<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Tingkat-SMP-Dery-Ridwansah-4-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah kecurangan saat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP tahun ini menurun. Tahun ini Kemendikbud menerima 86 laporan kecurangan. Sementara itu, tahun lalu Kemendikbud mengidentifikasi 57 kecurangan selama UNBK SMP.  Di antara laporan yang masuk tahun ini, 55 laporan diidentifikasi sebagai kecurangan. Sementara itu, 31 laporan terbukti bukan termasuk bentuk kecurangan.  Irjen Kemendikbud Muchlis R. Luddin menegaskan bahwa tahun ini tidak ada kasus kebocoran soal. Kecurangan dilakukan siswa maupun guru saat UNBK berlangsung. Soal ujian tidak dikerjakan sebagaimana mestinya atau mendapat bantuan dari pihak ketiga. ''Dari 55 (laporan) itu, tiga siswa di antaranya melanggar dua mata pelajaran sekaligus,'' katanya.  Tiga siswa tersebut berasal dari sekolah berbeda. Seorang siswa dari Jakarta Timur dinyatakan curang pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Lalu, seorang siswa dari Sidoarjo dinyatakan curang saat ujian pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terakhir, siswa di Bekasi dinyatakan curang pada pelajaran matematika dan IPA.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Tingkat-SMP-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="UNBK Tingkat SMP - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>UNBK Tingkat SMP - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure> Siswa SMP saat mengikuti UNBK beberapa waktu lalu. Kemendikbud memberi sanksi untuk 126 siswa karena curang saat mengikuti UNBK. Mereka dikasih nilai nol. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Muchlis menjelaskan, kecurangan tertinggi terjadi di Jatim, yakni 28 siswa. Diikuti Jawa Barat 11 siswa. Berdasar temuan itjen, ada satu kecurangan yang cukup menonjol di Sidoarjo. Di satu MTs, guru sekolah terbukti membantu siswa untuk mengisi soal UNBK. Caranya, menyambungkan komputer di ruangan ujian ke komputer di ruangan sebelah dengan menggunakan pengendali jarak jauh. Seolah-olah siswa yang mengerjakan ujian, padahal soal-soal dikerjakan guru di ruangan sebelah. Muchlis menduga hal tersebut dipersiapkan sejak lama.  Muchlis belum memutuskan sanksi yang diberikan kepada para guru di sekolah tersebut. "Kami selesaikan dulu saja serangkaian UNBK ini sampai PPDB nanti," tegasnya.  Sementara itu, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyatakan sudah menyiapkan sanksi bagi siswa yang terbukti melakukan kecurangan. Kemendikbud akan memberi mereka nilai nol pada mata pelajaran yang terbukti curang. Itu merupakan kali pertama Kemendikbud memutuskan untuk memberikan nilai nol kepada siswa yang terbukti curang.  Siswa yang terbukti bersalah tersebut akan mendapat kesempatan kedua. Kemendikbud memang tidak mengadakan UN perbaikan. Namun, mereka memberikan ujian ulangan kepada siswa yang terbukti curang. Ujian tersebut dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada 12 Juni. ''Tapi, bagi siswa yang tidak bersedia untuk ikut, nilainya tentu saja tidak akan kami ubah alias tetap nol,'' tegas Bambang.  Ujian ulangan tersebut tidak sama dengan UNBK reguler. Pesertanya tidak bisa mendapatkan hasil nilai 100 persen. Peserta ujian hanya akan mendapatkan nilai maksimal 80 persen. Hal itu merupakan salah satu bentuk sanksi edukatif dari Kemendikbud. Sertifikat hasil ujian nasional mereka juga akan ditangguhkan.

Angka Kecurangan UNBK SMP Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/unbk-serentak-tingkat-sma-dan-ma_c_1_5401.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMA tengah belajar di labor komputer. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMA tengah belajar di labor komputer. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potensi kecurangan selalu ada dalam setiap penyelenggaraan ujian nasional (unas). Termasuk yang berbasis komputer (UNBK). Misalnya, laporan yang baru muncul mengenai beredarnya foto soal UNBK yang disebar peserta ujian melalui aplikasi LINE.  Situasi tersebut mempertegas bahwa problem unas sampai saat ini adalah pengawasan. Ketika ujian masih menggunakan kertas, pengawasan yang lemah memicu kebocoran soal ujian. Dari soal ujian yang bocor itulah kemudian dibuat kunci jawabannya.  Demikian pula ketika mayoritas ujian menggunakan komputer. Ruang terjadinya pelanggaran atau <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/03/04/2019/soal-unbk-bocor-lewat-grup-line/">kecurangan tetap terbuka</a>. Lagi-lagi disebabkan lemahnya pengawasan. Foto soal ujian yang beredar di LINE menunjukkan bahwa pengawasan oleh petugas di ruang ujian kurang maksimal.  Pengawasan perlu diperkuat. Salah satunya, pengawasan UNBK dengan menggunakan CCTV atau kamera pengawas. Bahkan bisa dimonitor secara nasional. Diawasi langsung oleh tim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan begitu, kesempatan untuk berbuat curang bisa diminimalkan, bahkan dihilangkan.  Pelaksanaan pengawasan unas atau UNBK tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada guru. Bukan berarti tidak memercayai guru. Namun, guru atau sekolah juga memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan UNBK. Di antaranya, mendapat nilai rata-rata setinggi-tingginya sehingga bisa dicap sebagai sekolah yang berhasil.  Penyediaan CCTV sebagai media pengawasan UNBK dan dipantau secara nasional bukan hal yang mustahil. Apalagi jika pelaksanaan UNBK sudah terintegrasi antara SMP, SMA, dan SMK. Artinya, komputer di SMP bisa digunakan siswa SMA atau sebaliknya.  Dengan integrasi tersebut, tentu tidak dibutuhkan banyak komputer atau ruang ujian. Pengadaan CCTV tidak begitu besar, tetapi dampaknya akan cukup signifikan. Yakni, pelaksanaan ujian yang benar-benar berkualitas. Hasilnya pun menunjukkan kemampuan siswa apa adanya.  Selain itu, yang perlu dicermati adalah masa setelah pelaksanaan unas. UNBK pada dasarnya adalah media untuk memetakan kondisi kualitas pendidikan. Setelah hasilnya diketahui, bisa dilakukan intervensi perbaikan bagi sekolah yang belum baik.  Hanya, saya belum melihat intervensi kualitas pendidikan berbasis nilai ujian nasional. Misalnya, pada rata-rata nilai siswa di daerah tertentu yang rendah, harus dilihat langsung apa penyebabnya. Sebab, bisa jadi gurunya kurang. Atau, layanan penunjang pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium yang tidak memenuhi.  Saya tegaskan, ketika ada sekolah yang nilai unasnya jeblok, jangan langsung sekolah itu dicap gagal. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus melihat lebih dalam apa penyebabnya. Kemudian, dicarikan solusi yang sesuai.  Disarikan dari wawancara dengan Hilmi Setiawan

Problem Lemahnya Pengawasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peserta-unas-keluhkan-soal-ujian-anggaran-pendidikan-disorot_m_204553.jpeg" alt="Sejumlah siswa SMAN di Banjarmasi tengah serius mengerjakan soal UNBK di hari pertama, Senin (9/4)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa SMAN di Banjarmasi tengah serius mengerjakan soal UNBK di hari pertama, Senin (9/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Media sosial (medsos)&nbsp;Line dihebohkan dengan beredarnya gambar potongan soal ujian nasional (Unas). Beredarnya gambar itu membuat Kemendikbud membuat tim investigasi untuk mengungkap aksi curang tersebut. Irjen Kemendikbud Daryanto menyatakan, aksi yang diduga dilakukan siswa itu merupakan kecurangan. "Bukan kebocoran," katanya kepada Jawa Pos,&nbsp;Sabtu (14/4). Sebelumnya, beredar soal <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/13/204161/akan-menikah-akhir-april-siswa-sd-smp-pilih-tak-lanjutkan-usbn" target="_blank">ujian nasional</a> SMA di media sosial Line. Pelaku secara sengaja memfoto soal yang tertera di komputer. Tujuannya meminta bantuan. Daryanto mengatakan, tim investigasi sedang bekerja untuk menelusuri jejak digital pelaku. "Insya Allah&nbsp;segera terungkap pelakunya," imbuhnya. Menurut Daryanto, berdasar temuan sementara, pelakunya hanya satu orang. Tapi, seolah-olah banyak lantaran data yang berupa foto screen tersebut tersebar di media sosial. "Siswa yang lain kami imbau tetap tenang sehingga kasus ini segera tertangani dengan tuntas," tuturnya. Lalu, apa tindakan Kemendikbud setelah pelaku diketahui? Menurut Daryanto, pihaknya akan membawa kasus itu secara serius. "Kita serahkan ke aparat penegak hukum karena beliau lebih paham menangani hal-hal seperti ini," imbuhnya. Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji menyayangkan beredarnya foto-foto soal ujian di aplikasi chat Line. Dia juga menduga itu difoto sendiri oleh siswa peserta ujian. "(<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/10/203177/tak-hanya-di-daerah-gangguan-unbk-sma-juga-terjadi-di-ibu-kota" target="_blank">Unas</a>) nggak menentukan apa-apa aja masih bocor," katanya. Selain itu, Indra mengikuti curhat sejumlah peserta ujian di media sosial. Hampir seluruh curhat tersebut berisi kekesalan karena soal yang diujikan sulit. Selain itu, soal tersebut tidak sesuai kisi-kisi. Indra menyatakan, keluhan tentang sulitnya soal ujian terjadi setiap tahun. "Ini bukti kualitas pendidikan kita memang rendah," tuturnya. Melihat terus munculnya keluhan soal Unas yang sulit, berarti sudah waktunya memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Dia menyayangkan anggaran fungsi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203965/alasan-menikah-siswi-sma-di-meranti-gagal-unbk" target="_blank">pendidikan</a> yang lebih dari Rp 400 triliun per tahun, tetapi manfaatnya tidak ada. Indra berharap Kemendikbud mengevaluasi program pelatihan guru yang sudah berjalan selama ini. Pelatihan guru yang juga menyedot anggaran besar harus bisa berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, siswa tidak mengalami kesulitan ketika grade kesukaran soal Unas ditingkatkan.&nbsp;

Peserta Unas Keluhkan Soal Ujian, Anggaran Pendidikan Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ombudsman-temukan-banyak-pelanggaran-saat-unbk_m_123280.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA/MA di 8 Kota/Kabupaten di Jawa Barat .&nbsp; Salah satu yang disorot adalah Kabupaten Pangandaran. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jabar sekaligus Koordinator Pemantauan UN-USBN 2017, Ujang Solihulwildan mengatakan, pemantauan ini dimaksudkan untuk melihat persiapan dan kesiapan dari sisi sekolah terhadap pelaksanaan UNBK. Ujang mengatakan, hari pertama dan kedua pelaksanaan UNBK di Pangandaran berjalan cukup baik.&nbsp; "Meski demikian kami mencatat masih terdapat beberapa yang hal yang dilanggar dari Prosedur Operasional Sekolah (POS) UNBK Tahun Pelajaran 2016/2017 serta beberapa kendala yang dirasakan sekolah terkait pelaksanaan UNBK ini," tutur Ujang kepada RMOLJabar. Kamis (13/04). Dia menambahkan, pelanggaran yang masih dilakukan ialah pengawas ujian membawa alat Komunikasi ke ruang ujian dan membiarkan peserta melakukan diskusi dengan sesama peserta lainnya. "Kami juga masih menemukan sejumlah ruang ujian yang tertutup rapat dengan gorden atau penutup sehingga pengawas eksternal tidak dapat melihat secara langsung aktivitas peserta UNBK di dalam ruang Ujian," tuturnya. Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat menilai, meski UNBK saat ini bukan merupakan salah satu syarat penentu kelulusan mestinya UNBK harus tetap menjadi perhatian dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.(bon/rmol/mam/JPG)

Ombudsman Temukan Banyak Pelanggaran saat UNBK 

kecurangan unbk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kecurangan unbk

Berita Terkini

Angka Kecurangan UNBK SMP Turun

Problem Lemahnya Pengawasan

Peserta Unas Keluhkan Soal Ujian, Anggaran Pendidikan Disorot

Ombudsman Temukan Banyak Pelanggaran saat UNBK

Download Aplikasi JawaPos.com