<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/Pkl-geruduk-dimas-2-16330334.jpg" alt="Para PKL mendatangi Kantor Kecamatan Semampir di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Para PKL mendatangi Kantor Kecamatan Semampir di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan PKL (Pedagang Kaki Lima) dari Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel menggeruduk Kantor Kecamatan Semampir, Surabaya. Para PKL tersebut dari beberapa kawasan di Surabaya utara. Antara lain, Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Nyamplungan dan Jalan Pegirian. Mereka menyuarakan terkait aksi penertiban oleh Satpol PP Surabaya terhadap pihaknya. Saiful Ahmad dari salah satu PKL menuturkan, dirinya bersama ratusan PKL menolak untuk direlokasi ke bekas rumah potong hewan (RPH) babi di Surabaya. Lokasi RPH itu terletak di Jalan Pegirian. Saiful dan para pedagang lain menyampaikan bahwa tempat yang disediakan oleh Pemkot Surabaya tidak layak pakai. Ditambah, lanjut Saiful, tempat itu bekas tempat pemotongan hewan ternak babi. Menurut Saiful, dirinya dan pedagang lainnya khawatir sulit mendapatkan pembeli. &ldquo;Mulai dari penataan perlu diketahui itu satu tempat dibikin dua shif. Kemudian, di sana bekasnya kandang babi. Kami ini sebagai umat muslim ya kan, dikit atau banyak ya tahu sendiri lah. Ditambah, lokasinya ada di dalam gedung kecuali ada di luar di tepi jalan," ungkap Saiful. Sementara itu, Aminah, penjual lain dari Jalan KH Mas Mansyur mengaku sudah mengikuti relokasi. Namun lapak yang ditempatinya diakuinya tak layak digunakan. Misalnya, terkait kebutuhan air bersih. Dia menyebutkan bahwa dirinya harus mengambil dari terminal wisata yang jaraknya sedikit berjauhan dengan bekas RPH. &ldquo;Airnya belum menyala, listriknya juga begitu tidak menyala. Air saja, saya disuruh mengangkut dari musala terminal ke RPH," paparnya.

Saiful Ahmad dari salah satu PKL menuturkan, dirinya bersama ratusan PKL menolak untuk direlokasi ke bekas rumah potong hewan (RPH) babi.

PKL di Surabaya Geruduk Kantor Kecamatan Semampir, Menolak Direlokasi ke Bekas Tempat Pemotongan Babi, Begini Kronologinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/WhatsApp-Image-2023-08-16-at-214717-994517950.jpg" alt="Dua pria jual narkoba ditangkap personel Satresnarkoba Polrestabes Surabaya di Jalan Kunti, Kecamatan Semampir." width="100%">
<figcaption>Dua pria jual narkoba ditangkap personel Satresnarkoba Polrestabes Surabaya di Jalan Kunti, Kecamatan Semampir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dua pria MS, 27, dan SA, 27, ditangkap personel Satresnarkoba Polrestabes Surabaya di rumah pinggir Jalan Kunti, Kecamatan Semampir, Surabaya. Kedua pelaku ditangkap polisi, karena nekat berjualan narkotika jenis sabu-sabu. Warga Jalan Bulak Banteng dan Jalan Bolodewo Simokerto Surabaya itu diamankan petugas berdasar informasi yang diterima Satresnarkoba Polrestabes Surabaya. &rdquo;Jadi kita menerima informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Kunti, Kecamatan Semampir, Surabaya, ada dua orang pria yang melakukan transaksi sabu-sabu. Mengetahui hal tersebut kita langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku berinisial MS,&rdquo; kata Kasatnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Daniel Marunduri, pada Rabu (16/8). Barang bukti yang diamankan dari tangan keduanya berupa 18 plastik klip berisi kristal putih jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,33 gram, 0,34 gram, 0,32 gram, 0,30 gram, 0,35 gram, 0,34 gram, 0,30 gram, 0,35 gram, 0,34 gram, 0,56 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,21 gram, 0,32 gram, 0,33 gram, 0,34 gram, 0,39 gram, 0,37 gram. &rdquo;Selain sabu-sabu, petugas juga menemukan satu bendel plastik klip, satu dompet abu-abu, uang tunai Rp 288.000, dan satu HP,&rdquo; ujar Daniel Marunduri. Perwira dengan dua melati di pundaknya itu menambahkan, dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan 18 poket sabu-sabu dengan berat 6,13 gram. Kepada petugas, lanjut dia, kedua pelaku mengaku mendapat barang haram tersebut dengan cara menerima dari seseorang IR (DPO) pada Selasa (18/7) sekitar pukul 11.00 di depan toko dekat perempatan Jalan Kunti Semampir Surabaya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Satresnarkoba Polrestabes Surabaya tangkap 2 pelaku karena nekat berjualan narkotika jenis sabu-sabu di rumah pinggir Jalan Kunti, Surabaya

Sehari, Dua Pengedar Sabu-Sabu Dibekuk Satnarkoba Polrestabes Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-16-at-09.34.35.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berbincang dengan salah seorang pedagang Pasar Induk Sidotopo Surabaya, Rabu (15/2).Pemkot Surabaya untuk JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berbincang dengan salah seorang pedagang Pasar Induk Sidotopo Surabaya, Rabu (15/2).Pemkot Surabaya untuk JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Pasar Induk Surabaya Sidotopo (PISS) di kawasan Kecamatan Semampir, Rabu (15/2) sore. Pasar tradisional tersebut menjadi sentral terbesar di Kota Pahlawan.  Dalam peresmian itu, Wali Kota Eri Cahyadi ingin PISS dapat membawa dampak baik bagi masyarakat terutama warga Surabaya. Tak hanya itu, PISS juga bisa menjadi sentral untuk kulak bahan-bahan kebutuhan pokok ke depannya.  ”Berarti, nanti seluruh pasar di Surabaya itu ngambilnya (kulakan) ya di pasar induk. Sehingga bisa untuk mencegah terjadinya inflasi,” kata Eri.  Artinya, sambung Eri, ketika cabai harganya naik maka intervensinya akan dipusatkan di PISS. Setelah itu, pasar-pasar di Surabaya bisa kulakan di PISS agar tidak terjadi inflasi.  Karena itu, per 1 Maret, seluruh pasar di Surabaya diharapkan sudah mulai kulak bahan-bahan kebutuhan pokok di PISS. ”Saya harap, Pak Asisten dan Pak Dirut PD Pasar, nanti 1 Maret sudah mulai kulaknya di pasar induk di Sidotopo,” ujar Eri.  Dalam peresmian PISS, turut dihadiri Asisten Deputi Bidang II Pengembangan Agribisnis Hortikultura Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yuli Sri Wilanti, Staf Ahli Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Samsul Widodo, serta Direktur Utama PT Pasar Komoditas Nasional (Paskomnas) Indonesia Hartono Wignyo.  Pada kesempatan tersebut, Eri mengingatkan Dirut PT Paskomnas Indonesia Hartono Wignyo, agar tengkulak yang membeli bahan kebutuhan pangan di PISS mendapatkan fasilitas pembelian melalui online.  ”Nanti kalau ada pedagang pasar lain yang mau kulak bahan dari pasar induk, bisa pesan antar melalui aplikasi. Tak hanya itu, saya harap bisa menjaga kualitasnya, dan menjamin bahan pesanannya sampai dalam kondisi baik,” harap Eri.  PISS bukan menjadi pasar induk pertama di Surabaya. Sebelumnya, ada Pasar Induk Osowilangon Surabaya (PIOS). Lokasinya di ujung barat Surabaya. Lebih dekat ke Gresik ketimbang Surabaya tengah kota.

Pasar Induk di Surabaya Bertambah Satu Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-3.jpg" alt="Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Fenomena pasangan yang menikah dini masih ditemukan di Kecamatan Semampir. Jumlahnya 23 pasangan. KUA Semampir menggalakkan program pusat layanan keluarga sakinah (pusaka sakinah) untuk menekan pernikahan dini.  Kepala KUA Semampir Moh. Ali mengatakan, dari Januari hingga November, tercatat sebanyak 1.150 pernikahan di Semampir. Perinciannya, 148 pernikahan dilaksanakan dengan izin orang tua. Sedangkan 23 pernikahan dihelat dengan dispensasi pengadilan agama (PA) karena usia pasangan belum mencukupi.  Ada beberapa penyebab pasangan menikah dini. Pertama karena tradisi. Di sejumlah wilayah, termasuk Semampir, orang menikah dini sudah menjadi kewajaran. Alasan kedua dipicu faktor ekonomi. Orang tua menikahkan anaknya yang masih muda agar segera terlepas dari beban ekonomi. ”Itu sering terjadi,” ucap Ali.  Untuk mencegah pernikahan dini, KUA Semampir menggalakkan program kegiatan pusat layanan keluarga sakinah (pusaka sakinah). Di Surabaya, ada tiga wilayah yang menjadi pilot project program tersebut. Salah satunya Kecamatan Semampir.  Pusaka sakinah berisi beberapa program. Di antaranya, program belajar rahasia nikah (berkah) serta bimbingan membangun relasi harmonis dan keuangan keluarga. Kegiatan itu digelar sebanyak enam kali pertemuan. ”Dimulai Maret lalu sampai sekarang,” jelas Ali.  Sasaran pusaka sakinah adalah pasangan suami istri yang usia pernikahannya di bawah 10 tahun. Total sebanyak 90 pasangan ikut program itu. ”Ada 15 pasangan di setiap KUA yang ikut pusaka sakinah,” tutur Ali.  Tujuan pusaka sakinah yang utama adalah mencegah perceraian. Sebab, emosi pasangan yang menikah muda belum stabil. Setiap pasangan diberi bekal agar mampu menjaga bahtera pernikahannya.  Selain berisi pembekalan, program itu mengedukasi orang tua tentang dampak pernikahan dini. Ali berharap wawasan tersebut berguna bagi orang tua untuk mendidik dan mengawasi anak-anaknya.  Sementara itu, dosen Psikologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Riza Noviana Khoirunnisa menjelaskan, pasangan muda sering berselisih pendapat. Bahkan kerap bertengkar. Sebab, keduanya belum bisa menurunkan ego diri.  ”Ini diperlukan rasa saling mengerti satu sama lain dan menurunkan ego diri,” ucapnya, Sabtu (10/12). Riza meminta pasangan muda tidak buru-buru menikah. Gunakan waktu untuk mengenali satu sama lain.  PENYEBAB PERNIKAHAN DINI  - Faktor perekonomian keluarga mengharuskan individu menikah dini.  - Faktor lingkungan masyarakat membuat fenomena pernikahan dini sudah biasa.  - Faktor pola asuh di keluarga berdampak pada keputusan anak.  - Faktor pengetahuan yang minim terkait dampak akibat pernikahan dini.  - Faktor kesehatan, karena anak telah hamil di luar nikah.  Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Faktor Tradisi dan Ekonomi, 23 Pasangan Menikah Dini di Semampir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221025_183143.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kunjungi warga yang butuh bantuan. Istimewa " width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kunjungi warga yang butuh bantuan. Istimewa </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya mengapresiasi kesigapan Kader Surabaya Hebat (KSH) RW 10, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir. Wali Kota Eri Cahyadi saat memberikan bantuan kemanusiaan kepada dua warga Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Selasa (25/10).  Eri menyebut bantuan yang diberikan pemkot tidak akan pernah bisa tersalurkan tanpa adanya kerja keras para KSH. Setelah dilakukan outreach bersama, anak usia 6 tahun yang mengidap meningitis dan perempuan lanjut usia (lansia) di kawasan itu bisa diketahui dan mendapatkan bantuan dari pemkot.  ”Di sinilah saya sadar betul, kenapa saya nyuwun ikhlasnya para KSH. Saya tahu beliau-beliau (penerima bantuan) ini dari KSH, mereka memberi tahu melalui Whatsapp, kalau ada anak dan lansia yang membutuhkan. Kemudian Dinas Sosial bergerak kemari,” kata Eri.  Dia mengatakan, pemkot tidak bisa bekerja maksimal tanpa ada bantuan dari para KSH. Akan tetapi juga butuh peran serta kader, masyarakat, dan stakeholder.  ”Saya matur nuwun dengan KSH di Kelurahan Wonokusumo ini sudah bergerak tanpa mengenal lelah membantu warga Surabaya yang kesusahan,” ujar Eri.  Sementara itu, KSH RW 10 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Amrina Firdaus Azzahra Agustini menjelaskan, sempat melakukan outreach ke perkampungan melalui RT/RW, kelurahan dan kecamatan. Dia bersama timnya juga membuat grup koordinator kelurahan, yang tujuannya untuk memantau dan menerima laporan ketika ada warga yang membutuhkan intervensi.  ”Karena pemerintah tidak bisa memantau satu per satu warganya secara langsung, bahkan Pak Eri pun pasti akan kesulitan, jika tidak kami bantu melakukan pendataan. Alhamdulillah, kalau kita ikhlas, warga yang membutuhkan bantuan akan mudah terpantau,” kata Amrina.  Warga yang menerima bantuan itu di antaranya adalah, MU anak usia 6 tahun yang mengalami meningitis (gangguan saraf otak). Putra kedua pasangan suami istri Moch Hosin, 40, dan Zainaf, 36, warga Jalan Wonokusumo Lor XI/1, itu mengalami meningitis sejak usia 1,4 tahun.  ”Dulu lahirnya normal. Anaknya saya sakit usia 14 bulan, kemudian sakit kejang dan sempat koma selama 10 hari,” kenang Hosin.  Hosin juga sempat membawa anak keduanya itu ke RSUD Soetomo untuk menjalani pengobatan. Akan tetapi, Hosin menjelaskan, kondisi MU masih sama, sekujur tubuhnya kaku seperti kayu.  ”Sudah sempat kontrol dua sampai tiga kali, kemudian saya terapi di RS Al Irsyad. Terima kasih Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) sudah memberi kami bantuan stroller (kursi roda) dan sembako untuk anak serta keluarga kami,” papar Hosin.  Selain MU ada pula, nenek Minarni, 59, yang menerima bantuan dari pemkot. Warga Wonokusumo Lor XIII/5 itu mengalami osteoporosis sehingga tidak bisa berjalan secara normal. Dia mendapat bantuan kursi roda dan sembako.

Tiga Tahun Kena Meningitis, Balita Ino Dapat Bantuan Berkat KSH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/perekaman-ktp.jpg" alt="PELAYANAN CEPAT: Suwito melakukan perekaman e-KTP ulang untuk memperbaiki foto di kantor Dispendukcapil Surabaya di gedung Siola, Sabtu (2/4). Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN CEPAT: Suwito melakukan perekaman e-KTP ulang untuk memperbaiki foto di kantor Dispendukcapil Surabaya di gedung Siola, Sabtu (2/4). Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penggunaan surat keterangan (suket) pengganti e-KTP tampaknya masih harus diperpanjang. Meskipun blangko mulai dikirim <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-dalam-negeri/">Kementerian Dalam Negeri</a> (Kemendagri), jumlah yang tersedia belum mencukupi tunggakan pencetakan fisik kartu identitas itu. Apalagi, tiap hari rata-rata ada sekitar 800 permohonan masuk untuk cetak e-KTP baru.  Penantian para pemegang suket yang pencetakan e-KTP-nya terganjal boleh sedikit lega. Sebab, gelombang pertama pengiriman blangko telah sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dispendukcapil-surabaya/">Dispendukcapil</a>) Surabaya. Ada 25.000 keping blangko yang tiba pekan lalu.  Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji menyebutkan bahwa blangko itu langsung dimanfaatkan untuk mencetak <a href="https://www.jawapos.com/tag/e-ktp/">e-KTP</a> pemohon yang sudah mengantre lama. ’’Para pemegang suket yang sejak awal kami dahulukan. Kami cetak sesuai urutan berdasar suket itu,’’ terangnya.  Agus mengatakan, memang jumlah blangko yang tersedia tidak bisa memenuhi semua pencetakan e-KTP itu sekaligus. Sebab, jumlahnya tidak sebanding dengan suket yang sudah dikeluarkan. Jika ditotal, jumlah suket sudah mencapai 25.000 lebih.  ’’Jumlahnya pasti lebih dari 25.000 ya. Karena kalau dilihat per hari saja ada pengajuan permohonan yang berjalan terus, jumlahnya ratusan. Sementara itu, kekosongan blangko terjadi sejak pertengahan Februari,’’ ungkapnya.  Bagaimana dengan pemohon baru yang telah mengajukan setelah blangko tiba? Untuk sementara, mereka tetap mendapatkan suket itu sembari menunggu kiriman blangko berikutnya. ’’Jumlah blangko yang dikirim dihabiskan dulu. Bila terakhir-terakhir belum bisa mengejar kebutuhan, digantikan suket dulu. Semoga nanti pengiriman selanjutnya bisa lebih banyak,’’ kata Agus.  Suket yang terbit berlaku dua minggu. Kemudian bila masanya habis, tinggal diperpanjang lagi melalui aplikasi online. Selembar kertas itu memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang sama dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/e-ktp/">e-KTP</a> fisik.  Agus menambahkan, meski ada masalah soal ketersediaan blangko, minat masyarakat untuk mengajukan perekaman data tidak surut. Hal itu terbukti dari jumlah harian pengajuan cetak ulang e-KTP. Rata-rata ada 800 pengajuan.  ’’Kasusnya beragam. Namun, yang paling banyak adalah warga yang baru masuk usia 17 tahun. Mereka sepertinya semangat untuk segera mendapatkan kartu identitas. Lalu, ada juga warga yang KTP-nya rusak, hilang, atau ganti data,’’ terangnya.  Berdasar data dispendukcapil, saat ini masyarakat yang masuk usia cukup untuk memegang e-KTP mencapai 2,1 juta dari total penduduk 2,97 juta. Dari jumlah tersebut, 99,3 persen sudah menuntaskan perekaman dan memiliki identitas kependudukan.  Apalagi, kini proses perekaman data dan pengajuan ganti e-KTP semakin mudah. Seluruh kecamatan di Surabaya sudah difasilitasi alat perekaman. Dengan begitu, pemohon tidak perlu jauh-jauh datang ke mal pelayanan publik.  ’’Penggantian data dan permohonan cetak bisa diajukan secara online. Kalau masih kesulitan, ada call center yang siap membantu dan stand by hingga malam,’’ jelas Agus. <h3>Sambil Tunggu Stok Blangko, Percepat Sinkronisasi Data</h3> PENCETAKAN e-KTP tertunda untuk sementara waktu karena stok blangko yang kosong. Pemkot Surabaya mengeluarkan surat keterangan (suket) bagi warga yang telah melakukan perekaman, tapi belum bisa mencetak e-KTP.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/dprd-surabaya/">DPRD Surabaya</a> mendorong pemkot untuk segera mengatasi polemik kekosongan stok blangko tersebut. Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, meski stok blangko kosong, pemkot perlu mengebut perekaman data identitas warga terlebih dulu. Ada sekitar 86 ribu orang yang identitasnya belum terekam. Menurut dia, tidak masalah jika perekaman dilakukan ketika stok blangko kosong.  Saat stok blangko kembali normal, lanjut politikus <a href="https://www.jawapos.com/tag/golkar-surabaya/">Golkar</a> itu, pemkot bisa mencetak e-KTP untuk warga yang datanya terekam. Dia meminta pemkot tidak menunggu sampai stok blangko tersedia lagi.  Anggota badan musyawarah (bamus) tersebut menilai penerbitan suket kurang bermanfaat. Terutama bagi warga yang ada keperluan perbankan. Suket tak berlaku jika dibawa ke bank. ”Saya masih mendapatkan curhatan warga yang tidak bisa ngapa-ngapain karena e-KTP tak ada. Misalnya di kawasan Tembok Sayuran ketika distribusi bantuan minyak,” kata Ayu.  Hal senada disampaikan Ghofar Ismail selaku anggota komisi A. Dia mendorong <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">pemkot</a> sering melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyediaan jatah blangko e-KTP. Menurut Ghofar, dengan adanya blangko e-KTP, data kependudukan Kota Pahlawan bisa masuk secara maksimal ke Kemendagri. ”Untuk data kependudukan yang resmi ya harus ada e-KTP,” ungkapnya.  Politikus PAN tersebut menjelaskan, sifat suket hanya membantu untuk data sementara. Meski begitu, Ghofar mendorong agar data yang sudah terekam di pemkot segera bisa disinkronkan dengan data pusat.  Untuk itu, pemkot perlu turun dan melakukan perekaman e-KTP di SMA dan SMK. Hal tersebut bertujuan agar para pelajar yang berusia 17 tahun bisa terfasilitasi untuk perekaman data. Selain itu, pemkot bisa menyosialisasikan perekaman e-KTP di tingkat RT atau RW. ”Mungkin satu atau dua minggu sekali ini diterapkan, maka data kependudukan di Surabaya bisa terselesaikan dengan cepat,” paparnya. <h3>Perekaman Lancar, Kirim Suket Langsung ke Warga</h3> JUMLAH pengurusan KTP di berbagai wilayah masih tinggi. Padahal, hingga Sabtu (2/4), blangko e-KTP masih minim, bahkan kosong, di kecamatan-kecamatan. Namun, perekaman di setiap kantor kecamatan tetap berjalan.  Salah satunya di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-semampir/">Kecamatan Semampir</a>. Padatnya penduduk membuat permohonan pembuatan kartu identitas terus meningkat.  Setiap hari ada 10–30 orang yang melakukan perekaman. Perekaman didominasi pemohon berusia 17 tahun. Camat Semampir Yongki Kuspriyanto menyatakan, sambil menunggu ketersediaan blangko, sebagai pengganti mereka diberi surat keterangan (suket) kependudukan sementara.  ’’Selain untuk identitas kependudukan, mereka melakukan perekaman untuk keperluan lain. Yakni, untuk keperluan berobat ke rumah sakit atau melamar kerja,’’ kata Yongki Sabtu (2/4).  Guna mempercepat pencapaian target, pelayanan jemput bola di permukiman warga ditingkatkan. Sebab, itu dinilai efektif. Setiap pelayanan malam digelar, puluhan hingga ratusan warga berbondong-bondong mendatangi balai RW. Pelayanan didominasi pengurusan kependudukan.  Hal yang sama terjadi di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-pabean-cantian/">Kecamatan Pabean Cantian</a>. Meski blangko masih kosong, warga masih antusias melakukan perekaman e-KTP. Untuk mempermudah pelayanan, suket langsung dikirim ke warga yang bersangkutan. Pengiriman dilakukan petugas kelurahan masing-masing. Dengan begitu, penumpukan suket tidak lagi terjadi.  ’’Suket baru keluar satu atau dua hari setelah perekaman. Dalam sehari, 35–50 suket kami distribusikan ke rumah orang yang bersangkutan. Dengan begitu, mereka tak perlu repot-repot mengambil suket ke sini,’’ kata Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal.  Di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-sukolilo/">Sukolilo</a>, perekaman juga berjalan lancar. Camat Sukolilo Amalia Kurniawati menyatakan, perekaman e-KTP di Kecamatan Sukolilo sepanjang Maret sebanyak 100 orang. Perekaman mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Februari sebanyak 87 orang.  Bagi warga yang mengurus kehilangan KTP, perubahan data, dan KTP rusak, saat ini diberi suket yang berlaku 14 hari. ’’Sebab, stok blangko KTP diutamakan bagi perekam pemula yang telah berusia 17 tahun,’’ ujar Amalia.  Permohonan e-KTP di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-sawahan/">Kecamatan Sawahan</a> juga masih tinggi. Kasi Pemerintahan Kecamatan Sawahan Sudono mengungkapkan bahwa selama Maret saja, mereka mengeluarkan surat keterangan untuk 847 warga. ’’Jumlahnya segitu karena memang warga kami kan banyak. Total lebih dari 200 ribu jiwa,’’ ungkap Sudono kemarin.  Sebagian besar warga itu juga harus meminta suket lebih dari satu kali. Sebab, suket yang diberikan hanya berlaku untuk dua minggu. Sementara itu, KTP dibutuhkan dalam banyak urusan sehari-hari warga sehingga mau tak mau mereka harus memegang minimal suket penggantinya.  ’’Keperluannya beragam. Mungkin ada yang pindah pekerjaan, KTP-nya hilang, atau chip rusak sehingga butuh blangko baru,’’ terang Sudono.  Hal serupa juga terjadi di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-tegalsari/">Kecamatan Tegalsari</a>. Kasi Pemerintahan Kecamatan Tegalsari Denny Hardiko Harmasanto menerangkan, kebanyakan warga yang mengurus e-KTP adalah yang KTP-nya hilang atau rusak. ’’Ada juga yang mungkin pindahan dari luar kota. Kalau sudah rekam di daerah asal, tinggal diterbitkan e-KTP-nya,’’ terang Denny.  Namun, permohonan e-KTP maupun suket penggantinya di kecamatan tersebut ternyata tidak sebanyak surat lain, yakni kartu keluarga (KK). ’’Kalau secara statistik, lebih banyak permohonan KK. Permohonan suket e-KTP mungkin hanya setengahnya,’’ lanjut Denny.  Kecamatan-kecamatan juga mengadakan jemput bola ke kelurahan untuk mempermudah warga mengurus administrasi kependudukan, termasuk suket e-KTP. Denny menerangkan, di Tegalsari biasanya ada pelayanan ke kelurahan dan pelayanan malam.  Di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-lakarsantri/">Kecamatan Lakarsantri</a>, penerbitan suket juga cukup banyak selama tiga bulan terakhir. Namun, Camat Lakarsantri Harun Ismail mengaku belum bisa memastikan jumlahnya. ’’Yang jelas, di atas 200 pemohon. Cukup banyak yang mengurus,’’ ucapnya.  Menurut Harun, warga tidak perlu mengkhawatirkan tentang suket yang memang bersifat sementara. Meski hanya selembar kertas, nilai dan kegunaannya sama dengan KTP. ’’Kalau sampai kapan (blangko kosong, Red), kita belum tahu. Itu ranahnya dinas. Yang jelas, ke depan ada wacana akan diganti KTP digital,’’ jelasnya.  MAKIN MUDAH, BLANGKO LANGKA  Kemudahan pelayanan adminduk di Surabaya:  - Fasilitas perekaman data e-KTP tersedia di 31 kecamatan.  - Ada layanan call center yang stand by hingga pukul 21.00 untuk atasi keluhan dan konsultasi soal administrasi kependudukan.  - Program Kalimasada, urusan adminduk cukup di RT saja.  Beberapa Program Layanan Perekaman E-KTP  Tak hanya jemput bola, pemkot juga melakukan beberapa program perekaman e-KTP. Di antaranya adalah:  1. Perekaman e-KTP di Siola (Mal Pelayanan Publik). Untuk mendapatkan nomor antrean, warga bisa mendaftar terlebih dulu di https://ssw.surabaya.go.id/anjungan.  2. Perekaman di kantor kecamatan. Warga cukup membawa fotokopi kartu keluarga.  3. Jempol Sekti. Pelayanan perekaman menggunakan mobil dan berkeliling ke beberapa wilayah sesuai jadwal. Persyaratannya cukup membawa kartu keluarga.  Sumber: Dispendukcapil Surabaya

Blangko Tersedia, Dispendukcapil Surabaya Mulai Cicil Pencetakan E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/libido-tinggi-pemuda-20-tahun-nyaris-perkosa-nenek-nenek_m_.jpg" alt="ilustrasi pemerkosaan" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pemerkosaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terduga pemerkosaan terhadap Video Ladies Companion (LC) di salah satu karaoke di Kota Surabaya disebut akan diberhentikan dari Satpol PP Surabaya. KTI, terduga tersangka, diberhentikan sementara tidak dipecat.  Camat Semampir Yongki Kuspriyanto mengatakan, KTI akan diminta untuk membuktikan apakah benar dirinya tidak melakuakn tindakan asusila berupa pemerkosaan itu. Namun, untuk sementara sembari mencari butki bahwa dirinya tidak memperkosa, Yongki memberhentikan KTI dari tugas.  ”Sementara disuruh membuktikan. Saya bilang, cari pembuktian kalau tidak bersalah. Untuk proses pembuktian ini, yo lereno sek ojok nyambut gawe sek (ya berhenti dulu jangan bekerja dulu) daripada gak iso (nggak bisa) fokus sama kerjaanmu. Kalau memang bisa membuktikan tidak bersalah, baru kita evaluasi lagi,” kata Yongki ketika dihubungi pada Selasa (29/3).  Yongki menyebut, pemberhentian pada KTI bersifat sementara. KTI bisa sewaktu-waktu diterima kembali di jajaran Satpol PP bila bisa membuktikan tidak bersalah.  Lalu, apa beda antara memberhentikan dan memecat? Yongki menegaskan, tidak memecat KTI dari Satpol PP. KTI hanya diberhentikan.  ”KTI diberhentikan sampai dia bisa membuktikan. Kalau kita memecat orang yang nggak salah gimana. kalau itu diwalik ke kita dewe yaopo sampean (kalau dibalik ke kita sendiri bagaimana)? Ya duso awak dewe (kita dosa). Kalau bisa membuktikan gak bersalah, otentik, ya nggak apa-apa (diterima lagi tanpa pemecatan),” ucap Yongki.  Untuk itu, lanjut dia, KTI diwajibkan memberikan bukti kepada kecamatan dan juga kepolisian. Bukti itu harus bukti otentik yang tertulis atau dari instansi kepolisian. Sebab KTI telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.  ”Buktinya harus tertulis dari instansi yang berhak mengeluarkan (kepolisian),” tegas Yongki.  Sebelumnya, seorang anggota Satpol PP Kota Surabaya dilaporkan ke Polrestabes Surabaya akibat dugaan pelecehan seksual. Laporan dikirimkan oleh seorang pemandu lagu atau video ladies companion (LC) di salah satu karaoke di Kota Surabaya.

Satpol PP Terduga Pemerkosa LC Diberhentikan Sementara, Tidak Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/pkl-semampir.jpg" alt="SALAH TEMPAT: Satpol PP mengangkut barang-barang milik pedagang kaki lima yang ditempatkan di atas trotoar. Langkah itu dilakukan agar tidak mengganggu pejalan kaki. (Kecamatan Semampir untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SALAH TEMPAT: Satpol PP mengangkut barang-barang milik pedagang kaki lima yang ditempatkan di atas trotoar. Langkah itu dilakukan agar tidak mengganggu pejalan kaki. (Kecamatan Semampir untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat teguran larangan berjualan di atas jalur pedestrian yang dilayangkan Kecamatan Semampir tidak digubris oleh pedagang. Akhirnya, tindakan tegas pun diberikan. Rabu (16/2) sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL) ditertibkan.  Penertiban dimulai pukul 09.00. Puluhan petugas gabungan diterjunkan. Yakni, satpol PP, TNI, dan polisi. Sembilan lapak PKL ditertibkan serta dilakukan penyitaan.  Camat Semampir Yongki Kuspriyanto Wibowo mengatakan, penertiban berjalan lancar. Tidak ada pedagang yang melawan. Sebab, sebelumnya surat teguran telah diberikan. Isinya larangan berjualan di atas jalur pedestrian atau jalan umum.  ”Sebetulnya lebih ke larangan mendirikan lapak secara permanen. Setelah selesai berdagang, mereka harus membongkar lapak dan membawa pulang. Sekaligus membersihkan sampah bekas jualan mereka,’’ kata Yongki Rabu (16/2).  Kelonggaran diberikan karena sebagian besar pedagang tidak lain merupakan warga setempat. Mereka diberi pembinaan. Namun, kenyataannya, tidak semua pedagang mematuhi instruksi tersebut.  Secara sengaja mereka meninggalkan begitu saja rombong atau lapak jualannya di pinggir jalan.  Selain terlihat kumuh, keberadaan lapak itu mengganggu pengguna jalan. Ruas jalan menjadi sempit dan dapat menyebabkan kemacetan.  ”Anehnya ketika ditanya, tidak ada yang mengaku rombong itu milik siapa. Terpaksa kami bongkar,’’ ucap dia.  Yongki menegaskan, penertiban PKL akan berlanjut. Yakni, PKL Jalan Nyamplungan dan Jalan Pegirian. Terutama PKL di depan rumah pemotongan hewan (RPH). Tercatat 90 pedagang daging berjualan di lokasi tersebut.  Nanti mereka diperbolehkan berjualan dengan catatan tidak mendirikan lapak secara permanen. Jika aktivitas sudah selesai, semua lapak harus dibersihkan.  ”Kami targetkan pada Maret semua PKL di Semampir bisa ditertibkan. Intinya, mereka masih boleh berdagang, asal tertib dan bisa diatur. Sehingga enggak mengganggu yang lain,’’ ujarnya.  Penertiban PKL juga dilakukan Kecamatan Krembangan. Camat Krembangan Ario Bagus Permadi mengatakan, pada bulan ini, 24 PKL telah ditertibkan. Mereka tersebar di Jalan Indrapura, Jalan Perak Barat, Jalan Dupak, dan Morokrembangan. Kebanyakan PKL di lingkungan kerjanya merupakan warga luar Kecamatan Krembangan.  ”Kalau mereka (PKL) merupakan warga sini (Krembangan), secara otomatis kami tidak berikan solusi. Mereka diberi pembinaan. Yaitu, dialihkan untuk berdagang di sentra wisata kuliner (SWK) atau dimasukkan ke dalam kelompok UMKM seperti warung kelontong,’’ ujarnya.

Berdagang di Atas Trotoar, Puluhan PKL Di Semampir Ditertibkan