<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/JKT_-Pembukaan-Trade-Expo-Indonesia-TEI-2025-_Salman-Toyibi_-09JPG-3597293757.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) hadir dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2025 yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kesempatan itu dia menyingung soal digitalisasi keuangan sebagai kunci kedaulatan pangan.&nbsp;</p> <p>Dalam keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com pada Sabtu (1/11), Menko Zulhas menyampaikan apresiasi atas inisiatif Rupiah Digital berbasis Surat Berharga Negara (SBN) sebagai simbol kedaulatan ekonomi digital nasional Indonesia.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Rupiah Digital adalah kebanggaan Indonesia di era ekonomi baru,&rdquo; ungkap Zulhas.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016776238/trump-perintahkan-militer-as-uji-coba-nulklir-rusia-ogah-ketinggalan">Trump Perintahkan Militer AS Uji Coba Nulklir, Rusia Ogah Ketinggalan</a></strong>&nbsp;</p> <p>Khusus untuk urusan inflasi pangan, Zulhas menyatakan bahwa BI memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi pangan. Khususnya pada komoditas cabai, bawang, dan ayam. Dia juga memberikan apresiasi kepada BI karena sudah melibatkan pondok pesantren (ponpes) dalam program pengendalian inflasi daerah.&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Zulhas mendorong BI dan OJK memperluas digitalisasi warung sembako, Kopdes Merah Putih, dan UMKM pangan. Tujuannya agar pelaku usaha kecil semakin mudah mengakses pembiayaan inklusif. Dia pun menyoroti pentingnya dukungan QRIS lintas negara, terutama pada rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Sehingga devisa jamaah haji tetap kembali ke Indonesia.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Menteri Zulkifli Hasan hadir dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2025, mendorong digitalisasi untuk kedaulatan pangan.

Di FEKDI 2025, Menko Zulhas Singgung Digitalisasi Keuangan Sebagai Kunci Kedaulatan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/IUwX2h3Tc72jZqaYK2yOSAmOcYMofDaqiyeKPvkm-4131621202.jpg" alt="Menko Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Minggu (5/10). (Dok. Humas Kemenko Pangan)" width="100%">
<figcaption>Menko Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Minggu (5/10). (Dok. Humas Kemenko Pangan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10).</p> <p>Dalam momen tersebut, Menko Pangan Zulhas menyampaikan apresiasi dan penghargaan mendalam kepada seluruh prajurit TNI atas pengabdian, keberanian, dan pengorbanan mereka dalam menjaga kedaulatan serta keamanan bangsa.</p> <p>&ldquo;Selamat ulang tahun ke-80 untuk Tentara Nasional Indonesia. TNI bukan hanya penjaga perbatasan, tapi juga penjaga harapan rakyat. Dari masa ke masa, TNI selalu hadir, tangguh, disiplin, dan setia mengabdi untuk Merah Putih,&rdquo; ujar Menko Pangan Zulhas dalam keterangannya.</p> <p>Tak hanya itu, Menko Pangan Zulhas juga menegaskan, peran TNI tidak hanya vital dalam aspek pertahanan negara. Tetapi juga, kata Zulhas, turut berkontribusi nyata di bidang kemanusiaan dan ketahanan nasional, termasuk dukungan terhadap ketahanan pangan di berbagai daerah.</p> <p>Salah satunya, kata Zulhas, keterlibatan TNI untuk memastikan logistik di wilayah terpencil.</p> <p>&ldquo;Banyak prajurit TNI yang turun langsung membantu petani, menjaga distribusi pangan, hingga memastikan logistik tetap aman di wilayah terpencil. Itu bukti nyata bahwa TNI dan rakyat adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan,&rdquo; tutur Zulhas.</p> <p>Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga kekayaan alam di Republik Indonesia (RI) yang sering kali dicuri. Kekayaan alam itu perlu dijaga agar tidak melulu diganggu dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan bangsa asing. Itu sebabnya, kata dia, tugas TNI saat ini tidaklah ringan.</p> <p>"Tugas yang diberikan kepada TNI tidak ringan. Saudara-saudara, tidak perlu lagi kita tutupi bahwa kekayaan alam kita sangat besar, ratusan tahun. Nusantara ini selalu diganggu, diinvasi oleh kekuatan-kekuatan asing. Mereka ke kita untuk mengambil kekayaan kita," kata Prabowo dalam sambutannya saat menjadi Inspektur Upacara HUT ke-80 TNI, di Jakarta Pusat.</p> <p>"Sampai hari ini, sampai detik ini, masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab," imbuh Prabowo.</p> <p>Peringatan HUT ke-80 TNI di Monas hari ini diramaikan dengan pembagian ratusan sepeda motor, sepeda listrik, dan peralatan elektronik. Selain itu beberapa penyanyi papan atas seperti Wali Band, Dewi Persik, dan NDX AKA turut menghibur masyarakat yang berdatangan ke Monas.</p>

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan beri penghargaan kepada TNI di HUT, Presiden Prabowo ingatkan ancaman pencurian kekayaan alam

Menko Zulhas Apresiasi Prajurit Penjaga Kedaulatan Pangan dan Keamanan RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/yos-2969087551.jpeg" alt="Pameran tunggal Yos Suprapto batal digelar di Galeri Nasional Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pameran tunggal Yos Suprapto batal digelar di Galeri Nasional Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pameran Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan telah disiapkan perupa Yos Suprapto sejak tahun lalu. Rencananya, untuk ditampilkan dari kemarin (20/12) hingga 19 Januari mendatang di Galeri Nasional.</p> <p>Namun, dalam hitungan jam, ekshibisi itu dibatalkan. Dihubungi via telepon kemarin, Yos mengaku kesal, marah, dan kecewa. Sebab, selama seleksi karya, tidak pernah ada masalah.</p> <p>Seniman asal Jogjakarta itu menyatakan, selama proses pemilihan karya, kurator Suwarno Wisetrotomo dan tim Galeri Nasional berkali-kali datang ke rumahnya untuk meninjau karya. &rdquo;Selama mereka datang, nggak ada omongan boleh atau tidak. Yang dipermasalahkan hanya lukisan sepanjang 10 m tentang gambaran kekuasaan, di mana ada gambar figur raja Jawa yang wajahnya mirip Jokowi duduk di atas takhta, yang bagian bawah kakinya mengenai punggung-punggung rakyat,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Di bawah lukisan besar tersebut, ada gambar-gambar pupuk urea. Hal itu dia dapat berdasar 15 tahun penelitiannya, yang menemukan urea menyebabkan tanah kehilangan mikroorganismenya. Alhasil, tanah menjadi rusak, keras, dan sulit ditanami.</p> <p>Hasil penelitian tersebut sudah ditata runtut dengan narasi untuk mendukung lukisan-lukisan karyanya. &rdquo;Celakanya, narasi itu mau diberedel lima lukisan, tiga jam sebelum pameran dibuka. Itu yang membuat aku dan kurator eyel-eyelan. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaanku yang ilmiah, dia mengundurkan diri, disaksikan direktur Galeri Nasional dan saksi-saksi lain,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Pameran pun batal. &rdquo;Ini seni, tapi kok dilihat dari kacamata politik? Mereka tidak memahami simbol-simbol narasi yang digunakan dalam bahasa seni. Aneh,&rdquo; katanya.</p> <p><strong>Dianggap Tak Sesuai Tema</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/1000073486-181840730.jpg" alt="5 Lukisan Karya Yos Suprapto yang Ditolak. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>5 Lukisan Karya Yos Suprapto yang Ditolak. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p>Yos didukung oleh Komnas HAM, yang menyurati direktur Galeri Nasional dan menteri terkait. Komnas HAM merujuk ke pasal-pasal yang menyatakan sikap pembatalan pameran itu sebagai bentuk pelanggaran.</p> <p>Yos menyatakan, jika pihak Galeri Nasional masih bersikukuh untuk menurunkan lima lukisannya, dia akan segera mengemasi seluruh instalasi dan membawanya pulang ke Jogjakarta. Dia menyatakan, telah ada tawaran dari sejumlah negara &ndash;salah satunya Peru&ndash; untuk pelaksanaan pameran terkait kedaulatan pangan dan tanah yang digagasnya.</p> <p>Pembatalan pameran tersebut sempat menjadi perbincangan hangat sejak Kamis (19/12). Kemarin Galeri Nasional merilis pernyataan tertulis sekaligus menghelat konferensi pers pada sore terkait hal tersebut. Dalam rilis resmi, pihak Galeri Nasional menyatakan, ada beberapa karya yang ditampilkan tanpa melalui persetujuan dan kesepakatan antara seniman dan kurator. Setelah dievaluasi, karya-karya itu dianggap tidak sesuai dengan tema yang ditetapkan.</p> <p>&rdquo;Berkenaan dengan hal tersebut, kurator pameran menyatakan mundur dari tugasnya. Sebagai langkah untuk menjaga keselarasan kuratorial dan memastikan kualitas pameran, Galeri Nasional Indonesia memutuskan untuk menunda acara ini,&rdquo; bunyi pernyataan tersebut.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015443441/5-lukisan-yos-suprapto-dibredel-okky-madasari-minta-menteri-kebudayaan-bertanggung-jawab">5 Lukisan Yos Suprapto Dibredel, Okky Madasari Minta Menteri Kebudayaan Bertanggung Jawab</a></strong></p> <p>Penanggung Jawab Unit Galeri Nasional Indonesia Jarot Mahendra menilai, langkah itu merupakan perwujudan prinsip good governance. Adapun Suwarno Wisetrotomo selaku kurator juga menyampaikan klarifikasinya secara tertulis.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/1000073490-2192370381.jpg" alt="5 Lukisan Karya Yos Suprapto yang Ditolak. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>5 Lukisan Karya Yos Suprapto yang Ditolak. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p>Dia menyatakan, ada dua karya yang berisi opini praktik kekuasaan yang tidak sesuai dengan tema kuratorial dan berpotensi merusak fokus pesan dari tema pameran.</p> <p>&rdquo;Menurut saya, dua karya tersebut &rsquo;terdengar&rsquo; seperti makian semata, terlalu vulgar, sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya,&rdquo; ulasnya.</p> <p>Selama proses kurasi, yang berjalan intensif sejak Oktober 2024 hingga hari pembukaan, tidak ada kesepahaman. Sehingga, Suwarno memutuskan mundur sebagai kurator, gagasan yang telah dia sampaikan kepada Yos sejak 16 Desember. &rdquo;Pernyataan pengunduran diri saya sebagai kurator tidak bermaksud untuk menghentikan pameran,&rdquo; tegasnya.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/1000073488-3477489669.jpg" alt="5 Lukisan Karya Yos Suprapto yang Ditolak. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>5 Lukisan Karya Yos Suprapto yang Ditolak. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p>Di media sosial, isu tersebut disoroti oleh sejumlah tokoh. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengunggah sorotan layar berisi berita pembatalan dan konfirmasi Galeri Nasional Indonesia. &rdquo;GN bilang menunda karena alasan teknis, tapi praktisnya membatalkan. Lukisan adalah ekspresi,&rdquo; tulisnya di X. Penulis dan pakar sosiologi Okky Madasari pun mempertanyakan pembatalan tersebut. &rdquo;Era sensor dan pembungkaman terhadap karya seni di bawah rezim Prabowo resmi dimulai?&rdquo; tulisnya. <strong>(fam/c6/ttg)</strong></p>

Pameran Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan telah disiapkan perupa Yos Suprapto sejak tahun lalu.

Usai Lima Lukisan Diberedel 3 Jam sebelum Pembukaan Pameran, Yos Suprapto Kini Bersiap ke Peru

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/Atikoh-ganjar-petik-pohon-cokelat-3389003679.jpg" alt="Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti mengunjungi Kampung Coklat yang berada di Desa Plosorejo, Kademangan, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (27/1)." width="100%">
<figcaption>Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti mengunjungi Kampung Coklat yang berada di Desa Plosorejo, Kademangan, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (27/1).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti mengunjungi Kampung Coklat yang berada di Desa Plosorejo, Kademangan, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (27/1). Atikoh menyebut Kampung Coklat bisa menjadi contoh bentuk kedaulatan pangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atikoh sempat berkeliling ke Kampung Coklat yang memiliki luas lahan sekitar 7 hektar. Atikoh didampingi oleh pemilik Kampung Coklat Kholid Mustofa dan istrinya, Choirotun Nasichah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini waktu covid sempat tutup enam bulan Bu," kata Kholid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, tutur Kholid, bisnisnya sudah kembali berjalan. Total pekerja di Kampung Coklatnya mencapai 400 orang. Tak hanya kakao saja, di kebun seluas 7 hektare itu juga ditanami beragam jenis tanaman lainnya seperti padi, terong, tomat, cabai, ciplukan, black sapote, nangka, kelengkeng, jambu kristal, hingga kedondong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat hal tersebut, Atikoh menyatakan&nbsp; Kampung Coklat merupakan bagian dari contoh kedaulatan pangan. Ia menekankan, jika Indonesia ingin maju maka panganlah harus menjadi perhatian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau Indonesia itu mau maju kita harus berdaulat di bidang pangan. Berdaulat di bidang pangan itu mulai dari bagaimana kita bisa menghasilkan bibit yang unggul, kemudian penjualannya tidak hanya bentuknya bibit atau bentuk coklat yang masih mentah, nilai tambahnya itu pasti akan bisa ditingkatkan kalau sudah dalam bentuk jadi, dan ini luar biasa," tegas Atikoh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atikoh mengatakan, keberadaan Kampung Coklat membuat perekonomian warga sekitar meningkat, mengingat banyaknya kunjungan wisatawan daerah hingga mancanegara ke lokasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014032773/ganjar-rutin-blusukan-sampai-menginap-di-rumah-warga-atikoh-itu-bukan-pencitraan">Ganjar Rutin Blusukan Sampai Menginap di Rumah Warga, Atikoh: Itu Bukan Pencitraan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"InsyaAllah ini akan jadi berkah buat Kampung Coklat buat Blitar juga untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belajar dari Kampung Coklat, lanjut Atikoh, berdaulat di bidang pangan itu bisa dilihat dari proses pengelolaan Kampung Coklat, yang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar dengan sebaik mungkin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atikoh berharap, ke depan semakin banyak kampung-kampung serupa yang berkembang seperti Kampung Coklat di Blitar. Dengan demikian, solusi ketersediaan tenaga kerja akan teratasi dengan tumbuhnya dunia wirausaha di sejumlah daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Filosofi dari penyerapan tenaga kerja, membuka lapangan kerja 17 juta itu ya seperti ini. Bukan dengan cara pemerintah menyerap tenaga ASN, pekerja-pekerja BUMN atau sektor-sektor lain. Tetapi ada jiwa kewirausahaan. Karena nanti tenaga kerja kita menghadapi bonus demografi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Atikoh sempat berkeliling ke Kampung Coklat yang memiliki luas lahan sekitar 7 hektar. Atikoh didampingi oleh pemilik Kampung Coklat Kholid

Atikoh Ganjar Tekankan Kedaulatan Pangan Wujud dari Indonesia Maju

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/RA-5.jpg" alt="Caption: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga mendorong seluruh pihak bisa berkolaborasi dalam menyelamatkan pangan, akibat Food Loss and Waste (FLW). Menurut Ravindra, data menunjukkan titik kritis FLW terjadi pada sektor konsumsi, yakni food waste di angka 5-19 juta ton per tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka ini, mayoritas disumbang sektor tanaman pangan, terutama dari jenis padi-padian sebesar 12-21 juta ton per tahun. Selain itu, sektor hortikultura jenis sayuran menjadi pangan paling tidak efisien karena angka kehilangannya mencapai 62,8 persen dari seluruh suplai domestik sayur-sayuran yang ada di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Butuh kolaborasi seluruh pihak, bukan hanya pemerintah maupun NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat), tapi juga keterlibatan masyarakat untuk mengurangi angka food waste ini. Sangat sayang jika sebagian masyarakat membutuhkan makanan yang bergizi untuk menyambut bonus demografi Indonesia Emas, tapi angka food waste masih besar," kata Ravindra kepada wartawan, Rabu (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ravindra menambahkan, berdasarkan data Bappenas 2021, Indonesia kehilangan nilai ekonomi sekitar Rp 213 hingga 551 triliun per tahun akibat FLW pada 2000 hingga 2019 yang mencapai 23-48 juta ton per tahun. Jumlah rupiah yang hilang akibat FLW itu setara dengan 4-5 persen Produk Domestik Bruto Indonesia per tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota BKSAP DPR ini menjelaskan, selain potensi kehilangan nilai ekonomi, timbulan FWLW juga berpotensi membuat masyarakat kehilangan asupan gizi memadai. Tercatat, food loss and waste mengakibatkan hilangnya sejumlah kandungan energi yang dibutuhkan generasi Indonesia. Antara lain, energi, protein, vitamin A, dan Zat Besi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira perlu gerakan yang masif untuk edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan food loss and waste. Sebab, pada kenyataannya potensi food waste ini ada di lingkup terkecil di lingkungan keluarga yang kurang memperhatikan cara yang benar memperlakukan makanan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ravindra juga mendorong munculnya lebih banyak usaha yang membutuhkan bahan baku sisa makanan. Saat ini, sudah mulai bermunculan start-up yang memanfaatkan sisa makanan untuk digunakan dalam budidaya Black Soldier Fly (BSF).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari larva yang dihasilkan itu bisa diolah menjadi feed untuk peternakan yang memiliki nilai protein tinggi," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga mendorong seluruh pihak bisa berkolaborasi dalam menyelamatkan pangan, akibat Food Loss and Wast

Legislator Golkar Sebut Gerakan Selamatkan Pangan Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/image1-3244586928.png" alt="Presiden Jokowi dan Menteri PUPR melihat progres pembangunan bendungan Mbay, NTT." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi dan Menteri PUPR melihat progres pembangunan bendungan Mbay, NTT.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Hari kedua di NTT, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke salah satu pembangunan infrastruktur daerah. Jokowi meninjau progres pembangunan bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (5/12).</p> <p>Presiden menjelaskan, pembangunan itu untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. &rdquo;Semua pembangunan bendungan plus irigasi dalam rangka strategi besar kita ke ketahanan pangan ke kedaulatan pangan,&rdquo; ungkap Jokowi.</p> <p>Pembangunan Bendungan Mbay sudah dilakukan sejak akhir 2021. Kemudian sudah ditargetkan akan dapat selesai dan beroperasi pada akhir 2024. Bendungan diperkirakan dapat menampung hingga 51 juta meter kubik air.</p> <p>&rdquo;Bendungan nanti mengairi kira-kira 4.200 hektare lahan, plus pengembangannya 1.900 hektare,&rdquo; tambah Jokowi.</p> <p>Presiden berharap pembangunan secepatnya dapat diselesaikan. Dengan adanya pembangunan itu akan meningkatkan produksi beras masyarakat. Khususnya di Kabupaten Nagekeo, NTT. Air-air yang akan dialirkan ke lahan milik warga, diperkirakan dapat meningkatkan produksi beras hingga 2,5 kali lipat dari biasanya.</p> <p>&rdquo;Yang kita harapkan nanti dengan selesainya Bendungan Mbay ini, produksi beras di Kabupaten Nagekeo bisa meningkat sampai 250 persen hingga peningkatannya bisa 2,5 kali lipat,&rdquo; jelas Jokowi.</p> <p>Dalam peninjauan pembangunan Bendungan Mbay, Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, dan Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do.</p>

Presiden Jokowi tinjau pembangunan Bendungan Mbay, NTT, untuk mewujudkan strategi ketahanan pangan nasional

Presiden Jokowi Tinjau Bendungan Mbay, Guna Wujudkan Kedaulatan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/Ganjar-dan-Mahfud-serahkan-berkas-ke-KPU-Dery-Ridwansah-4JPG-2877354055.jpg" alt="Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen menghadirkan kedaulatan pangan." width="100%">
<figcaption>Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen menghadirkan kedaulatan pangan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen menghadirkan kedaulatan pangan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam visi dan misi 'Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari'.</p> <p>Ganjar dan Mahfud menuangkan visi dan misi kedaulatan pangan itu dengan berkomitmen menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal. Serta mendukung desa mandiri pangan dan memastikan pangan murah melalui stabilisasi harga pangan.</p> <p>Industri pangan berkelanjutan juga menjadi program unggulan Ganjar-Mahfud. Pasangan ini menginginkan industri pangan berdaya saing dengan mengutamakan sumber pangan lokal, untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah melalui fasilitasi penelitian dan teknologi pangan ramah lingkungan. Ganjar-Mahfud juga dalam visi misinya memiliki program agar petani, peternak, dan nelayan sejahtera. Ganjar-Mahfud ingin memastikan agar terjadinya peningkatan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan kesejahteraan peternak, disertai dengan kebijakan perdagangan yang pro produksi dalam negeri.</p> <p>Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengapresiasi keinginan Ganjar-Mahfud yang melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Sebab, masyarakat merupakan sektor terpenting dalam kemajuan negara. "Kedaulatan pangan itu dengan mengikutsertakan atau peran serta masyarakat, saya kira hal yang wajar. Pembangunan yang bagus adalah pembangunan yabg melibatkan masyarakat," kata Emrus dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Selasa (24/10).</p> <p>Emrus mengamini, sektor pertanian memang terdapat di desa-desa. Sehingga negara harus menjamin kesejahteraan petani dalam rangka peningkatan hasil pangan. "Kalau mulai dari desa artinya kedaulatan pangan ini buttom up kan, dari bawah ke atas, yang selama ini ada pembangunan di bidang lain kadang justru sebaliknya," papar Emrus.</p> <p>"Saya kira apa yang direncanakan itu oleh Ganjar-Mahfud dimulai dari desa saya kira bagus sekali. Itulah pola pembangunan buttom up," sambungnya.</p> <p>Emrus juga mendorong, pola pembangunan dari desa dapat dipraktikan pada sektor pendidikan, industri dan lain-lainnya. Karena masyarakat perlu terlibat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.</p> <p>"Kalau desa sejahtera otomatis kecamatan sejahtera, kalau kecamatan sejahtera otomatis kabupaten/kota madya sejahtera, kalau kabupaten/kota madya sejahter provinsi akan sejahtera dan ujungnya adalah negara akan sejahtera," tegas Emrus.</p> <p>Bahkan, Ganjar Pranowo menyatakan setiap keluarga Indonesia mempunyai hak untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan. Pernyataan itu disampaikan Ganjar usai berkujung ke Taman Agro Eduwisata di GSG 07 di Jalan KP Salo No 81 RT 4/RW 7 Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (7/10).</p> <p>Dalam kunjungan itu, Ganjar berdialog dengan pegiat Petani Kota dan warga sekitar. Taman Agro Eduwisata GSG 07 adalah sebuah lahan sebesar 3.000 meter yang di mana dimanfaatkan lahannya sebagai sentra tanaman buah-buahan, tanaman obat keluarga, penanaman hidroponik, budidaya ikan lele dan nila hingga ke tanaman hias.</p> <p>&ldquo;Sebenarnya juga setiap keluarga bisa berdaulat. Artinya ketika harga cabai mereka bisa tanam sendiri, maka kalo dulu orang tua kita ngajarin kita apotek hidup terus kemudian warung hidup ternyata ibu-ibu di sini masih hapal juga soal ini,&rdquo; ujar Ganjar.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013104438/pasangan-ganjar-mahfud-diyakini-mampu-berikan-kepastian-hukum-ke-depan">Pasangan Ganjar Mahfud Diyakini Mampu Berikan Kepastian Hukum ke Depan</a></strong></p> <p>Ganjar menyebut, apa yang sudah dilakukan warga RW 07 Kembangan, Jakarta Barat, dengan membuat Taman Agro Eduwisata di GSG 07 merupakan sebuah contoh bahwa masyarakat bisa berdaulat pangan secara mandiri. Terlebih, kata Ganjar, hasil dari perkebunan yang dikelola bisa dikonsumsi bagi warganya. Menurut Ganjar hal adalah contoh dalam rangka memenuhi ketahanan pangan.</p> <p>Ganjar memang konsen menjadikan pangan sebagai supremasi kepemimpinan Indonesia di kancah dunia. Dirinya sangat mendukung sebuah ide dan gagasan yang dibuat masyarakat, salah satunya seperti di Taman Agro Eduwisata di GSG 07. &ldquo;Wah ini kita bisa berikan dukungan kepada orang-orang yang punya kemampuan bagus. Dan itu tadi bisa memenuhi ketahan pangan kita,&rdquo; tegas Ganjar.</p> <p>Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun memberikan pujian kepada Taman Agro Eduwisata GSG 07 lantaran warganya bisa memanfaatkan lahan kosong yang ada di Jakarta.</p> <p>&ldquo;Iya ini menarik karena mereka memanfaatkan lahan, ini lahan kosong yang mereka pinjam dan kemudian dimanfaatkan. Terus kemudian ada anak-anak muda yang punya keterampilan membantu warga yang ada di sini. Sehingga lahan lahannya bisa dimanfaatkan secara optimal,&rdquo; pungkas Ganjar.</p>

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen menghadirkan kedaulatan pangan.

Negara Berdaulat, Ganjar-Mahfud MD Ingin Hadirkan Desa Mandiri Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/JKT-2-GANJAR-DISKUSI-JARI-FED-1JPG-2408054629.jpg" alt="Bakal Calon Presiden di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo hadir dalam diskusi Jaringan Indonesia (Jari) di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Kamis (12/10/2024)." width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Presiden di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo hadir dalam diskusi Jaringan Indonesia (Jari) di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Kamis (12/10/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">\<strong>JawaPos.com</strong> - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo berkomitmen Indonesia berdaulat pangan. Komitmen itu dilakukan Ganjar dengan hilirisasi pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menyebut teknologi artificial intelligence (AI) juga bisa dimanfaatkan untuk merumuskan data ketahanan pangan secara nasional. Mulai dari stok, komponen cuaca, hingga terkait kondisi alam yang berubah-ubah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program ketahanan pangan telah dicanangkan Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. Ganjar telah sukses menghadirkan program Kartu Tani dan menggalaklan program Gerakan 1.000 Embung. Upaya itu dilakukan Ganjar untuk mensejahterakan petani dan juga mewujudkan kedaulatan pangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Modernisasi pertanian yang digagas Ganjar ini mendapat respons positif. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyatakan bahwa gagan itu sangat progresif dan perlu untuk diaplilasikan ke tingkat nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013078431/kemnaker-gelar-rembuk-nasional-lembaga-pelatihan-kerja-swasta">Kemnaker Gelar Rembuk Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gagasan yang baik dan profresif", kata Adi dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Minggu (15/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Adi, keinginan Ganjar Pranowo yang mengharapkan generasi muda bisa terjun ke pertanian juga harus diapresiasi. Sebab, semua masyarakat yang hidup perlu konsumsi, sehingga memang butuh regenerasi dan pengembangan yang modern untuk menghadirkan ketahanan pangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Capres yang punya ide bagus untuk kemajuan bangsa layak diapresiasi," ucap Adi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ganjar Pranowo menyinggung soal informasi pangan dan pertanian. Terutama, terkait produksi pangan nasional. Hal ini disampaikan Ganjar dalam diskusi Jaringan Indonesia (Jari) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Kamis (12/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kita mendapatkan cerita macam-macam dari dunia pangan dan pertanian kita. Enggak usah dibahas (kasus eks Mentan Syahrul Yasin Limpo). Kita bicara yang produksi saja," ucap Ganjar Pranowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdebatlah kita habis-habisan. Satu sisi mengatakan beras kita banyak, tapi berikutnya turun," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013078251/viral-ribuan-warga-dan-ormas-islam-tasikmalaya-meminta-izin-presiden-joko-widodo-berangkat-ke-palestina">Viral! Ribuan Warga dan Ormas Islam Tasikmalaya Meminta Izin Presiden Joko Widodo Berangkat ke Palestina</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kata Ganjar, data mengenai ketahanan pangan Indonesia bisa dirumuskan secara pasti. Karena itu dibutuhkan kolaborasi antarelemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ini kita kerjakan, kita bagi aja yuk, ada lembaga riset, kampus, perusahaan. Jadikan satu grup, kami tugaskan, kemudian minta bereskan itu. Targetnya dua tahun semua sistem mesti settle," ujar Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, menurut Ganjar, teknologi artificial intelligence (AI) juga bisa dimanfaatkan untuk merumuskan data ketahanan pangan secara nasional. Mulai dari stok, komponen cuaca, hingga terkait kondisi alam yang berubah-ubah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia menyebut pentingnya dilakukan modernisasi dalam aspek pertanian di Indonesia. Mengingat lahan yang semakin sempit dan teknologi yang makin tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Distribusi dengan digitalisasi saya kira akan jauh lebih gampang melakukn kontrol termasuk industrilisasi wabilkhusus bibit pupuk. Pupuk ini masalah terus sampai hari ini. Maka DPR jadi kena terus lemparannya," pungkas Ganjar.</div>

Bakal calon presiden, Ganjar Pranowo berkomitmen Indonesia berdaulat pangan. Komitmen itu dilakukan Ganjar dengan hilirisasi pertanian.

Wujudkan Ketahanan Pangan, Ganjar Dorong Petani Kelola Lahan Secara Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/WhatsApp-Image-2023-10-06-at-155617-3786022369.jpg" alt="PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X mampu meningkatkan produktivitas tebu." width="100%">
<figcaption>PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X mampu meningkatkan produktivitas tebu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah menawarkan insentif fiskal bagi investor yang berminat membangun proyek 'food estate' atau lumbung pangan terintegrasi di Merauke, Papua Selatan, setelah proyek tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).</p> <p>"Kalau KEK sebenarnya dalam konteks ini lebih kepada insentif fiskal, supaya nanti, kalau ada orang yang berminat investasi di sana tentunya ya secara insentif fiskalnya sudah ikut paket KEK. Jadi, nanti KEK pangan dan energi," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/10).</p> <p>Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan 'food estate' Merauke juga masih menjadi proyek strategis nasional (PSN). Ke depannya, 'food estate' Merauke akan dikelola seperti halnya Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, yakni dikelola pemerintah namun dengan melibatkan swasta untuk membangun sejumlah industri di kawasan tersebut.</p> <p>Pemerintah dalam rapat pada Selasa ini menetapkan 'food estate' Merauke sebagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk produksi padi dan tebu. Tiko mengatakan, kemungkinan besar BUMN pangan seperti PT PTPN Persero akan terlibat dalam pengelolaan 'food estate' Merauke itu.</p> <p>Luas lahan KEK 'food estate' Merauke diperkirakan bisa mencapai dua juta hektare. Namun, dalam tahap awal, pembangunan &ldquo;food estate&rdquo; di Merauke akan mencakup 200 ribu hektare.</p> <p>Presiden Joko Widodo sebelumnya menekankan bahwa pembangunan lumbung pangan atau <em>food estate</em> tidak semudah yang dibayangkan, karena produksi pada kali pertama biasanya gagal. Jokowi menyatakan tetap akan membangun lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.</p> <p>"Itu cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau melimpah betul, enggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak ibu bayangkan," kata Jokowi pada 18 Agustus 2023.</p> <p>Menurut Jokowi, lumbung pangan menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi krisis pangan yang mengancam produksi, mengingat negara-negara kawasan dan global sedang menghadapi krisis tersebut.</p> <p>Indonesia pada tahun ini dilanda penurunan produksi pangan karena cuaca ekstrem El Nino. Untuk komoditas beras, pemerintah memperkirakan akan terjadi penurunan hingga 1,2 juta ton dari target produksi 30 juta ton.</p> <p>Pemerintah menyatakan akan mengoptimalkan produksi pangan pada musim tanam selanjutnya guna menangkal krisis pangan, sekaligus mengamankan kuota impor untuk menjamin pasokan pangan di dalam negeri.</p>

Pemerintah dalam rapat pada Selasa ini menetapkan 'food estate' Merauke sebagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk produksi padi dan tebu.

Pemerintah Tawarkan Insentif Fiskal bagi Investor yang Mau Bangun KEK 'Food Estate' di Merauke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/JOKOWI-TINJAU-LOKASI-FOOD-ESTATE-DI-SUMBA-NTT-Agus-Suparto-2-257.jpg" alt="ILUSTRASI. Presiden Jokowi, Selasa (23/2/2021) meninjau lokasi food estate yang terletak di Bukit Ngora Lenang, Lai Patedang, Desa Makata Keri, Kec Katiku Tana, Kab Sumba Tengah Prov NTT." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Presiden Jokowi, Selasa (23/2/2021) meninjau lokasi food estate yang terletak di Bukit Ngora Lenang, Lai Patedang, Desa Makata Keri, Kec Katiku Tana, Kab Sumba Tengah Prov NTT.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proyek lumbung pangan terintegrasi atau&nbsp;<em>food estate&nbsp;</em>di Merauke, Papua Selatan akan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).<br /><br />"Dibuat KEK nanti di Merauke," kata Airlangga usai rapat soal f<em>ood&nbsp;estate&nbsp;</em>di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10).<br /><br />Airlangga mengatakan, KEK&nbsp;<em>Food Estate</em>&nbsp;Merauke akan difokuskan untuk produksi padi dan tebu. Luas lahan KEK&nbsp;<em>Food Estate&nbsp;</em>Merauke diperkirakan bisa mencapai dua juta hektare, namun pemerintah belum memberikan estimasi mengenai kemampuan total produksi padi dan tebu dari lahan tersebut.<br /><br />"Kita belum bicara produksi, kita konsentrasi padi dan tebu, kalau f<em>ood&nbsp;estate</em>&nbsp;kan bisa potensi&nbsp;dua&nbsp;juta hektare, tapi awalnya 200 ribu hektare dulu," kata Airlangga.<br /><br />Airlangga tidak merinci besaran anggaran pembangunan proyek. Namun, dia memastikan pemerintah tak akan hanya mengandalkan APBN untuk proyek yang telah digagas sejak era Presiden ke-2 RI Soeharto itu, melainkan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan swasta atau&nbsp;<em>public private partnership (PPP).</em><br /><br />Meski demikian, Airlangga masih enggan merinci siapa investor yang sudah melakukan penjajakan untuk pembangunan&nbsp;<em>food estate</em>&nbsp;itu.<br /><br />Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menekankan bahwa pembangunan lumbung pangan atau&nbsp;<em>food estate</em>&nbsp;tidak semudah yang dibayangkan, karena produksi pada kali pertama biasanya gagal. Jokowi menyatakan tetap akan membangun lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.<br /><br />"Itu cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau melimpah betul, enggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak ibu bayangkan," kata Jokowi pada 18 Agustus 2023.<br /><br />Menurut Jokowi, lumbung pangan menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi krisis pangan yang mengancam produksi, mengingat negara-negara kawasan dan global sedang menghadapi krisis tersebut.<br /><br />Indonesia pada tahun ini dilanda penurunan produksi pangan, karena cuaca ekstrem El Nino. Untuk komoditas beras, pemerintah memperkirakan akan terjadi penurunan hingga 1,2 juta ton dari target produksi 30 juta ton.<br /><br />Pemerintah menyatakan akan mengoptimalkan produksi pangan pada musim tanam selanjutnya guna menangkal krisis pangan, sekaligus mengamankan kuota impor untuk menjamin pasokan pangan di dalam negeri.</p>

Airlangga mengatakan, KEK Food Estate Merauke akan difokuskan untuk produksi padi dan tebu. Luasnya bisa mencapai dua juta hektare.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kedaulatan pangan

Berita Terkini