<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/open-signal-2825144313.jpg" alt="Jaringan seluler menjadi salah satu tulang punggung telekomunikasi di Indonesia. (BAGAS BIMANTARA/JAWA POS RADAR MADIUN)" width="100%">
<figcaption>Jaringan seluler menjadi salah satu tulang punggung telekomunikasi di Indonesia. (BAGAS BIMANTARA/JAWA POS RADAR MADIUN)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Perusahaan riset telekomunikasi, Opensignal kembali merilis laporan terbarunya. Dalam laporan tersebut, Opensignal menempatkan Indonesia di peringkat ke-58 secara global dalam Global Network Excellence Index untuk kuartal pertama 2025.&nbsp;</p> <p>Laporan ini menyoroti kekuatan, tantangan, dan arah kebijakan yang dapat mendorong Indonesia menuju keunggulan digital. Opensignal mencatat bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam konektivitas digital berkat skala pasar, ambisi, dan momentum kebijakan.&nbsp;</p> <p>"Namun, perhatian kini perlu bergeser dari sekadar kecepatan ke pembangunan infrastruktur digital yang andal, inklusif, dan tangguh," terang Sylwia Kechiche, analis Opensignal melalui keterangannya.</p> <p>Dalam aspek ketersediaan jaringan 4G/5G, Indonesia turun empat peringkat ke posisi dua. Hal tersebut menandakan pertumbuhan yang lebih lambat dibanding negara lain.&nbsp;</p> <p>Untuk kategori <em>excellent consistent quality</em> atau kualitas konsisten yang sangat baik, Indonesia turun dua peringkat ke posisi 54, dengan skor relatif stabil (-0,1 poin persentase), menunjukkan stagnasi di tengah kemajuan negara lain.</p> <p>Sementara itu, kecepatan unduh 4G meningkat sebesar 1 Mbps menjadi 25,6 Mbps. Peningkatan ini mendorong Indonesia naik dua peringkat ke posisi 86 dalam kategori kecepatan unduh.</p> <p>Sebagai negara kepulauan, Opensignal juga menyebut, Indonesia menghadapi tantangan geografis dalam pemerataan akses internet. Menurut GSMA Intelligence, hanya 21 persen populasi memiliki akses broadband tetap, sementara terdapat 121 langganan seluler per 100 penduduk.&nbsp;</p> <p>Kondisi tersebut menjadikan jaringan seluler sebagai tumpuan utama akses internet. Program seperti Palapa Ring dan Peta Jalan Digital Indonesia menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses digital, terutama di wilayah-wilayah terpencil.</p> <p>Indonesia sendiri telah memulai peluncuran jaringan 5G dan proses modernisasi infrastruktur telekomunikasi. Namun, terbatasnya alokasi spektrum menjadi kendala utama.</p> <p>"Saat ini hanya tersedia 360 MHz spektrum mid-band, jauh di bawah rata-rata negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, frekuensi 3,5 GHz yang ideal untuk 5G masih digunakan layanan satelit hingga 2027," lanjut Sylwia.</p> <p>Hal ini menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam dalam adopsi teknologi 5G.</p> <p><strong>Arah Kebijakan dan Peluang Strategis</strong></p> <p class="class-paragraph">Dengan fokus pemerintahan baru pada pembangunan infrastruktur, khususnya di sekitar Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat fondasi digital nasional.&nbsp;Namun, Opensignal menekankan pentingnya kebijakan dalam hal spektrum, perizinan, infrastruktur, dan akses guna mempercepat peningkatan kualitas layanan digital.</p>

Indonesia berada di peringkat ke-58 dalam Global Network Excellence Index, menunjukkan tantangan dan peluang dalam infrastruktur digital.

Indeks Konektivitas Global, Indonesia Alami Penurunan Kualitas: Pemerataan Lebih Penting dari Kecepatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/Budi-Arie-Setiadi-Dery-Ridwansah-2JPG-2479584743.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam acara Sarasehan Kadin Bersama Menkominfo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam acara Sarasehan Kadin Bersama Menkominfo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.</strong><strong>com</strong> &ndash; Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kecepatan internet di Indonesia diklaim naik sepuluh kali lipat. Dari 2,5 Mbps pada 2014 menjadi 25 Mbps pada 2024.</p> <p>Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah mengejar target kecepatan internet di angka 100 Mbps. "Target tersebut diharapkan dapat tercapai pada 2029,&rdquo; ujar Budi kemarin (8/10).</p> <p>Meski naik sepuluh kali lipat, kecepatan internet di Indonesia masih tergolong memble di antara para negara anggota ASEAN. Berada di peringkat kedelapan dari sembilan negara. Kecepatan internet Indonesia hanya lebih bagus daripada Kamboja.</p> <p>Menurut Budi, untuk mengejar target tersebut, ada sejumlah tantangan. Di antaranya, cakupan koneksi internet yang belum merata antara perkotaan dan pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah proyek pembangunan sejumlah menara base transceiver station (BTS) yang berhenti.</p> <p>Instruksi dari presiden, lanjut dia, pembangunan BTS 4G itu harus dilanjutkan. Tanpa harus mengganggu perkara hukum yang menyelimuti.</p> <p>Pembangunan menara BTS 4G itu menjadi garapan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kominfo. Sampai Juni lalu, total BTS 4G yang sudah terbangun sebanyak 6.663 unit. Selain itu, membuka 18.697 titik akses internet untuk pelayanan publik. Di antaranya, 8.836 titik sekolah, 5.182 kantor pemerintah, dan 2.606 layanan kesehatan.</p> <p>Tantangan lainnya adalah pembangunan menara BTS 4G di kawasan Papua. Pembangunan di sana kerap menghadapi kondisi darurat. Khususnya dari sisi keamanan. &rsquo;&rsquo;Misalnya pada 2022, terjadi penembakan delapan orang pahlawan telekomunikasi di Kabupaten Puncak,&rsquo;&rsquo; katanya. <strong>(wan/c7/ttg)</strong></p>

Kecepatan internet di Indonesia diklaim naik sepuluh kali lipat. Dari 2,5 Mbps pada 2014 menjadi 25 Mbps pada 2024.

Walau Kecepatan Internet di Indonesia Sudah Naik 10 Kali Lipat, tapi Masih Nomor 8 di ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/KPU-3515358973.jpg" alt="ILUSTRASI. Pemilihan Umum." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pemilihan Umum.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pada Rabu (14/2) pekan depan, masyarakat Indonesia secara serentak melakukan Pemilihan Umum atau Pemilu. Termasuk juga untuk mereka yang berada di wilayah 3T. Diperlukan akses internet yang memadai agar proses penghitungan suara bisa berjalan lebih efektif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim telah menyiapkan dukungan infrastruktur digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024. Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Kominfo memfasilitasi kebutuhan akses internet di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) untuk penyelenggara Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bakti Kominfo bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat maupun daerah juga telah berkoordinasi memetakan wilayah-wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum terjangkau akses internet," ujar Direktur Utama Bakti Kominfo Fadhilah Mathar di Jakarta belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Fadhilah, Bakti Kominfo menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet dari KPU.&nbsp; "Sekitar 80.000 lokasi TPS yang membutuhkan akses internet. Itu data usulan dari KPU dan kami sudah melakukan pemetaan bersama," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadhilah lebih lanjut menjelaskan, kombinasi solusi teknologi akan menjadi strategi untuk menyediakan&nbsp; akses internet di wilayah yang sangat kritis diperlukan oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa tersedia sesuai kapasitas yang dibutuhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPU dan Bawaslu membutuhkan akses internet saat&nbsp;melakukan penginputan data secara online hasil penghitungan suara di TPS. Tentu diupayakan untuk bisa dilakukan BAKTI melalui penyediaan jaringan yang optimal dan memadai," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun menurutnya, tugas utama Bakti Kominfo memang menyelesaikan infrastruktur untuk wilayah-wilayah yang belum ter-cover jaringan internet. Oleh karena itu, bersama KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi intensif untuk mengidentifikasi wilayah yang sudah memiliki akses internet atau membutuhkan infrastruktur sesuai kondisi TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena lokasi tersebut tidak semuanya dibangun oleh Bakti Kominfo, sehingga kita akan membangun infrastruktur digital di daerah yang memang memerlukan bantuan dari pemerintah," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaringan pengiriman data melalui akses internet dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sendiri diprediksi membutuhkan kapasitas bandwith 3 hingga 4 Mbps. Kominfo akan menggunakan kombinasi solusi teknologi agar kebutuhan akses internet penyelenggara Pemilu bisa terpenuhi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi rata-rata di wilayah 3T akses dan konektvitas sangat sulit dan juga tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan terrestrial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang, kita sedang mengusahakan semua wilayah yang sudah memiliki akses internet, itu bisa dijadikan sebagai TPS. Tidak semua menggunakan Base Transceiver Station (BTS), ada juga yang fixed broadband. Untuk wilayah yang belum termasuk di dalamnya, akan menggunakan teknologi ground segment dari Satelit SATRIA-1," tandasnya.</div>

"KPU dan Bawaslu membutuhkan akses internet saat melakukan penginputan data secara online hasil penghitungan suara di TPS," katanya.

KPU Laporkan 80.000 Titik Masih Butuh Akses Internet Cepat, Rata-rata di Daerah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/kecepatan-internet-2969219273.jpg" alt="Kecepatan internet." width="100%">
<figcaption>Kecepatan internet.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sudah bukan rahasia lagi kalau kecepatan atau speed internet di Indonesia masih kalah jika dibandingkan beberapa negara di Asia lainnya. Jika dibandingkan oleh negara lain terdekatnya seperti dengan Singapura atau Malaysia saja, speed internet di Indonesia masih kalah jauh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait wacana internet kencang yang diminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), beberapa industri yang diwakili oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) memberikan tiga masukan. Pemerintah sendiri berencana melarang operator seluler menghadirkan layanan internet <em>fixed broadband</em> dengan kecepatan di bawah 100 Mbps.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Arif selaku Ketua Umum APJII saat acara Press Conference Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024, Rabu, (31/1) mengatakan, mereka menyambut baik rencana dari Kemenkominfo ini. "Kita menyambut baik rencana Menkominfo (Budi Arie Setiadi) mengenai kualitas internet dan kecepatan internet agar bisa bertumbuh. Ya bisa makin baik lah di Indonesia," kata Arif kepada wartawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Arif mengungkapkan bahwa <em>concern</em> mereka bukan soal kecepatan internet <em>fixed broadband</em> yang dilarang di bawah 100 Mbps. Namun soal bagaimana kecepatan internet di Indonesia yang saat ini 24,7 Mbps bisa meningkat ke angka yang lebih tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Arif melanjutkan, pihaknya meminta Kemenkominfo untuk mengkaji kembali aturan ini secara lebih terukur. APJII pun memberikan beberapa masukan mengenai aturan soal 100 Mbps ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin kami sudah <em>meeting</em> dengan Menteri dan Dirjen Kominfo mengenai kecepatan 100 Mbps ini, kami memberikan beberapa masukan, intinya untuk mencapai (100 Mbps) ini, kita butuh kajian," imbuh Arif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setidaknya, ada tiga saran yang disampaikan APJII kepada Kemenkominfo mengenai rencana 100 Mbps ini. Pertama, Arif menyinggung soal mengenai insentif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena tadi industri ini industri swasta, ketika ada operator atau ISP (Internet Service Provider) yang ingin menyelenggarakan jaringan internet di daerah yang memang non komersial, kita berharap ada insentif. Sehingga, ada pemanisnya bagi mereka untuk melakukan penetrasi ke daerah-daerah tersebut," terang Arif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, APJII juga berharap adanya <em>regulatory cost</em> di pemerintah daerah atau pemda yang saat ini memiliki regulasi yang berbeda soal infrastruktur jaringan. Arif memaparkan, masalah <em>regulatory cost</em> di pemda-pemda ini menjadi salah satu hambatan (bagi operator seluler) untuk melakukan penetrasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Daerah satu dengan daerah sebelahnya saja regulasi sudah berbeda, sehingga ini akan menyulitkan,&rdquo; ujar Arif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">APJII berharap adanya kolaborasi antara penyelenggara internet ISP maupun operator dengan pemerintah daerah sehingga benar-benar bisa meratakan infrastruktur mereka di daerah tersebut dan akses kebermanfaatannya bisa lebih baik lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saran ketiga adalah mengenai tambahan frekuensi unlicensed 5,8 GHz dan 2,4 GHz yang menurut APJII adalah kontributor utama dalam rencana percepatan kualitas internet ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diberitakan sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan kecepatan internet di Indonesia masih lambat. Di kawasan ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 9 dari 11 negara. Oleh karena itu, Budi mendorong ekosistem internet di Indonesia merumuskan solusi konkret.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan data per bulan Desember 2023, kecepatan internet mobile Indonesia hanya mencapai 24,96 Mbps. Sedangkan untuk jaringan <em>fix broadband</em> 27,87 Mbps. Maka kita berembuk bersama dan menemukan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi dengan APJII beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menegaskan tiga aspek penting untuk meningkatkan kecepatan akses internet. Pertama melalui kesehatan industri, kedua kualitas dan perluasan layanan, serta ketiga pertumbuhan ekonomi.</div>

Muhammad Arif melanjutkan, pihaknya meminta Kemenkominfo untuk mengkaji kembali aturan ini secara lebih terukur.

Layanan Internet Fixed Broadband di Bawah 100 Mbps Bakal Dilarang, Begini Tanggapan Industri

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/images-63.jpeg" alt="Ilustrasi: Kecepatan internet." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kecepatan internet.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan kecepatan internet di Indonesia masih lambat. Di kawasan ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 9 dari 11 negara. Oleh karena itu, Budi mendorong ekosistem internet di Indonesia merumuskan solusi konkret.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan data per bulan Desember 2023, kecepatan internet mobile Indonesia hanya mencapai 24,96 Mbps. Sedangkan untuk jaringan fix broadband 27,87 Mbps. Maka kita berembuk bersama dan menemukan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini,&rdquo; ungkapnya dalam Rapat Koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Penyelenggara Layanan Telekomunikasi Seluler di Jakarta, Rabu (23/1) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menegaskan tiga aspek penting untuk meningkatkan kecepatan akses internet. Pertama melalui kesehatan industri, kedua kualitas dan perluasan layanan, serta ketiga pertumbuhan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data Direktorat Telekomunikasi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo tahun 2023, tarif efektif layanan data melalui Jaringan Bergerak Seluler (Mobile Broadband) turun secara signifikan setiap tahun, dengan rata-rata tingkat penurunan setiap tahun (CAGR) periode 2017-2023 sebesar 17,72 %.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Budi, proporsi beban biaya dibandingkan pendapatan pada operator seluler pada periode Q2 tahun 2023 berada pada kisaran 70 - 106 %.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014037624/emas-antam-naik-rp-6000-jadi-rp-1130000-per-gram">Emas Antam Naik Rp 6.000 jadi Rp 1.130.000 Per Gram</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga kecil peluang bagi operator seluler untuk menurunkan lagi tarif mobile broadband seperti periode-sebelumnya. Penerapan tarif ke depan perlu mempertimbangkan Capex (Capital Expenditure) untuk penggelaran 5G yang besarnya beberapa kali lipat dari Capex 4G,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guna memperbaiki kualitas dan perluasan layanan, Budi menekankan investasi Capex yang mencukupi. Sementara, menurutnya pembiayaan untuk Capex bergantung pada profitabilitas dan model pembiayaan lain yang menjadi beban operator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Makin besar permintaan layanan dari pengguna diperlukan upaya untuk mengurangi beban operator agar dapat memperbaiki dan memperluas layanannya,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari aspek pertumbuhan ekonomi, Budi juga mengutip data International Telecommunication Union (ITU) Tahun 2022 yang menunjukkan presentase tarif Mobile Broadband Indonesia terhadap Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 1,1 % (Tarif MBB 2GB USD3.78. Sedangkan tarif Fixed Broadband terhadap GNI per kapita sebesar 6,13 % (Tarif FBB 20 Mbps USD20.97).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini berarti jika biaya yang dialokasikan masyarakat untuk membeli layanan broadband makin tinggi presentasenya, maka semakin sulit masyarakat mendapatkan layanan broadband atau harga tidak terjangkau masyarakat," tandas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rapat tersebut, Menteri Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Wayan Toni Supriyanto dan Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo Aju Widya Sari.</div>

Budi menegaskan tiga aspek penting untuk meningkatkan kecepatan akses internet. Pertama melalui kesehatan industri, kedua kualitas

Masih Lambat, Kominfo Minta Kecepatan Internet di Indonesia Ditingkatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/images-2023-04-25T020045183-3527134657.jpg" alt="Ilustrasi: Tiongkok mulai uji coba jaringan internet nirkabel ultracepat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Tiongkok mulai uji coba jaringan internet nirkabel ultracepat.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kebijakan tentang pengenaan biaya sewa atas pinggir jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel telekomunikasi di Kota Surabaya mendapat sorotan dari Ombudsman RI.</p> <p>Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menilai kebijakan yang dilakukan Pemkot Surabaya yang mengenakan sewa atas pinggir jalan yang dipergunakan untuk penggelaran kabel telekomunikasi berpotensi menimbulkan maladministrasi.</p> <p>"Kami melihat adanya potensi mal administrasi terhadap kebijakan pembangunan utilitasnya, sehingga kami sarankan Pemkot Surabaya untuk mengevaluasi terhadap kebijakan," ungkap Hery Susanto kepada wartawan, Selasa (24/10).</p> <p>Kebijakan yang disoroti Hery Susanto yakni Perda nomor 5/2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dan Perwali Kota Surabaya No 1/2022 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan. "Dua regulasi itu dinilai menghambat Kota Surabaya menjadi smart city" imbuh Hery Susanto.</p> <p>Pendapat itu juga diungkapkannya dalam seminar bertajuk Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi yang Menunjang Smart City dan Pelayanan Publik yang digelar baru-baru ini.</p> <p>Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute Ahmad Redi. Menurut dia, jika merujuk pasal 28F UUD 1945 bahwasannya negara telah menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak masyarakat tersebut diperkuat dalam UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 12 UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan dasar hukum bagi jaringan telekomunikasi untuk memanfaatkan atau melintasi tanah negara, bangunan milik, atau dikuasai pemerintah.</p> <p>Lebih lanjut Redi menuturkan, di UU 2 Tahun 2022 tentang Jalan diatur bahwa setiap jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi jalan, keperluan peningkatan kapasitas jalan, dan keselamatan bagi pengguna jalan. Ruang manfaat jalan tersebut dimanfaatkan untuk jalur jaringan utilitas terpadu.</p> <p>"Apa yang dilakukan Pemkot Surabaya yang mengenakan sewa atas pinggir jalan ini bertentangan dengan UU. Dampaknya menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada terganggunya kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat,&rdquo; beber Redi.</p> <p>Redi mengungkapkan, konsekuensi jaringan telekomunikasi yang merupakan bagian barang milik publik, sudah seharusnya pemerintah baik di pusat maupun daerah memberikan privilege khusus terhadap sektor telekomunikasi.</p> <p>Sejatinya privilege khusus terhadap sektor telekomunikasi sudah tertuang dalam PP 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, PP 46 tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi Penyiaran, PM Kominfo 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan kebijakan untuk mempercepat transformasi digital.</p> <p>Redi menegaskan, penerapan mengenai sewa lahan di pinggir jalan oleh pemda tidak memiliki dasar hukum kewenangan yang jelas dalam UU Pemda dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Sehingga pengenaan tarif sewa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya tanpa dasar hukum atribusi dalam UU.</p>

Kebijakan tentang pengenaan biaya sewa atas pinggir jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel telekomunikasi di Kota Surabaya disorot.

Kebijakan Penggelaran Kabel Telekomunikasi di Daerah Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/first-media-.jpg" alt="First Media memberikan Extreme Speed Upgrade hingga 5x lebih cepat hingga 500 Mbps di seluruh jaringan fixed broadband tanpa biaya tambahan." width="100%">
<figcaption>First Media memberikan Extreme Speed Upgrade hingga 5x lebih cepat hingga 500 Mbps di seluruh jaringan fixed broadband tanpa biaya tambahan.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> First Media sebagai salah satu provider internet terbesar di Indonesia menghadirkan gebrakan baru pengalaman berinternet yang lebih menyenangkan dan berkualitas. Terobosan ini dilakukan melalui Repackaging paket layanan First Media untuk seluruh pengguna Internet di Indonesia.<br /> <br /> Program terbaru ini memberikan Extreme Speed Upgrade hingga 5x lebih cepat hingga 500 Mbps di seluruh jaringan fixed broadband First Media, tanpa biaya tambahan kepada hampir 800 ribu pengguna layanan First Media.<br /> <br /> Menurut Marlo Budiman, President Director &amp; CEO PT Link Net Tbk, terobosan tersebut merupakan wujud dari keseriusan korporasi untuk selalu meningkatkan layanan kepada pelanggan sekaligus menjawab kebutuhan seluruh pengguna internet di Indonesia.<br /> <br /> “Kami bersemangat dalam memberikan rasa baru pengalaman berinternet #LebihKencangLebihBebas ini, agar dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan dan juga calon pelanggan di seluruh area layanan First Media. Layanan First Media kini sudah menjangkau lebih dari 3 juta rumah di 27 kota di Indonesia dan pastinya akan meluas lebih lagi tahun ini,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (30/1)<br /> <br /> Repackaging paket layanan First Media melahirkan 3 paket baru. Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk Santiwati Basuki menjelaskan, paket tersebut hadir berdasarkan masukan, permintaan, dan kebutuhan dari pelanggan.<br /> <br /> “Kami memvisualisasikan paket-paket ini layaknya kue. Kue sebagai hidangan penutup selalu memiliki ruang khusus karena identik dengan kenikmatan tak terbatas, meski kita sudah merasa kenyang. Bersamaan dengan paket baru ini, First Media juga menghadirkan koneksi internet yang lebih cepat dan stabil. Jadi, siap-siap ketagihan dengan layanan First Media,” jelas Santiwati.<br /> <br /> Ketiganya meliputi Paket Stream (khusus untuk pengguna internet yang juga gemar menonton konten streaming), Paket Joy (untuk pengguna yang membutuhkan layanan internet cepat dan TV kabel berkualitas), serta Paket Star (untuk pengguna yang menginginkan semua layanan komplit – internet cepat, TV kabel berkualitas dan konten streaming terbaik). Masing-masing 3 paket diatas mempunyai 3 tipe kategori berlangganan Value, Pro dan Premium.<br /> <br /> Paket Stream dapat dinikmati dari harga Rp200 ribuan/bulan. Kecepatan internetnya mulai dari 30 Mbps dan sudah termasuk layanan streaming terbaik seperti HBO GO, Viu, serta CinemaWorld.<br /> <br /> Sementara dengan berlangganan Rp300 ribuan/bulan, pelanggan sudah dapat menikmati Paket Joy. Dengan layanan kecepatan berselancar mulai dari 50 Mbps, termasuk menonton berbagai saluran TV kabel pilihan terbaik dan terlengkap dari First Media.<br /> <br /> “Dengan berbagai terobosan dan inovasi ini, kami berharap akan ada semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat menikmati layanan internet dengan harga kompetitif dan sesuai kebutuhan. Serta, ikut ambil bagian dalam mendukung akselerasi digital di Indonesia,” tutup Santiwati.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;

First Media Tawarkan Kecepatan Internet hingga Kali Lebih Kencang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/ookla.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kecepatan internet saat ini masih jadi hal yang paling diperlombakan oleh operator seluler (opsel) di Tanah Air. Untuk hal tersebut, berdasarkan riset terbaru Ookla, terungkap bahwa opsel pelat merah, Telkomsel masih belum terkalahkan untuk urusan kebut-kebutan internet.<br /> <br /> Ookla menguji lima provider di Indonesia. Dalam laporan tersebut, Ookla masih memisahkan Indosat dan Hutchison 3 Indonesia (Tri) yang mana saat ini keduanya sudah resmi merger menjadi Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH.<br /> <br /> Melalui laporan bertajuk Speedtest Intelligence, Ookla mengungkapkan bahwa kecepatan unduh internet rata-rata Telkomsel ada di angka 20,85 Mbps. Capaian ini mengungguli dari operator seluler lainnya di Indonesia.<br /> <br /> Di urutan berikutnya secara berurutan ada XL Axiata dengan kecepatan internet 19,18 Mbps, IM3 Ooredoo kecepatan internet 12,77 Mbps, Smartfren kecepatan internet 11,79 Mbps, dan Tri dengan kecepatan internet 10,90 Mbps.<br /> <br /> Selain hal kecepatan, melalui riset teranyar Ookla ini, Telkomsel juga unggul dalam kategori provider median multi-server latency di angka 47 ms. Kemudian di posisi selanjutnya ada Smartfren dengan angka 56 ms, Tri 57 ms, IM3 Ooredoo, dan XL Axiata 60 ms.<br /> <br /> Bersamaan dengan laporan terkait kecepatan, Ookla juga merilis laporan Speedtest Global Index Desember 2022. Dalam laporan ini, Ookla menyimpulkan kalau kecepatan internet di Indonesia masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan banyak negara lain di kawasan Asia Tenggara.<br /> <br /> Untuk kategori internet mobile, rata-rata kecepatan download internet mobile Indonesia mencapai 17,45 Mbps. Sedangkan, untuk kategori internet fixed broadband itu di angka 25,45 Mbps.

Belum Ada Lawan, Telkomsel Masih Jadi Opsel Tercepat di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG20220617140125.jpg" alt="Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit (dua dari kiri) bersama pengguna loyal yang telah menggunakan Telkomsel sejak 2 dekade lalu pada acara Telkomsel Fest. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit (dua dari kiri) bersama pengguna loyal yang telah menggunakan Telkomsel sejak 2 dekade lalu pada acara Telkomsel Fest. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pemerataan pembangunan menjadi salah satu aspek penting untuk menambah kecepatan <em>internet mobile</em> di Indonesia. Sebab, nilai investasi yang dikeluarkan negara tidak akan sebanding bila seluruh wilayah di Indonesia tidak mendapatkan layanan serupa.<br /> <br /> Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit menjelaskan, kecepatan internet menjadi salah satu hal yang diupayakan terus menerus. Indonesia merupakan wilayah yang luas dengan berbagai provinsi dan kota yang tersebar.<br /> <br /> ”Telkomsel mengupayakan peningkatan kecepatan. Kami fokus untuk pemerataan pembangunan lewat kerja sama dengan pemerintah untuk pengembangan wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal),” papar Sigit saat ditemui di Telkomsel Fest Surabaya, Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya, Jumat (17/6).<br /> <br /> Kecepatan <em>internet mobile</em> Indonesia, lanjut dia, telah masuk dalam 100 tertinggi di dunia. Namun, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.<br /> <br /> ”Kami masih akan terus <em>improving</em> yang didasarkan pada kebutuhan dasar pengguna Indonesia. Kebutuhan rata-rata untuk tiga hal,” papar Sigit.<br /> <br /> ”Yakni untuk sosmed, video, dan games. Kebutuhan pelanggan di 3 tingkat itu akan menjadi evaluasi produk-produk kami,” sambung dia.<br /> <br /> Sigit menilai, kecepatan <em>internet mobile</em> Indonesia saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengguna. Bila ditingkatkan, terdapat beberapa perubahan yang harus dilakukan.<br /> <br /> ”Otomatis harus meningkatkan nilai investasi Indonesia di bidang kecepatan internet. Selain itu, biaya paket data juga harus naik,” terang Sigit.<br /> <br /> Sejauh ini, biaya paket data Indonesia masih cujup terjangkau. Bahkan nilainya masih rendah bila dibandingkan negara lain.<br /> <br /> ”Untuk itu kami fokus untuk bekerja sama dengan pemerintah menyamaratakan pembangunan dan memberi layanan terbaik untuk pengguna,” papar Sigit.<br /> <h3>Telkomsel Fest</h3><br /> Layanan itu bisa dinikmati warga Jawa Timur dengan hadir di acara Telkomsel Fest yang diselenggarakan sebagai bagian dari momentum hari jadi ke-27. Telkomsel Fest kegiatan untuk mengapresiasi kepercayaan para pelanggan. Telkomsel Fest 2022 diselenggarakan di empat kota.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/sigit-telkomsel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Direktur Sales TELKOMSEL Adiwinahyu B Sigit di Telkomsel Fest Surabaya, Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. (Telkomsel untuk JawaPos.com)<br /> <br /> Gelaran Telkomsel Fest 2022 di Kota Surabaya hadir di Atrium Tunjungan Plaza III yang memanjakan pelanggan dengan beragam program <em>loyalty.</em> Seperti penukaran Telkomsel POIN untuk mendapatkan berbagai <em>merchandise </em>menarik yakni <em>t-shirt, foldable bag</em>, <em>tumbler, new normal kit pouch, voucher</em> makan, dan <em>voucher game</em>.<br /> <br /> Pelanggan dengan jumlah poin besar juga berkesempatan untuk mengikuti lelang Telkomsel POIN untuk memenangkan <em>smartphone</em>.  ”Telkomsel ingin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dari para pelanggan yang selama 27 tahun terakhir yang telah setia memilih dan mengandalkan Telkomsel untuk mendampingi setiap langkah mereka, untuk terus bergerak maju membuka peluang kemajuan di setiap fase kehidupan,” tutur Sigit.<br /> <p class="p1">Di Telkomsel Fest, masyarakat dan pelanggan Telkomsel dapat menikmati beragam aktivitas hiburan menarik. Seperti pertunjukan musik akustik serta hiburan dari penyanyi ternama JAZ yang akan mengiringi aktivitas pelanggan selama di venue Telkomsel Fest 2022.</p><br /> <p class="p1">Selain itu, di Telkomsel Fest 2022 Surabaya juga dimeriahkan dengan kick off kompetisi e-sports lingkup Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara bertajuk SAGA (Sarang Gamers) Premier League serta SAGA School Holiday. Melalui kompetisi-kompetisi tersebut, Telkomsel memberikan wadah bagi pelanggan untuk meningkatkan daya saing di dunia e-sports.</p><br /> <p class="p1">Selain Telkomsel Fest 2022, Telkomsel juga akan menggelar Telkomsel Awards 2022. Rencananya, Telkomsel Awards tayang langsung di berbagai platform pada Jumat (24/6). Telkomsel Awards 2022 merupakan program apresiasi bagi para insan yang telah banyak menginspirasi masyarakat melalui karya dan prestasi mereka. Mulai dari bidang musik, film, hingga esports.</p><br /> <p class="p1">"Sebagai digital connectivity enabler, kami berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan komunikasi dan gaya hidup digital melalui dukungan pemanfaatan teknologi dan jaringan terkini, serta menghadirkan ragam solusi dan inovasi produk dan layanan digital terbaik bagi pelanggan,'' imbuh Sigit.</p>

Sigit Telkomsel: Kecepatan Internet Indonesia Masuk 100 Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/kantor-Pemkot-Surabaya-balai-kota-surabaya-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Layanan pemerintahan yang berbasis aplikasi maupun online bakal terus ditingkatkan. Tahun ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya serentak menaikkan kecepatan internet di kantor-kantor pemerintahan. Mulai dinas sampai kecamatan.<br /> <br /> Kepala Diskominfo Surabaya M. Fikser menyatakan, tahun ini pemkot melakukan digitalisasi layanan secara bertahap. Beberapa layanan administrasi mulai beralih ke digital. Baik menggunakan aplikasi maupun layanan online berbasis website.<br /> <br /> Dengan adanya inovasi tersebut, sarana dan prasarana yang diperlukan juga harus ditingkatkan. Salah satunya koneksi internet yang ada di kantor-kantor pemerintahan. ’’Kami tambah kecepatannya sesuai kebutuhan setiap OPD (organisasi perangkat daerah, Red),” ujarnya.<br /> <br /> Fikser menyatakan, kecepatan internet menjadi salah satu kendala dalam menjalankan layanan berbasis digital maupun online. Karena itu, kecepatan internet di semua OPD ditingkatkan secara serentak tahun ini.<br /> <br /> Peningkatan kecepatan setiap OPD tidak sama. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis layanan di kantor tersebut. Misalnya, kantor dinas pendidikan (dispendik) hanya 20 MBps, sedangkan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan (dispusip) mencapai 50 MBps.<br /> <br /> Perbedaan kecepatan tersebut disesuaikan kebutuhan pemakaian di OPD masing-masing. Kebutuhan internet di kantor dispendik hanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan program-program yang akan dijalankan. Sementara itu, di dispusip, internet yang digunakan juga dipakai untuk mengelola arsip digital.<br /> <br /> Untuk kantor kecamatan, kecepatannya memang dibatasi. Maksimal 20 MBps. Sebab, layanan digital dan online yang ada di kantor kecamatan memang tidak banyak. ’’Di kantor kecamatan maupun RW itu untuk mengurus administrasi online saja. Jadi, kami batasi maksimal 20 MBps,’’ kata Fikser.<br /> <br /> Berbeda dengan dinas yang kebutuhan layanannya lebih besar. Tidak hanya dipakai untuk melayani warga secara digital maupun online. Kecepatan internet juga dibutuhkan untuk menampung berbagai data yang masuk dari bawah. ’’Karena semua data dari kelurahan maupun kecamatan ditampungnya di dinas. Jadi, kami beri batas maksimal lebih tinggi,’’ jelasnya.

Secara Serentak, Penambahan Kecepatan Internet di Kantor Pemerintahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kecepatan internet

Berita Terkini