<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/a9643ac2-de87-46da-9d58-82214ff59d39-541084697.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa ada satu utang RI yang belum dibayar yaitu kemerdekaan Palestina." width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa ada satu utang RI yang belum dibayar yaitu kemerdekaan Palestina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa diplomasi terus dilakukan untuk melindungi keutuhan NKRI termasuk di forum-forum internasional. Selama ini, Kemlu RI terus melakukannya demi kedaulatan NKRI. Menlu Retno megatakan, menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain adalah prinsip yang harus dihormati oleh semua negara, tanpa kecuali. Dalam pidato Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPPTM) 2024 di Museum Konperensi Asia Afrika (KAA), Bandung, Senin (8/1), Menlu Retno mengatakan dengan diplomasi yang dijalankan di PBB, pemahaman dan dukungan dunia internasional terhadap keutuhan wilayah Indonesia semakin baik dan semakin solid. Salah satunya terlihat dalam Sidang Majelis Umum PBB. Selain itu, diplomasi kedaulatan juga dijalankan dengan penyelesaian batas negara melalui negosiasi. Batas negara penting untuk segera diselesaikan. Perundingan batas negara baik darat maupun laut, bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikannya. Penyelesaian juga harus dilakukan berdasarkan hukum internasional yang berlaku, misalnya UNCLOS 1982 jika menyangkut batas laut. "Dalam 9 tahun ini, 6 perjanjian perbatasan dengan negara tetangga telah diselesaikan," jelas Menlu Retno. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian delimitasi batas ZEE dengan Vietnam, sebagai perjanjian dual line pertama di antara negara Asia Tenggara, yang sudah dirundingkan selama 12 tahun. Kemudian kesepakatan Indonesia-Malaysia pada 2 segmen batas maritim Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan, Juni 2023, selesai setelah perundingan panjang selama 18 tahun. Selanjutnya 3 segmen batas darat dengan Malaysia di Kalimantan-Sabah telah disepakati pada kurun waktu 2017-2019. Sementara 3 segmen batas darat lainnya, yaitu segmen Pulau Sebatik, segmen Sinapad-Sesai dan West Pillar-AA 2 di Kalimantan-Sabah ditargetkan selesai tahun ini setelah berunding selama 24 tahun. Kemudian kesepakatan garis batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di segmen Subina-Oben dan Noel-Besi Citrana, akan ditandatangani pada akhir Januari 2024, yang dirundingkan selama 19 tahun. Selanjutnya, Indonesia dan Filipina juga telah menyepakati Principles and Guidelines Batas Landas Kontinen, Oktober 2022, yang akan dijadikan rujukan penting dalam perundingan batas Landas Kontinen untuk melengkapi persetujuan Batas ZEE di Laut Sulawesi pada 2014.

Penyelesaian juga harus dilakukan berdasarkan hukum internasional yang berlaku, misalnya UNCLOS 1982 jika menyangkut batas laut.

Kedaulatan NKRI Harga Mati, 6 Perjanjian Perbatasan dengan Negara Tetangga Telah Diselesaikan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-4-1.png" alt="Forkopimda Jawa Timur berdiskusi di tenda penyekatan BNPB Jembatan Suramadu. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Forkopimda Jawa Timur berdiskusi di tenda penyekatan BNPB Jembatan Suramadu. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelarangan Front Pembela Islam (FPI) akhir 2020 mendapatkan respons dari KH Marzuqi Mustamar, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Sabilurrosyad, Gesek, Malang. KH Marzuqi yang juga Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur itu mendukung langkah pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dengan membubarkan organisasi yang dapat mengganggu keamanan negara.  Apresiasi pembubaran tersebut disampaikan melalui pesan video yang dibuat KH Marzuqi Mustamar. Dalam video yang diunggah pada Sabtu (2/1), dia menyatakan dukungan atas langkah tegas yang dilakukan pemerintah membubarkan organisasi masyarakat yang dapat mengganggu keamanan negara.  ”Saya Kyai Haji Marzuqi Mustamar, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Sabilurrosyad, Gesek, Malang, mendukung sepenuhnya langkah, kebijakan, sikap, dan keputusan yang diambil Pemerintah Republik Indonesia,” ujar KH Marzuqi.  KH Marzuqi menyebutkan beberapa pihak yang berkontribusi dalam pembubaran FPI. Di antaranya Menkopolhukam dan Polri.  ”Dalam hal ini TNI, Polri, Depkumham, Kejaksaan Agung, Menkopolhukam, untuk membubarkan semua organisasi maupun gerakan, yang menurut analisa aparat dan intelijen bisa mengganggu keamanan negara,” lanjut KH Marzuqi.  Dalam video tersebut, dia juga menyebut beberapa organisasi yang mengganggu keamanan negara. Selain itu, juga mengganggu kedaulatan negara. Marzuqi menyebut HTI dan FPI.  ”Sekali lagi, saya mendukung sepenuh langkah pemerintah untuk membubarkan FPI dan yang lain,” tegas KH Marzuqi.  Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD membubarkan organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab. Pembubaran tersebut berkaitan dengan berbagai kegiatan FPI yang dianggap berbahaya bagi keamanan warga.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-b99rlONhdM

PWNU Jatim Dukung Pembubaran FPI, Upaya Negara Jaga Kedaulatan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Kemenhan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020). Adapun dalam acara ini dihadiri juga oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020). Adapun dalam acara ini dihadiri juga oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun anggaran 2020. Dalam arahannya, di depan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan hadirin lainnya, Jokowi menyampaikan kedaulatan negara sebagai poin utama.  Jokowi mengatakan, kedaulatan negara merupakan hal terpenting dalam pertahanan negara. Oleh karena itu, kedaulatan negara adalah mutlak harus dipertahankan oleh seluruh komponen bangsa.  "Sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tegaskan bahwa kedaulatan itu harga mati, kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar-menawar," kata Jokowi di Kemenhan, Jakarta, Kamis (23/1).  Jokowi menyampaikan, hadirnya jajaran TNI dan Polri dalam Rapim Kemenhan sebagai simbol positif sinergitas antar aparat negara. Hal ini menandakan keduanya mendukung penuh agenda-agenda besar negara untuk kemajuan Indonesia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Kemenhan-Dery-Ridwansah-3-e1579750207428.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, TNI-Polri harus menjadi benteng terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Kerja serius dibutuhkan dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia yang memiliki luas wilayah sangat besar.  "Saya perintahkan, kepada seluruh jajaran TNI Polri, harus bekerja, bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia, untuk berdiri paling depan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI," imbuhnya.  Jokowi juga mengingatkan kepada TNI-Polri bahwa tantangan bangsa ke depan akan semakin komplek. Ancaman tidak hanya muncul dalam bentuk perang konvensional. Melainkan perang dalam bentuk dunia maya pun siap menerjang.  "Yang paling penting, kita harus mampu atasai semua spektrum pertahanan, mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy, maupun perang hybrid, yang menggabungkan strategi militer non militer, konvensional dan non konvesional," pungkasnya.

Di Depan Prabowo, Jokowi Ingatkan Kedaulatan NKRI Harga Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok-tni-al.jpg" alt="China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos" width="100%">
<figcaption>China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia berupaya menunjukkan bahwa perairan Natuna Utara yang dimasuki kapal Tiongkok merupakan wilayah NKRI. Menyusul peningkatan intensitas operasi dengan penambahan KRI, pemerintah akan mengirim nelayan untuk melaut di sana.  Kemarin (6/1) Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perairan Natuna Utara merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang sah. Dengan demikian, pemerintah tidak akan melakukan upaya tawar-menawar soal kedaulatan negara di kawasan tersebut. ”Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas dia saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.  Presiden menambahkan, pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menanggapi klaim Tiongkok terhadap perairan Natuna Utara sudah sesuai dengan sikap pemerintah.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menegaskan hal yang sama setelah bertemu dengan 120 nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa di Jakarta kemarin. Pemerintah, kata dia, akan mengirim nelayan untuk melaut di Natuna. ”Kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain,” ungkap dia.  Kehadiran para nelayan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Natuna Utara akan melengkapi operasi yang dilakukan TNI bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla). Juga, menegaskan bahwa negara hadir dan ada di sana. ”Negara hadir itu minimal dalam dua hal. Satu, peningkatan patroli, yang kedua aktivitas nelayan kita sendiri,” imbuhnya.  Di depan para nelayan, Mahfud menyampaikan bahwa wilayah yang dimasuki kapal ikan dan Coast Guard Tiongkok merupakan daerah kaya sumber daya laut. Beraneka jenis ikan berkumpul di sana. Tersedia dan melimpah. Dia menegaskan bahwa Indonesia berhak atas kekayaan tersebut. ”Saudara juga berhak atas ikan-ikan dan pemanfaatan sumber daya laut di sana,” ujar dia.  Semua itu tercatat dalam hukum laut (UNCLOS). Bahwa ZEE Indonesia di Natuna Utara bagian dari Indonesia. ”Hukum internasional mengatakan bahwa perairan yang mereka (Tiongkok, Red) masuki itu adalah perairan sah kita, Indonesia, dan kita berhak mengeksplorasi,” terang pria yang pernah menjabat menteri pertahanan (Menhan) tersebut.  Dia mengatakan bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok harus tetap berlangsung. Baik terkait ekonomi, perdagangan, maupun kerja sama lainnya. Hanya, pemerintah tidak tinggal diam bila ada pelanggaran. Dengan tegas Mahfud menyampaikan, langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah tidak lain demi kedaulatan negara. ”Jadi, tidak ada perang. Tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego, berarti kita mengakui itu milik bersama,” tutur mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.  Meski belum dipastikan kapan ratusan nelayan itu berangkat ke Natuna, Mahfud menjamin pemerintah akan membantu. Mulai izin, fasilitas, sampai jaminan keamanan.  Dalam kesempatan yang sama, Riswanto, perwakilan nelayan asal Tegal, mengatakan bahwa pihaknya siap melaut ke Natuna Utara. Namun, diperlukan pembicaraan dan persiapan teknis untuk pemberangkatan. Termasuk soal kapal dan izin yang dibutuhkan.  Berdasar pengalaman nelayan-nelayan pantura yang pernah melaut ke Natuna Utara, kata Riswanto, kapal yang memungkinkan untuk mencari ikan di Natuna Utara adalah kapal dengan gross tonnage (GT) di atas 150. ”Karena jaraknya (dari pantura ke Natuna) jauh,” katanya.  Selain kapal besar, pria yang juga ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tegal itu menyampaikan bahwa untuk melaut di Natuna Utara, dibutuhkan operasional yang besar. Sebab, pencarian ikan bisa sampai dua atau tiga bulan. ”Kalau dua sampai tiga bulan itu (biaya operasional) hampir Rp 500 juta,” tuturnya.  Karena itu, pihaknya berharap besar pemerintah membantu perizinan agar lebih mudah. Sebab, izin untuk kapal di atas 30 GT ada di pemerintah pusat. Mereka juga berharap ada kebijaksanaan terkait bahan bakar minyak (BBM). Subsidi BBM yang saat ini hanya berlaku untuk kapal di bawah 30 GT diharapkan bisa berlaku untuk kapal yang akan melaut ke Natuna. Secara prinsip, nelayan-nelayan dari pantura juga siap bekerja sama dengan nelayan lokal dari Natuna.  Kepala Bakamla Laksdya A. Taufiqoerrochman juga menyampaikan bahwa saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengirim kapal-kapal ikan besar dari pantura ke Natuna Utara. ”Sambil kita gaungkan bahwa China telah melanggar hukum internasional,” ungkapnya. Bakamla, kata dia, akan mengawal kapal-kapal ikan itu.  Batam Pos mewartakan, hingga saat ini kapal Coast Guard Tiongkok masih bertahan di ZEE Natuna Utara. Namun, sejauh ini ketegangan hanya terjadi di perbatasan laut. Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, pemerintah daerah berharap ketegangan di laut Natuna Utara tidak berimbas pada ketertiban dan ketenteraman masyarakat. ”Masyarakat nelayan harus tetap bisa melaut dan memberikan informasi situasi apa pun di Laut Natuna. Membantu (jadi, Red) mata dan telinga TNI,” ujarnya.  Ngesti mengatakan, beberapa nelayan Natuna sudah menyampaikan keluhan karena resah dengan pencurian ikan oleh nelayan dari Tiongkok yang dikawal coast guard. ”Tentu dikhawatirkan berimbas pada pendapatan nelayan di daerah, yang dipicu masuknya Coast Guard Tiongkok di ZEE Natuna Utara. Dan, berdasar informasi saat ini, kapal Tiongkok masih berada ZEE Natuna Utara,” ungkap Ngesti.  Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi mengungkapkan, pihaknya sudah melaksanakan bagian dan tugas pengamanan di Natuna Utara. ”Urusan TNI adalah urusan pengamanan laut, perbatasan di wilayah laut, urusan pengamatan, dan pengintaian di wilayah kedaulatan dan ZEE kita,” bebernya.  Tugas itu sudah dilaksanakan dengan mengirim prajurit maupun alat utama sistem persenjataan ke Natuna Utara. Semuanya digerakkan panglima TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) 1.  Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mengatakan bahwa pemerintah akan terus berkomunikasi dengan Tiongkok. Retno optimistis upaya tersebut akan berakhir baik. Pasalnya, sikap Indonesia dipastikan didukung dunia Internasional. ”Karena prinsip tersebut diadopsi UN Convention dan merupakan kewajiban untuk tunduk,” ujarnya.  Dalam komunikasi itu, Indonesia tidak menuntut apa pun terhadap Tiongkok selain meminta mereka mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. ”Nine-dash line yang diklaim Tiongkok, sampai kapan pun juga Indonesia tidak akan mengakui dan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan,” tuturnya.  Pada bagian lain, pemerintah sedang menyiapkan aturan khusus melalui mekanisme omnibus law untuk memperkuat penjagaan laut Indonesia. Rencananya, semua coast guard di kementerian/lembaga dibuat dalam satu komando.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, semua kewenangan yang menyangkut coast guard akan ada di Bakamla. Dengan demikian, ketika ada kasus seperti di Laut China Selatan, tak perlu lagi ada TNI yang ke sana. ”Bukan nggak perlu, tapi tidak proper ke sana. Yang proper itu coast guard,” ujar dia di kantornya kemarin.  Luhut menargetkan, aturan tersebut rampung dalam tiga bulan ke depan.

Tak Ada Negosiasi Terkait Kedaulatan NKRI di Laut Natuna Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-pesawat-tempur-tak-dikenal-usik-pulau-natuna_m_.jpg" alt="Pesawat F-16 yang dipamerkan saat peringatan HUT TNI ke-73 di Pekanbaru. Pesawat sejenis, baru saja mengusir dua jet tak dikenal yang terbang di atas Pulau Natuna." width="100%">
<figcaption>Pesawat F-16 yang dipamerkan saat peringatan HUT TNI ke-73 di Pekanbaru. Pesawat sejenis, baru saja mengusir dua jet tak dikenal yang terbang di atas Pulau Natuna.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terusik. Dua pesawat tempur tak dikenal terbang di atas Pulau Natuna, Kamis (4/10). Beruntung dua jet tempur F-16 segera bisa mengusir mereka. Kabar itu disampaikan oleh Danlanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Marsekal Pertama Ronny Irinanto Moningka setelah peringatan HUT ke-73 TNI, Jumat (5/10). Ronny mengatakan, pergerakan dua pesawat tempur itu diketahui setelah pihaknya menerima informasi dari Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Pangkosekhanudnas) III. Oleh Panglima Pangkosekhanudnas III, informasi itu diteruskan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Kemudian pasukan Lanud Roesmin Nurjadin langsung terbang ke Natuna. "Jadi kami diperintahkan untuk menyergap. Kami meng-airborne dua F-16, ada sasaran di Natuna,&rdquo; jelas Ronny kepada wartawan, Jumat (5/10). Begitu sampai dua jet pejaga kedaulatan Indonesia itu terbang di langit Natuna, dua pesawat tempur asing itu langsung kabur. "Setelah sampai di sana mereka (dua pesawat asing) keluar wilayah NKRI," tambahnya. Setelah dua pesawat tak dikenal itu pergi, pasukan Lanud Roesmin Nurjadin tetap berpatroli di wilayah paling utara dari Selat Karimata tersebut. "Ketika kami mendekat, mereka mungkin juga tahu dari radarnya. Kami tetap patroli sampai sore, memastikan mereka tidak masuk lagi," lanjut Ronny. Masih belum diketahui dari mana asal dua pesawat tempur tersebut. "Pesawat tidak terdeteksi dari mana. Kami cuma diperintahkan untuk menyergap," katanya. Ronny menegaskan, dalam waktu dekat akan diresmikan pangkalan udara terpadu di Natuna. Fungsinya adalah untuk semakin memperkokoh pertahanan NKRI. "Akan diresmikan pangkalan terpadu. Terdiri dari darat, laut, dan udara. Tujuannya untuk menjaga keamanan pulau terluar Indonesia," sebutnya.

Dua Pesawat Tempur Tak Dikenal Usik Pulau Natuna

kedaulatan nkri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kedaulatan nkri

Berita Terkini

Kedaulatan NKRI Harga Mati, 6 Perjanjian Perbatasan dengan Negara Tetangga Telah Diselesaikan

PWNU Jatim Dukung Pembubaran FPI, Upaya Negara Jaga Kedaulatan Negara

Di Depan Prabowo, Jokowi Ingatkan Kedaulatan NKRI Harga Mati

Tak Ada Negosiasi Terkait Kedaulatan NKRI di Laut Natuna Utara

Dua Pesawat Tempur Tak Dikenal Usik Pulau Natuna

Download Aplikasi JawaPos.com