<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/Presiden-Prabowo-Pimpin-Upacara-Hari-Kesaktian-Pancasila-2025-2-1600163019-128945419.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto dalam setahun pemerintahan berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran ke level terendah. (Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto dalam setahun pemerintahan berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran ke level terendah. (Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemberantasan kartel dan mafia ekonomi menjadi beberapa concern pekerjaan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perhatian itu terlihat dari kinerja Bea dan Cukai yang masif menggagalkan penyelundupan barang ilegal.&nbsp; Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Index (NPI) Murmahudi menilai apa yang dilakukan Bea dan Cukai menjadi simbol pemerintahan tidak takut menghadapi kartel ekonomi.&nbsp; Pemerintahan Prabowo telah menunjukkan keberanian politik yang nyata tanpa kompromi terhadap kelompok yang merusak kedaulatan ekonomi nasional. &ldquo;Langkah tegas Presiden Prabowo yang memberi arah dan dukungan penuh terhadap penegakan hukum di sektor ekonomi merupakan bukti kuat hadirnya negara," ujar Murmahudi kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/10).&nbsp; Menurut Murmahudi, sikap tegas pemerintah dalam memerangi mafia migas, sawit, dan tambang merupakan bentuk keberanian yang jarang muncul di era sebelumnya. &nbsp; Dia berharap para pelaku mafia yang telah tertangkap dihukum berat dan dimiskinkan. Sementara itu, yang belum tertangkap harus terus diburu sampai ke manapun mereka bersembunyi. &ldquo;Negara tidak boleh tunduk pada kartel ekonomi. Ketegasan Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, dan menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan ekonomi nasional kini berlandaskan kedaulatan dan keadilan,&rdquo; tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016726119/mbg-prabowo-disindir-makan-beracun-genosida-oleh-bem-ugm-istana-tegaskan-terbuka-terhadap-kritik">MBG Prabowo Disindir &lsquo;Makan Beracun Genosida&rsquo; Oleh BEM UGM, Istana Tegaskan Terbuka Terhadap Kritik</a> Keberhasilan pemerintah menindak tegas para mafia dan memperkuat pengawasan distribusi sumber daya strategis telah memberikan efek ganda terhadap stabilitas ekonomi nasional. Selain menumbuhkan kepercayaan pasar dan iklim investasi, langkah ini juga mengembalikan rasa keadilan bagi pelaku usaha yang jujur.&nbsp; &ldquo;Kepiawaian Prabowo dalam mengorkestrasi kabinet dan lembaga penegak hukum selama setahun ini telah memperlihatkan arah kepemimpinan yang berkarakter. Beliau mampu menyeimbangkan stabilitas politik dengan ketegasan ekonomi, inilah kunci munculnya optimisme publik terhadap masa depan ekonomi nasional,&rdquo; jelas Murmahudi.&nbsp; Untuk itu, dia mendorong pemerintah agar ketegasan tersebut diperkuat dengan konsolidasi lintas sektor, percepatan reformasi tata kelola migas dan tambang, serta pengawasan digital di pelabuhan dan perbatasan. Langkah itu, menurutnya, akan menutup celah korupsi dan penyelundupan yang selama ini menjadi sumber kerugian negara.&nbsp; "Ketegasan Presiden Prabowo bukan hanya sekadar simbol kekuasaan, tetapi strategi jangka panjang untuk memulihkan kedaulatan ekonomi bangsa. Jika konsistensi ini dijaga dan masyarakat lainnya bersatu padu mendukung, Indonesia akan benar-benar berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi,&rdquo; pungkasnya.

Pemberantasan kartel dan mafia ekonomi menjadi beberapa concern pekerjaan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran.

Ketegasan Lawan Kartel dalam Pulihkan Kedaulatan Ekonomi Selama Setahun Pemerintahan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kedaulatan-ekonomi-setelah-merdeka_m_152620.jpeg" alt="Adig Suwandi" width="100%">
<figcaption>Adig Suwandi</figcaption>
</figure>SETIAP peringatan peristiwa bersejarah, terutama proklamasi kemerdekaan, selalu muncul pertanyaan yang bersifat struktural, apakah lompatan besar telah dilakukan untuk mewujudkan cita-cita menyelenggarakan negara-bangsa (nation-state) sebagaimana amanat founding fathers. Perjuangan dengan memanggul senjata dan melesatkan bambu runcing telah usai, diganti mengisi kemerdekaan sesuai bidang tugas dan profesi masing-masing. Melalui pembangunan berencana, Indonesia memang telah menjadi negara yang semakin diperhitungkan komunitas global menyusul makin terindustrialisasinya ekonomi. Tetapi, pada saat bersamaan, muncul tantangan yang berupa ekspektasi baru sejalan dengan perubahan cepat pada lingkungan strategis. Sejak Indonesia menganut kebijakan ekonomi terbuka dan terintegrasi ke dalam jaringan kapitalisme global, guncangan sekecil apa pun pada lingungan eksternal dipastikan berdampak terhadap perkembangan sosial-ekonomi domestik. Hanya, magnitude dampak bergantung sejumlah faktor dan tingkat ketahanannya. Liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai doktrin baru yang menggantikan merkantilisme telah membuat banyak negara yang secara politik sudah merdeka dari belenggu kolonialisme kehilangan kedaulatan ekonomi. Sebagian peraturan perdagangan dan investasi diterbitkan bukan untuk menjamin kepastian berusaha bermuara semakin baiknya tatanan ekonomi domestik, melainkan telanjur diadaptasi melalui metamorfosis sehingga menjadi kesepakatan, baik secara global, regional, maupun multilateral. Asimetri dalam kesiapan ekonomi tiap-tiap negara menentukan keberhasilan dan kegagalan integrasi ekonomi yang dimaksud. Produk Impor Sebagai sebuah sistem, sudah barang tentu liberalisasi perdagangan memiliki sejumlah nilai positif sekaligus cacat bawaan. Positif karena arus barang lintas negara bisa berlangsung secara leluasa, nyaris tanpa hambatan masuk (barrier to entry). Keterbukaan pasar dari tiap-tiap anggota komunitas memungkinkan konsumen mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah. By design, ekonomi bisa tumbuh lebih besar ketimbang kegiatan segmentasi pasar terkungkung di dalam negeri sendiri. Sebaliknya, bernilai minus bagi negara-negara yang tidak siap, dalam arti kapabilitas menghasilkan produk tidak kompetitif sehingga akses ke pasar sendiri pun terhambat penetrasi barang serupa dari impor. Produk agrobisnis primer mungkin dapat disebut sebagai salah satu kekurangan kita untuk bisa menghadapi gelombang liberalisasi. Masalah konvensional seperti skala usaha petani terbatas akibat minimnya penguasaan lahan, terbatasnya akses mendapatkan modal kerja dalam bentuk kredit dan agro-input yang murah, serta banyaknya regulasi overlapping dan kontraproduktif terhadap penguatan basis produksi petani merupakan sebagian inventarisasi permasalahan kronis. Di luar domain tersebut, harga jual produk agrobisnis primer sangat fluktuatif dan volatil, sejalan dengan sifat musiman (seasonal), tidak dapat disimpan lama. Juga, ada keterbatasan untuk mentransformasikannya menjadi produk manufaktur. Fluktuasi harga menjadi monster menakutkan bagi petani. Hanya beberapa hari setelah terjadi kenaikan harga cabai merah dan gula, kini kedua komoditas mengalami keterpurukan harga. Petani menjerit karena dipaksa menjual hasil panen dengan harga yang jauh di bawah biaya pokok produksi. Posisi pemerintah sendiri memang dilematis begitu konsumen mengeluh tentang terjadinya efek bola liar harga. Dalam situasi panik, tindakan paling mudah yang bisa dilakukan pemerintah hanyalah impor. Begitu produk impor masuk, harga langsung menukik ke bawah. Petani menyadari bahwa impor bukanlah tindakan terlarang, apalagi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang belum semuanya tercukupi oleh produk lokal. Hanya, regulasi yang memastikan bahwa impor sebatas selisih antara kebutuhan terhadap produksi, tidak masuk ke zona surplus, dan harus di luar musim panen hendaknya menjadi acuan. Kepentingan Nasional Tidak ada cara lain untuk merespons tekanan dahsyat liberalisasi perdagangan, selain konsistensi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Secara internasional, para diplomat harus fight untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui negosiasi dan kerja sama saling menguntungkan dengan menekankan pentingnya fair trade. Adapun secara internal, peningkatan daya saing produk lokal dilakukan secara bertahap melalui serangkaian upaya untuk memfasilitasi dan regulasi yang bersifat edukatif bagi pelaku usaha. Pembiaran di tengah kebingungan kolosal menghadapi produk impor hendaknya disiasati dengan melihat lagi kebijakan yang mungkin belum mengarah pada terciptanya atmosfer usaha kondusif. Dunia sarat ketergantungan di antara bangsa-bangsa mengisyaratkan urgensi kerja sama berlandas kesetaraan dan manfaat ekonomi yang bernilai lebih. Hakikat kedaulatan ekonomi menyangkut kemampuan mengendalikan kekuatan besar dari negara lain dan/atau lembaga internasional yang berniat mengubah haluan ekonomi Indonesia ke arah menjerumuskan melalui jualan doktrin liberalisasi. Ekonomi rakyat mesti menjadi kekuatan yang membuat negara ini semakin berjaya. Kehadiran produk impor pun harus dilihat sebagai motivasi bagi bangsa untuk bisa semakin inovatif dan cerdas dalam menghasilkan produk yang berdaya saing kuat. Skenario jangka menengah, secara bertahap status impor digantikan swasembada, bahkan ekspor. Di sinilah negara meresponsnya dari perspektif kepentingan nasional terkait dengan perlindungan kekuatan ekonomi domestik dari belenggu perdagangan global. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! (*)

Kedaulatan Ekonomi setelah Merdeka

kedaulatan ekonomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kedaulatan ekonomi

Berita Terkini

Ketegasan Lawan Kartel dalam Pulihkan Kedaulatan Ekonomi Selama Setahun Pemerintahan Prabowo

Kedaulatan Ekonomi setelah Merdeka

Download Aplikasi JawaPos.com