<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/WhatsApp-Image-2023-05-01-at-160300-3057249206.jpg" alt="PDIP Surabaya dirikan posko di kawasan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, di lokasi perkampungan padat penduduk, Senin (1/5)." width="100%">
<figcaption>PDIP Surabaya dirikan posko di kawasan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, di lokasi perkampungan padat penduduk, Senin (1/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Semarak pembentukan posko pemenangan Capres Ganjar Pranowo terus bergaung di Kota Surabaya. Para kader PDI Perjuangan terus mendirikan posko di berbagai sudut kampung. Yang terbaru posko dibentuk di kawasan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, di lokasi perkampungan padat penduduk, Senin (1/5). Peresmian posko berjalan semarak dan penuh kegembiraan. Lebih dari 100 warga sekitar hadir bersama para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Acara dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono, Sekretaris PAC PDIP Sukolilo Eri Irawan, Ketua Ranting PDIP Menur Pumpungan Irianto, dan para kader lain. Acara kian semarak dengan kehadiran perwakilan dari 6 klub senam emak-emak se-Menur Pumpungan. Mereka asyik dan kompak menyanyikan lagu Ganjar Siji Ganjar Kabeh, lagu yang dipopulerkan seniman Encik Sri Khrisna. Diiringi iringan gitar seniman muda lokal Guntur, emak-emak dengan penuh semangat menyanyikan lagu viral tersebut. &rdquo;Banteng di mana-mana. Banteng Merajalela. Selalu bersama untuk kita semua. Nteng Ji, Nteng Beh. Banteng siji, banteng kabeh,&rdquo; demikian petikan lagu yang dinyanyikan emak-emak tersebut. &rdquo;Ganjar di mana-mana. Ganjar memang mempesona, sampai kita terpana. Njar Ji, Njar Beh, Ganjar Siji, Ganjar Kabeh,&rdquo; lanjut ibu-ibu kompak, yang bermakna semua orang mendukung Ganjar Pranowo. Suasana peresmian kian penuh keceriaan saat emak-emak memberikan testimoni soal Ganjar. &rdquo;Sebutkan 3 kesan tentang Mas Ganjar Pranowo,&rdquo; tanya Sekretaris PAC PDIP Sukolilo Eri Irawan kepada emak-emak yang hadir. Semua pun berebut menjawab. &rdquo;Pak Ganjar itu ganteng, bijaksana, dan tegas,&rdquo; ujar Novi, anggota kelompok senam di wilayah Menur Pumpungan disambut keceriaan emak-emak yang hadir. Suasana guyub pun kian tercipta dalam peresmian posko tersebut. Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono berterima kasih atas dukungan warga yang terus membesar untuk Ganjar Pranowo. &rdquo;Di kampung-kampung, kita semua melihat sungguh luar biasa respons warga terhadap pencapresan Mas Ganjar Pranowo yang diumumkan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri pada 21 April lalu,&rdquo; ujar Adi Sutarwijono. Adi mengatakan, pencapresan Ganjar diumumkan Megawati saat Hari Kartini, 21 April. Itu merupakan wujud penghargaan sekaligus pengakuan betapa pentingnya kontribusi kaum perempuan kepada bangsa. &rdquo;Kaum perempuan adalah pilar negara. Perempuan bukan lagi konco wingking. Dan ini juga menjadi prinsip Presiden Jokowi dan Pak Ganjar,&rdquo; ujar Adi. Ketua Ranting PDIP Menur Pumpungan Irianto mengatakan, para kader PDIP di kelurahan tersebut akan terus bergerak bersama warga untuk memenangkan Ganjar Pranowo serta PDIP. &rdquo;Peresmian Posko menjadi salah satu langkah awal untuk terus bergerak. Nanti di posko ini kita terus gerakkan berbagai program dan strategi untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo,&rdquo; ujar Irianto. Acara peresmian dengan suguhan kue produksi UMKM setempat tersebut juga diisi dengan berbagai canda tawa, di samping pemaparan tentang Ganjar Pranowo. Ada pula pantun tentang Ganjar yang disambut meriah warga. Pergi ke ladang membawa cangkul. Membawa bekal singkong keju. Kita bawa suara Pak Ganjar unggul. Untuk Indonesia yang lebih maju,&rdquo; kata Eri Irawan.

Kader PDI Perjuangan terus dirikan posko di berbagai sudut kampung. Termasuk di Menur Pumpungan, Sukolilo, di daerah padat penduduk

Ditanya Soal Ganjar, Jawaban Emak-Emak Surabaya Bikin Kaget

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/Thony-dan-warga-medokan-4-2534999449.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A. Hermas Thony menemui warga di Kampung Medokan Semampir, Kota Surabaya, Jumat (7/4)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A. Hermas Thony menemui warga di Kampung Medokan Semampir, Kota Surabaya, Jumat (7/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pimpinan DPRD Kota Surabaya memperjuangkan hak warga Medokan Semampir Timur Dam II dan V B, RT 1 RW 8, Kecamatan Sukolilo. Mereka terancam terusir dari kampungnya. &rdquo;Itu setelah salah satu pengembang mengklaim bahwa lahan warga di situ sudah diakuisisi,&rdquo; kata Wakil Ketua DPRD Surabaya A. H. Thony seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (10/4). Menurut dia, lahan di sepadan sungai tersebut diklaim juga sudah menjadi penguasaan salah satu pengembang. Padahal,&nbsp;kampung itu sudah dihuni 202 warga. Selain berupa deretan hunian permanen, juga berupa jalan umum, balai pertemuan, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya. &rdquo;Warga sudah menempati 22 tahun sejak 2021, namun tiba-tiba diusik menjelang Lebaran. Ini persoalan kemanusiaan, sehingga kami ikut perjuangkan apa yang menjadi hak warga, jangan dibenturkan dengan persoalan hukum,&rdquo; ujar Thony. Thony mengatakan, pengembang itu berdalih mempunyai sertifikat atas tanah dari jual beli, bahkan warga makin resah karena pengembang itu juga menggugat 77 warga Rp 1,2 miliar. Gugatan itu telah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. &rdquo;Dijadwalkan 3 Mei, warga akan berhadapan dengan hukum, sehingga tentu ini makin membuat takut warga. Mereka harus didampingi dan dikuatkan, dan sebenarnya tugas pemerintah menjamin hidup nyaman warga,&rdquo; ujar Thony. Tidak ingin kesengsaraan warga, Thony langsung turun tangan dan bertemu dengan warga Medokan Semampir DAM V B pada Jumat (7/4) untuk mencari solusi. Permasalahan warga Medokan Semampir Dam II dan V B harus dicarikan solusi bersama karena warga telah mendapatkan tekanan dari pengusaha besar itu untuk segara mengosongkan tanah yang telah dihuni sejak 2001 itu. &rdquo;Warga di situ (Dam II dan V B) juga warga Surabaya, jadi harus mendapatkan perhatian dan harus didampingi karena mereka dibenturkan dengan permasalahan hukum,&rdquo; terang Thony. Warga juga sudah mengadukan permasalahan tersebut sampai ke Presiden Joko Widodo pada Desember 2021. Sehingga, saat itu dilakukan rapat bersama oleh kantor staf kepresidenan dengan melibatkan empat Deputi. Hasilnya warga diperintahkan untuk mengirim surat permohonan pelepasan kepada Gubernur Jawa Timur. &rdquo;Hasilnya tanah itu sudah tidak bermasalah,&rdquo; terang Thony. Namun, lanjut dia, ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama, adanya pergeseran sempadan sungai dari 50 meter menjadi 11 meter. Artinya masih tersisa sempadan sungai seluas 39 meter. Pergeseran sempadan itu sesuai Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 380 KPTS/M/2004 tentang perubahan batas garis sempadan pada sebagian sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo. &rdquo;Yang saya lihat dari sisa luas&nbsp;sempadan sungai itu 39 meter itu ada permainan oknum tertentu atau mafia tanah yang ingin menguasai tanah secara pribadi yang sekarang terdapat jalan umum dan hunian warga,&rdquo; ucap Thony. Dia menjelaskan, alasan pemerintah mengurangi luas sempadan sungai karena pemerintah mengerti di kawasan pinggir sungai banyak tempat yang dijadikan kegiatan ekonomi atau kehidupan masyarakat. &rdquo;Harapannya ketika dikurangi bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun kenyataannya ada pihak yang kami duga bermain kemudian dikuasai kelompok tertentu,&rdquo; tutur Thony. Thony juga mengecek data tanah tersebut melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam peta tersebut diterangkan bahwa tanah yang sekarang digunakan warga ataupun jalan berwarna ungu, yang artinya merupakan tanah hak pengelolaan (HPL). &rdquo;Ternyata tanah yang dikotak pada peta yang berwarna ungu adalah hak pengelolaan,&rdquo; kata Thony. &rdquo;Keresahan warga tidak hanya berhadapan dengan hukum saja, namun warga juga dituntut membayar Rp 1.125.000.000. Angka itu cukup besar, apalagi mereka untuk hidup susah. Ini bentuk superioritas atau keangkuhan yang dilakukan mafia tanah tersebut,&rdquo; papar &nbsp;Thony. Sementara itu, salah satu warga setempat, Wardoyo mengaku selama ini warga terus diintimidasi oknum yang ingin menguasai tanah itu. Bahkan suatu malam pernah terjadi listrik dimatikan agar warga semakin resah dengan bentuk intimidasi yang dilakukan. &rdquo;Yang kami ingin selama ini hidup tenang. Tidak ingin diusir dari hunian kami sampai akhir hayat,&rdquo; tutur Wardoyo. Dia meminta warga untuk tetap satu komando tidak terpecah-pecah. Sebab, beberapa warga tengah melepaskan huniannya karena takut terus-terusan terintimidasi. &rdquo;Apalagi sekarang kami sudah digugat di pengadilan. Jadi saya minta agar warga tidak berleha-leha dan tetap melawan serta waspada,&rdquo; ujar Wardoyo.

Pimpinan DPRD Kota Surabaya perjuangkan hak warga Medokan Semampir Timur Dam II dan V B, RT 1 RW 8, Kecamatan Sukolilo yang terancam terusir

Pimpinan DPRD Surabaya Perjuangkan Hak Warga Medokan Semampir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1668406661886.jpg" alt="Suasana Karawitan Budaya di Medokan. Anas Karno for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suasana Karawitan Budaya di Medokan. Anas Karno for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kesenian tradisional karawitan yang hingga saat ini dilestarikan warga RW 02 Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, menjadi bagian dari upaya penguatan kebudayaan.  ”Penguatan kebudayaan, merupakan salah satu esensi pokok trisakti yang digagas Presiden Soekarno dalam pembumian ideologi Pancasila,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Senin (14/11).  Jadi, lanjut dia, sudah seharusnya kesenian tradisional dilestarikan, bukan hanya oleh warga tetapi juga Pemerintah Kota Surabaya. ”Kami berharap pemkot punya perhatian terhadap kelompok kesenian karawitan ini,” kata Anas Karno.  Untuk itu, Anas mengapresiasi keberadaan kelompok kesenian Karawitan Margahayu di Kelurahan Medokan Semampir tersebut. Hingga saat ini masih ada warga Surabaya yang peduli terhadap kesenian tradisional.  ”Tidak hanya peduli, kelompok warga ini juga bersemangat untuk melestarikan. Kesenian tradisional merupakan kearifan lokal yang menjadi soko guru budaya bangsa,” ujar Anas.  Sementara itu, Ketua Kelompok Karawitan Margahayu Tugimin menjelaskan, kelompok karawitan yang dipimpinnya itu diberi nama Margahayu yang artinya jalan keselamatan. ”Kelompok kesenian ini berdiri sejak setahun lalu di tengah masa pandemi. Dengan harapan, masyarakat memperoleh keselamatan di tengah pandemi,” ujar Tugimin.  Tugimin menceritakan, terbentuknya Margahayu untuk mengisi kegiatan warga RW 02, di tengah pembatasan kegiatan saat pandemi. Saat itu, tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan.  ”Kami bingung dan kesepian. Pekerjaan sepi, mau pulang kampung tidak bisa, hiburan terbatas. Kemudian kami kumpul-kumpul dan terbentuklah kelompok karawitan,” terang Tugimin.  Tugimin mengaku prihatin terhadap nasib kesenian tradisional, yang saat ini tidak lagi populer di masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak muda. ”Padahal kami sudah mengenalkan dengan setiap kali kami latihan di balai RW, tapi mereka masih enggan untuk ikut,” kata Tugimin.

Warga Medokan Semampir Masih Rutin Gelar Karawitan Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/aktivasi-ktp-digital.jpg" alt="PRAKTIS: Warga yang telah melakukan aktivasi KTP digital tak perlu lagi menyerahkan KTP fisik dalam layanan administrasi. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PRAKTIS: Warga yang telah melakukan aktivasi KTP digital tak perlu lagi menyerahkan KTP fisik dalam layanan administrasi. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><div class="box-header bg-blue-active">  JawaPos.com – Surabaya menjadi salah satu kota yang menjalankan penerapan KTP digital untuk kali pertama. Sejak uji coba dimulai beberapa pekan lalu, peminatnya terus bertambah. Selain lebih sederhana, banyak kemudahan yang ditawarkan pada sistem tersebut.  Penerapan KTP digital didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggara Identitas Kependudukan Digital. Di sana sudah diatur pemanfaatan KTP berbasis digital. Ada aplikasi khusus yang mengakomodasi keabsahan NIK yang ditransfer ke bentuk digital tersebut.  Sejak KTP digital pertama diterapkan di Surabaya, 31 kecamatan serentak menyosialisasikan migrasi bertahap dari fisik ke digital itu. Banyak cara yang digunakan untuk menggaet minat masyarakat memanfaatkan KTP digital. Baik itu cara langsung maupun secara online.  Camat Sukolilo Amalia Kurniawati menuturkan, pihaknya selalu menawarkan peralihan ke KTP digital kepada siapa pun yang datang ke tempat pelayanan. Bukan cuma yang berurusan dengan administrasi kependudukan (adminduk).  ”Sosialisasi diberikan kepada semua yang datang ke pelayanan. Baik pelayanan di kecamatan maupun kelurahan, ya. Sekarang semakin mudah karena kecamatan sudah bisa melakukan aktivasi sendiri,” ujarnya.  Dia mengakui, di tahap awal memang semua pegawai di lingkungan kecamatan dan kelurahan juga diwajibkan untuk registrasi KTP digital. Dengan cara itu, mereka bisa menjadi agen informasi bagi warga. Getok tular ke yang lain.  ”Kegiatan lapangan seperti Sayang Warga yang berlangsung di permukiman warga juga kami manfaatkan untuk sosialisasi. Kami sarankan untuk beralih ke digital,” tuturnya.  Memang masih ada yang ragu. Terutama warga yang sudah lanjut usia dan awam dengan dunia online dan digital. Kalau sudah seperti ini, pihaknya tidak bisa memaksa. Meski begitu, pemahaman telah diberikan agar mereka bisa paham dan tidak asing dengan istilah tersebut.  Hal senada diungkapkan Camat Semampir Yongky Kuspriyanto Wibowo. Dia menyatakan, saat ini pihaknya terus menggencarkan sosialisasi penggunaan KTP digital. Rata-rata, berdasar pantauan kecamatan, KTP digital banyak diminati kalangan muda. Banyaknya kemudahan yang diperoleh menjadi alasan mereka menggunakannya.  Saat ini 40 warga Semampir telah menggunakan KTP digital. Yongky mengakui bahwa banyak warga yang belum mengetahui keberadaan identitas digital tersebut. Karena itu, pihaknya terus memberikan edukasi kepada masyarakat. ”Baik melalui media sosial maupun melalui pelayanan masyarakat,” katanya.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Agus Imam Sonhaji menyampaikan, tidak ada target tertentu untuk program aktivasi KTP digital dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski demikian, pihaknya tetap memasang target. Setidaknya 50 persen KTP digital teraktivasi dari jumlah penduduk yang telah wajib memegang KTP.  Sonhaji menyebutkan, jumlah penduduk usia di bawah 50 tahun sekitar 50 persen dari 2,97 juta jiwa penduduk Surabaya. Milenial menjadi pasar utama dari program aktivasi KTP digital. ”Yang warga senior bagaimana? Kami tetap menyediakan dua pilihan KTP elektronik, fisik dan digital,” paparnya.  Mantan kepala Bappeko Surabaya itu menyadari bahwa tidak semua masyarakat memahami mekanisme digital. Karena itu, dispendukcapil tetap menyediakan KTP digital fisik. Sonhaji menilai, KTP digital mempermudah segala proses birokrasi. Sebelum ada KTP digital, permohonan cetak KTP elektronik fisik mencapai 800 keping per hari.  <h3>Pemberi Layanan Tak Perlu Minta KTP Fisik</h3> PEMKOT Surabaya menegaskan, kebijakan digitalisasi KTP elektronik sejalan dengan komitmen memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, KTP digital itu bakal membantu warga untuk lebih sederhana dalam mengakses perizinan atau pelayanan lain yang diperlukan.  Eri pun sudah meminta agar jajarannya menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan KTP digital. Sosialisasi dilakukan hingga tingkat bawah seperti RT dan RW. Penyampaian informasi yang masif bakal membuka pikiran masyarakat soal aturan tersebut.  ”Juga akan melakukan sosialisasi pemanfaatan KTP digital kepada berbagai pihak yang selama ini meminta info identitas penduduk untuk layanan atau service, seperti perbankan, hotel, rumah sakit, dan mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh Kemendagri,” paparnya.  Migrasi KTP elektronik ke versi digital pun mendapatkan perhatian dari legislatif. Salah satunya, penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemkot nanti bisa lebih tepat sasaran. Sebab, segala data kependudukan telah berbasis digital.  Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. Dia menuturkan, pemkot bisa menambahkan status dalam KTP digital, apakah pemegang KTP digital layak masuk ke dalam daftar penerima bantuan atau tidak. ”Kemudian, ketika penerima bantuan sudah ber-KTP digital, lalu mengambil bantuan, jangan sampai masih diminta KTP fisik,” katanya.  ºTak hanya untuk penerima bantuan, lanjut politikus Gerindra itu, KTP digital juga diharapkan bisa membantu dalam program pelatihan ketenagakerjaan. Menurut dia, di identitas pribadi jelas ada status pekerjaan. Apakah warga telah bekerja atau belum. ”Jika belum, segera diintervensi. Dan, dicari di mana lokasi domisilinya,” tambahnya.  Selain pekerjaan dan identifikasi bantuan sosial, anggota badan pembentukan perda itu menyatakan, KTP digital juga bisa disinkronisasi ke bab kesehatan. Salah satunya imunisasi. Data imunisasi hingga kini dilakukan secara manual. Belum digital.  Terpisah, anggota Komisi A Imam Syafi’i menuturkan, PR dispendukcapil tidak sekadar menggenjot jumlah aktivasi KTP digital. Ada tugas selanjutnya, yaitu menjaga server dan pembekalan edukasi untuk teman-teman kecamatan.  Dia mengimbau agar jangan sampai ada yang membutuhkan KTP, tapi tak terakomodasi lantaran tidak punya HP dengan sistem Android. Imam mengatakan, dispendukcapil perlu mengakomodasi warga dengan permasalahan seperti itu. ”Saya berharap tidak ada lagi masyarakat ditolak tanpa punya KTP elektronik fisik,” terangnya.  ---  LEBIH MUDAH, CEGAH PENYALAHGUNAAN  ALUR AKTIVASI KTP DIGITAL  - Unduh aplikasi identitas kependudukan digital di PlayStore atau AppStore  - Isi data sesuai perintah di aplikasi dan sesuai KTP fisik  - Lakukan proses aktivasi yang bakal dibantu petugas pelayanan di kantor kecamatan atau Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola  - Setelah kode aktivasi masuk, KTP digital sudah bisa digunakan  </div>

Untuk Warga Surabaya: Aktivasi KTP Digital Cukup di Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_2550.jpg" alt="Wali Kota dan petani di area persawahan Jalan Semolowaru Bahari, Selasa (20/9). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wali Kota dan petani di area persawahan Jalan Semolowaru Bahari, Selasa (20/9). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya dan Kelompok Tani Bahari Karya, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, melakukan panen raya, di area persawahan Jalan Semolowaru Bahari, Selasa (20/9).  Kegiatan itu merupakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai upaya menjaga ketahanan pangan, sesuai dengan program kedaulatan pangan pada masa pandemi Covid-19. Di area seluas 11 hektare itu, wali kota beserta Kelompok Tani Bahari Karya memanen 13 ton padi jenis Ciherang per hektare.  Bahkan, Cak Eri dan Ning Rini ikut mengoperasikan mesin panen padi otomatis, yakni mesin Combine Harvester. Setelah memanen, Cak Eri, Ning Rini, dan Kelompok Tani Bahari Karya, duduk lesehan bersama, menggelar tradisi syukuran hasil panen padi.  ”Saya bangga di Kota Surabaya ada pengembangan pertanian Kelompok Tani Bahar Karya yang satu hektarenya (menghasilkan) 13 ton saat panen. Saya juga matur nuwun (terima kasih) kepada TNI Angkatan Laut (AL) karena tanah yang ditanami padi adalah tanah TNI AL. Tanahnya dimanfaatkan dan digunakan sebagai pertanian untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Eri.  Dia berharap, melalui aset pemerintah yang dikemas dalam program padat karya bisa disinergikan dengan kelompok tani agar bermanfaat dan membantu menyejahterakan para kelompok tani. Aset pemerintah bisa dikelola dengan melibatkan masyarakat.  ”Ilmu dari kelompok tani di sini bisa ditularkan ke tempat-tempat lain. Tadi banyak berkembang, karena di sini juga menghasilkan sayuran,” ujar Eri.  Kelompok tani di Kota Surabaya tidak hanya menghasilkan padi. Melainkan berupa hasil tambak seperti di Kecamatan Pakal dengan luas 200 hektare. Karena itu, wali kota ingin melibatkan semua kelompok tani untuk mengelola aset pemkot.  ”Ini untuk menaikkan taraf kehidupan, jangan hanya dikelola satu atau dua orang tertentu yang tidak menghasilkan untuk kepentingan umat,” ucap Eri.  Eri menambahkan, Pemkot Surabaya berencana membuat lapak khusus di pasar untuk menjual hasil panen sayur dari para petani agar tidak dijual kepada tengkulak.  ”Lewat lapak itu bisa diambil dan dijual langsung. Jadi tidak perlu lewat tengkulak, kalau ada tengkulak di Surabaya kebacut (keterlaluan). Insya Allah di minggu depan itu sudah berjalan karena banyak potensi di Surabaya yang belum dikeluarkan semuanya,” tutur Eri.  Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, Kelompok Tani Bahari Karya merupakan salah satu kelompok tani terbaik di Kota Pahlawan. Kelompok tani terus mendukung program ketahanan pangan dengan hasil produksi yang luar biasa.  ”Panen hari ini (20/9) per hektare mencapai 13 ton. Di tempat lain hanya 7 - 8 ton. Di luar padi, mereka juga berkontribusi melalui sayuran, maupun buah yang bisa mendukung dan menyuplai kebutuhan di Surabaya,” kata Antiek.  Ketua Kelompok Tani Bahari Karya Suhartoyo mengatakan, siap mendukung Pemkot Surabaya dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan. ”Semoga ketahanan pangan di Sukolilo bisa diprioritaskan, karena kami siap untuk meningkatkan ketahanan pangan di Surabaya,” ujarnya.

Petani di Surabaya Panen Raya Padi 13 Ton Per Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/pasar-wisata-harmoni.jpg" alt="BERSINERGI: Pengunjung sedang membeli makanan dan menikmati suasana Pasar Wisata Harmoni, Keputih, kemarin (31/5). Sebanyak 37 pedagang berjualan di stan pasar wisata tersebut. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERSINERGI: Pengunjung sedang membeli makanan dan menikmati suasana Pasar Wisata Harmoni, Keputih, kemarin (31/5). Sebanyak 37 pedagang berjualan di stan pasar wisata tersebut. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ”Iki aku tambah nggak iso konsentrasi. Kalau ngomong kayak gini. Ambune wenak lelene. Ini sudah menunjukkan bahwa masakannya pasti enak karena baunya sedap. Semoga ramai dan rezeki penuh berkah,” celetuk Eri Cahyadi, lantas terbahak saat memberikan sambutan peresmian Pasar Wisata Harmoni, Keputih, Surabaya.  Selasa (31/5) Wali Kota Surabaya <a href="https://www.jawapos.com/tag/eri-cahyadi/">Eri Cahyadi</a> meresmikan pasar wisata di Kecamatan Sukolilo. Pasar tersebut sempat vakum tiga tahun lantaran sepi pengunjung. Dia berharap, setelah rekondisi, pasar itu dapat mendongkrak perekonomian masyarakat secara luas.  ”Dulunya pasar basah. Karena sepi pengunjung, ya banyak pedagang yang keluar,” ungkapnya.  Dia menekankan pentingnya koordinasi dan rembuk dengan masyarakat sekitar sebelum pembangunan dilakukan. Jangan sampai, lanjut dia, membangun sarana tanpa didasari kebutuhan masyarakat.  Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekko) Surabaya itu mengapresiasi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perdagangan (dinkopdag) serta Kecamatan Sukolilo. Terlebih, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah dilibatkan dalam aktivitas pasar tersebut.  ”Ada 17 MBR yang terlibat di sini. Ini penting karena aset pemerintah harus dapat menunjang penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya.  Ditanya soal idealitas jumlah sentra usaha program padat karya MBR di setiap kecamatan, Eri menyatakan bahwa program padat karya tak harus menunjukkan kuantitas. Melainkan kualitas yang berdasar kebutuhan masyarakat.  Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos menyampaikan bahwa Pasar Wisata Harmoni, Keputih, ini memiliki dua lantai dengan total 37 stan pedagang.  ”Itu terdiri atas 20 pedagang lama dan 17 MBR warga di Kecamatan Sukolilo. Semoga dapat menjadi sarana kebangkitan ekonomi di Surabaya,” ujarnya.

Pasar Wisata Harmoni Keputih Surabaya Beroperasi setelah 3 Tahun Vakum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/anas-dan-kesulitan-air-bersih-1.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno (tengah). DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno (tengah). DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi B DPRD Kota Surabaya merespons keluhan puluhan warga Keputih Tegal Timur Baru RT 07/ RW 08, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, yang kesulitan mendapatkan air bersih.  ”Saya mendapat keluhan warga Keputih Tegal Timur soal air PDAM yang tidak mengalir ke rumah mereka sejak 10 hari lalu,” kata Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya Anas Karno seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Mendapati hal itu, Anas langsung menghubungi pihak manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya terkait permasalahan warga tersebut. Tidak berselang lama, petugas PDAM mendatangi Kampung Keputih Tegal Timur Baru.  ”Menurut keterangan pihak PDAM, matinya aliran air karena master meternya rusak. Insya Allah, Senin (11/4) bisa diperbaiki,” kata Anas Karno.  Meski demikian, lanjut Anas, saat ini air di Keputih Tegal Timur Baru sudah mengalir lagi meski untuk sementara tanpa master meter.  ”Yang penting kebutuhan warga akan air bersih terpenuhi dulu. Apalagi saat Ramadan,” ujar Anas.  Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap layanan PDAM ke masyarakat terus dijaga dan ditingkatkan. Apabila ada warga yang mengeluh tentang layanan air bersih, PDAM harus segera mengatasinya karena air merupakan kebutuhan utama.  Salah seorang warga Keputih Tegal Timur Baru, Mulyono, mengatakan, ada 30 kepala keluarga (KK) yang tidak teraliri air bersih dari PDAM Surabaya sejak 10 hari. Banyak kesulitan yang dialami warga sejak tidak mendapatkan air PDAM. Misalnya untuk mandi, untuk cuci.  ”Untung untuk kegiatan beribadah di masjid saat Ramadan masih bisa teratasi karena sumbangan air dari warga yang airnya tidak mati,” terang Mulyono.  Mulyono menambahkan, persoalan itu disampaikan ke Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno. ”Alhamdullilah direspons dengan cepat dan air sudah mengalir lagi,” ujar Mulyono.

DPRD Surabaya Respons Keluhan Warga Soal Kesulitan Air Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/perekaman-ktp.jpg" alt="PELAYANAN CEPAT: Suwito melakukan perekaman e-KTP ulang untuk memperbaiki foto di kantor Dispendukcapil Surabaya di gedung Siola, Sabtu (2/4). Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN CEPAT: Suwito melakukan perekaman e-KTP ulang untuk memperbaiki foto di kantor Dispendukcapil Surabaya di gedung Siola, Sabtu (2/4). Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penggunaan surat keterangan (suket) pengganti e-KTP tampaknya masih harus diperpanjang. Meskipun blangko mulai dikirim <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-dalam-negeri/">Kementerian Dalam Negeri</a> (Kemendagri), jumlah yang tersedia belum mencukupi tunggakan pencetakan fisik kartu identitas itu. Apalagi, tiap hari rata-rata ada sekitar 800 permohonan masuk untuk cetak e-KTP baru.  Penantian para pemegang suket yang pencetakan e-KTP-nya terganjal boleh sedikit lega. Sebab, gelombang pertama pengiriman blangko telah sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dispendukcapil-surabaya/">Dispendukcapil</a>) Surabaya. Ada 25.000 keping blangko yang tiba pekan lalu.  Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji menyebutkan bahwa blangko itu langsung dimanfaatkan untuk mencetak <a href="https://www.jawapos.com/tag/e-ktp/">e-KTP</a> pemohon yang sudah mengantre lama. ’’Para pemegang suket yang sejak awal kami dahulukan. Kami cetak sesuai urutan berdasar suket itu,’’ terangnya.  Agus mengatakan, memang jumlah blangko yang tersedia tidak bisa memenuhi semua pencetakan e-KTP itu sekaligus. Sebab, jumlahnya tidak sebanding dengan suket yang sudah dikeluarkan. Jika ditotal, jumlah suket sudah mencapai 25.000 lebih.  ’’Jumlahnya pasti lebih dari 25.000 ya. Karena kalau dilihat per hari saja ada pengajuan permohonan yang berjalan terus, jumlahnya ratusan. Sementara itu, kekosongan blangko terjadi sejak pertengahan Februari,’’ ungkapnya.  Bagaimana dengan pemohon baru yang telah mengajukan setelah blangko tiba? Untuk sementara, mereka tetap mendapatkan suket itu sembari menunggu kiriman blangko berikutnya. ’’Jumlah blangko yang dikirim dihabiskan dulu. Bila terakhir-terakhir belum bisa mengejar kebutuhan, digantikan suket dulu. Semoga nanti pengiriman selanjutnya bisa lebih banyak,’’ kata Agus.  Suket yang terbit berlaku dua minggu. Kemudian bila masanya habis, tinggal diperpanjang lagi melalui aplikasi online. Selembar kertas itu memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang sama dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/e-ktp/">e-KTP</a> fisik.  Agus menambahkan, meski ada masalah soal ketersediaan blangko, minat masyarakat untuk mengajukan perekaman data tidak surut. Hal itu terbukti dari jumlah harian pengajuan cetak ulang e-KTP. Rata-rata ada 800 pengajuan.  ’’Kasusnya beragam. Namun, yang paling banyak adalah warga yang baru masuk usia 17 tahun. Mereka sepertinya semangat untuk segera mendapatkan kartu identitas. Lalu, ada juga warga yang KTP-nya rusak, hilang, atau ganti data,’’ terangnya.  Berdasar data dispendukcapil, saat ini masyarakat yang masuk usia cukup untuk memegang e-KTP mencapai 2,1 juta dari total penduduk 2,97 juta. Dari jumlah tersebut, 99,3 persen sudah menuntaskan perekaman dan memiliki identitas kependudukan.  Apalagi, kini proses perekaman data dan pengajuan ganti e-KTP semakin mudah. Seluruh kecamatan di Surabaya sudah difasilitasi alat perekaman. Dengan begitu, pemohon tidak perlu jauh-jauh datang ke mal pelayanan publik.  ’’Penggantian data dan permohonan cetak bisa diajukan secara online. Kalau masih kesulitan, ada call center yang siap membantu dan stand by hingga malam,’’ jelas Agus. <h3>Sambil Tunggu Stok Blangko, Percepat Sinkronisasi Data</h3> PENCETAKAN e-KTP tertunda untuk sementara waktu karena stok blangko yang kosong. Pemkot Surabaya mengeluarkan surat keterangan (suket) bagi warga yang telah melakukan perekaman, tapi belum bisa mencetak e-KTP.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/dprd-surabaya/">DPRD Surabaya</a> mendorong pemkot untuk segera mengatasi polemik kekosongan stok blangko tersebut. Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, meski stok blangko kosong, pemkot perlu mengebut perekaman data identitas warga terlebih dulu. Ada sekitar 86 ribu orang yang identitasnya belum terekam. Menurut dia, tidak masalah jika perekaman dilakukan ketika stok blangko kosong.  Saat stok blangko kembali normal, lanjut politikus <a href="https://www.jawapos.com/tag/golkar-surabaya/">Golkar</a> itu, pemkot bisa mencetak e-KTP untuk warga yang datanya terekam. Dia meminta pemkot tidak menunggu sampai stok blangko tersedia lagi.  Anggota badan musyawarah (bamus) tersebut menilai penerbitan suket kurang bermanfaat. Terutama bagi warga yang ada keperluan perbankan. Suket tak berlaku jika dibawa ke bank. ”Saya masih mendapatkan curhatan warga yang tidak bisa ngapa-ngapain karena e-KTP tak ada. Misalnya di kawasan Tembok Sayuran ketika distribusi bantuan minyak,” kata Ayu.  Hal senada disampaikan Ghofar Ismail selaku anggota komisi A. Dia mendorong <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">pemkot</a> sering melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyediaan jatah blangko e-KTP. Menurut Ghofar, dengan adanya blangko e-KTP, data kependudukan Kota Pahlawan bisa masuk secara maksimal ke Kemendagri. ”Untuk data kependudukan yang resmi ya harus ada e-KTP,” ungkapnya.  Politikus PAN tersebut menjelaskan, sifat suket hanya membantu untuk data sementara. Meski begitu, Ghofar mendorong agar data yang sudah terekam di pemkot segera bisa disinkronkan dengan data pusat.  Untuk itu, pemkot perlu turun dan melakukan perekaman e-KTP di SMA dan SMK. Hal tersebut bertujuan agar para pelajar yang berusia 17 tahun bisa terfasilitasi untuk perekaman data. Selain itu, pemkot bisa menyosialisasikan perekaman e-KTP di tingkat RT atau RW. ”Mungkin satu atau dua minggu sekali ini diterapkan, maka data kependudukan di Surabaya bisa terselesaikan dengan cepat,” paparnya. <h3>Perekaman Lancar, Kirim Suket Langsung ke Warga</h3> JUMLAH pengurusan KTP di berbagai wilayah masih tinggi. Padahal, hingga Sabtu (2/4), blangko e-KTP masih minim, bahkan kosong, di kecamatan-kecamatan. Namun, perekaman di setiap kantor kecamatan tetap berjalan.  Salah satunya di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-semampir/">Kecamatan Semampir</a>. Padatnya penduduk membuat permohonan pembuatan kartu identitas terus meningkat.  Setiap hari ada 10–30 orang yang melakukan perekaman. Perekaman didominasi pemohon berusia 17 tahun. Camat Semampir Yongki Kuspriyanto menyatakan, sambil menunggu ketersediaan blangko, sebagai pengganti mereka diberi surat keterangan (suket) kependudukan sementara.  ’’Selain untuk identitas kependudukan, mereka melakukan perekaman untuk keperluan lain. Yakni, untuk keperluan berobat ke rumah sakit atau melamar kerja,’’ kata Yongki Sabtu (2/4).  Guna mempercepat pencapaian target, pelayanan jemput bola di permukiman warga ditingkatkan. Sebab, itu dinilai efektif. Setiap pelayanan malam digelar, puluhan hingga ratusan warga berbondong-bondong mendatangi balai RW. Pelayanan didominasi pengurusan kependudukan.  Hal yang sama terjadi di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-pabean-cantian/">Kecamatan Pabean Cantian</a>. Meski blangko masih kosong, warga masih antusias melakukan perekaman e-KTP. Untuk mempermudah pelayanan, suket langsung dikirim ke warga yang bersangkutan. Pengiriman dilakukan petugas kelurahan masing-masing. Dengan begitu, penumpukan suket tidak lagi terjadi.  ’’Suket baru keluar satu atau dua hari setelah perekaman. Dalam sehari, 35–50 suket kami distribusikan ke rumah orang yang bersangkutan. Dengan begitu, mereka tak perlu repot-repot mengambil suket ke sini,’’ kata Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal.  Di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-sukolilo/">Sukolilo</a>, perekaman juga berjalan lancar. Camat Sukolilo Amalia Kurniawati menyatakan, perekaman e-KTP di Kecamatan Sukolilo sepanjang Maret sebanyak 100 orang. Perekaman mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Februari sebanyak 87 orang.  Bagi warga yang mengurus kehilangan KTP, perubahan data, dan KTP rusak, saat ini diberi suket yang berlaku 14 hari. ’’Sebab, stok blangko KTP diutamakan bagi perekam pemula yang telah berusia 17 tahun,’’ ujar Amalia.  Permohonan e-KTP di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-sawahan/">Kecamatan Sawahan</a> juga masih tinggi. Kasi Pemerintahan Kecamatan Sawahan Sudono mengungkapkan bahwa selama Maret saja, mereka mengeluarkan surat keterangan untuk 847 warga. ’’Jumlahnya segitu karena memang warga kami kan banyak. Total lebih dari 200 ribu jiwa,’’ ungkap Sudono kemarin.  Sebagian besar warga itu juga harus meminta suket lebih dari satu kali. Sebab, suket yang diberikan hanya berlaku untuk dua minggu. Sementara itu, KTP dibutuhkan dalam banyak urusan sehari-hari warga sehingga mau tak mau mereka harus memegang minimal suket penggantinya.  ’’Keperluannya beragam. Mungkin ada yang pindah pekerjaan, KTP-nya hilang, atau chip rusak sehingga butuh blangko baru,’’ terang Sudono.  Hal serupa juga terjadi di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-tegalsari/">Kecamatan Tegalsari</a>. Kasi Pemerintahan Kecamatan Tegalsari Denny Hardiko Harmasanto menerangkan, kebanyakan warga yang mengurus e-KTP adalah yang KTP-nya hilang atau rusak. ’’Ada juga yang mungkin pindahan dari luar kota. Kalau sudah rekam di daerah asal, tinggal diterbitkan e-KTP-nya,’’ terang Denny.  Namun, permohonan e-KTP maupun suket penggantinya di kecamatan tersebut ternyata tidak sebanyak surat lain, yakni kartu keluarga (KK). ’’Kalau secara statistik, lebih banyak permohonan KK. Permohonan suket e-KTP mungkin hanya setengahnya,’’ lanjut Denny.  Kecamatan-kecamatan juga mengadakan jemput bola ke kelurahan untuk mempermudah warga mengurus administrasi kependudukan, termasuk suket e-KTP. Denny menerangkan, di Tegalsari biasanya ada pelayanan ke kelurahan dan pelayanan malam.  Di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-lakarsantri/">Kecamatan Lakarsantri</a>, penerbitan suket juga cukup banyak selama tiga bulan terakhir. Namun, Camat Lakarsantri Harun Ismail mengaku belum bisa memastikan jumlahnya. ’’Yang jelas, di atas 200 pemohon. Cukup banyak yang mengurus,’’ ucapnya.  Menurut Harun, warga tidak perlu mengkhawatirkan tentang suket yang memang bersifat sementara. Meski hanya selembar kertas, nilai dan kegunaannya sama dengan KTP. ’’Kalau sampai kapan (blangko kosong, Red), kita belum tahu. Itu ranahnya dinas. Yang jelas, ke depan ada wacana akan diganti KTP digital,’’ jelasnya.  MAKIN MUDAH, BLANGKO LANGKA  Kemudahan pelayanan adminduk di Surabaya:  - Fasilitas perekaman data e-KTP tersedia di 31 kecamatan.  - Ada layanan call center yang stand by hingga pukul 21.00 untuk atasi keluhan dan konsultasi soal administrasi kependudukan.  - Program Kalimasada, urusan adminduk cukup di RT saja.  Beberapa Program Layanan Perekaman E-KTP  Tak hanya jemput bola, pemkot juga melakukan beberapa program perekaman e-KTP. Di antaranya adalah:  1. Perekaman e-KTP di Siola (Mal Pelayanan Publik). Untuk mendapatkan nomor antrean, warga bisa mendaftar terlebih dulu di https://ssw.surabaya.go.id/anjungan.  2. Perekaman di kantor kecamatan. Warga cukup membawa fotokopi kartu keluarga.  3. Jempol Sekti. Pelayanan perekaman menggunakan mobil dan berkeliling ke beberapa wilayah sesuai jadwal. Persyaratannya cukup membawa kartu keluarga.  Sumber: Dispendukcapil Surabaya

Blangko Tersedia, Dispendukcapil Surabaya Mulai Cicil Pencetakan E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-27-at-20.24.07.jpg" alt="Rapat koordinasi anak cabang (Rakorancab) PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Minggu (27/3). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Rapat koordinasi anak cabang (Rakorancab) PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Minggu (27/3). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, gelar rapat koordinasi anak cabang (Rakorancab), Minggu (27/3).  Rakorancab dihadiri Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Whisnu Sakti Buana, Wakil Sekretaris DPD PDIP Jatim Yordan Batara Goa, dan Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono. Hadir pula Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Agatha Retnosari dan Wimbo Ernanto, serta Wakil Sekretaris Anas Karno dan Achmad Hidayat.  Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Whisnu Sakti Buana mengobarkan semangat para kader PDIP di Kecamatan Sukolilo. Dia berharap kekompakan terus dijaga dan kerja kerakyatan membantu masyarakat harus terus dilakukan secara tersistematis.  ”Dengan gotong royong, kita wujudkan hattrick kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu 2024,” jelas Whisnu.  Menurut dia, kerja kerakyatan para kader harus dijalankan dari kampung ke kampung. Itu agar semakin banyak masyarakat yang dibantu kader PDIP.  ”Sehingga ke depan tidak ada sejengkal pun tanah di Sukolilo yang tidak mengenal pengabdian para kader PDI Perjuangan,” ucap Whisnu.  Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, Sukolilo adalah kecamatan yang menyimpan sejarah panjang dalam perjalanan partai berlambang banteng tersebut. Kongres Luar Biasa PDI digelar di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, 2–6 Desember 1993.  Dari Asrama Haji Sukolilo, kali pertama tantangan terbuka dilayangkan kepada rezim Orde Baru, yang sedang dalam masa puncak kedigdayaannya. Megawati Soekarnoputri secara de facto terpilih sebagai ketua umum, meski secara de jure coba dijegal oleh penguasa. Suasana kongres ricuh dan begitu mencekam, karena berjalan di luar skenario pemerintah.  ”Dari Sukolila inilah, demokrasi Indonesia diperjuangkan. Ibu Megawati menjadi ketua umum PDI saat itu dan hingga kini terus memimpin kita semua di PDI Perjuangan,” papar Adi.  Adi pun mengajak seluruh kader terus merapatkan barisan. ”Tiada hari tanpa kerja kerakyatan. Bantu masyarakat. Temani warga. Advokasi bila mengalami kesulitan,” kata Adi.  Anggota DPRD Surabaya yang juga Wakil Sekretaris PDIP Surabaya Anas Karno menambahkan, kunci untuk meraih kemenangan pada Pemilu 2024 adalah kekompakan dari seluruh elemen partai. ”Maka kerja-kerja konsolidasi harus terus dilakukan. Bergerak bersama, bergotong royong, kita hadir bantu masyarakat,” ujar Anas.  Ketua PAC PDIP Sukolilo Suyanto mengatakan, para kader partai berlambang banteng tersebut di Sukolilo, siap terus bekerja membantu masyarakat. ”Membantu terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya adalah tugas kita. Intinya, harus menangis dan tertawa bersama rakyat. Kita siap songsong kemenangan Pemilu 2024,” ujar Suyanto.

PDIP Sukolilo Rapat Barisan, Siapkan Kader Bantu Atasi Keluhan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-4.jpg" alt="Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Belasan anak di Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, tidak bisa mengakses pendidikan negeri. Hal itu karena terkendala sistem zonasi. Anak-anak di kampung harus menempuh jenjang pendidikan SMP di sekolah swasta.  Ketua RT 7 Suyanto menyampaikan hal itu kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Anas Karno Sabtu (19/2) malam. Suyanto mengatakan, kondisi ekonomi warga setempat banyak yang kurang mampu. Karena itu, warga mengeluh ketika harus memasukkan anaknya ke sekolah swasta.  ”Di Gebang Putih ada SMP negeri terdekat yang masuk zonasi wilayah. Yakni, SMP Negeri 19 Kota Surabaya. Namun, jaraknya masih sekitar 3 kilometer,” kata Suyanto ketika dihubungi pada Minggu (20/2).  Lokasi sekolah itu juga berada di seberang kampung dan harus menyeberangi Jalan Ir Soekarno MERR. Alhasil, warga memilih sekolah yang lebih dekat dengan rumah. Yakni, salah satu sekolah swasta di Gebang Putih.  ”Warga berharap ada solusi dari pemerintah kota. Entah keringanan biaya pendidikan atau lebih baik lagi pembangunan gedung sekolah,” ujar Suyanto.  Di sela-sela reses yang digelar secara hybrid itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengikuti via zoom meeting. Armuji mendengarkan keluhan warga terkait masalah pendidikan.  Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya itu memastikan, pemkot sudah menyiapkan beasiswa bagi warga yang anaknya sekolah di SMP swasta. Dengan catatan, yang bersangkutan termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Untuk permintaan pembangunan sekolah, Armuji belum berani janji. Sebab, proses pembangunan sekolah baru membutuhkan kajian yang mendalam.  ”Ada tahap-tahap yang harus dilalui. Gak isok ujug-ujug (nggak bisa tiba-tiba) langsung bangun. Jadi, harus dikaji dulu sesuai skala kebutuhannya,” terang Armuji.  Sementara itu, Anas berterima kasih atas kehadiran wakil wali kota meskipun tidak secara fisik. Yang jelas, keluhan dan usul warga akan ditampung dan dicarikan solusinya.  ”Kami akan mendiskusikan masalah ini bersama pemkot. Ojo khawatir, wes talah onok dalane mengko (jangan khawatir, pasti ada jalannya),” jelas Anas Karno.

Masih Ada Pelajar Surabaya yang Kesulitan Masuk Sekolah Negeri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kecamatan Sukolilo

Berita Terkini