<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/GlYFn6wHD1clatK0uB14BnA338SBxhE4Ofk4ZA91-1-2666956253.jpg" alt="KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin upacara peringatan HUT ke-80 TNI AL pada Rabu (10/9) di Markas Komando Armada Republik Indonesia, Jakarta Pusat. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin upacara peringatan HUT ke-80 TNI AL pada Rabu (10/9) di Markas Komando Armada Republik Indonesia, Jakarta Pusat. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Peringatan HUT ke-80 TNI AL pada Rabu (10/9) berlangsung sederhana. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin peringatan hari jadi Angkatan Laut Indonesia itu di Markas Komando Armada Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Ali menekankan sejumlah arahan.&nbsp; Orang nomor satu di TNI AL itu meminta agar peringatan 8 dekade lahirnya TNI AL dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi diri. Termasuk pencapaian Angkatan Laut selama ini dan bagaimana membangun TNI AL ke depan. Mengingat, TNI AL memiliki peranan yang sangat vital dan strategis dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. &rdquo;Perkembangan lingkungan strategis saat ini ditandai dengan situasi dinamis, kompleks dan tidak menentu, penuh ketidakpastian dan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Bagi TNI Angkatan Laut, kondisi itu menjadi suatu tuntutan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi dalam pemenuhan pelaksanaan tugas,&rdquo; kata Ali.&nbsp; Perwira tinggi (pati) TNI AL yang pernah bertugas sebagai panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I tersebut menyatakan bahwa tidak hanya tugas pertahanan, penegakan hukum dan keamanan di wilayah laut juga harus menjadi atensi. Di samping itu, TNI AL juga harus terus melaksanakan diplomasi yang baik untuk menjaga hubungan dengan negara lain.&nbsp; &rdquo;Serta pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut dengan memberdayakan wilayah pertahanan laut Indonesia,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Menurut Ali, saat ini TNI AL sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat struktur dan pencapaian tugas melalui validasi organisasi. TNI AL juga sudah memulai penataan komprehensif melalui pembentukan organisasi-organisasi baru dan peningkatan lantamal menjadi kodaeral. Selain itu, modernisasi kekuatan TNI AL diperkuat dengan kehadiran kapal-kapal baru seperti KRI Brawijaya 320. &rdquo;Di berbagai medan tugas, prestasi dan kinerja TNI Angkatan Laut telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi positif dari masyarakat. Pencapaian itu perlu dievaluasi sebagai bahan peningkatan pencapaian berikutnya,&rdquo; ucap Ali.&nbsp; Dia ingin, TNI AL di masa yang akan datang menjadi Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan dan berproyeksi global. Itu penting untuk mendukung Indonesia maju menuju Indonesia emas pada 2045. Untuk melanjutkan komitmen TNI AL dalam memenuhi tuntutan tugas, seluruh prajurit harus meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. &rdquo;Pencapaian tugas TNI Angkatan Laut akan lebih optimal tidak hanya melalui kerja keras dan komitmen kuat prajurit Jalasena Samudera, namun juga kerjasama dengan masyarakat dan instansi maupun institusi lainnya,&rdquo; terang dia. &nbsp;

Peringatan HUT ke-80 TNI AL di Jakarta, Laksamana TNI Muhammad Ali tekankan evaluasi dan modernisasi dalam menjaga kedaulatan negara.

Arahan KSAL Kepada Seluruh Prajurit TNI dalam Peringatan HUT ke-80 TNI AL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/WhatsApp-Image-2025-07-31-at-64139-PM-1776699168.jpeg" alt="Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana saat menjalani sidang disertasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana saat menjalani sidang disertasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menilai pentingnya meningkatkan industri pertahanan nasional. Selain untuk menjaga kedaulatan negara, juga bisa dimanfaatkan untuk diplomasi dengan negara&nbsp; sahabat. Hal itu yang menjadi materi utama Nyoman dalam penyusunan disertasinya. Melalui judu &ldquo;Model Kemitraan Strategis BPK dengan Industri Pertahanan Nasional: Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia&rdquo;, dia resmi dianugerahi gelar doktor. Dalam disertasinya, Nyoman menonjolkan&nbsp;pentingnya kemandirian industri pertahanan nasional sebagai aspek strategis dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat posisi diplomasi Indonesia, dan mengarahkan kebijakan pertahanan di tingkat regional hingga global. Menurutnya,&nbsp;PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sebagai contoh nyata industri pertahanan yang dapat berperan sebagai inkubator sistem yang mampu direplikasi di perusahaan-perusahaan seperti PT PAL dan PT Pindad. &ldquo;Industri pertahanan seperti Dirgantara tidak hanya menjadi tulang punggung pertahanan nasional, tetapi juga alat diplomasi strategis. Seperti yang sering disampaikan Presiden Prabowo, kemandirian pertahanan adalah fondasi utama bagi ketahanan nasional,&rdquo; ujar Nyoman, Jumat (1/8). Dalam disertasinya Nyoman menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus mendalam di PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Nyoman menyatakan perlunya pengembangan lebih lanjut dalam pendekatan kuantitatif, serta pentingnya menyosialisasikan model ini melalui lembaga pelatihan, forum kebijakan publik, dan diskursus akademik. &ldquo;Kami berharap model ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan strategi kemitraan institusi pengawasan seperti BPK dengan sektor strategis, khususnya pertahanan, secara lebih optimal dan terukur,&rdquo; tambahnya. &nbsp;

Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menilai pentingnya meningkatkan industri pertahanan nasional.

Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana sebut Industri Pertahanan Nasional Penting untuk Jaga Kedaulatan Negara dan Alat Diplomasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/Persiapan-TNI-AU2-2-2671613596.jpeg" alt="Deretan alutsista TNI AU yang akan digunakan dalam pengamanan VVIP pada pelantikan presiden dan wakil presiden Minggu (20/10) mendatang. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deretan alutsista TNI AU yang akan digunakan dalam pengamanan VVIP pada pelantikan presiden dan wakil presiden Minggu (20/10) mendatang. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Demi menjaga kedaulatan negara, pemerintah terus mengupayakan penguatan stabilitas keamanan nasional dengan postur pertahanan ideal. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berusaha mengejar pemenuhan Optimum Essential Force sebesar 30,3 persen tahun. Angka itu harus menjadi 100 persen akhir 2029. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo menyampaikan bahwa program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force perlu dilanjutkan. Tujuannya meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan negara.&nbsp; &rdquo;Dan meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar,&rdquo; terang dia dalam keterangan resmi pada Selasa (24/6).&nbsp; Kresno pun menyebut, perlu penguatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dan kapabilitas badan pertahanan siber untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, dan meningkatkan kesiapan alat peralatan pertahanan dan keamanan lewat pemeliharaan dan perawatan juga penting dilaksanakan. &rdquo;Salah satu kegiatan prioritas dalam pembangunan postur pertahanan adalah melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force dengan target pada tahun 2025 sebesar 30,3 persen dan menjadi 100 persen pada akhir tahun 2029. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah Kemhan-TNI,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Di samping itu, dia menyinggung perencanaan nasional dalam mendukung PN 2. Yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, serta ekonomi biru. Sehingga nantinya tercapainya target pembangunan nasional bidang pertahanan dalam pembangunan postur pertahanan yang memenuhi Asia Power Index berdasarkan military capability. &nbsp;

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan stabilitas keamanan nasional dengan program penguatan postur pertahanan hingga 100% pada 2029.

Jaga Kedaulatan Negara, Pemerintah Kejar Optimum Essential Force 30,3 Persen Tahun Ini dan 100 Persen pada 2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/LEPAS-Selatan-Aksi-Bela-Palestina-diptawahyu7JPG-3333943777.jpg" alt="AKSI DAMAI: Sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi bela Palestina saat mengikuti aksi damai terkait genjatan senjata yang terjadi diwilayah peperangan Palestina dengan Israel saat dijalan Gubernur Suryo Surabaya, Jawa Timur, Minggu (02/02/2025). (Dip" width="100%">
<figcaption>AKSI DAMAI: Sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi bela Palestina saat mengikuti aksi damai terkait genjatan senjata yang terjadi diwilayah peperangan Palestina dengan Israel saat dijalan Gubernur Suryo Surabaya, Jawa Timur, Minggu (02/02/2025). (Dip</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Publik Indonesia memberi perhatian serius terhadap konflik Palestina-Israel. Apalagi konflik itu kembali memanas pasca gencatan senjata. Dari perhatian itu menyatakan bahwa Palestina berhak mendapat kedaulatan negara. Peneliti senior Median Rico Marbun mengungkapkan, isu Palestina memiliki tempat tersendiri dalam kesadaran publik Indonesia. Alasannya ada kesamaan sejarah. Mulai dari sebagai bangsa yang pernah mengalami kolonialisme, kedekatan identitas, serta faktor kemanusiaan. Hal itu membuat masyarakat Indonesia merasa memiliki ikatan emosional dengan perjuangan rakyat Palestina. "Hal ini diperkuat dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang secara konsisten menegaskan dukungan terhadap Palestina, termasuk dalam berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kementerian Luar Negeri yang menjadikan Palestina sebagai isu prioritas," kata Rico Marbun pada Rabu (26/3). Keberpihakan publik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina itu, terlihat dalam temuan survei Media Survei Nasional (Median) terhadap para pengguna media sosial. Menurut Rico, dalam survei ini Median menanyakan kepada responden mengenai pandangan mereka terhadap solusi damai bagi konflik Palestina-Israel. Dengan tiga opsi yang diajukan antara lain pertama, hanya Israel yang berhak mendirikan negara; kedua, hanya Palestina yang berhak mendirikan negara; dan ketiga, baik Israel maupun Palestina sama-sama berhak mendirikan negara dalam skema solusi dua negara. "Hasil survei menunjukkan bahwa tidak ada satu pun responden yang menyatakan bahwa hanya Israel yang berhak memiliki negara. Sebaliknya, mayoritas atau 56,9 persen menyatakan bahwa hanya Palestina yang berhak mendirikan negara, sementara 40,5 persen mendukung solusi dua negara, di mana baik Palestina maupun Israel dapat berdiri sebagai negara berdaulat. Serta 2,6 persen tidak tahu," terangnya. Rico menuturkan, temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam mendukung Palestina. "Lebih dari separuh responden menegaskan bahwa hanya Palestina yang berhak menjadi negara, sementara sisanya mendukung solusi kompromi berupa dua negara. Tidak ada dukungan sama sekali terhadap gagasan bahwa hanya Israel yang berhak atas kedaulatan," kata Rico Marbun," katanya. Survei ini dilakukan pada pekan IV Februari-pekan I Maret 2025, dengan pendekatan non-probability sampling, menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan melalui media sosial. Kuesioner disebarkan secara proporsional terhadap populasi pengguna media sosial di 34 provinsi, dengan hasil akhirnya melibatkan 1.000 responden yang tersebar di 28 provinsi. Menurut Rico, walaupun sampel survei ini adalah pengguna media sosial, hasil ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan persepsi populasi secara keseluruhan. Namun, survei ini tetap memberikan gambaran bagaimana opini publik di dunia maya, yang semakin aktif dalam diskursus politik dan sosial, cenderung berpihak kepada Palestina. "Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia yang pro-Palestina sejalan dengan aspirasi masyarakat, khususnya pengguna media sosial yang aktif mengikuti isu-isu internasional," pungkasnya.

isu Palestina memiliki tempat tersendiri dalam kesadaran publik Indonesia. Alasannya ada kesamaan sejarah.

Survei: Mayoritas Publik Indonesia Dukung Palestina sebagai Negara Berdaulat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/FAH_4875JPG-486800897.jpg" alt="Menko Polkam Budi Gunawan memastikan bahwa Joint Statement Indonesia dengan Tiongkok tidak akan berdampak pada kedaulatan negara. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Budi Gunawan memastikan bahwa Joint Statement Indonesia dengan Tiongkok tidak akan berdampak pada kedaulatan negara. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan bahwa Joint Statement Indonesia dengan Tiongkok tidak akan berdampak pada kedaulatan negara. Menurut Budi Gunawan, kerja sama yang ditandatangani oleh kedua negara saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok beberapa waktu lalu tetap berlandas pada aturan yang berlaku. Pejabat yang akrab dipanggil BG itu menjelaskan, hal itu sudah dipastikan kembali oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). &rdquo;Bahwa kerja sama Indonesia dan China sebagaimana telah disepakati bersama tidak akan berdampak pada kedaulatan dan yurisdiksi kita, terutama di Laut Natuna Utara sebagaimana yang diisukan itu. Karena semuanya dilaksanakan dengan sesuai ketentuan undang-undang,&rdquo; ungkap BG kepada awak media pada Kamis (14/11). Secara tegas, BG menyatakan bahwa kerja sama itu ditekan dengan prinsip untuk saling menghormati. Indonesia dengan Tiongkok juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam kerja sama tersebut. &rdquo;Artinya Indonesia selama ini tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang merupakan ratifikasi dari UNCLOS 1982 dengan aturan turunannya,&rdquo; kata mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut. BG menambahkan, kesempatan yang diambil oleh Presiden Prabowo justru menjadi terobosan untuk memastikan stabilitas di kawasan. &rdquo;Kestabilan kerja sama keamanan dengan membentuk joint operation. Jadi, tidak saling curiga, tetapi kerja sama dalam rangka mengikat semua pihak. Dan titik tekannya kemarin lebih banyak di bidang ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan,&rdquo; pungkas BG.

Pejabat yang akrab dipanggil BG itu menjelaskan, hal itu sudah dipastikan kembali oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Menko Polkam Budi Gunawan Pastikan Joint Statement Indonesia-Tiongkok Tak Berdampak pada Kedaulatan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/WhatsApp-Image-2024-05-18-at-150413-3930675044.jpg" alt="Chairman ICTR Wieldan Akbar." width="100%">
<figcaption>Chairman ICTR Wieldan Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Indonesia Carbon Review (ICTR) menyerukan agar perdagangan karbon dilakukan dengan menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Hal itu perlu dilakukan agar mewujudkan perdagangan karbon yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi dengan prinsip kedaulatan negara dan tata kelola sumber daya alam. Chairman ICTR Wieldan Akbar mengatakan, pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan karbon di Indonesia wajib menaati peraturan yang berlaku. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 21 Tahun 2022 yang keduanya mengatur peraturan perdagangan karbon di Indonesia. &rdquo;Kami sepakat dengan pernyataan Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, bahwa perdagangan karbon harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berintegritas tinggi demi menjaga kedaulatan negara dan tata kelola sumber daya alam, serta menghindari praktik greenwashing dan karbon hantu,&rdquo; ujar Wieldan Akbar. Salah satu poin yang mesti diperhatikan adalah kewajiban pelaku usaha untuk mencatatkan dan melaporkan penyelenggaraan perdagangan karbon pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Akan tetapi, masih ditemukan perusahaan yang belum mencatatkan dan melaporkan penyelenggaraan perdagangan karbon kepada SRN PPI. &rdquo;Kami menemukan dugaan greenwashing sebuah perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang bergerak dalam produksi kayu lapis (plywood) yang terlibat dalam proyek konservasi Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Akan tetapi, proyek konservasi tersebut dijalankan pihak lain yang berdomisili di Singapura dan bukan merupakan pemegang konsesi yang sah atas lokasi di mana kegiatan aksi mitigasi dilaksanakan,&rdquo; tegas Wieldan Akbar. Menyikapi hal tersebut, ICTR meminta pemerintah untuk menegakkan hukum dan perusahaan terkait untuk menaati peraturan yang berlaku.

Lembaga Indonesia Carbon Review (ICTR) serukan agar perdagangan karbon dilakukan dengan menegakkan hukum dan kedaulatan negara

ICTR Minta Perdagangan Karbon Harus Sesuai Hukum dan Menjaga Kedaulatan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ilustrasi-penembakan-kkb-1.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kelompok kriminal bersenjata (KKB), Sabtu (25/3) malam, menyerang dan menembaki anggota TNI-Polri. Saat itu, aparat keamanan itu sedang melakukan pengamanan terhadap warga yang sedang melaksanakan salat tarawih di Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan.  ”Akibat serangan tersebut tiga anggota terluka, dua orang di antaranya meninggal dunia,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri seperti dilansir dari Antara, Sabtu (25/3) malam.  Menanggapi hal itu, Sersan Mayor (Purn) Muhtar Efendi menyebut, pemimpin negeri harus punya kemampuan dalam mempertahankan kesatuan, keutuhan, dan stabilitas nasional. Harus punya kemampuan dan keberanian mengambil sikap tegas dalam menangani situasi yang nyata-nyata menyangkut kedaulatan negara  ”Tidak boleh pemimpin hanya tersenyum saat mendengar ada aparatnya gugur dibantai musuh,” ujar Muhtar Efendi yang juga eks pasukan pembebasan sandera peneliti Lorentz, Mapenduma, 1996.  Menurut dia, Panglima TNI seperti tak punya nyali menghadapi musuh. ”Saat anak buahnya meregang nyawa dibantai separatis yang nyata-nyata makar terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, sepertinya tidak berani mengambil sikap,” ucap Muhtar Efendi.  Dia menegaskan, tindakan tegas dan nyata harus diperlihatkan sebagai panglima perang di medan laga. ”Separatis dianggap saudara, teroris dijadikan mitra, ini tidak bisa,” ucap Muhtar Efendi.  Dia menambahkan, sebutan kelompok kriminal bersenjata disematkan justru oleh pemerintah. Alasan agar lebih halus, sopan, dan agar lebih humanis sama sekali tidak bisa diterima.  ”Mereka tak peduli keluarga aparat menangis saat jasad pulang tanpa nyawa,” tutur Muhtar Efendi.  ”Semoga semua itu bukanlah ujian dari Tuhan yang membekukan otak para pemimpin negeri ini,” tambah dia.

Negara Perlu Tegas Hadapi KKB Papua