<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/154_wni-tppo-954299913.jpg" alt="LINTAS NEGARA: Razia oleh Tim Anti Kejahatan Siber Kepolisian Filipina yang mengungkap lebih dari 1.000 korban dugaan TPPO di Mabalacat City (4/5)." width="100%">
<figcaption>LINTAS NEGARA: Razia oleh Tim Anti Kejahatan Siber Kepolisian Filipina yang mengungkap lebih dari 1.000 korban dugaan TPPO di Mabalacat City (4/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana repatriasi WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dipaksa bekerja di industri online scamming terus dimatangkan. Kepulangan mereka ke tanah air menunggu paspor diserahterimakan ke Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Manila, Filipina. Sekretaris II Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila Nona Siska Novianti mengatakan, pihaknya masih menunggu paspor yang disita Kepolisian Filipina. Bagi WNI yang paspornya tidak ditemukan di lokasi penggerebekan, KBRI akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk mereka. Baru setelahnya, KBRI Manila mengajukan permohonan ke Biro Imigrasi Filipina untuk waiver of fines and penalties. &rdquo;Setelah itu, baru bisa menjadwalkan repatriasi,&rdquo; ujarnya kemarin (17/5). Dari 242 WNI yang berhasil diamankan dalam penggerebekan pada Kamis (4/5) lalu, tidak semua langsung dipulangkan. Sebanyak 16 orang tetap tinggal lantaran harus menjalani persidangan. Mereka adalah 2 tersangka yang diduga terlibat TPPO dan 14 orang lainnya yang berstatus sebagai saksi. Seperti diberitakan, dalam penggerebekan yang dilakukan Kepolisian Filipina pada Kamis (4/5) lalu, ada 1.400-an pekerja yang berhasil diselamatkan dari industri online scamming. Tak hanya dari Indonesia, ada juga yang berasal dari sejumlah negara Asia lainnya. Misalnya, Hongkong, Tiongkok, Vietnam, Nepal, Malaysia, Thailand, Taiwan, Myanmar, dan Filipina sendiri. (mia/idr/c7/oni)

Rencana repatriasi WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dipaksa bekerja di industri online scamming terus dimatangkan.

Repatriasi WNI Korban TPPO di Filipina Masih Harus Tunggu Paspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210224-WA0007.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi massa menentang kudeta militer di Myanmar masih berlanjut pada Rabu (24/2). Bahkan, ribuan orang berkumpul di luar Kedutaan Besar Indonesia dan Thailand di tengah kekhawatiran diplomasi untuk membangun koalisi regional dalam mengarahkan jalan keluar dari krisis politik di Myanmar.  Menteri luar Negeri Myanmar yang ditunjuk militer, Wunna Maung Lwin, terbang ke Bangkok untuk membicarakan upaya diplomatik ASEAN. Indonesia menggalang dukungan untuk pertemuan khusus ASEAN tentang kudeta tersebut. Namun, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lewat Kemenlu memastikan tidak akan mengunjungi Myanmar minggu ini.  ASEAN sendiri memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan satu sama lain dan mengambil keputusan berdasarkan konsensus.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/24/02/2021/bantah-menlu-retno-terbang-ke-myanmar-kemenlu-bukan-waktu-yang-tepat/">Bantah Menlu Retno Terbang ke Myanmar, Kemenlu: Bukan Waktu yang Tepat</a>  “Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dan masukan dari negara-negara ASEAN lainnya, ini bukan waktu yang ideal untuk melakukan kunjungan ke Myanmar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah dalam jumpa pers.  Sementara itu, aksi massa terus berlanjut mengutuk kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Massa tak peduli meski ada ancaman bahwa konfrontasi bakal menimbulkan korban jiwa.  Sejumlah kelompok muncul di depan Kedutaan Besar Indonesia dan Thailand di Myanmar. Muncul seruan di media sosial mendesak ASEAN untuk tidak memberikan legitimasi kepada pemimpin kudeta. Kelompok dari etnis minoritas Myanmar juga turun ke jalan-jalan di Yangon, kota terbesar <a href="https://www.jawapos.com/tag/myanmar/">Myanmar</a>.  “Kami, etnis minoritas, tidak memiliki kesempatan untuk menuntut hak kami, tetapi sekarang kami melakukannya,” kata San Aung Li, 26, seorang anggota minoritas Kachin.  "Jadi saya mendukung protes seperti halnya semua etnis, dengan satu suara," imbuhnya.  Beberapa aktivis pro-demokrasi khawatir diplomasi dengan para jenderal dapat merusak tuntutan mereka agar hasil pemungutan suara November, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, dihormati. Para jenderal mengklaim terjadinya kecurangan dalam pemilu meskip komisi pemilihan tidak menemukan bukti. Militer mengatakan akan menggelar pemilihan baru pada tanggal yang tidak ditentukan. Mereka telah mengumumkan keadaan darurat selama setahun.  Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah Kepada JawaPos.com menegaskan Indonesia terus berkomitmen untuk berkontribusi. Indonesia juga berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan semua pihak di Myanmar.  "Indonesia akan terus melakukan konsultasi dengan negara ASEAN lainnya mengenai setiap perkembangan yang ada," katanya.  Seperti diketahui, militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari dengan landasan kecurangan pemilu. Partai Aung San Suu Kyi memenangkan pemungutan suara. Junta militer lantas menjanjikan pemilu baru, tapi tanpa menetapkan jadwal yang tepat. Kudeta tersebut telah memicu protes masal setiap hari selama hampir tiga minggu dan pemogokan oleh banyak pegawai pemerintah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/A8tnWZlshV8

Tolak Sikap Indonesia, Demonstran Kepung Kedubes RI di Myanmar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Yaya-Ijazah-Wuhan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bahasa Jawa ternyata diminati di Tiongkok. Hal itu terlihat dari membeludaknya peminat pelajaran Bahasa Jawa untuk penutur asing yang sistem pengajarannya difasilitasi oleh Kedutaan Besar RI untuk Tiongkok yang berkedudukan di Beijing.  Berdasar itu, pihak kedutaan memutuskan untuk membatasi kelas pengajaran. "Kami batasi tiga kelas saja, tapi peminatnya mencapai enam kelas," ungkap Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing Yaya Sutarya kepada Antara di Beijing, Selasa (10/11).  Yaya menyebutkan masing-masing kelas juga dibatasi hanya 20 orang agar sistem belajar dan mengajar secara daring berjalan efektif. Yang mengejutkan, peminat kelas tersebut bukan hanya mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia yang tersebar di 18 perguruan tinggi di Tiongkok dan Hongkong, namun ada yang dari masyarakat umum.  "Melainkan ada juga masyarakat umum dengan latar belakang profesi berbeda," ujar Yaya menambahkan.  Pada saat pembukaan, Senin (10/11) malam kemarin, kelas Bahasa Jawa diampu langsung oleh para dosen dan guru besar dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Selanjutnya, kelas Bahasa Jawa akan digelar secara daring setiap Jumat dan Sabtu.  Pada saat pembukaan, ditayangkan juga beberapa kesenian tradisional Jawa. "Untuk hari Jumat pengajaran bahasa Jawa, sedangkan Sabtu materi budaya," ujarnya.  Sementara itu, kelas Bahasa Sunda yang diampu oleh tenaga pengajar dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung akan dibuka mulai 20 November. "Sama dengan Bahasa Jawa, Bahasa Sunda juga kami buka dua kelas," kata Yaya.  Dia berharap beberapa perguruan tinggi di Tiongkok dan Hongkong yang memiliki jurusan Bahasa Indonesia membuka kelas bahasa daerah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=76SdsjjBr6U

Peminat Bahasa Jawa di Tiongkok Membeludak, Jumlah Kelas Dibatasi

kedubes ri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kedubes ri

Berita Terkini

Repatriasi WNI Korban TPPO di Filipina Masih Harus Tunggu Paspor

Tolak Sikap Indonesia, Demonstran Kepung Kedubes RI di Myanmar

Peminat Bahasa Jawa di Tiongkok Membeludak, Jumlah Kelas Dibatasi

Download Aplikasi JawaPos.com