<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wahyu-Setiawan-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Wahyu Setiawan, mengajukan sebagai justice collaborator (JC). Permohonan JC itu disampaikan Wahyu saat menjalani persidangan di PN Tipikor Jakarta.  "Sudah diajukan kemarin setelah sidang" kata pengacara Wahyu Setiawan, Saiful Anam dikonfirmasi, Selasa (21/7).  Saiful mengatakan Wahyu siap membeberkan soal kasus yang menjeratnya itu. Bahkan, mantan Komisioner KPU itu juga bakal membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap PAW.  Selain itu, lanjut Saiful, kliennya juga bakal blak-blakan terkait kecurangan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada. "Semuanya Pak, tidak hanya yg terlibat PAW, tapi terkait kecurangan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada akan diungkap semua," cetus Saiful.  Dalam persidangan pemeriksaan terdakwa pada Senin (20/7), Jaksa KPK Ronald Worotikan mengonfirmasi adanya dugaan dana tak terbatas untuk memuluskan mantan caleg PDIP Harun Masiku dapat duduk di kursi dewan. Jaksa Ronald membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Wahyu. Dalam BAP tersebut diduga ada dana tak terbatas agar Harun bisa menggantikan Rezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2024 melalui pergantian antarwaktu (PAW).  "Pada saat itu saudara Donny di kantor KPU, saudara Donny Tri Istiqomah menyampaikan bahwa terdapat dana operasional yang tidak terbatas, namun saya tidak ingat waktu tepatnya saudara Donny Tri Istiqomah datang ke kantor saya, betul keterangan yang ada di dalam BAP saudara tadi?" tanya Jaksa Ronald di PN Tipikor Jakarta, Senin (20/7).  Mendengar pernyataan Jaksa Ronald, Wahyu lantas membenarkan isi BAP tersebut. "Benar," singkat Wahyu.  Tak puas jawaban Wahyu, Jaksa Ronald mempertegas pengakuan Wahyu dalam BAP saat proses penyidikan di lembaga antirasuah. Wahyu menyebut informasi itu dia ketahui dari Donny.  "Pak Jaksa, yang menyampaikan ada dana tak terbatas itu Pak Donny, yang saya maksud kan, bahwa Pak Saeful, bu Tio, Pak Donny itu mendekati saya itu konteksnya tidak bersama-sama, tetapi yang menyampaikan ada anggaran tidak terbatas itu Pak Donny," cetus Wahyu.  Untuk diketahui, KPU menetapkan Rezky Aprilia menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. Rezky menggantikan Nazaruddin lantaran memiliki hak suara di bawah Nazaruddin. Namun, PDIP berusaha menggeser Rezky untuk digantikan oleh Harun Masiku, tapi ditolak KPU.  Dalam perkara ini, Wahyu didakwa menerima suap sebesar Rp 600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Suap tersebut berkaitan dengan upaya agar Harun terpilih menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia, sedangkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.  Selain itu, Wahyu juga didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp 500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.  Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan didakwa melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Ajukan JC, Wahyu Siap Bongkar Kasus PAW dan Kecurangan Pemilu 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Perintah-Megawati-Kepada-Kader-PDIP-Issak-Ramdhani_1.jpg" alt="Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Issak Ramdhani/Jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Issak Ramdhani/Jawapos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menerima banyak pengaduan terkait dugaan kecurangan pemilu. Total ada sekitar 25 ribu aduan yang masuk. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Data kecurangan itu pun akan dilaporkan ke Bawaslu.  Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan, TKN sudah membuka posko pengaduan lebih kurang satu minggu sebelum pencoblosan Pemilu 2019 dimulai. Sampai saat ini dari Posko Pengaduan melalui hotline telepon call center, sudah masuk lebih kurang 25.000 pengaduan.  Jumlah laporan tersebut tidak hanya datang dari seluruh Indonesia, namun juga dari seluruh dunia. "Banyak juga warga negara Indonesia dari luar negeri melaporkan pengaduan kepada kami," jelas Irfan.  Politikus PPP itu menyatakan, pengaduan dari luar negeri cukup banyak. Pengaduan juga masuk lebih awal karena pemilu di luar negeri dilakukan lebih awal daripada di Indonesia.  Dari inventarisir TKN, jumlah aduan yang berasal dari luar negeri mencapai 10.236 laporan. Antara lain, dari Australia 5.016 laporan, Hongkong 3.948, Korea Selatan 257, Jerman 228 dan Taiwan 324 laporan. "Masih banyak lagi laporan dari luar negeri termasuk dari Belanda. Kami memang sangat mencermati satu per satu pengaduan dan laporan yang masuk," kata Irfan.  Disebut Irfan, selama ini ada pihak yang telah membuat fitnah dengan menyatakan bahwa penyebab kecurangan dari pihak Jokowi. "Lucunya, mereka teriak-teriak di media, termasuk membuat video untuk diviralkan, tapi tanpa data otentik," ujarnya.  Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan, di antara yang termasuk 25 ribu pengaduan kecurangan adalah money politic. Politik uang dilakukan secara masif di berbagai tempat. "Kami temukan di Jabar, Jatim, dan daerah lainnya," terangnya.  Sekarang pihaknya masih menginventarisir mana data yang bisa dilaporkan ke Bawaslu. Data itu dipilih untuk dijadikan sebagai bukti saat bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).  Dia berharap sengketa ke MK tidak perlu dilakukan, karena selisih suara cukup tebal. Namun, pengajuan sengketa merupakan hak konstitusional yang dimiliki Prabowo - Sandi. "Dengan demikian kami juga menyiapkan tim hukum sekiranya nanti ada gugatan," jelas dia.  Sementara itu, BPN juga mengaku menerima banyak aduan kecurangan. Total ada 1.200 kasus yang telah diterima BPN. Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo menyebut, dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu. "Kami sudah sampaikan indikasi kecurangan itu ke Bawaslu," kata Hashim.  Bahkan, Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, laporan kecurangan terus bertambah pasca pemungutan dan penghitungan suara.

Merasa Dicurangi di Luar Negeri, TKN Akan Lapor ke Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/APDI-OKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah elemen masyarakat terus menyuarakan proses pemilu diselesaikan dengan penuh kejujuran dan transparansi. Termasuk juga netralitas Polri dalam mengawal keamanan pemilu. Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) meminta Polri tetap netral dan menjaga transparansi serta kejujuran Pemilu 2019.  Seruan tersebut disampaikan langsung oleh Penasihat APDI Mayjen (Purn) TNI Suprapto. Dia meminta Polri untuk bersikap netral dan profesional dalam mengawal pilpres yang sudah berlangsung 17 April lalu.  Dia menegaskan Polri harus terus menjaga transparansi penghitungan suara. Caranya dengan mempersilakan saksi dari kedua kubu calon presiden, serta pengamat dan pemantau, untuk menyaksikan proses penghitungan suara.  Bukan malah sebaliknya melarang saksi dari salah satu kubu capres dan pemantau yang sudah diakreditasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  “Dalam pilpres kali ini berkembang opini publik, banyaknya oknum aparatur sipil negara atau ASN yang diminta salah satu kubu capres untuk membantu memenangkan jagoannya," katanya di Jakarta, Selasa (23/4).  Suprapto menuturkan Polri wajib menciptakan iklim yang kodusif. Dia menegaskan menyampaikan kondisi yang berkembang itu, berkaitan dengan banyaknya laporan dari masyarakat. Laporan masuk dari berbagai daerah termasuk di DKI Jakarta.  "Laporan banyak yang menyebutkan saksi dan pemantau proses rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan dihalangi pihak Kepolisian. Alasannya menggangu proses rekapitulasi," pungkasnya.  Sebagai informasi, APDI adalah salah satu lembaga resmi pemantau pemilu. Dalam pelaksanaanya di lapangan, APDI juga menggandeng sejumlah relawan pemantau pemilu dari luar negeri.

APDI: Jangan Halangi Saksi-Pemantau Ikuti Rekapitulasi Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Deklarasi-Kemenangan-Prabowo-Sandi-Di-Kertanegara-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subaianto dan Sandiaga Uno mendorong penyelenggara pemilu segera menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pemilu 2019, yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pembiaran terhadap dugaan kecurangan ini dinilai bisa mempengaruhi kualitas pemilu. "Ada banyak sekali laporan indikasi kecurangan pemilu yang jika tidak diatasi sejak awal akan mempengaruhi keseluruhan kualitas pemilu," kata Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangannya, Minggu (21/4). Ferry merasa selama proses pemilu ini ada berbagai bentuk dugaan kecurangan. Mulai dari capres inkumben yang tidak cuti saat berkampanye, kertas suara tercoblos untuk salah satu paslon di Malaysia, hingga proses pemungutan suara yang dilakukan oknum petugas KPPS. BPN bersyukur jika penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu masih konsisten dengan misinya dalam mewujudkan pemilu bersih, jujur dan adil. Sebab, kata Ferry, kecurangan pemilu bisa merontokkan moral bangsa. "Sanggupkah kita tegak sebagai bangsa ketika hasil pemilu didapatkan dengan cara tidak benar dan itu dibiarkan," ucap Ferry. Ferry mengimbau agar masyarakat mengirimkan foto C1 ke BPN. Tujuannya untuk mengecek silang kesahihan antara data yang dikirim para relawan Prabowo-Sandi dengan rekapitulasi versi suara KPU. "Perhitungan suara ini intinya ada di C1. Kita bisa kroscek data antara yang dimiliki masyarakat, BPN dan KPU. Mari kita kawal proses ini agar terwujud pemilu jujur dan adil," kata Ferry. Berikut saluran yang bisa digunakan untuk mengirimkan foto C1 ke BPN: 1. Akun Telegram @KawalTPSPrabowoSandi_bot, 2. Akun WhatSapp rekap di nomor: 082129574581; 082129579118; 081931717170; 082129574631; 081913131359.

Kubu 02 Minta Publik 'Kerja Sama', Kirim Foto C1 ke BPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemilu-Koko-4.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2019. Kokoh Praba/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2019. Kokoh Praba/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) menanggapi serius perihal laporan dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Hal itu, berkaitan dengan viralnya video yang mengindikasikan adanya kecurangan saat penghitungan suara.  Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rahmawaty Rasahan menyatakan bahwa, pihaknya telah menindak lanjuti laporan dari masyarakat. “Kita mendapati laporan dari masyarakat terkait adanya proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan prosedur. Yang mana telah ditetapkan oleh PKPU 3, maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kami sudah memerintahkan Bawaslu Tapteng untuk melakukan pengecekan di lapangan. Termasuk meminta keterangan dari pengawasan TPS,” ujar Syafrida, Jumat (19/4).  Seharusnya, lanjut Syafrida, pengawas TPS mengingatkan kepada petugas KPPS. Dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan prosedur PKPU. “Karena, pengawas TPS harus mengingatkan prosedur yang dilakukan KPPS dalam melakukan penghitungan suara,” ucapnya.  Ia mengungkapkan, ada dua kemungkinan yang menanti jika pengawas TPS maupun KPPS terbukti lalai dan tidak mengikuti aturan yang ada. Maka, akan direkomendasi untuk penghitungan ulang atau sanksi pidana.  “Dengan membuka kotak suara melakukan penghitungan ulang dan dilakukan dengan tata cara PKPU 3 maupun PKPU 9. Sedangkan tindakan KPPS maupun pengawas TPS-nya itu, ada sanksi etik dan sanksi pidana yang mengancam bagi penyelenggara pemilu di tingkat KPPS maupun pengawas pemilu terkait tidak berjalannya prosedur penghitungan yang sesuai aturan,” tegasnya.  Lebih lanjut dikatakan Syafrida, di Tapteng pihaknya melihat cukup masif. Ia mengungkapkan, tetapu pihaknya belum mendapatkan keterangan secara utuh dari jajaran Bawaslu Tapteng. "Namun saat ini petugas masih mengecek di lapangan,” tandas Syafrida.  Diketahui, video berdurasi 30 detik berisi tentang dugaan kecurangan saat pemungutan suara Pemilu 2019 di Tapteng viral di medsos. Terlihat petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terburu-buru melakukan penghitungan surat suara.  Penghitungan dilakukan tanpa meneliti surat suara, KPPS terus menyebut nama salah seorang caleg DPR RI dari Partai NasDem berinisial D. Insiden ini terjadi di TPS 1 Kampung Solok, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.  Sedangkan video kedua merekam petugas KPPS dengan leluasa memasukkan surat suara ke kotak suara. Sedangkan TPS saat itu dalam kondisi sepi. Informasi yang diperoleh, video berdurasi 1 menit 25 detik itu berlokasi di Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapteng.

Jika Terbukti, Bawaslu Sumut Rekomendasikan Hal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JOKOWI-KARAWANG-OKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar informasi mengenai hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang sudah dilakukan di luar negeri. Hasil dari penghitungan surat suara itu memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.  Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan adanya hoaks tersebut. Pasalnya proses penghitungan surat suara di luar negeri baru dilakukan 17 April 2019.  "Jadi penghitungan itu nanti dilakukan pada 17 April. Jadi itu harus tahu, penghitungannya pun juga berjenjang," ujar Jokowi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (11/4).  Jokowi menambahkan, jangan sampai ada anggapan Pemilu 2019 curang. Apabila kalah, tidak terima, dan merasa dicurangi. Padahal merujuk pada tahapan pemilu, penghitungan surat suara di luar negeri belum dilakukan.  "Jangan sampai ada yang ngomong curang, padahal dihitung saja belum," katanya.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku, apabila adanya kecuranga‎n di Pemilu 2019 maka Jokowi meminta bukti sehingga bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu.  "Kalau ada yang curang itu di kecamatan mana? Kalau ada yang curang itu di kabupaten mana, gampang sekali hitungnya," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Jokowi berpesan kepada masyarakat untuk mengawal Tempat Pemungutan Suara (TPS). Apabila hasil hitungan surat suara sudah keluar, diabadikan lewat foto. Sehingga bisa mencengah kecurangan.  "Semua rakyat saya ajak untuk melihat TP. Hasilnya dijepret, kalau nanti ada yang curang gampang nyarinya," pungkasnya.  Sebelumnya, ‎Komisioner KPU Hasyim Asy'ari membantah ‎proses penghitungan suara di luar negeri telah dilakukan. Pasalnya Hasyim mengatakan, proses pencoblosan di luar negri baru dilakukan Senin (8/4).  Menurut Hasyim, ‎pemungutan suara di luar negeri juga baru dilakukan empat negara, tepatnya di lima kota. Itu terdiri atas Kota Sana'a di Yaman pada 8 April 2019; Kota Panama City di Panama dan Kota Quito di Ekuador pada 9 April 2019; serta Kota Bangkok dan Songkhla di Thailand pada 10 April 2019.  "Dengan demikian kabar tentang perolehan suara pemilu luar negeri yang beredar luas adalah kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Hasyim saat dihubungi, Rabu (10/4).  Hasyim menambahkan, pelaksanaan pemilu luar negeri di empat negera itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK)‎ KPU Nomor 644/2019. Sementara proses penghitungan suara pemilu di luar negeri juga baru dilakukan 17 April 2019. Sehingga kabar yang beredar itu adalah hoaks, mengenai Prabowo-Sandi mendang di pemilu luar negeri.  "Bila sekarang ini beredar kabar tentang perolehan suara pemilu luar negeri dapat dipastikan hasil tersebut bukan hasil resmi atau real count," katanya.  ‎Adapun beredar kabar mengenai hasil pemilu di luar negeri yang tersebar melalui Facebook. Dalam pesan tersebut disampaikan data-data mengenai hasil pemilu di sejumlah negara yang hasilnya paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul.

Jokowi: Jangan Sampai Ada Yang Bilang Pemilu 2019 itu Curang