terdahulu saat dipimpin Presiden Donald Trump.  Sejak itu, Sudan dan Maroko juga telah mengambil langkah untuk menjalin hubungan dengan Israel. Perjanjian Abraham merupakan pernyataan bersama antara Israel, UAE, dan Amerika Serikat pada 13 Agustus 2020 tentang normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. (Reuters/Antara)  &nbsp;

Uni Emirat Arab Resmi Buka Kedutaan Besar di Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/JKT_PEMINDAHAN-IBU-KOTA-NEGARA_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Pemandangan Monumen Nasional (Monas) yang berada di jantung kota Jakarta, Senin (26/8/2019). Pemerintah memutuskan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi" width="100%">
<figcaption>Pemandangan Monumen Nasional (Monas) yang berada di jantung kota Jakarta, Senin (26/8/2019). Pemerintah memutuskan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo telah memutuskan akan memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Kalimantan Timur. Beberapa gedung yang akan dibangun di ibu kota baru adalah Istana Kepresidenan, Lantas, bagaimana dengan kantor Kedutaan Besar (kedubes)?  Saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kementerian Luar Negeri belum banyak memberikan tanggapan lebih jauh soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Hingga sejauh ini belum ada pembicaraan di kementerian terkait kantor para duta besar.  "Saya belum dengar. Kami tunggu saja sampai waktunya," kata Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah kepada JawaPos.com, Selasa (27/8).  Saat ditanya adakah rencana pemindahan kantor para duta besar ke Kalimantan Timur, pihaknya juga menegaskan hal itu masih terlalu dini untuk dibahas. "Terlalu dini untuk dijawab. Nantilah pada waktunya," paparnya.  Sebelumnya, ‎Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim). Lokasi paling ideal adalah di Kabupatan Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan, rencana pemerintah ini sudah digagas sejak lama. Bahkan, sejak presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno.  Alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim karena saat ini DKI sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, ‎bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, bandara, dan pusat pelabuhan terbesar di Indonesia. Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat dengan penduduk sudah mencapai 150 juta atau 54 persen dari total penduduk di Indonesia. Sehingga beban ini akan terus semakin berat apabila ibu kota tetap ada di Pulau Jawa.

Respons Kemenlu Soal Kantor Kedubes Usai Ibu Kota Diputuskan Pindah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/australia-tak-akan-pindahkan-kedutaan-besar-dari-tel-aviv_m_.jpg" alt="Kedutaan Besar Autralia di Indonesia memberikan pernyataan terkait pemerintahannya yang mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel" width="100%">
<figcaption>Kedutaan Besar Autralia di Indonesia memberikan pernyataan terkait pemerintahannya yang mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedutaan Besar Autralia di Indonesia memberikan pernyataan terkait pemerintahannya yang mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Dalam pernyataan tertulis yang diterima JawaPos.com pada Minggu (16/12) tersebut, ada empat elemen yang disampaikan. Pertama, Australia tetap berkomitmen untuk solusi dua negara dan pembentukan Negara Palestina, yang tetap merupakan satu-satunya jalur untuk menyelesaikan sengketa Israel-Palestina. Kedua, Australia tidak akan memindahkan Kedutaan Besar mereka dari Tel Aviv. "Kedutaan Besar Australia di Israel tidak akan dipindahkan ke Yerusalem Barat sampai status final Yerusalem telah diputuskan melalui negosiasi antara Palestina dan Israel," kutip pernyataan tersebut. Ketiga, Australia mengakui Yerusalem Barat, sebagai tempat parlemen Israel dan banyak lembaga pemerintahan, sebagai Ibu Kota Israel. Keempat, sesuai dengan komitmen kami untuk solusi dua negara (two-state solution), Pemerintah Australia mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk sebuah negara masa depan dengan Ibu Kota di Yerusalem Timur. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Scott Morisson mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel pada Sabtu (15/12). Morisson belum akan memindahkan kedutaan besarnta dari Tel Avib ke Yerusalem Barat, namun Morrison mengatakan bahwa untuk sementara Australia akan mendirikan sebuah kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem Barat.

Australia tak Akan Pindahkan Kedutaan Besar dari Tel Aviv

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/balas-jasa-pks-gelar-aksi-damai-terkait-palestina_m_211811.jpeg" alt="AKSI DAMAI: Ratusan kader PKS Malang Raya menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Malang, Jumat (11/5)." width="100%">
<figcaption>AKSI DAMAI: Ratusan kader PKS Malang Raya menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Malang, Jumat (11/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Pemerintah Amerika Serikat yang akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Kota Yerusalem rupanya tidak sedikit mendapat kecaman dari berbagai negara, bahkan Indonesia. Salah satunya kecaman datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal itu pun ditunjukkan dengan aksi damai yang digelar oleh ratusan kader PKS Malang Raya di depan gedung DPRD Kota Malang, Jumat (11/5). Tiga pimpinan PKS di wilayah Malang Raya pun turut hadir pada aksi tersebut. Yakni Ketua DPD PKS Kota Malang Ernanto Djoko Purnomo, Ketua DPD PKS Kabupaten Malang Ahmad Yus Zaini, serta Ketua DPD PKS Kota Batu Adi Sayoga. Ernanto Djoko mengungkapkan, aksi solidaritas tersebut merupakan bentuk Munasharah Al Quds yang digelar serentak di beberapa daerah di Indonesia. "Sebagai pengingat, yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia saat itu adalah Palestina baru Mesir. Gerakan kali ini adalah balas jasa sebagai muslim," urainya.&nbsp; Sementara itu, Korlap aksi, Ahmad Fuad mengungkapkan, ada empat penyataan sikap yang diserukan dalam kegiatan tersebut. Pertama, PKS Malang Raya mengutuk keras keputusan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang tetap mengabaikan Keputusan Majelis Umum PBB sehingga menurunkan kredibilitas PBB sebagai lembaga pemelihara perdamaian dunia.&nbsp; "Langkah ini telah mencoreng dan merusak tatanan hubungan internasional dan berpotensi menimbulkan konflik baru di kawasan Timur Tengah. Karena itu, PKS menuntut keras Pemerintahan Trump untuk mendengar aspirasi masyarakat Internasional dengan segera membatalkan rencana pemindahan kedutaan besarnya," paparnya.&nbsp; Kedua, mengharapkan kepada PBB untuk segera menyikapi arogansi Pemerintahan Trump dalam keputusan pemindahan kedutaan besarnya, mengingat mayoritas anggota PBB telah menolak pada voting tanggal 21 Desember 2017. Termasuk di antaranya 4 negara yang memiliki hak veto.&nbsp; Ketiga, mendukung usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan hak penguasaan atas kota Yerusalem (Al-Quds) sebagil Ibukota Palestina. PKS juga mengharapkan adanya peran diplomasi yang optimal untuk mengajak negara-negara internasional dalam mendukung kemerdekaan Palestina.&nbsp; Keempat, mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk melakukan aksi nyata terhadap keputusan Pemerintahan Trump terkait Yerusalem (Al-Quds). Antara lain berupa penyebaran informasi sesungguhnya tentang kebiadaban Zionis Israel dan penderitaan rakyat Palestina, menyemarakkan edukasi terkait keistimewaan kota bersejarah Al-Quds, dan melakukan gerakan sosiokultural yang serius seperti boikot produk Israel. "Kami menegaskan bahwa persoalan Yerusalem (Al-Quds) sebagai Ibukota Palestina tidak bisa ditawar-tawar," tegasnya.

Balas Jasa, PKS Gelar Aksi Damai Terkait Palestina

kedutaan besar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kedutaan besar

Berita Terkini