<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/WhatsApp-Image-2023-07-16-at-173803-2060044067.jpg" alt="Warga RW 8 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, gotong royong menormalisasi seluruh got di semua kawasan permukiman." width="100%">
<figcaption>Warga RW 8 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, gotong royong menormalisasi seluruh got di semua kawasan permukiman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya tak berhenti memasifkan instruksi untuk membersihkan seluruh drainase di semua kawasan permukiman. Sejak pagi, ratusan warga Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng RW 8 gotong royong menormalisasi seluruh got di semua kawasan RW. Ketua RW 8 Rimawan mengatakan, di wilayahnya ada 8 RT. Tiap minggu, pihaknya membongkar seluruh got. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lawang Agung turut turun tangan dalam menormalisasi saluran di RT 1 RW 8 itu hingga ratusan meter. &rdquo;Dibuat bergiliran di masing-masing RT. Mumpung belum masuk musim hujan, jadi kami manfaatkan untuk normalisasi saluran,&rdquo; terang Rimawan kepada JawaPos.com. Rimawan mengungkapkan, sebetulnya di kawasannya masuk ke nol banjir. Selama ini, tidak ada genangan atau banjir saat turun hujan. Namun, ada di satu titik perbatasan dengan RW lain yang riskan banjir dan berdampak ke wilayahnya. Selain untuk menormalisasi saluran, dengan kerja bakti gotong royong membuat kampungnya lebih bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan memupuk guyub rukun. Sementara itu, Lurah Barata Jaya Enti Lindasari mengatakan, instruksi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk terus merawat dan menjaga saluran got di perkampungan. Dimulai dari hal kecil, rutin membersihkan got bisa menjaga keberlangsungan saluran Surabaya. Selain saluran, PR yang masih terus dikebut adalah menjaga kualitas hidup para balita di wilayah Barata Jaya. Enti menyebutkan, di wilayahnya sudah nol stunting. Namun masih ada dua prastunting. &rdquo;Ini kami terus monitoring dan ditargetkan nol dalam waktu dekat di tahun ini nol,&rdquo; papar Enti Lindasari. &nbsp; &nbsp; &nbsp; Warga RW 8 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, gotong royong menormalisasi seluruh got di semua kawasan permukiman. Dimas Nur/JawaPos.com &nbsp; &nbsp; (Dimas Nur)

Pemkot Surabaya instruksikan membersihkan drainase di semua kawasan permukiman. Warga RW 8, Barata Jaya, gotong royong bersihkan saluran air

Warga RW 8 Barata Jaya Surabaya Bersama Lawang Agung Normalisasi Ratusan Meter Got

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/WhatsApp-Image-2023-05-22-at-172711-1383457233.jpg" alt="Kader PDI Perjuangan dirikan posko gotong royong Ganjar Presiden di kampung Pucangan Alun-Alun, Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Kader PDI Perjuangan dirikan posko gotong royong Ganjar Presiden di kampung Pucangan Alun-Alun, Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kader PDI Perjuangan di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dirikan posko gotong royong Ganjar Presiden di kampung Pucangan Alun-Alun, kawasan padat penduduk. Gubeng selama ini menjadi basis penting PDI Perjuangan di Kota Pahlawan. Peresmian itu dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono. Hadir juga Bendahara DPC Taru Sasmito, serta Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Jordan Bataragoa. Pengurus kampung, RT dan RW juga hadir bersama tokoh masyarakat. &rdquo;Ini menjadi posko induk di Kecamatan Gubeng, yang terhubung dengan posko-posko lain di kampung-kampung. Paling tidak satu kelurahan, kami dirikan 5 posko Ganjar Presiden,&rdquo; kata Agus, pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Gubeng. Peresmian ditandai pemotongan tumpeng nasi kuning. Posko gotong royong menjadi titik koordinasi pergerakan pemenangan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo sebagai Capres dalam Pemilu 2024. &rdquo;PDI Perjuangan menang Pemilu tiga kali alias hattrick, Ganjar Pranowo terpilih Presiden,&rdquo; kata Agus. Taru Sasmito menegaskan, sejak Ganjar Pranowo ditetapkan Calon Presiden 2024, pada 21 April oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, posko-posko gotong bermunculan di Kota Surabaya. &rdquo;Lahirnya posko-posko gotong royong di kampung-kampung diprakarsai para kader banteng bersama warga masyarakat. Semoga bergerak bersama, bergotong royong, holopis kuntul baris,&rdquo; kata Taru. Dia mengatakan, Kecamatan Gubeng merupakan basis penting PDI Perjuangan. Di berbagai pemilu dan pilkada, PDI Perjuangan memetik kemenangan tebal di kawasan Gubeng. &rdquo;Begitu pula Pemilu 2024 nanti, kita bergerak bersama-sama rakyat untuk meraih kemenangan besar bagi PDI Perjuangan, termasuk Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, penerus Pak Jokowi,&rdquo; terang Taru. Berdirinya posko-posko Ganjar Presiden, lanjut dia, adalah untuk memperkuat dan memperluas di basis-basis penting dan utama PDI Perjuangan di Surabaya. &rdquo;Dengan posko-posko gotong royong, kita memperluas gerakan pemenangan PDI Perjuangan dan Mas Ganjar Pranowo,&rdquo; ucap Taru. Adi Sutarwijono menambahkan, lahirnya posko-posko gotong royong menandakan kader-kader PDI Perjuangan solid dan terus bergerak di tengah-tengah rakyat. &rdquo;Kita pupuk dan jaga terus kesolidan. Karena bagi PDI Perjuangan, kesolidan adalah setengah dari kemenangan. Terus bergerak di tengah rakyat. Keberadaan posko-posko gotong royong harus mempunyai andil dalam menyelesaikan problem-problem krusial di masyarakat,&rdquo; kata Adi, yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya.

Kader PDI Perjuangan di Kecamatan Gubeng, dirikan posko gotong royong Ganjar Presiden di kawasan padat penduduk, basis penting PDIP

Perkuat Basis Penting di Surabaya, Kader Banteng Dirikan Posko Ganjar Presiden di Gubeng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/camat-gubeng-4290427986.jpg" alt="Camat gubeng Eko Kurniawan Purnomo" width="100%">
<figcaption>Camat gubeng Eko Kurniawan Purnomo</figcaption>
</figure> SURABAYA&nbsp;&ndash; Soewardi, mantan calon ketua RW 9, Kelurahan Mojo, menggugat Camat Gubeng Eko Kurniawan Purnomo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Dia mempermasalahkan surat keputusan (SK) camat Gubeng tentang pengesahan hasil pemilihan serta penetapan pengurus RW 9 yang dianggap tidak sesuai prosedur. Sengketa itu bermula ketika Soewardi kalah dalam pemilihan ketua RW tersebut. Dari sembilan suara ketua RT, Harnoto yang memenangi proses pemilihan mendapatkan lima suara disusul urutan kedua Soewardi dengan dua suara. Soewardi sudah mengakui dirinya kalah suara. Namun, dia mempermasalahkan Mujiono, ketua RT 8 yang menjadi salah satu pemilik suara. Mujiono mengundurkan diri dari jabatannya setelah pemilihan untuk menjadi wakil ketua RW 9 mendampingi Harnoto sebagai ketua RW terpilih. Menurut Soewardi, hal itu telah melanggar Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. &rsquo;&rsquo;Syarat mengundurkan diri sesuai perwali dia harus meninggal dunia, sakit, pindah domisili. Dia keadaannya sehat. Sudah melanggar perjanjian dia karena ketika dipilih warga menjadi ketua RT harus menjabat selama lima tahun, tetapi baru dua hari menjabat mundur untuk jadi wakil ketua RW,&rsquo;&rsquo; ujar Soewardi. Soewardi meminta SK camat yang menjadi objek sengketa itu dibatalkan. &rsquo;&rsquo;Dalam pengurus RW itu melekat ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi, kalau ada satu yang bermasalah, semuanya harus dinyatakan batal untuk pemilihan kembali. Entah nanti saya kalah atau menang, yang penting ada peraturan pemerintah yang harus ditaati,&rsquo;&rsquo; katanya. Sementara itu, Camat Gubeng Eko Kurniawan Purnomo menegaskan bahwa ketua RT terpilih boleh mengundurkan diri setelah pemilihan RW. Menurut dia, SK yang dipermasalahkan Soewardi itu telah dibuat sesuai dengan ketentuan berita acara panitia pemilihan. Eko punya versi lain. Menurut dia, Soewardi menggugatnya dengan dasar bukti surat pengunduran diri Mujiono. Surat tersebut diduga ada manipulasi tanggal. &rsquo;&rsquo;Tanggal dihapus diganti tanggal sebelum pemilihan ketua RW. Bertentangan dengan redaksi di atasnya yang menyatakan Pak RT mundur setelah pemilihan. Diganti tanpa sepengetahuan Pak RT yang bersangkutan,&rsquo;&rsquo; tutur Eko.&nbsp;(gas/c6/git)

Soewardi, mantan calon ketua RW 9, Kelurahan Mojo, menggugat Camat Gubeng Eko Kurniawan Purnomo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Soewardi Kalah Pemilihan Ketua RW, Gugat Camat Gubeng Eko Kurniawan di PTUN Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/satu-menit-oknum-wartawan-ini-bisa-gasak-satu-motor_m_204957.jpeg" alt="Ilustrasi pencuri motor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencuri motor</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pencuri penutup saluran air di Ngagel Jaya Utara, Kecamatan Gubeng, Surabaya, akhirnya dibekuk. Ada dua pelaku yang diringkus Polsek Gubeng.  Kanitreskrim Polsek Gubeng Iptu Kusmianto mengatakan, kedua pelaku diamankan pada Rabu (22/3) malam. Kendati demikian, Kusmianto belum bersedia membeberkan identitas pelaku.  ”Saat ini, kami masih melakukan pemeriksaan. Sesegera mungkin berkasnya diselesaikan,” tutur Kusmianto.  Dia menyebutkan, Senin (27/3) berkas diperkirakan tuntas. Kusmianto meminta agar menunggu hasil pemeriksaan akhir dari penyidik kepada kedua pelaku pencurian besi tua penutup saluran air di Surabaya itu.  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta pelaku pencurian besi penutup saluran air ditangkap.  ”Mulai sekarang, kalau ada yang mencuri, ayo ditangkap bersama,” kata Cak Eri panggilan lekat Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Minggu (19/3).  Aksi pencurian besi penutup saluran air marak terjadi. Salah satunya di Jalan Ngagel Jaya Utara, Surabaya pada Sabtu (18/3) sekitar pukul 03.53.  Melihat aksi itu, Cak Eri tak tinggal diam. Wali Kota Surabaya itu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.  Dia menegaskan, jangan sampai ada yang mengganggu pembangunan Kota Surabaya. Jika ada kejadian serupa, dia mengimbau kepada seluruh warga Kota Pahlawan untuk tak segan menangkap pelaku.

Pencuri Besi Penutup Saluran Air di Surabaya Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/TANPA-LISTRIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perangkat Kecamatan Gubeng, Surabaya, bergerak cepat untuk menuntaskan persoalan kependudukan di wilayah kerjanya. Salah satunya, beberapa warga yang rumahnya belum teraliri listrik. Sebagaimana rumah Kusaeri di Jalan Juwingan, Kelurahan Kertajaya, yang tak dialiri listrik selama 20 tahun.  Menurut Camat Gubeng Eko Kurniawan Purnomo, salah satu penyebab tidak dapat memasang listrik lantaran pemilik tanah tak mengizinkan. Sebab, status tanah yang digunakan Kusaeri berstatus kontrak, lalu dibangun rumah sendiri.  ’’Itu hasil mediasi kami dengan jajaran kelurahan. Jadi, ya statusnya sewa dengan bangun rumah sendiri tanpa listrik,’’ katanya saat ditemui Jawa Pos di kantornya Selasa kemarin (13/12).  Mantan camat Bubutan itu sempat mengupayakan pengajuan program rumah tidak layak huni (rutilahu), termasuk jamban. Namun, upaya itu belum terealisasi. Sebab, pemilik rumah belum mengizinkan untuk dilibatkan dalam program rutilahu.  Eko mengungkapkan, selama ini penghasilan Kusaeri dan istrinya berasal dari jasa tambal ban. Sementara itu, anaknya bekerja sebagai ojek online dan salon. ’’Kami tawarkan juga untuk masuk ke rusunawa milik pemkot. Ada opsi di Keputih,’’ jelasnya.  Tawaran tersebut juga menjadi opsi sembari pihak kecamatan berkoordinasi dengan pihak PLN. Bak gayung bersambut, PLN merespons dengan melakukan pemasangan meteran listrik di rumah Kusaeri.  ’Sekarang listrik sudah tersambung. Alhamdulillah, kami juga upayakan bantuan lainnya. Termasuk lapangan pekerjaan, ya,’’ paparnya. Dia berharap intervensi yang dilakukan Pemkot Surabaya membuahkan hasil dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga Kusaeri.  ---  INTERVENSI UNTUK KELUARGA KUSAERI <ul> 	<li>Pemkot memfasilitasi pemasangan meteran listrik sementara</li> 	<li>Kecamatan menawarkan menghuni Rusunawa Keputih</li> 	<li>Bakal dilibatkan dalam rumah padat karya (RPK)</li> 	<li>Terdata dalam BPJS penerima bantuan iuran (PBI)</li> 	<li>Pengaktifan bantuan program keluarga harapan (PKH)</li> </ul> Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Gerak Cepat Tangani Rumah Warga di Surabaya 20 Tahun tanpa Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Proses-pemasangan-meter-listrik-oleh-PLN.png" alt="Pemasangan PLN di rumah Kusaeri. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pemasangan PLN di rumah Kusaeri. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang keluarga di Jalan Juwingan 124, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, hidup dengan keterbatasan listrik. Sebab, sang pemilik tanah tidak mengizinkan Kusaeri, 57, memasang listrik sendiri.  Camat Gubeng Kota Surabaya Eko Kurniawan Purnomo menyatakan, telah melakukan mediasi dengan pemilik tanah tersebut. Sebab, tanah atau lahan yang dihuni keluarga Kusaeri berstatus kontrak yang kemudian dibangun rumah sendiri.  ”Jadi Pak Kusaeri itu dia sewa di lahannya orang, bangun rumah sendiri. Dia tinggal di situ dengan istri, anak, dan dua cucu tanpa ada listrik,” kata Eko Kurniawan, Senin (12/12).  Eko mengungkapkan, sebelumnya keluarga Kusaeri pernah disalurkan listrik dari tetangga. Bahkan pada 2015-2020, sudah ada tiga tetangga yang pernah menyalurkan listrik ke rumah Kusaeri. Namun, karena listrik tetangga sering mati lantaran bebannya tidak kuat, akhirnya mereka keberatan.  ”Semua (tetangga) rata-rata membantu hanya khusus untuk penerangan di dalam rumah (gratis). Karena pemakaiannya berlebihan, sehingga membuat tarif yang membantu membengkak dan akhirnya diputus,” ungkap Eko.  Selain tidak bisa memasang listrik sendiri, Eko juga menyebutkan, intervensi program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) jamban yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada keluarga Kusaeri juga tak dapat terealisasi. Sebab, pihak pemilik tanah yang dihuni rumah tinggal keluarga Kusaeri juga tidak mengizinkan.  ”Rumah Kusaeri pernah diajukan Program Rutilahu tetapi terkendala tidak ada surat kepemilikan rumah. Karena status tanah bukan milik sendiri tetapi sewa,” jelas Eko.  Eko menyebutkan, Kusaeri dan istrinya bekerja sebagai tukang tambal ban. Sedangkan sang anak, bekerja sebagai ojek online dan salon. Tanah yang dihuni Kusaeri dan keluarga berstatus sewa Rp 1 juta per tahun dengan bangunan dibangun sendiri.  ”Sudah berdiam sekitar 20 tahun di sana, tapi sewa tanah dan tanahnya dibangun sendiri. Untuk saat ini, dibantu Pak RW dan tetangga untuk lampu jalan (di luar rumah) sejak 2014,” sebut Eko.  Eko pun juga sempat menawarkan keluarga Kusaeri untuk tinggal di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa). Opsi itu ditawarkan sembari dia juga melakukan mediasi serta komunikasi dengan pemilik tanah dan PLN.  ”Tadi saya coba tawarkan rusunawa. Kita coba rayu ke sana mungkin dia (keluarga Kusaeri) mau. Bantuan-bantuan yang lain kita juga hubungi dinas sosial. Tadi kita juga kasih sembako dan keluarga Pak Kusaeri sebelumnya sudah dapat bantuan BPJS PBI,” papar Eko.  Selain itu, dari hasil outreach yang dilakukan, Eko mengungkapkan, untuk peralatan memasak, setiap hari keluarga Kusaeri juga masih menggunakan tungku kayu bakar karena belum teraliri listrik.  ”Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) sebelumnya juga dapat tetapi saat ini tidak keluar. Harapannya beliau ingin dipasang aliran listrik dan bantuan kompresor untuk usaha tambal ban,” tambah Eko.  Menurut Eko, kendala izin dari pemilik tanah menyebabkan keluarga Kusaeri hidup tanpa aliran listrik. Namun demikian, setelah melakukan mediasi dengan pemilik tanah dan komunikasi bersama PLN, rumah keluarga Kusaeri akhirnya bisa dipasang meter listrik.  ”Dari PLN bisa dipasang meter baru yang token sementara. Tanpa surat dari pemilik (tanah). Jadi kalau (listrik) tidak dipakai bisa dilepas lagi,” ucap Eko.

Hidup 4 Tahun Tanpa Listrik, Pemkot dan PLN Baru Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1668514423500.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menggelar sosialisasi penegakan hukum peredaran rokok ilegal atau gempur rokok ilegal. Sosialisasi tersebut digelar di Aula Kantor Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.  Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, tujuan sosialisasi memberikan pemahaman mengenai ciri-ciri rokok ilegal, serta cara melaporkan peredaran rokok ilegal. Kegiatan sosialisasi tersebut akan dilaksanakan mulai 15 November di 31 kecamatan se-Kota Surabaya.  Yakni, menyasar para tokoh masyarakat, RT/RW, hingga pedagang toko kelontong, dan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kota Pahlawan. ”Hari ini dimulai sosialisasi tersebut, target kami khususnya kepada Satpol PP dan pedagang di wilayah kecamatan agar memahami ciri-ciri rokok ilegal. Di antaranya, pita cukai palsu, pita cukai bekas, lalu perbedaan pita cukai yang diterbitkan,” papar Eddy, Selasa (15/11).  Dia menerangkan, dalam menggelar sosialisasi tersebut, Pemkot Surabaya menggandeng Bea Cukai Juanda, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Polrestabes Kota Surabaya. Sebab, sosialisasi tersebut tidak hanya membahas mengenai rokok konvensional (tembakau), melainkan juga peredaran rokok elektrik.  ”Harapan kita adalah masyarakat bisa melaporkan ketika ada peredaran rokok ilegal yang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi,” terang Eddy.  Dia meminta masyarakat menghubungi hotline Bea Cukai pada nomor 1500225 atau menghubungi Command Center 112. Kemudian, Satpol PP bakal menindaklanjuti itu.  ”Yang lebih penting adalah menyampaikan informasi, karena sasaran kita adalah produsen rokok ilegal itu dan pedagang pasti akan menginformasikan,” ujar Eddy.  Sementara itu, Camat Gubeng Kota Surabaya Eko Kurniawan Purnomo berharap, masyarakat di lingkungan Kecamatan Gubeng bisa memahami mengenai ciri-ciri rokok ilegal. Serta segera melapor, jika mengetahui peredaran rokok ilegal.  ”Baik tokoh masyarakat maupun PKL bisa mengenali dan melaporkan peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki cukai,” kata Eko.  Ditemui di lokasi yang sama, pedagang kelontong di kawasan Jalan Darmawangsa RW 1, Maria Ulfa mengaku, informasi mengenai sosialisasi yang digelar Pemkot Surabaya sangat bermanfaat. ”Alhamdulillah sangat bermanfaat, karena kami bisa memahami ciri-ciri rokok ilegal. Serta, kami selaku para pedagang bisa mengetahui rokok apa saja yang boleh dijual kepada konsumen,” ujar Maria.

Rokok Ilegal Resmi Dilarang di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/rumah-padat-karya-gubeng.jpg" alt="Rumah Padat Karya Jalan Nias No. 110 Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Rumah Padat Karya Jalan Nias No. 110 Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rumah Padat Karya Viaduk di Jalan Nias, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, meraup omzet puluhan juta rupiah setelah diresmikan Wali Kota Eri Cahyadi pada 28 Mei.  Camat Gubeng Eko Kurniawan Purnomo mengatakan, Rumah Padat Karya tersebut banyak diminati warga Surabaya. Sebab, tempatnya strategis dan kekinian.  ”Selain kekinian juga instagramable dan sangat pas untuk tempat meeting bersama teman kantor. Banyak digemari pengunjung, karena suasananya seperti di rumah sendiri, cocok lah untuk ngopi,” kata Eko seperti dilansir dari Antara.  Bukan hanya coffee shop, kata Eko, tetapi juga ada barbershop (cukur rambut) hingga cuci motor dan mobil. Dari tiga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) itu, yang paling banyak diminati masyarakat adalah coffee shop. Sedangkan barbershop dan cuci kendaraan, masih kurang diminati dan belum maksimal.  Kurang maksimalnya dua usaha tersebut, menurut Eko, karena warga berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di Rumah Pakar itu masih butuh pelatihan. Selain itu, tempat untuk cuci motor dan mobil belum maksimal karena tempat kurang memadai.  ”Sementara ini hanya menjalankan coffee shop, karena yang potong rambut itu ternyata tidak sesuai passion. Sedangkan cuci mobil dan motor, tempatnya belum memadai, rencananya pada 2023, kami siapkan di Kantor Kelurahan Baratajaya,” tutur Eko.  Meskipun yang berjalan hanya coffee shop, Rumah Pakar di Viaduk Gubeng cukup memuaskan. Yakni meraup omzet hingga Rp 88 juta per bulan. Omzet itu digunakan untuk gaji, biaya operasional, dan masih banyak lainnya.  ”Ada 23 MBR yang bekerja, masing-masing mendapat gaji antara Rp 1,5 juta–Rp 2 juta per bulan,” terang Eko.  Agar pendapat meningkat, Eko bersama jajarannya mempromosikan Rumah Pakar Viaduk Gubeng melalui sosial media (sosmed). Selain itu, menggandeng sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meningkatkan skill MBR yang bekerja di tempat tersebut.  ”Kita terus melakukan evaluasi. Jadi tidak hanya coffee shop, kami juga menghadirkan pelatih dari bidang lain untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan permintaan Pak Wali (Eri Cahyadi) pendapatan MBR bisa sampai Rp 4 juta per bulan,” ujar Eko.  Wali Kota Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, sejumlah aset berupa bangunan milik Pemkot Surabaya dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya sebagai rumah padat karya.  Program padat karya itu disesuaikan dengan kondisi wilayah dan aset yang ada. Wali kota mencontohkan, ada aset berupa tambak, dapat dikelola untuk perikanan MBR di wilayah sekitarnya. Demikian pula jika aset itu berupa lahan kosong, bisa dimanfaatkan untuk pertanian atau usaha yang lain.

Rumah Padat Karya Gubeng Surabaya Raup Omzet Puluhan Juta Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/rumah-padat-karya-gubeng.jpg" alt="Rumah Padat Karya Jalan Nias No. 110 Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Rumah Padat Karya Jalan Nias No. 110 Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya, terus mengembangkan rumah padat karya. Salah satunya berada di Jalan Nias No. 110 Kecamatan Gubeng.  ”Rencana ke depan, kami akan buka laundry dan sentra batik, sekaligus ada desainernya di rumah padat karya. Jadi, warga yang membeli kain batik dan ingin model seperti apa, akan dijahitkan dan hasilnya akan menjadi baju siap pakai,” kata Camat Gubeng Eko Kurniawan Purnomo seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (20/6).  Eko mengatakan, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengelola dan memanfaatkan aset milik Pemerintah Kota Surabaya berupa bangunan rumah untuk pemberdayaan ekonomi. Para MBR itu mengolah Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng menjadi tempat usaha dan bisnis.  Viaduct Gubeng dimanfaatkan untuk pemberdayaan beberapa unit usaha mulai dari barber shop atau pangkas rambut, coffee shop, dan cuci motor dan mobil. Lokasi itu ramai dikunjungi anak-anak muda dan keluarga. Bahkan dalam satu hari, pendapatan Viaduct Gubeng mampu mencapai Rp 3 juta.  Menurut Eko, Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng telah menyerap 20 tenaga kerja dari MBR. Pihaknya berupaya untuk terus berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan tambahan penghasilan dari para MBR.  ”Selain para pengunjung, kami juga terus mengundang berbagai pihak untuk datang ke Rumah Padat Karya. Per minggu, untuk sementara tiap MBR mendapat Rp 500 ribu. Jika ditotal dalam satu bulan, satu MBR mendapat penghasilan sebesar Rp 2 juta,” tutur Eko.  Eko mengaku optimistis, pendapatan Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng bisa terus meningkat. Apalagi, kegiatan operasional dan manajerial Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng dikelola secara mandiri oleh para MBR.  ”Kami juga memiliki tim pendamping, baik dari segi manajemen, keterampilan memasak, barista, barber, hingga cuci mobil,” terang Eko.  Eko tak memungkiri, terdapat warga MBR lain yang belum mendapat pekerjaan. Pihaknya akan menampung untuk menjadi tenaga kerja di Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng.  ”Kami lihat kesungguhan mereka, kemudian kami akan mengadakan wawancara kerja. Yang penting niat bekerja, karena kami menyediakan pelatihan dan pendampingan,” papar Eko.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, tidak selamanya warga MBR mengandalkan bantuan langsung tunai (BLT). Pemkot Surabaya saat ini getol memberdayakan MBR melalui pemanfaatan aset. Sehingga, mereka diharapkan bisa mandiri dan sejahtera.  Sejumlah aset berupa bangunan rumah milik Pemkot Surabaya saat ini telah dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi MBR. Salah satunya sebagai rumah padat karya di Jalan Nias No. 110 Gubeng dan Jalan Kyai Abdullah No 17, Prapen, Tenggilis Mejoyo.

Pemkot Surabaya Kembangkan Rumah Padat Karya, Berdayakan MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/kursi-roda-armudji.jpg" alt="TERSALURKAN: Sholeh, warga Pucangan 3 Surabaya, saat mencoba kursi roda dan berbincang dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armudji, Kamis (17/3). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERSALURKAN: Sholeh, warga Pucangan 3 Surabaya, saat mencoba kursi roda dan berbincang dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armudji, Kamis (17/3). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Senyum yang merekah tampak di wajah Sholeh, 65, Kamis (17/3) pagi. Apa yang dia impikan selama ini akhirnya terwujud. Sebuah kursi roda yang bisa membantunya beraktivitas dan keluar rumah.  Pergerakan Sholeh memang terbatas. Sejak 2008, dia tidak lagi bisa beraktivitas bebas. Hal itu terjadi setelah dia mengalami stroke. Aktivitasnya pun tidak bisa jauh dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/kursi-roda/">kursi roda</a>.  Sayangnya, kursi roda lawas miliknya telah usang. Sudah tidak layak dan tidak bisa tahan lama menopang tubuh Sholeh. Ternyata informasi itu sampai ke Kelurahan Kertajaya. Dia pun diusulkan untuk men_dapatkan kursi roda dari Dinsos Surabaya.  Informasi tersebut langsung naik ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecamatan-gubeng/">Kecamatan Gubeng</a>. Kemudian dari Kecamatan Gubeng diteruskan ke dinsos. Syukur, ternyata pengajuan itu langsung direspons dinas terkait.  Kemarin Wakil Wali Kota Surabaya <a href="https://www.jawapos.com/tag/armudji/">Armudji</a> datang ke rumah Sholeh di kawasan Jalan Pucangan. ’’Dan hasilnya sekarang, Pak Sholeh mendapatkan kursi roda baru. Ini bentuk komitmen kami karena kami selalu ingin melayani rakyat Kota Surabaya. Yang penting, warga Surabaya bisa adem ayem dan merasakan kehadiran Pemkot Surabaya,’’ ujar Armudji.  Dia mengatakan, memang <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">Pemkot Surabaya</a> memiliki program untuk membantu warganya yang kesusahan. Karena itu, apabila ada yang memerlukan bantuan, warga bisa langsung menyampaikannya ke kelurahan. Solusi pasti diberikan atas permasalahan tersebut.  Kelurahan memang diinstruksi untuk melakukan outreach ke warga. Mendata apa saja yang dibutuhkan mereka. Armudji mengatakan, selain kursi roda, ada kaki palsu hingga alat bantu dengar. Keperluan itu bisa dipenuhi Pemkot Surabaya.  ’’Ini bukan kali pertama kami memberikan kursi roda untuk warga yang membutuhkan. Kursi roda lain hingga kruk juga pernah. Semoga setelah ini Pak Sholeh bisa beraktivitas dengan kursi roda baru,” terangnya.  Selain menyerahkan kursi roda, dalam kesempatan itu Armudji memberikan bantuan lain berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan harian Sholeh.  Sementara itu, Lurah Kertajaya Kartika Prabaningrum mengatakan, memang pihaknya sebelumnya melakukan outreach ke warga. Bersama kader Surabaya Hebat dan perangkat lain. Nah, kemudian muncullah nama-nama yang mengalami masalah kesehatan dan perlu mendapat uluran tangan pemkot.

Kursi Roda dan Kunjungan Dokter untuk Pak Sholeh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kecamatan Gubeng

Berita Terkini