<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-25-at-06.14.37.jpg" alt="Polrestabes Surabaya tetapkan AR, guru MI di Surabaya sebagai tersangka kasus pencabulan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Polrestabes Surabaya tetapkan AR, guru MI di Surabaya sebagai tersangka kasus pencabulan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perjalanan AR, guru di salah satu madrasah ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, berakhir di lantai jeruji Mapolrestabes Surabaya yang dingin. Tim penyidik bergerak cepat menetapkan AR sebagai pelaku pencabulan.  Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep Gunawan melalui Kasatreskrim AKBP Mirzal Maulana mengungkapkan, penetapan tersangka AR setelah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan tujuh saksi korban serta tiga saksi lainnya. Usai proses penyelidikan dan melakukan gelar perkara, akhirnya AR ditetapkan tersangka.  ”Kami tetapkan AR sebagai tersangka,” tutur Mirzal.  Mirzal menjelaskan, pihaknya telah memeriksa tujuh saksi korban. Ketiga saksi lain salah satunya dari kepala MI tersebut.  ”Saat ini, penyidikan terhadap tersangka masih kami lakukan. Ada tujuh saksi korban hingga saat ini,” terang Mirzal.  Pencabulan yang dilakukan tersangka AR itu terjadi di sekolah. Tersangka bermodus dengan menggelar kuis untuk muridnya. Kuis itu membuat satu per satu murid dianggap benar dan lolos. Hingga menyisakan dua orang yang salah satunya korban yang melapor bersama orang tuanya.  Setelah menyisakan dua murid, tersangka mengajak ke gudang sekolah dan berkilah akan memberikan pelajaran indra perasa. Mata korban ditutup menggunakan handuk, sementara tangannya terikat.  Selanjutnya tersangka menyodorkan alat vitalnya ke korban. Aksi itu diketahui salah satu murid yang matanya tidak tertutup penuh saat itu.

Periksa 7 Saksi, Guru MI Surabaya Diseret ke Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-14-at-15.53.31.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunjungi warga untuk menyelesaikan masalah akses jalan umum di Krampung Tengah, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari. Armuji untuk Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunjungi warga untuk menyelesaikan masalah akses jalan umum di Krampung Tengah, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari. Armuji untuk Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Permasalahan warga terkait akses jalan umum di Krampung Tengah, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, sampai di Rumah Aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji pada Senin (13/2).  Cak Ji, sapaan akrab Armuji, pun mengunjungi warga tersebut. Armuji didampingi pihak Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Satpol PP, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) untuk memediasi serta memecahkan permasalahan.  Sugeng pemilik tanah menyampaikan, dia dilarang warga untuk membuat rumah yang akan ada akses jalan melewati RT 3 Krampung Tengah.  Sementara itu, Ketua RT 3 Krampung Tengah Pansa mengatakan, permasalahan berawal dari jual beli tanah melalui RT 5. Sehingga, akses jalan melalui wilayah RT 5.  ”Kami juga keberatan karena beberapa warga juga diberikan somasi dan sempat dipanggil kepolisian dengan berbagai macam tuduhan,” kata Pansa.  Armuji menyatakan, sebaiknya permasalahan diselesaikan melalui mediasi di kantor kelurahan. Tidak perlu gugat menggugat melalui jalur hukum.  ”Setelah dicermati dan dicek jalan kampung ini mulanya adalah hak milik perseorangan yang sesuai kesepakatan bersama diwakafkan untuk jalan umum,” terang Armuji.  Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, pihaknya memutuskan agar rumah Sugeng diizinkan warga untuk diberikan akses ke jalan umum. Cak Ji meminta Sugeng membangun komunikasi yang baik bersama warga sekitar.  ”Kita tidak mencari menang-menangan, hidup bertetangga harus rukun. Ini masalah komunikasi yang tidak terbangun dengan baik,” tegas Armuji.

Mediasi Akses Jalan, Wakil Wali Kota Armuji Ajak Warga Musyawarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1668401316137.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMP. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMP. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi C DPRD Kota Surabaya mengusulkan kepada pemerintah kota untuk menambah gedung sekolah negeri baru jenjang SD dan SMP di dua kecamatan pada tahun anggaran 2023.  Dua kecamatan di Kota Surabaya kekurangan SD dan SMP negeri. Anak-anak usia pelajar pun harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk sekolah. Temuan itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono, Senin (14/11). Dua kecamatan itu adalah adalah Kecamatan Sukomanunggal dan Tambaksari.  ”Warga di sana setiap PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) selalu mengeluhkan tidak pernah diterima di sekolah negeri, khususnya SD atau SMP karena di wilayah tersebut tidak terdapat satu pun sekolah negeri,” tutur Baktiono.  Dia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membangun sekolah dasar dan SMP negeri baru di kecamatan tersebut. Dia juga mengusulkan sekolah dibangun di Kelurahan Kapas Madya Baru.  ”Pemkot Surabaya harus membebaskan lahan milik warga,” ujar Baktiono.  Baktiono menyebut, di wilayah tersebut sudah tidak ada lagi aset tanah milik Pemkot Surabaya. Apalagi, kelurahan tersebut merupakan kawasan padat penduduk.  ”Minimal dalam satu kawasan sekolah itu luasnya sekitar 3.000 meter persegi untuk memenuhi kebutuhan dari warga di lokasi tersebut,” papar Baktiono.  Usul tersebut sudah termaktub dalam APBD Surabaya 2023. APBD itu telah disahkan DPRD dan Pemkot Surabaya pada 10 November.  Namun, lanjut dia, jika anggaran APBD 2023 tidak cukup, bisa diusulkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2023. Baktiono mengaku, akan berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sekolah swasta terkait usul penambahan gedung sekolah negeri tersebut.  ”Kami berharap pihak sekolah swasta juga memberikan masukan terkait hal ini. Pendidikan kalau ditangani sekolah negeri saja tidak mungkin, tentunya juga harus melibatkan sekolah swasta,” ucap Baktiono.

Dua Kecamatan Surabaya Kekurangan SD dan SMP Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/20140815ilustrasi-pemerkosaan-130131074215-936-1.jpg" alt="Ilustrasi pencabulan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencabulan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Remaja penyandang tuli menjadi korban pemerkosaan tetangga sendiri. PI, 14, tinggal di Rangkah, Kecamatan Tambaksari Surabaya.  NV, Kerabat PI menceritakan, pemerkosaan itu diketahui terjadi ketika ibu PI terbangun pada Rabu (22/6) dini hari pukul 00.30 WIB. Ibu PI kaget saat PI tidak ada di kamarnya.  ”Anak ini ternyata bangun pukul 00.00 WIB, terus dia ke dapur dan makan. Setelah makan PI duduk-duduk di teras,” kata dia pada Kamis (23/6).  Ibu PI kemudian mengetahui bahwa tetangganya, HA, 45, membujuk PI ke rumahnya. PI diberi iming-iming kue dan uang. Rumah HA tak jauh dari kediaman PI dan ibunya. Ajakan HA itu membuat PI masuk ke rumahnya.  Ibu PI kemudian mencari PI berkeliling di sekitar kampung. Korban masih hilang hingga pukul 03.00 WIB.  Kemudian, PI keluar dari rumah HA. Ibu PI pun marah besar kepada putrinya. ”Ibunya sempat mencari di sekitar kampung. Jam 3 pagi, ibunya melihat korban keluar dari rumah terduga pelaku. Saat itu ibunya marah, karena anaknya keluar dari rumah tetangga pagi dini hari,” terang NV.  Kepada ibunya, PI bercerita telah disetubuhi HA. Ibu PI pun langsung mendatangi rumah HA. Namun, HA sudah tidak ada di rumah.  ”Paginya, HA kembali didatangi warga. Namun terduga pelaku sudah tidak ada di rumah sehingga kita ambil langkah hukum,” ungkap dia.  Saat ini, keluarga korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya pada Rabu (15/6) dengan tanda bukti lapor Nomor TBL/B/695/VI/2022/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jawa Timur.  Saat dikonfirmasi, Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya Ipda Wulan membenarkan adanya laporan itu. Saat ini, korban menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Surabaya. ”Iya benar, masih pemeriksaan,” kata Wulan.

Remaja Tuli di Surabaya Diperkosa Tetangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kecamatan-tambaksari.jpg" alt="CEGAH PENULARAN: Staf Kecamatan Tambaksari Fauzi Romadona menerima berkas Sumarni di nampan kemarin. Mereka yang masuk ruang pelayanan wajib mematuhi protokol kesehatan. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEGAH PENULARAN: Staf Kecamatan Tambaksari Fauzi Romadona menerima berkas Sumarni di nampan kemarin. Mereka yang masuk ruang pelayanan wajib mematuhi protokol kesehatan. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Layanan di kantor kecamatan mulai berjalan seperti biasa. Namun, standar tertentu diterapkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan petugas. Di Kecamatan Tambaksari, warga wajib memakai face shield saat masuk ke ruang pelayanan.  Sejumlah protokol lain pun diberlakukan untuk menjamin petugas yang melayani tetap aman. Saat datang, warga harus melewati bilik sterilisasi. Kemudian, mereka harus mencuci tangan di wastafel yang disediakan. Sebelum masuk ruangan, warga harus menjalani pengecekan suhu. Jika suhu tubuhnya tinggi, mereka diminta istirahat sejenak. Bila dalam kurun waktu tertentu suhu badannya masih sama, warga yang bersangkutan tidak boleh masuk. Mereka yang bersuhu normal diwajibkan memakai face shield dan masker saat masuk ruang pelayanan.  Camat Tambaksari Ridwan Mubarun menyatakan, protokol tersebut merupakan langkah untuk menekan persebaran Covid-19. Apalagi, banyak warga yang datang dari berbagai tempat. ’’Tentu kami ingin petugas di sini juga aman,’’ katanya.  Salah satu yang dikhawatirkan adalah penularan terhadap petugas. Karena itu, pihaknya memberlakukan pengamanan dobel. ’’Kami juga menjaga petugas jangan sampai tertular. Warga pakai, petugas juga ikut pakai,’’ ujarnya.  Masyarakat pun mau mematuhinya dan menyadari semua itu dilakukan demi kebaikan mereka. ’’Tidak ada yang merasa keberatan,’’ ucapnya.  Yang tidak memakai pelindung wajah bisa membeli di tempat yang sudah disediakan. Face shield dijual mulai Rp 8.000 hingga Rp 40 ribu. Namun, lanjut Ridwan, penduduk yang berkeberatan membeli face shield tak lantas begitu saja ditolak. Ridwan menjelaskan bahwa petugas yang akan keluar untuk melayani warga tersebut. ’’Petugas tetap memberikan layanan kepada warga,’’ tuturnya.  Di dalam ruangan, ada batasan jarak 1 meter dengan meja layanan. Kemudian, untuk menerima dan mengembalikan berkas, ada nampan khusus yang disediakan. Jadi, warga dan petugas tidak sampai bersentuhan.  Agar lebih nyaman, masyarakat tidak perlu wira-wiri untuk mengecek berkas yang diurus sudah rampung atau belum. Mereka akan dihubungi pihak kecamatan. Selain itu, tersedia layanan call center dan WhatsApp untuk memfasilitasi warga. ’’Cukup tunggu di rumah dan tunggu kabar dari kami atau cek lewat media yang sudah kami sediakan,’’ jelas Ridwan.  Dia menuturkan, upaya itu dilakukan untuk membiasakan warga berdisiplin. Sebelumnya, pihaknya memberikan sosialisasi kepada warga. Baik melalui RT maupun RW sekaligus membuat video khusus. ’’Dalam tatanan baru, masyarakat harus dipaksa untuk disiplin. Kalau tidak, bakal susah,’’ tegasnya.  Misalnya, yang diungkapkan salah seorang warga, Erwin Ryansyah. Dia hendak mengurus KTP. Namun, dia lupa tidak membawa face shield. Dia pun harus beli agar bisa masuk ke ruang pelayanan. ’’Yang bawa cuma Ibu. Saya nggak bawa. Menurut saya, ini bagus biar lebih aman,’’ katanya.  Penjualan face shield turut memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produk yang dijual adalah buatan mereka. ’’Rata-rata, per hari 25–30 face shield terjual,’’ ungkap salah seorang pelaku UMKM, Surya Nur Hayani.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J-k2BQg3eCc  https://www.youtube.com/watch?v=cWHkLg0uBrA  https://www.youtube.com/watch?v=RU0JDF5D5Pc

Urus Berkas di Kecamatan Tambaksari Wajib Pakai Face Shield