<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/IMG_20250512_151149-400127826.jpg" alt="Petugas mengevakuasi korban ledakan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Senin (12/5). (Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas mengevakuasi korban ledakan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Senin (12/5). (Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Masyarakat Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar) digegerkan dengan suara ledakan. Ternyata suara ledakan dari amunisi kadarluasa milik TNI AD. Akibat insiden itu dilaporkan 13 orang tewas&nbsp; termasuk empat prajurit TNI AD.&nbsp;</p> <p>Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menduga ada kelalaian prosedur dalam insiden itu. "Kalau melihat adanya sejumlah korban warga sipil, ini mengindikasikan adanya kegagalan pengamanan area. Penyebabnya bisa kelalaian dalam penegakan prosedur maupun perkiraan keadaan di lapangan,&rdquo; ungkap Khairul Fahmi saat diwawancarai pada Senin (12/5).&nbsp;</p> <p>Fahmi menyampaikan, pemusnahan amunisi tak layak pakai (ATLP) harus melalui prosedur ketat. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian di antaranya pemilihan lokasi yang wajib jauh dari permukiman penduduk dan proses pemusnahan yang harus dijaga dan dikawal secara ketat oleh petugas di lapangan.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Pemilihan area jauh dari permukiman, minimal radius aman 2&ndash;5 kilometer tergantung jenis amunisi. Penilaian risiko teknis dilakukan oleh personel zeni dan personel bersertifikasi bahan peledak. Penutupan lokasi terhadap akses warga sipil dan penegakan perimeter pengamanan ketat,&rdquo; kata dia.&nbsp;</p> <p>Selain itu, pemusnahan ATLP juga dilakukan bertahap. Yakni peledakan dilakukan dengan jumlah amunisi terbatas untuk setiap sesi. Semua dihitung dengan perhitungan efek gelombang kejut, serpihan, dan potensi reaksi berantai. Kemudian, unit medis dan pemadam juga wajib siaga di radius aman.</p> <p>&rdquo;Kalau salah satu elemen ini tidak dilaksanakan secara konsisten, maka risiko kegagalan teknis dan jatuhnya korban meningkat drastis,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p> <p>Insiden ledakan terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar) dikabarkan menyebabkan 13 orang korban meninggal dunia. TNI AD memastikan menginvestigasi insiden yang terjadi saat pemusnahan amunisi kedaluarsa pada Senin (12/5).&nbsp;</p>

Insiden ledakan amunisi Kedaluwarsa di Desa Sagara, Garut, Jawa Barat, menyebabkan 13 korban jiwa, termasuk prajurit TNI AD.

Ledakan Amunisi Kedaluwarsa di Garut Telan 13 Korban Jiwa, TNI AD Lakukan Investigasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/bpom-3592031748.jpg" alt="Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan puluhan ribu makanan ilegal maupun tidak layak konsumsi jelang Nataru. (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan puluhan ribu makanan ilegal maupun tidak layak konsumsi jelang Nataru. (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan puluhan ribu makanan ilegal maupun tidak layak konsumsi dalam intensifikasi pengawasan jelang natal dan tahun baru (Nataru). Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam mengonsumsi pangan hasil olahan.</p> <p>Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, dari 2.999 sarana pangan yang dilakukan pengecekan di seluruh Indonesia hingga 18 Desember 2024, sebanyak 838 sarana atau 27,94 persen didapati menjual produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).</p> <p>"Dengan jumlah total temuan sebanyak 86.883 <em>pieces</em>," ujarnya di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (20/12).</p> <p>Sebanyak 2.999 sarana yang dilakukan pengawasan tersebut, terdiri dari&nbsp;beberapa jenis, meliputi 1.155 ritel modern, 1.277 ritel tradisional, 532 gudang distributor, 26 gudang importir, dan 9 gudang <em>e-commerce.</em> Kegiatan intensifikasi ini masih akan dilanjutkan hingga 2 Januari 2025.</p> <p>Berdasarkan temuan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan, jenis terbesar ada pada pangan kedaluwarsa, yakni sebanyak 63,13 persen. Kasus itu banyak ditemui di Manokwari, Kupang, Belu dan Ende di Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Morotai-Maluku Utara.</p> <p>Produk yang ditemukan kedaluwarsa didominasi minuman serbuk berperisa, konsentrat/sari/minuman sari buah, pasta dan mi. Temuan terbesar kedua adalah pangan Tidak memiliki izin edar sebanyak 32,27 persen. Kasus itu ditemukan di wilayah Sumatra (Palembang, Rejang Lebong, Belitung, dan Batam) serta Kalimantan (Tarakan).</p> <p>Dibanding pengawasan periode yang sama tahun lalu, pihaknya mencatat adanya penurunan persentase sarana TMK sebesar 2,04 persen. Kala itu, sarana yang didapati makanan TMK mencapai 29,98 persen.</p> <p>"Secara keseluruhan, hasil intensifikasi pengawasan pangan pada tahun ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha," imbuhnya.</p>

Produk yang ditemukan kedaluwarsa didominasi minuman serbuk berperisa, konsentrat/sari/minuman sari buah, pasta dan mi.

Jelang Nataru, BPOM Temukan 86.883 Pangan Olahan Kedaluwarsa dan Ilegal

<p></p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/IMG_20240620_164337-419016552.jpg" alt="Ilustrasi: Makanan di kereta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Makanan di kereta</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Manajer Humas PT Reska Multi Usaha atau KAI Services Nyoman Suardhita menyebut sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) makanan di restoran kereta seharusnya sudah ditarik 7 hari sebelum kedaluwarsa. Adapun waktu terbaik penyajiannya bisa dilakukan 3 bulan setelah produksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Nyoman guna merespons keluhan salah satu penumpang KA Lodaya yang mendapat makanan berupa nasi sapi lada hitam kedaluwarsa saat di kereta, pada Selasa (18/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Nyoman mengatakan pihaknya masih menyelidiki secara internal terkait penyebab masih dijualnya makanan kedaluwarsa di restoran kereta tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014780255/ungkap-sejumlah-temuan-masalah-csr-bp-tangguh-senator-filep-minta-penegak-hukum-jangan-tutup-mata">Ungkap Sejumlah Temuan Masalah CSR BP Tangguh, Senator Filep Minta Penegak Hukum Jangan Tutup Mata</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Umumnya sebelum seminggu kita lepas dan kita tarik. Kita scrap menyebutnya, karena masa freshnya hanya 3 bulan,&rdquo; kata Nyoman kepada JawaPos.com, Kamis (20/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya apakah ada kelalaian dari petugas, Nyoman enggan berspekulasi lebih awal. Ia justru mengimbau kepada para penumpang kereta untuk menyampaikan keluhan saat masih dalam perjalanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, kata dia, segala persoalan bisa selesai di kereta. Terlebih, di setiap gerbong kereta telah disediakan nomor masinis yang bertugas dan bisa menampung banyak keluhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014780205/6-langkah-menghadapi-rasa-takut-dan-cemas-berlebihan-untuk-menjaga-kesehatan-mental">6 Langkah Menghadapi Rasa Takut dan Cemas Berlebihan untuk Menjaga Kesehatan Mental</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, jika soal makanan, ia mengimbau para penumpang untuk langsung datang ke kereta makan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebenernya kondisi keluhan para penumpang itu biasanya kita langsung selesaikan di kereta. Ketika misalnya, ada yang aneh segera dilaporkan langsung, kan kita ada kondektur kita yang selalu jalan, kru kita yang selalu jalan, yang memang berkeliling,&rdquo; ujar Nyoman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Atau jika tidak keberatan bisa langsung ke kereta makan, itu bisa diselesaikan langsung di tempat. Jadi layaknya makan di restoran ternyata ada masalah, misal ada rambut kan, kita langsung ngomong dan pasti akan diselesaikan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014780180/sekretaris-ma-hasbi-hasan-tetap-divonis-6-tahun-penjara-terkait-suap-pengurusan-perkara">Sekretaris MA Hasbi Hasan Tetap Divonis 6 Tahun Penjara Terkait Suap Pengurusan Perkara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, netizen pemilik akun media sosial X, denonurul, menyampaikan unggahan yang dibagikannya ini tak lain agar seluruh petugas di kereta bisa lebih peduli lagi terhadap makanan yang akan dihidangkan kepada penumpang. "Ga gimana-gimana sih, cuma tg diingatkan lagi crew nyaa supaya lebih aware," ujar akun tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, usai dihubungi pihak KAI Services, dirinya pun menganggap persoalannya ini telah selesai. Ia hanya berpesan agar kejadian yang menjadi evaluasi bagi perusahaan pelat merah bisa ditindak lanjuti dengan serius.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Guys udah beres yaa urusannya, terimakasih atas responnya railmin @KAI121 Semoga bahan evaluasi ini bisa diseriusi yaa, ralat juga belum 10 hari tapi menjelang 10 hari," tutupnya.</div>

“Umumnya sebelum seminggu kita lepas dan kita tarik. Kita scrap menyebutnya, karena masa freshnya hanya 3 bulan,” kata Nyoman

KAI Services Sebut Sesuai SOP Makanan di Kereta Seharusnya Sudah Ditarik 7 Hari Sebelum Kedaluwarsa

<div id=":8tg" class="ii gt"> <div id=":8fl" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/11/_5DC4868JPG-2176138288.jpg" alt="Ilustrasi: Antrean penumpang di Pelabuhan. (ASDP untuk JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Antrean penumpang di Pelabuhan. (ASDP untuk JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Selama periode arus balik Lebaran 2024, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan kebijakan khusus bagi pengguna jasa yang telah bertiket sejak jauh-jauh hari sebelum tiba di pelabuhan, khususnya di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang - Gilimanuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin meminta kepada seluruh pengguna jasa untuk mempersiapkan perjalanan arus balik yang akam dimulai pada Kamis (11/4), dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Minggu (14/4) atau H+3 Lebaran 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai antisipasi ketidaknyamanan pemudik seperti saat arus mudik kemarin, ASDP telah menyiapkan langkah mitigasi, yakni menghapus pemberlakuan tiket kedaluwarsa bagi kendaraan penumpang golongan II dan IVA sampai dengan 24 jam sejak waktu masuk pelabuhan yang berlaku khusus saat periode arus balik Lebaran pada 11-21 April 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014534821/mengenali-10-tanda-tanda-ibu-yang-baik-dalam-kepribadian-wanita-salah-satunya-memiliki-fleksibilitas">Mengenali 10 Tanda-tanda Ibu yang Baik dalam Kepribadian Wanita, Salah Satunya Memiliki Fleksibilitas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengguna jasa tidak perlu khawatir jika mengalami kemacetan saat menuju Pelabuhan, karena tiket ferry tidak akan hangus selama pengguna jasa tiba di pelabuhan dalam 24 jam dari waktu check in yang tertera di tiket. Karena itu, kami minta agar pemudik yang akan kembali, segera beli tiket dari sekarang," kata Shelvy dihubungi JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Shelvy melanjutkan, pemudik agar mempersiapkan perjalanan dengan matang, membeli tiket via online Ferizy atau mitra resmi sejak jauh-jauh hari agar tidak kehabisan kuota. "Pastikan sudah bertiket sebelum Anda berangkat, dan datang ke pelabuhan sesuai dengan jadwal keberangkatan yang tertera di tiket," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, pengguna jasa harus memastikan telah mengisi identitas penumpang dan kendaraan secara lengkap dan benar saat melakukan reservasi tiket online sehingga hak asuransi pengguna jasa dapat tercatat dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014534824/korban-meninggal-kecelakaan-bus-rosalia-indah-akan-dapat-santunan-rp-50-juta">Korban Meninggal Kecelakaan Bus Rosalia Indah akan Dapat Santunan Rp 50 Juta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara bagi pengguna jasa yang masih belum waktunya tiba di Pelabuhan, maka dapat beristirahat terlebih dahulu di Rest Area yang tersedia. Untuk informasi mengenai layanan tiket online dapat diperoleh pada Buffer Zone yang disiapkan ASDP atau menghubungi petugas contact centre di 021-191 atau 0811-1021191.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Data Posko Merak mencatat, total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai dari H-7 hingga H tercatat 835.718 orang atau naik 5 % dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 796.123 orang. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 196.287 unit atau naik 11 % dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 176.621 unit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari H-7 hingga H tercatat 313.965 orang atau naik 3% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 304.869 orang. Untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat&nbsp; 59.013 unit atau naik 6% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 55.795 unit.</div> </div> </div> </div>

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin meminta kepada seluruh pengguna jasa untuk mempersiapkan perjalanan arus balik

Cegah Penumpukan, ASDP Terapkan Kebijakan Khusus Tiket Kedaluwarsa Ditiadakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/IMG-20240108-WA0016_2-3479581215.jpg" alt="Petugas menyerahkan bantuan sosial untuk korban banjir di Tangerang Selatan, Provinsi Banten." width="100%">
<figcaption>Petugas menyerahkan bantuan sosial untuk korban banjir di Tangerang Selatan, Provinsi Banten.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Sosial mengganti paket bantuan perlengkapan keluarga kedaluwarsa yang dibagikan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan yang dibagikan kepada korban banjir di Kelurahan Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten.<br /> <br />"Kemensos sudah mengganti dengan barang-barang bantuan yang baru dan sudah diterima oleh warga saya," kata Hendriwan, Ketua RT 04 RW 09 Kelurahan Serua dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (8/1).<br /> <br />Hendriwan mengatakan bantuan yang kedaluwarsa telah ditarik oleh Kementerian Sosial. Pihak Dinas Sosial Tangerang Selatan juga telah mengklarifikasi kejadian tersebut. Bantuan perlengkapan keluarga merupakan salah satu bantuan bagi korban banjir yang berisi beberapa barang, seperti minyak telon, bedak, shampo, sabun, dan keperluan kebersihan diri lainnya.</p> <p>Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Muhammad Delmi mengatakan pihaknya rutin memberikan surat himbauan setiap enam bulan kepada dinas sosial daerah, sentra terpadu maupun pengurus lumbung sosial di seluruh Indonesia untuk memeriksa barang logistik bantuan bencana. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menghindari ada barang yang kadaluwarsa atau tidak layak terdistribusi ke penerima.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013699443/istana-tegaskan-penundaan-penyaluran-bansos-akan-rugikan-keluarga-miskin">Istana Tegaskan Penundaan Penyaluran Bansos Akan Rugikan Keluarga Miskin</a></strong><br /> <br />"Kami menyurati para pengurus barang logistik bencana untuk mengecek secara berkala per enam bulan sekali. Kementerian Sosial menetapkan agar 75 hari sebelum masa kedaluwarsa barang logistik harus terdistribusi kepada korban bencana," kata Delmi.<br /> <br />Apabila dalam waktu 75 hari sebelum kedaluwarsa tidak ada bencana, maka barang logistik bisa didistribusikan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.<br /> <br />Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Tangerang Selatan Filipe Da Costa mengungkapkan bahwa pihaknya menghadapi kondisi panik karena banjir yang terjadi setelah sekian lama wilayahnya tidak dilanda banjir. Oleh karena itu, mereka secepatnya mendistribusikan bantuan bencana tanpa mengecek kembali kondisi barang.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013708708/ganti-rugi-lahan-pertanian-terdampak-banjir-di-gresik-rp-16-m-belum-juga-cair">Ganti Rugi Lahan Pertanian Terdampak Banjir di Gresik Rp 1,6 M Belum Juga Cair</a></strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013708708/ganti-rugi-lahan-pertanian-terdampak-banjir-di-gresik-rp-16-m-belum-juga-cair">Ganti Rugi Lahan Pertanian Terdampak Banjir di Gresik Rp 1,6 M Belum Juga Cair</a></strong><br /> <br />"Kami panik dan yang ada di gudang (bantuan) secepatnya kami keluarkan untuk didistribusikan. Kami tidak mengecek kembali kondisi barang," kata Filipe.<br /> <br />Selain menyalurkan bantuan perlengkapan keluarga, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan sembako dan selimut untuk warga Tangerang Selatan yang dilanda banjir pada 5 Januari 2024.</p>

"Kemensos sudah mengganti dengan barang-barang bantuan yang baru dan sudah diterima oleh warga saya," kata Hendriwan.

Soal Paket Bantuan Kedaluwarsa Korban Banjir di Tangsel, Begini Langkah Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/WhatsApp-Image-2023-04-10-at-165341-2489620358.jpg" alt="Petugas memeriksa produk makanan dan minuman di toko ritel modern di Kota Trenggalek." width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa produk makanan dan minuman di toko ritel modern di Kota Trenggalek.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Petugas Bagian Kefarmasian dan Makanan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek menemukan produk makanan yang tak layak edar di sejumlah toko ritel modern dan pasar modern daerah tersebut.</p> <p>Pengawas Farmasi dan Makanan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Sigit Sulistyono mengatakan, terdapat produk yang tidak memenuhi syarat pelabelan. Hal itu diketahui saat petugas melakukan razia makanan minuman.</p> <p>&rdquo;Ada beberapa produk pangan dan minuman kemasan yang kami minta ditarik dari pasaran karena ketentuan pelabelan produk tidak sesuai standar yang berlaku,&rdquo; kata Sigit Sulistyono seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Trenggalek.</p> <p>Salah satu yang paling banyak ditemukan adalah ketiadaan batas waktu edar produk atau masa kedaluwarsa pada bungkus/kemasan.</p> <p>Menurut Sigit, produk pangan maupun minuman kemasan yang tidak mencantumkan massa kedaluwarsa berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan pangan bagi konsumen.</p> <p>&rdquo;Harusnya masa kedaluwarsa dicantumkan dalam kemasan setiap produk pangan maupun minuman sehingga dapat diketahui layak tidaknya konsumsi sebuah produk,&rdquo; ujar Sigit Sulistyono.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan di lapangan, lanjut dia, sejumlah produk yang ditarik itu telah menyediakan kolom masa kedaluwarsa. Hanya saja, saat diedarkan produk itu belum dibubuhkan masa kedaluwarsa. Sehingga, dianggap tidak memenuhi syarat pelabelan dan harus ditarik dari pasaran karena dinilai membahayakan konsumen.</p> <p>&rdquo;Sudah ada kolomnya, tapi belum ditandai. Entah karena lupa atau apa, yang jelas sudah disediakan kolom tapi belum ditandai. Jadi produk dari produsen merek tersebut banyak, tapi hanya jenis itu saja yang belum ada ED-nya, kemungkinan lupa atau bagaimana kami tidak tahu. Yang jelas sudah ditarik dari pasaran,&rdquo; ucap Sigit Sulistyono.</p> <p>Selain menarik produk tersebut, dia menambahkan, petugas juga akan memanggil produsen dan penjual makanan tak memenuhi syarat pelabelan itu. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi sehingga produk tersebut dapat beredar bebas di pasaran.</p> <p>&rdquo;Petugas juga akan melakukan pembinaan sehingga ketentuan yang dipersyaratkan dalam sebuah produk dapat dipenuhi para produsen,&rdquo; papar Sigit Sulistyono.</p> <p>Selanjutnya, menurut Sigit Sulistyono, Pemkab Ponorogo juga bakal memperketat pengawasan peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa selama&nbsp;Ramadan. Pemantauan dilakukan di berbagai skala. Mulai dari toko ritel modern, pasar tradisional, hingga toko kelontong.</p> <p>&rdquo;Pengetatan pengawasan itu dilakukan agar makanan yang diperjualbelikan benar-benar memenuhi syarat-syarat pelabelan sehingga dapat dipastikan aman dikonsumsi masyarakat,&rdquo; tutur Sigit Sulistyono.</p>

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek temukan produk makanan tak layak edar di sejumlah toko ritel dan pasar modern

Petugas Temukan Produk Pangan Tak Layak Edar di Trenggalek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221227_110054_11.jpg" alt="Sejumlah sampel makanan rusak dan kedaluwarsa yang ditemukan Balai POM Pangkalpinang. Donatus Dasapurna/BPOM Pangkalpinang/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah sampel makanan rusak dan kedaluwarsa yang ditemukan Balai POM Pangkalpinang. Donatus Dasapurna/BPOM Pangkalpinang/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pangkalpinang menemukan ratusan produk rusak dan kedaluwarsa saat melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan ke 19 sarana ritel dan nonritel yang ada di Pulau Bangka.<br /> <br /> ”Ratusan produk rusak dan kedaluwarsa ini kita temukan saat melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan dalam rangka perayaan Natal dan tahun baru,” kata Kepala BPOM Pangkalpinang Sofiyani Chandrawati seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Pangkalpinang, Selasa (27/12).<br /> <br /> Dia menjelaskan, BPOM Pangkalpinang melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan dalam lima tahap yang dilaksanakan sejak 1 Desember 2022 sampai 4 Januari 2023. Hingga saat ini sudah sampai ke tahap tiga dengan sasaran 19 sarana.<br /> <br /> Dalam kegiatan intensifikasi, target pengawasan BPOM diutamakan pada produk pangan olahan tanpa izin edar, kedaluwarsa, dan rusak, misalnya kaleng penyok, berkarat dan lainnya, yang berada di sarana distribusi pangan dari hulu ke hilir. Yakni distributor, supermarket, mini market, toko, pasar tradisional, para pembuat atau penjual parsel.<br /> <br /> Hingga pengawasan tahap tiga, BPOM Pangkalpinang telah melakukan penelitian pemeriksaan terhadap 19 sarana distribusi pangan di kota dan kabupaten se-Pulau Bangka.<br /> <br /> ”Dari kegiatan itu kami masih menemukan adanya produk pangan olahan dengan kemasan rusak dan kedaluwarsa yang belum dipisahkan dari produk layak jual,” kata Sofiyani Chandrawati.<br /> <br /> Berdasar hasil intensifikasi pengawasan sampai dengan tahap tiga, dari 19 sarana yang diawasi, masih ditemukan 31 item atau 293 buah produk kedaluwarsa dan 35 item atau 127 buah produk rusak. Dengan adanya temuan itu, BPOM Pangkalpinang mengimbau pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan pangan olahan untuk memastikan keamanan dan mutu produk.<br /> <br /> ”Masyarakat juga kita harap bisa menjadi konsumen cerdas yang selalu menerapkan <em>Cek KLIK</em> setiap membeli produk pangan olahan,” ujar Sofiyani Chandrawati.<br /> <br /> BPOM Pangkalpinang mengimbau masyarakat agar cerdas saat membeli produk, selalu melakukan pengecekan terhadap kemasan, memastikan bahwa kemasan pangan dalam kondisi baik, memperhatikan label pangan, memastikan produk pangan yang dipilih sesuai dengan apa yang diharapkan.<br /> <br /> Masyarakat juga dapat memastikan produk pangan yang dibeli memiliki izin edar dari BPOM berupa MD atau ML diikuti 12 angka di belakangnya dan produk pangan olahan yang dibeli belum melewati masa kedaluwarsa.<br /> <br /> BPOM akan terus mengawal keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat, juga akan terus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dengan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan berkolaborasi bersama lintas sektor terkait. Dia berharap masyarakat berperan aktif memberi informasi terkait temuan produk pangan olahan tanpa izin edar, kedaluwarsa atau rusak ke Balai POM di Pangkalpinang melalui 08117821666 (WA/SMS) atau ke instagram <em>@bpom.pangkalpinang,</em> Twitter <em>@BPOMBabel</em>.

BPOM Pangkalpinang Temukan Ratusan Produk Rusak dan Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tempImagetxzLxR-1-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Polri mengkonfirmasi ada sejumlah gas air mata kedaluwarsa yang ditembakan saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur terjadi pada 1 Oktober 2022. Temuan tersebut kini tengah didalami oleh penyidik.<br /> <br /> "Ada beberapa yang diketemukan (kedaluwarsa), yang tahun 2021 ada beberapa," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/10).<br /> <br /> Kendati demikian, Dedi belum menyebutkan jumlah gas air mata yang ditembakkan. "Itu yang masih didalami, tapi ada beberapa," jelasnya.<br /> <br /> Di sisi lain, Dedi menyebut gas air mata kedaluwarsa tidak mematikan. Sebaliknya, saat kedaluwarsa efek atau pun fungsi gas air mata tersebut menjadi berkurang.<br /> <br /> Sebelumnya, kerusuhan pecah usai laga Arema Malang melawan Persebaya Surabaya, Sabtu (2/10). Pertandingan itu berakhir dengan skor akhir 2-3 untuk kemenangan Persebaya dan menjadi kekalahan kandang pertama Arema dari klub Surabaya itu dalam 23 tahun terakhir.<br /> <br /> Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri mencatat data sementara jumlah korban meninggal dunia dalam tragedi kericuhan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sudah mencapai 131 orang.<br /> <br /> Selain korban tewas, insiden kemanusiaan itu melukai lebih dari 700 orang. Para korban mengalami luka-luka karena terinjak, patah tulang, dislokasi, engsel lepas, mata perih, dan kadar oksigen rendah. <strong>(*) </strong><br /> <br /> &nbsp;

Polri Benarkan Ada Gas Air Mata Kedaluwarsa Digunakan di Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20220417_121444.jpg" alt="Pasar swalayan di Palembang yang menyediakan aneka produk makanan dan minuman kemasan. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Pasar swalayan di Palembang yang menyediakan aneka produk makanan dan minuman kemasan. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran produk makanan dan minuman dalam kemasan yang telah habis masa berlakunya atau kedaluwarsa. Terutama menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah yang jatuh pada awal Mei.<br /> <br /> ”Menjelang Lebaran biasanya permintaan makanan dan minuman dalam kemasan mengalami peningkatan. Kondisi ini perlu diwaspadai kemungkinan beredarnya produk kedaluwarsa seperti tahun-tahun sebelumnya banyak ditemukan di pasaran,” kata Pembina YLK Sumsel Rizal Aprizal seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Palembang, Minggu (17/4).<br /> <br /> Menurut dia, kasus peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa sering ditemukan di warung, toko, dan pasar swalayan. Melihat fakta tersebut, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan lebih berhati-hati serta teliti saat akan membeli produk tersebut.<br /> <br /> ”Agar tidak menjadi korban peredaran produk makanan dan minuman kedaluwarsa, masyarakat di kabupaten/kota perlu meningkatkan kewaspadaan dengan mengecek secara teliti kemasan produk yang akan dibeli,” tutur Rizal Aprizal.<br /> <br /> Setiap kemasan plastik, kotak, botol, dan kaleng produk makanan atau minuman yang akan dibeli jangan langsung diambil atau dimasukkan keranjang belanjaan. Harus dicek terlebih dahulu masa kedaluwarsa dan penjelasan mengenai izin beredar dari instansi kesehatan maupun perdagangan dalam kemasan produk tersebut.<br /> <br /> Menurut dia, kewaspadaan yang tinggi dari masyarakat dapat meminimalisasi peredaran produk makanan kedaluwarsa. ”Bila perlu masyarakat protes pedagang atau pengelola toko dan pasar swalayan/minimarket yang kedapatan menjual produk tidak layak konsumsi tersebut,” ucap Rizal Aprizal.<br /> <br /> Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan kepada pihak kepolisian, instansi pemerintah terkait, atau ke YLK Sumsel untuk dapat diambil tindakan penertiban serta langkah hukum kepada penjual produk kedaluwarsa.<br /> <br /> Dia menjelaskan, tindakan menjual produk yang sudah tidak layak konsumsi itu merupakan perbuatan merugikan konsumen dan melanggar Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi yang cukup berat bagi masyarakat atau pengusaha yang memperdagangkannya. Dalam UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan produk tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda sebelumnya mengatakan, berupaya melakukan inspeksi mendadak secara rutin bersama tim BPOM untuk mencegah beredarnya produk makanan dan minuman kedaluwarsa serta mengandung bahan kimia berbahaya. Kegiatan tersebut menjelang hari besar keagamaan umat Islam beberapa pekan ke depan lebih diintensifkan.<br /> <br /> ”Ini untuk memastikan produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran terjamin keamanannya atau layak dikonsumsi,” kata Fitrianti.

YLK Sumsel Imbau Waspadai Produk Kedaluwarsa Jelang Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure><h3>Jelang MotoGP Mandalika, Satgas Kebut Vaksinasi</h3><br /> <strong>JawaPos.com</strong> – Badan Pengawas Obat dan Makanan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bpom/">BPOM</a>) kemarin (14/3) mengeluarkan aturan baru terkait dengan perpanjangan masa <a href="https://www.jawapos.com/tag/kedaluwarsa/">kedaluwarsa</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin/">vaksin</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>. Total ada enam vaksin yang mendapat perpanjangan masa berlaku itu (lihat grafis).<br /> <br /> ”Batas kedaluwarsa sebuah vaksin merupakan bagian dari jaminan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang ditetapkan berdasar data uji stabilitas produk vaksin,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito. Untuk menentukan batas kedaluwarsa, biasanya dilakukan uji stabilitas. Dalam pengajuan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) kepada BPOM, <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-farmasi/">industri farmasi</a> harus menyampaikan hasil uji stabilitas tersebut. ”Sesuai dengan standar internasional, persyaratan data uji stabilitas minimal untuk EUA obat dan vaksin adalah tiga bulan,” tuturnya.<br /> <br /> BPOM terus mengevaluasi data mutu dan hasil uji stabilitas. Berdasar hasil evaluasi stabilitas tiga bulan tersebut, lembaga itu menetapkan batas kedaluwarsa vaksin sesuai dengan standar internasional, yaitu dua kali dari waktu pelaksanaan uji stabilitas. ”Dengan demikian, semua vaksin Covid-19 yang merupakan vaksin yang baru diproduksi dan memiliki data uji stabilitas dengan durasi tiga bulan diberi persetujuan masa kedaluwarsa enam bulan,” ungkapnya.<br /> <br /> Batas kedaluwarsa itu bisa diperpanjang jika tersedia data baru yang dapat membuktikan bahwa mutu dan keamanan vaksin masih memenuhi syarat saat mendekati kedaluwarsa. Karena itu, BPOM terus memantau implementasi pelaksanaan uji stabilitas jangka panjang produsen vaksin yang telah memiliki EUA.<br /> <br /> Pada bagian lain, pemerintah terus mendorong penguatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi-covid-19/">vaksinasi Covid-19</a> di kawasan Lombok menjelang perhelatan MotoGP 2022. Vaksinasi dilakukan serentak mulai Sabtu (12/3) hingga Kamis (17/3).<br /> <br /> Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Suharyanto menyampaikan, program itu dilakukan sebagai antisipasi ancaman Covid-19. Terutama dari wisatawan yang datang, baik lokal maupun mancanegara, dalam perhelatan MotoGP 2022 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, pada 18–20 Maret.<br /> <br /> Dia menjabarkan, program tersebut terdiri atas pos vaksin statis (pos tetap) dan pos bergerak (mobile). Dengan begitu, masyarakat yang jauh dari pos statis tidak perlu susah payah mendatangi lokasi vaksinasi. Tim vaksinator akan jemput bola dan menjangkau masyarakat di beberapa desa yang telah ditentukan.<br /> <br /> Dalam pelaksanaannya, kata dia, 50 vaksinator yang terbagi dalam 10 tim bakal berangkat dari posko utama di Rumah Sakit Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Di lapangan, tim yang terdiri atas 5 anggota tersebut didampingi babinsa dan bhabinkamtibmas dari tiap desa. Mereka akan membantu pengamanan sekaligus mengumpulkan masyarakat sebagai peserta <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi/">vaksinasi</a>.<br /> <br /> <strong>PERPANJANGAN WAKTU KEDALUWARSA VAKSIN COVID-19</strong><br /> <ul><br />  	<li><strong>Vaksin Bio Farma</strong> (Batas kedaluwarsanya menjadi 12 bulan)</li><br />  	<li><strong>Vaksin Sinopharm</strong> (Batas kedaluwarsanya menjadi 12 bulan)</li><br />  	<li><strong>Vaksin Zifivax</strong> (Batas kedaluwarsanya menjadi 12 bulan)</li><br />  	<li><strong>Vaksin Sinopharm kemasan 2 dosis/vial</strong> (Batas kedaluwarsanya menjadi 9 bulan)</li><br />  	<li><strong>Vaksin AstraZeneca</strong> yang diproduksi Catalent Anagni S.R.L, Italia (Batas kedaluwarsanya menjadi 9 bulan)</li><br />  	<li><strong>Vaksin Pfizer-BioNTech</strong> dengan tempat produksi di Pfizer Manufacturing Belgium (Batas kedaluwarsanya menjadi 9 bulan)</li><br /> </ul><br /> <strong>Sumber:</strong> <em>Badan POM</em>

BPOM Perpanjang Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kedaluwarsa

Berita Terkini