<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/macet-26-807939095.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat rapat bersama Kedubes Inggris membahas proyek kereta api perkotaan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (25/7). (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat rapat bersama Kedubes Inggris membahas proyek kereta api perkotaan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (25/7). (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Kedutaan Besar Inggris (UK Embassy) Jakarta bersiap untuk mempercepat proyek kereta api perkotaan di kawasan Aglomerasi Surabaya.&nbsp; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh mobilitas massal, sebagai upaya mengatasi kemacetan di wilayah Gerbangkertasusila Plus yang kerap dikeluhkan warga.&nbsp; "Intinya kita siap membangun konektivitas, komunikasi dengan berbagai pihak, Kemenhub, Bappenas hingga Pemkot atau Pemkab untuk percepatan program ini," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jumat (25/7). Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa pembangunan transportasi di Aglomerasi Surabaya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 dan Proyek Strategis Nasional (PSN).&nbsp; Proyek tersebut dinamai SRRL atau Surabaya Regional Railway Line. SRRL merupakan kerjasama KfW Development Bank Jerman dan telah disetujui Kementerian Keuangan. SRRL rencananya mulai dibangun pada 2027.&nbsp; Gubernur Khofifah menilai proyek kereta api perkotaan yang diusulkan Kedubes Inggris akan melengkapi proyek SRRL yang dicanangkan. Tim Kedubes Inggris pun telah menawarkan 3 alternatif rute kepada Pemprov Jatim. Rute pertama, menghubungkan kampus 2 Universitas Negeri Surabaya dengan Darmo (Barat - Timur). Rute kedua, menghubungkan Unesa - Darmo (Barat - Timur) dan Wonokromo - Stasiun Pasar Turi (Utara - Selatan). Alternatif rute ketiga juga menghubungkan wilayah Surabaya Utara ke Selatan, yakni daerah Wonokromo ke Juanda. Gubernur Khofifah berharap proyek kereta perkotaan dapat mengintegrasikan jalur SRRL ke Bandara Juanda. "Konektivitas dan sinergi antara program (kereta api perkotaan) UK dan SRRL adalah keniscayaan. Jadi ketemunya dimana nyekrupnya dimana harus didiskusikan lebih detail," imbuhnya. &nbsp; Sementara itu, East Java Regional Outreach Manager - Kedubes Inggris Jakarta, Erlin Puspitasari mengatakan dalam satu tahun tahun terakhir, pihaknya melakukan studi kelayakan perkeretaapian di aglomerasi Surabaya.&nbsp; "Proyek pembangunan Perkeretaapian perkotaan ini bentuk dukungan Kedutaan Besar Inggris untuk mengakselerasi public development di Jawa Timur," tukas Erlin Puspitasari.&nbsp;

Pemprov Jatim bersama Kedutaan Besar Inggris bersiap untuk mempercepat proyek kereta api perkotaan di kawasan Aglomerasi Surabaya.

Pemprov Jatim Percepat Proyek Kereta Perkotaan Surabaya, Mampu Atasi Kemacetan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/IMG-20250211-WA0080-941131665.jpg" alt="Perwakilan Solar2Wave dan Kedubes Inggris selepas diskusi di Gedung Research Center ITS. (Humas ITS)" width="100%">
<figcaption>Perwakilan Solar2Wave dan Kedubes Inggris selepas diskusi di Gedung Research Center ITS. (Humas ITS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris berdiskusi mengenai upaya percepatan transisi energi rendah karbon melalui Program MENTARI. Pertemuan di Gedung Research Center ITS, Selasa (11/2), membahas berbagai inovasi teknologi energi terbarukan, khususnya di sektor maritim. Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) ITS Fadlilatul Taufany menyampaikan, kerja sama ini memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan berbasis kelautan. Salah satu proyek yang telah berjalan adalah teknologi pembangkit listrik tenaga surya apung lepas pantai. &rdquo;ITS telah mengembangkan teknologi ini untuk meningkatkan pemanfaatan energi matahari di wilayah pesisir dan laut. Selain itu, dukungan dari Innovate UK melalui UK Research and Innovation (UKRI) juga menunjukkan bahwa riset kami mendapat perhatian global,&rdquo; ujar Taufany. Penasihat Energi Kedubes Inggris Rizka Sari mengapresiasi peran ITS dalam riset energi terbarukan, terutama di bidang maritim. Inovasi yang dikembangkan ITS dapat mendukung visi Program MENTARI dalam menciptakan solusi energi off-grid yang lebih berkelanjutan. &rdquo;Teknologi seperti ini berpotensi menjadi model bagi daerah pesisir lain di Indonesia. Kami ingin memahami lebih jauh bagaimana implementasi dan pengembangannya di masa mendatang,&rdquo; ungkap Rizka. Sementara itu, Ketua tim peneliti proyek Solar2Wave Prof. I Ketut Aria Pria Utama menjelaskan, teknologi ini dirancang untuk menghadapi tantangan lingkungan laut terbuka. Pengembangan energi berbasis maritim bisa menjadi bagian dari strategi ketahanan energi nasional. &rdquo;Proyek ini berbeda dari pembangkit listrik tenaga surya pada umumnya karena harus beradaptasi dengan kondisi perairan. Jika berhasil diterapkan secara luas, teknologi ini dapat membantu memperkuat kemandirian energi nasional,&rdquo; jelas I Ketut Aria Pria Utama. Dia menambahkan, kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan sektor industri menjadi kunci dalam percepatan adopsi teknologi energi terbarukan. &rdquo;Langkah ini tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga berkontribusi pada target net zero emission Indonesia,&rdquo; tutur Ketut. Diskusi ini juga menyoroti bagaimana riset di ITS sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama terkait energi bersih, penanganan perubahan iklim, serta kemitraan global dalam pengembangan teknologi.

ITS dan Kedubes Inggris kerja sama pengembangan energi terbarukan berbasis kelautan. Salah satu proyek yang telah berjalan PLTS apung

ITS dan Kedubes Inggris Kolaborasi Kembangkan Energi Terbarukan Berbasis Maritim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WAKIL-DUBES-INGGRIS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Wakil Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Matthew Downing berkunjung ke kantor PWNU Jatim di Jalan Masjid Al Akbar Timur Nomor 9 Surabaya, Selasa (11/10). Dalam kunjungan tersebut dibahas potensi kedua belah pihak untuk dapat saling berkolaborasi.  Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mengatakan, pihaknya siap untuk turut menjaga iklim investasi dari Inggris di Jatim. Yang jelas, setiap investasi yang masuk atau hendak ditanam lazimnya selalu melibatkan sebagian besar masyarakat sesuai kecakapan kerjanya. Demikian juga investasi di Jatim.  Selain KH Marzuki Mustamar, turut menerima kunjungan rombongan wakil Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste itu antara lain Wakil Katib Syuriah Dr KH Romadlon Khotib, KH Shofiyulloh, dan KH Sholeh Hayat.  Dari jajaran tanfidziyah tampak para wakil ketua PWNU Jatim antara lain Ir Moh Koderi, KH Ahsanul Haq, dan KH Jazuli Noor. Selain itu, sejumlah wakil sekretaris KH Mujib Syadzili, Hakim Jayli, Sukron Dossy, dan wakil  bendahara.  Sementara itu, rombongan Kedubes Inggris masing-masing Farah Chaudhry (Head of Second Cities, Network and Strategy), Ivy Kamadjaja (British Honorary Consul for East Java), Erlin Puspitasari (East Java Regional Outreach Manager), Faye Belnis (Media and Communication Unit), dan Barikatul Hikmah (Futute Cities Program Manager).  Dalam pertemuan itu, ketua PWNU Jatim juga mengingatkan agar masjid-masjid yang berdiri di kawasan pengelolaan perusahaan modal asing (PMA) dari Inggris untuk berhati-hati. ’’Bisa ditangani oleh NU. Setidaknya, amalannya sesuai Aswaja (ahlussunnah waljamaah) yang diperjuangkan NU," ungkapnya dalam keteranganya kepada awak media.  Menurut kiai asal Malang itu, NU turut menjaga ketenangan masyarakat serta menjauhkan dari gerakan-gerakan ekstrem dalam bingkai NKRI. Baik itu gerakan dari kalangan Islam maupun di luar Islam.  "Kami mengingatkan komitmen NU terhadap gerakan radikalis dan estremisme. Dengan menjaga NKRI dari hal-hal yang sifatnya ekstrem dan radikal, niscaya ketenangan masyarakat dan negara akan terus terjaga," tuturnya.  Pada kesempatan itu, juga sempat disinggung rencana pengembangan kawasan eks lokalisasi Dolly Surabaya. Kawasan itu diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. "Kami juga siap memberikan dukungan dalam program wisata yang bertujuan mengembangkan nilai-nilai religi bagi masyarakat," kat KH Romadlon Khotib.  Eks lokalisasi Dolly mendapat perhatian dari Kedubes Inggris karena memang sudah dikenal luas. Masalahnya, lanjut dia, bagaimana menjadikan tempat yang mempunyai citra khusus itu ke depan bisa sejalan dengan pengembangan dakwah Islam. ‘’Dengan begitu, lokasi Dolly mampu mengubah citra negatif menjadi kawasan religi di Surabaya," ungkapnya.  Untuk diketahui, kawasan Dolly Surabaya tersebut juga berdekatan dengan lokasi Masjid Rahmat Kembangkuning dan Makam Nyai Karimah, ulama pejuang pada zaman Sunan Ampel. Di eks lokalisasi itu juga sudah disebut-sebut terdapat makam seorang ulama.  Nah, dengan mengembangkannya menjadi wisata religi, maka citra Kota Surabaa menjaid semakin positif dari keagamaan. "Kami sedang menawarkan program agar ada kerjasama antara NU dan Kedutaan Besar Inggris sehingga di masa mendatang terjalin kolaborasi dengan baik," pungkasnya.

Kedubes Inggris ke PWNU Jatim, Jajaki Kolaborasi Garap Eks Dolly

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/guru-besar-ipb-khawatir-ruu-pks-halalkan-aborsi-dan-seks-sesama-jenis_m_.jpg" alt="Aksi parade pendukung LGBT di luar negeri. Salah satu tujuannya mendukung pengesahan pernikahan sesama jenis." width="100%">
<figcaption>Aksi parade pendukung LGBT di luar negeri. Salah satu tujuannya mendukung pengesahan pernikahan sesama jenis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang mengibarkan bendera LGBT memicu sorotan. Meski berada di kompleks kedutaan atau teritori pemerintah Inggris, tetap saja pengibaran bendera itu dinilai tidak sesuai dengan budaya Indonesia.  Pengibaran bendera LGBT tersebut dilakukan di halaman kantor Kedutaan Besar Inggris di Jalan Patra Kuningan Raya, Jakarta. Pengibaran itu diketahui dari posting-an Instagram (IG) resmi milik Kedutaan Inggris di Indonesia. Foto tersebut di-posting pada Rabu (18/5). Foto itu diambil bertepatan dengan peringatan 70 tahun bertakhtanya Ratu Elizabeth sebagai ratu Inggris.  Dalam caption posting-an tersebut, mereka menuliskan bahwa Inggris berpendapat LGBT adalah hak asasi manusia yang fundamental. Mereka melanjutkan, setiap orang di mana pun harus bebas untuk mencintai dan dicintai. Tanpa takut akan kekerasan atau diskriminasi.  Pengibaran bendera LGBT itu dikritisi oleh Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. "Muhammadiyah sangat menyesalkan sikap Kedubes Inggris yang tidak menghormati negara Indonesia dengan mengibarkan bendera LGBT," ucapnya.  Dia menegaskan, pemerintah Inggris harus paham bahwa Indonesia memiliki falsafah Pancasila dan sangat menghormati nilai-nilai agama.  Anwar mengatakan, tidak ada satu pun dari enam agama yang diakui Indonesia menoleransi adanya praktik LGBT. Apalagi agama Islam, yang menjadi mayoritas di Indonesia. Dia menegaskan, Muhammadiyah menilai praktik LGBT bukanlah hak asasi manusia, melainkan perilaku yang menyimpang yang bisa diobati atau diluruskan.

Kibarkan Bendera LGBT, Kedubes Inggris Diprotes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komnas-ham-minta-pemerintah-lindungi-lgbt-dari-persekusi_m_.jpg" alt="ILUSTRASI bendera kelompok LGBT." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI bendera kelompok LGBT.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masyarakat dibuat geger oleh Kedubes Inggris. Musababnya, mereka mengibarkan bendera LGBT di halaman kantornya di Jakarta. Terkait pengebaran bendera LGBT yang diposting di laman Website Kedubes Inggris mengatakan, hal itu berkaitan dengan peringatan hari internasional melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia.  “Kemarin, di Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia (IDAHOBIT) – kami mengibarkan bendera LGBT+ dan mengadakan acara, karena kami semua adalah bagian dari satu keluarga manusia,” tulisnya di postingan akun resmi Instagram Kedubes Inggris @ukinindonesia, dikutip dari Pojoksatu.id Minggu (22/5).  Kedubes Inggris juga mendesak masyarakat internasional untuk menghapus diskriminasi dengan berdasarkan orientasi seksual maupun gender. Juga mendukung undang-undang soal LGBT diperkenalkan ke semua negara.  “Kami mendesak masyarakat internasional untuk menghapus diskriminasi, termasuk berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, dan untuk mempromosikan keragaman dan toleransi,” katanya.  “Kami mendesak negara-negara untuk mendekriminalisasi hubungan seks sejenis yang suka sama suka, dan untuk memperkenalkan undang-undang yang melindungi orang-orang LGBT+ dari segala bentuk diskriminasi,” tambahnya.  Dilansir situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lembaga ini telah menghapus homoseksualitas dari klasifikasi internasional tentang penyakit pada 17 Mei 1990. Momentum 17 Mei itu kemudian diperingati dunia sebagai Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia.

Alasan Kedubes Inggris Kibarkan Bendera LGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/astaga-lsm-internasional-lobi-dpr-buat-undang-undang-lgbt_m_183599.jpeg" alt="Ilustrasi Bendera Kelompok LGBT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bendera Kelompok LGBT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengkritik keras tindakan Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Jakarta yang mengibarkan bendera pelangi yang merepresentasikan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di kantornya. Dia pun menilai LGBT di Indonesia sudah semakin meresahkan.  "Makin yakin saya kalau LGBT di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Kedutaan Besar Inggris sudah tak menghormati norma hukum masyarakat Indonesia dan terang-terangan mendukung LGBT," kata Cholil kepada wartawan, Sabtu (21/5).  Cholil mengatakan, harus ada tindakan tegas kepada Kedubes Inggris. Supaya mereka lebih menghargai norma-norma agama yang berlaku di Indonesia. "Kita harus menegur mereka bahwa sebagai tamu harus tahu diri dan tahu tatakrama negara di mana ia berpijak," tegasnya.  Cholil juga mendorong agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI segera mengambil sikap. Supaya, peristiwa seperti seperti itu tidak terulang lagi. "Ya kewajiban pemerintah untuk melakukan diplomasi agar diplomat tak melanggar hukum dan norma masyarakat Indonesia," jelasnya. (*)

Kedubes Inggris Kibarkan Bendera LGBT, MUI: Tamu Harus Tahu Diri!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ilustrasi-LGBT-Pixabay.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis turut mengecam tindakan Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Jakarta yang mengibarkan bendera LGBT di kantornya. Tindakan itu dianggap bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia.  "Seharusnya dia (Kedutaan Inggris) menghargai norma hukum negar di mana dia ditugaskan. LGBT di Indonesia tidak sesuai dengan norma agama dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa," kata Cholil kepada JawaPos.com, Sabtu (21/5).  Oleh karena itu, Cholil mendorong agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI segera mengambil sikap. Supaya, peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi.  "Ya kewajiban pemerintah untuk melakukan diplomasi agar diplomat tak melanggar hukum dan norma masyarakat Indonesia," jelasnya.  Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas juga mengecam perbuatan Kedubes Inggris. Kedubes Inggris dinilai tidak menghargai kebijakan pemerintah Indonesia.  "Muhammadiyah sangat menyesalkan sikap Kedubes Inggris yang tidak menghormati Negara Republik indonesia dengan mengibarkan bendera LGBT," kata Anwar.  Anwar mengatakan, Indonesia menganut dasar negara Pancasila. Di dalamnya terkandung penghormatan kepada nilai agama. Dari 6 agama resmi di Indonesia, tidak ada satupun yang mentolerir praktik LGBT.  "Muhammadiyah melihat praktik LGBT itu bukanlah merupakan hak asasi manusia. Dia merupakan perilaku menyimpang yang bisa diobati dan diluruskan. Oleh karena itu negara harus hadir membantu mereka untuk bisa keluar dari perilaku yang tidak terpuji tersebut," imbuhnya.

Kedubes Inggris Kibarkan Bendera LGBT, MUI Minta Kemenlu Bertindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/logo-muhammadiyah.jpg" alt="Ilustrasi logo Muhammadiyah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Muhammadiyah</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com - Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Jakarta, tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, keduataan diduga mengibarkan bendera bercorak pelangi, atau yang lebih dikenal sebagai bendera LGBT.  </div> Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas memngecam perbuatan tersebut. Kedubes Inggris dinilai tidak menghargai kebijakan pemerintah Indonesia. "Muhammadiyah sangat menyesalkan sikap Kedubes Inggris yang tidak menghormati Negara Republik indonesia dengan mengibarkan bendera LGBT," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/5). Anwar mengatakan, Indonesia menganut dasar negara Pancasila. Di dalamnya terkandung penghormatan kepada nilai agama. Dari 6 agama resmi di Indonesia, tidak ada satupun yang mentolerir praktik LGBT. "Muhammadiyah melihat praktik LGBT itu bukanlah merupakan hak asasi manusia. Dia  merupakan perilaku menyimpang yang bisa diobati dan diluruskan. Oleh karena itu negara harus hadir membantu mereka untuk bisa keluar dari perilaku yang tidak terpuji tersebut," imbuhnya. Anwar menilai LGBT sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Pasalnya, jika terus menerus terjadi, bisa mengancam populasi manusia. Sebab, jika perkawinan sejenis tidak akan melahirkan anak. "Kalau penduduk bumi yang jumlahnya saat ini sekitar 8 miliar bila mereka melakukan perkawinan sejenis maka sudah bisa diperkirakan 150 tahun yang akan datang tidak akan ada seorangpun anak manusia di muka bumi ini," ucap Anwar. "Jadi praktik LGBT ini merupakan praktik yang anti manusia dan kemanusiaan karena bisa menyebabkan punahnya manusia di atas dunia ini," tegasnya. (*)

Muhammadiyah Kecam Kedubes Inggris karena Kibarkan Bendera LGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Benny-Wenda-ULMWP-For-Cepos.jpg" alt="Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemanggilan Duta Besar Inggris di Jakarta Owen Jenkins oleh pemerintah Indonesia atas insisden Benny Wenda, yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, pada 1 Desember 2020 adalah langkah yang tepat. Hal itu dan menunjukkan ketegasan pemerintah terhadap pihak-pihak yang mengganggu NKRI.  “Apa yang dilakukan pemerintah adalah hal yang tepat, kita wajib protes, siapa pun tidak boleh ada yang mengganggu kedaulatan NKRI, termasuk Inggris,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Bobby menilai, apa yang dilakukan oleh Benny Wenda tidak masuk akal, karena karena ia bukan warga Papua Barat melainkan warga Inggris.  "Benny Wanda telah menjadi warga negara Inggris sehingga tidak berhak mewakili rakyat Papua Barat," ungkap politisi Partai Golkar tersebut. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/12/2020/soal-deklarasi-papua-merdeka-hnw-pemerintah-harus-selamatkan-nkri/">Soal Deklarasi Papua Merdeka, HNW: Pemerintah Harus Selamatkan NKRI</a></li> </ul> Selain itu Bobby juga mengingatkan kembali terkait petisi Benny Wenda tahun 2017 telah ditolak oleh Ketua Komisi Khusus Dekolonialisasi PBB.  Bobby sangat menyayangkan pemerintah Inggris melakukan pembiaran pada warganya, karena hal ini bisa mengganggu hubungan diplomasi dan bilateral antar kedua negara. Tentu diperlukan iklim yang kondusif dalam menjaga investasi perusahaan Inggris, salah satunya investasi British Petroleum (BP) di Tangguh teluk Bintuni Papua Barat.  “Hal yang sangat disayangkan jika ternyata Inggris melakukan pembiaran, karena urusan Papua Barat itu sudah final. Jadi negara manapun dilarang mendukung gerakan separatis dari negara yang sudah ada pemerintahannya,” pungkasnya.  Seperti yang kita ketahui pada Majelis Umum PBB, dalam The Act of Free Choice diterima oleh Sidang Umum PBB dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2054 pada 19 November 1969 dengan disahkannya hasil Perpera, dinyatakan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI yang sah menurut hukum internasional.

Komisi I DPR: Benny Wanda Sudah Jadi Warga Negara Inggris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ditawari-24-bus-hidrogen-pemkot-surabaya-pikir-pikir_m_.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meilhat mini bus hidrogen di SMPN 1 Surabaya." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meilhat mini bus hidrogen di SMPN 1 Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia mewacanakan kerjasama pengadaan bus jenis hidrogen kepada Pemerintah Kota Surabaya. Mereka menawakan sebanyak 24 bus hidrogen. Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya nampaknya menyambut baik. Namun, belum ada tindakan dari pemkot untuk mewujudkan wacana tersebut. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan, pihaknya masih akan mempertimbangkan bus hidrogen jenis apa yang akan ditawarkan. Selain itu, yang menjadi pertimbangan yakni soal harga dan biaya perawatan. "Memang, katanya lebih mahal. Tapi untuk operasional, karena menggunakan air pasti jauh lebih murah," kata Risma di SMPN 1 Surabaya, Kamis (14/3). Senada dengan Risma, Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan wacana tersebut. Sebab, ada pilihan lain. Selain bus hidrogen, dia juga mewacanakan kendaraan umum bertenaga listrik. Jadi, antara bus hidrogen dan listrik. Tergantung biaya operasionalnya. "Karena teknologinya tergolong baru. Jadi kalau teknologinya dapat dioperasikan secara massal dan murah, tentu kami akan memilih itu," kata Irvan. Jika murah, pihaknya bisa saja merealisasi wacana tersebut. Kemudian, soal keamanannya. Irvan mengatakan, kendaraan bertenaga listrik lebih aman ketimbang hidrogen. Apalagi, kendaraan hidrogen bertenaga gas H2. Zat yang juga disebut helium itu, mudah meledak. Untuk itu, Irvan juga masih melihat pilihan masyarakat terhadap kendaraan umum jenis baru. Meski begitu, sebenarnya kedua jenis kendaraan itu sama-sama rendah emisi dan telah diproduksi di Indonesia. "Masyarakat nanti memilih mana yang terbaik," katanya.

Ditawari 24 Bus Hidrogen, Pemkot Surabaya Pikir-pikir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kedubes inggris

Berita Terkini