<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/New-Project-6-2015330355.jpg" alt="Petugas BPBG mengevakuasi lansia yang terjebak banjir di wilayah Kabupaten padang PAriaman, Sumatra Barat, Minggu (23/11/2025). (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Petugas BPBG mengevakuasi lansia yang terjebak banjir di wilayah Kabupaten padang PAriaman, Sumatra Barat, Minggu (23/11/2025). (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banjir yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman Sumatra Barat (Sumbar) sejak &nbsp;Minggu (23/11) berdampak pada 21 Nagari dan 8 kecamatan. Akibatnya ribuan rumah warga terendam. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terus mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air pada beberapa sungai naik hingga sungai-sungai itu meluap dan air membanjiri 21 nagari dan 8 kecamatan.&nbsp; &rdquo;Kecamatan terdampak antara lain Kecamatan Lubuak Aluang, Batang Anai, Sintuak Toboh Gadang, Ulakan Tapakih, 2x11 Anam Lingkuang, Anam Lingkuang, Nan Sabaris, dan V Koto,&rdquo; ungkap Abdul Muhari dikutip pada Selasa (25/11).&nbsp; Banjir tersebut mengakibatkan kerugian material berupa 3.076 unit rumah warga terendam, 2 unit rumah rusak, 138 hektare lahan pertanian terdampak, dan 26 hektare kebun terendam. Selain itu, 2 akses jalan rusak, terdiri atas Jalan Depan RSUD Padang Pariaman dan Jalan Rabat Beton Korong Pasa Limau. Juga 2 unit jembatan rusak, 1 unit bendungan rusak, 2 saluran irigasi rusak, dan 1 SD terdampak.&nbsp; &rdquo;Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman mendata sebanyak 3.076 kepala keluarga atau 9.228 jiwa terdampak. Sebanyak 258 warga mengungsi,&rdquo; lanjutnya.&nbsp; Karena itu, pemerintah daerah setempat membuka lokasi pengungsian di halaman Surau Kalapaian Pasae Kampuang Galapuang, Surau Palak Pisang, Surau Parik, dan beberapa rumah warga. Pasca banjir tersebut, hujan masih turun mengguyur di wilayah Padang Pariaman. Akibatnya tinggi muka air sungai yang sempat turun kembali naik.&nbsp; Selain Padang Pariaman, banjir juga terjadi di &nbsp;Kabupaten Agam. Sedikitnya 3 kecamatan terdampak. Yakni Kecamatan Tanjung Raya, Banuhampu, dan Palupuah. Sebanyak 40 kepala keluarga terkena imbas banjir tersebut. Bahkan BNPB mendapat laporan ada 9 orang warga yang sempat terjebak banjir dan harus dievakuasi oleh petugas.&nbsp; &rdquo;BPBD Kabupaten Agam mencatat, akibat dari peristiwa ini 33 unit rumah terdampak, 8 hektare lahan persawahan terdampak, 3 kolam renang terdampak, 3 saung kolam renang rusak, 1 unit kafe terdampak, 3 akses jalan terdampak, serta terputusnya akses air bersih,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Banjir di Padang Pariaman, Sumbar, menggenangi 21 Nagari dan 8 kecamatan, ribuan rumah terendam, banyak warga mengungsi.

Banjir di Padang Pariaman Sumbar Genangi 21 Nagari dan 8 Kecamatan, Ribuan Rumah Terendam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/WhatsApp-Image-2025-11-20-at-173247-476449874.jpg" alt="Kondisi salah satu desa di wilayah kecamatan Pronojiwo, Lumajang, yang terdampak erupsi Gunung Semeru, Kamis (20/11/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kondisi salah satu desa di wilayah kecamatan Pronojiwo, Lumajang, yang terdampak erupsi Gunung Semeru, Kamis (20/11/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Erupsi Gunung Semeru pada Rabu&nbsp; (19/11) sore berdampak cukup parah di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Akibatnya, sebanyak 200 rumah warga rusak. 21 di antaranya rusak parah.&nbsp; "Banyak yang tertimbun, sebagaimana informasi tokoh masyarakat kurang lebih ada 200 rumah, tetapi sesuai data kita, yang rusak parah itu 21 rumah," tutur Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, Kamis (20/11). Ia menyebut keseluruhan bangunan yang rusak berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Selain rumah, material vulkanik erupsi Gunung Semeru juga menghantam fasilitas umum.&nbsp; "Untuk terdata yang rusak paling parah itu 21 rumah di Sumbersari tadi, dengan satu sekolah, yakni SDN 2 Supiturang dan musala," imbuh Gatot ketika meninjau Jembatan Gladak Perak yang sempat ditutup karena erupsi.&nbsp; Bukan cuma bangunan, ratusan hewan ternak milik warga setempat juga dilaporkan mati karena terkena material vulkanik Erupsi Gunung Semeru, yakni 4 ekor sapi dan 120 ekor kambing. &nbsp; Salah satunya milik Nisman. Warga Desa Supiturang itu hanya bisa tertunduk lesu mengetahui rumah dan hewan ternaknya menjadi korban bencana alam erupsi Gunung Semeru.&nbsp; "Iya kena (material vulkanik) rumahku habis, kambing hewan ternak juga (mati)," tutur kakek berusia lebih dari 70 tahun itu di posko pengungsian SD Negeri Supiturang 4, Lumajang, &nbsp;Kamis (20/11). Hingga kini, jalan penghubung antara Dusun Sumbersari dan Dusun Gumukmas di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo masih ditutup. Rumah hingga ladang milik warga luluh lantak disapu material vulkanik.&nbsp; <h2>Kronologi Singkat </h2> Terjadi Erupsi Gunung Semeru pada Rabu (19/11) pukul 14.13 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter di atas puncak atau 5.676 MDPL. Awan panas berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Erupsi terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 16 menit 40 detik. BPBD Kabupaten Lumajang melaporkan ada dua kecamatan yang terdampak, yakni Pronojiwo dan Candipuro. Data sementara, sebanyak 956 warga mengungsi. Pendataan masih berlangsung. Para pengungsi tersebar di sejumlah lokasi, di antaranya SD 04 Supiturang, Balai Desa Oro-oro Ombo, Masjid Ar-Rahman, SD Sumberurip 02, Rumah Kepala Desa Sumbernujur, dan Kantor Kecamatan Candipuro.&nbsp;

Erupsi Gunung Semeru mengakibatkan kerusakan parah di Lumajang, 200 rumah rusak, ratusan hewan ternak mati.

2 Kecamatan di Lumajang Terdampak Erupsi Semeru: Ratusan Ternak Mati, 21 Rumah Rusak Parah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/FWFcKhNe4rPZN4QDdTlQrajgahicAGKt2XwwuJ1s-2946113324.jpg" alt="Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memekarkan wilayah Kelurahan Kapuk menjadi Kecamatan. (Yogi Wahyu/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memekarkan wilayah Kelurahan Kapuk menjadi Kecamatan. (Yogi Wahyu/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Beragam respons muncul usai beredarnya rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memekarkan wilayah Kelurahan Kapuk menjadi Kecamatan. Salah satunya datang dari pekerja swasta bernama Dimas yang mengaku telah tinggal di Kapuk sejak lahir. Dimas mengatakan, dirinya mendukung penuh upaya pemerintah dalam melakukan pemekaran wilayah Kapuk. Menurut Dimas, Kapuk sudah semestinya dibagi menjadi beberapa bagian, mengingat penduduknya yang kini mencapai 174 ribu jiwa. &ldquo;Menurut saya pribadi setuju aja kalau emang upaya pemekaran ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kapuk,&rdquo; kata Dimas, kemarin (7/10). Ia menilai, permasalahan utama Kapuk meliputi kemacetan dan banjir. Menurut Dimas, dua hal itu sering kali dikeluhkan warga, namun tak kunjung terselesaikan. &ldquo;Kalau ini dimekarkan, artinya kan pimpinan bisa lebih fokus dalam mengatasi permasalahan wilayah Kapuk kan. Ya harusnya bisa lebih fokus, terutama ngurusin permasalahan banjir,&rdquo; ujar Dimas. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta nomor 850 Tahun 2025 tentang pemekaran wilayah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut Pramono Anung, wilayah Kapuk dimekarkan menjadi tiga wilayah kelurahan yakni Kelurahan Kapuk, Kapuk Timur dan Kapuk Selatan. Ia pun tak mau berprasangka karena usulan pemekaran wilayah Kapuk sudah ada sejak tahun 1990. "Saya memutuskan sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 850 Tahun 2025, tanggal 23 September 2025. Pada prinsipnya menyetujui untuk melakukan pemekaran tiga kelurahan yakni Kelurahan Kapuk, Kapuk Selatan dan Timur," tuturnya.&nbsp; Sementara, Rodiah, ibu rumah tangga yang tinggal di Kapuk juga tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut. Namun, ia juga mengkhawatirkan rumitnya perubahan administrasi yang dilakukan oleh warga. "Berarti kalau nanti diubah Kecamatannya, harus ngurus lagi dong ya ke Kecamatan. Ya khawatirnya jadi ribet aja sih nanti ngurus nya,&rdquo; ujat Rodiah. Meskipun begitu, Rodiah menyampaikan dirinya tetap menyetujui upaya pemerintah dalam memekarkan wilayah Kapuk. &ldquo;Ya kita sebagai warga bisa cuma bisa mengikuti kebijakan aja. Kita percaya lah sama mereka, mereka juga kan orang berpengalaman juga,&rdquo; tutupnya.&nbsp;

Beragam respons muncul usai beredarnya rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memekarkan wilayah Kelurahan Kapuk menjadi Kecamatan.

Rencana Pemekaran Kelurahan Kapuk Jadi Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/polsek-1045730615.jpg" alt="Potret Markas Polsek Tegalsari pasca terbakar pada Sabtu (30/8). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Potret Markas Polsek Tegalsari pasca terbakar pada Sabtu (30/8). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Markas Polsek Tegalsari menjadi sasaran amukan massa pada Sabtu malam (30/8). Di tengah situasi masyarakat yang sedang tegang, bangunan cagar budaya itu hangus terbakar dilalap api.&nbsp; Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan, pasca Kebakaran, pihaknya tetap melakukan pelayanan masyarakat. Mereka memanfaatkan Kantor Kecamatan sebagai markas sementara. "Sementara ini, masih menumpang di Kecamatan ya, Kecamatan (Tegalsari)," ujar Kombes Pol Lutfhie di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (4/9).&nbsp; Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mencari bangunan pengganti yang bisa difungsikan sebagai tempat pelayanan publik Polsek Tegalsari pasca kebakaran. "Sekarang kita sudah mencari tempat ya. Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Wali (Eri Cahyadi), dalam satu dua hari ini, mudah-mudahan sudah ada tempat untuk memberikan layanan kembali ke masyarakat," imbuhnya. Terkait perbaikan Markas Polsek Tegalsari, Polrestabes Surabaya juga berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya. Mengingat kantor polisi di Jalan Basuki Rahmat ini adalah bangunan cagar budaya. "Tentu kami akan koordinasi dengan Pak Wali ya terkait konsepnya seperti apa. Apakah mempertahankan konsep heritage-nya atau mungkin menjadi format bangunan baru, nanti kita akan diskusikan," terang Kombes Pol Luthfie. Sebelumnya, Pusat Kota Surabaya pada Sabtu (30/8), berubah menjadi malam mencekam saat aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi ricuh. Sisi barat bangunan tersebut pun habis terbakar. Setelah membakar sisi barat Gedung Negara Grahadi, oknum massa menyasar Markas Polsek Tegalsari. Kobaran api disertai asap hitam pekat pun membumbung tinggi di sekitar lokasi. Dalam hitungan jam, kedua bangunan cagar budaya di Kota Surabaya, ludes terbakar. Porak poranda. Sisa bangunan, seperti genteng, kayu, dan barang-barang lain pun berubah menjadi arang serta abu. "Kerusakan 90 persen terbakar, sisa 10 persen bangunan Masjid Polsek masih utuh tidak terbakar. Alhamdulillah personel yang berjaga, 25 personel sehat dan selamat semua," tutur Kapolsek Tegalsari, Kompol Rizki Santoso, dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (31/8) lalu. (*)

Markas Polsek Tegalsari terbakar setelah aksi demonstrasi di Surabaya, pelayanan tetap berlanjut dari kantor sementara.

Pasca Terbakar, Polsek Tegalsari Sementara Berkantor di Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/JKT_Pidato-Kenegaraan-Presiden-Prabowo-Subianto-_SALMAN-TOYIBI-5JPG-1449477545.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR dan DPD RI dalam Sidang Pengantar RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).&nbsp; Prabowo menyoroti masalah pengelolaan perusahaan milik negara. Ia mengkritik keras praktik pemberian tantiem besar kepada komisaris yang dinilainya tidak sebanding dengan kinerja perusahaan. &ldquo;Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke jajaran direksi, tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan kalau untung, harus untung benar, jangan untung akal-akalan,&rdquo; kata Prabowo. Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut tidak bisa ditawar-tawar. Ia mengingatkan bahwa jabatan komisaris dan direksi adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada rakyat. &ldquo;Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian,&rdquo; ujarnya disambut tepuk tangan panjang dari para anggota DPR dan tamu undangan. Momen itu semakin meriah ketika sebagian peserta sidang berdiri memberikan standing applause, sambil meneriakkan namanya. &ldquo;Prabowo! Prabowo!&rdquo;. Di sela pidatonya, Prabowo lantas menyinggung bahwa tahapan pemilu masih lama. Ia pun menyebut, suasana sidang di DPR terasa seperti rapat di tingkat Kecamatan. &ldquo;Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR dan DPD RI dalam Sidang Pengantar RAPBN 2026.

Sampaikan Pidato Kenegaraan, Prabowo Singgung Rapat DPR Seperti di Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ktp-untuk-penganut-kepercayaan-di-sulsel-mulai-didistribusi_m_.jpg" alt="Ilustrasi KTP Elektronik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KTP Elektronik</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta memperpanjang layanan kependudukan pada 26-27 November 2024. Hal itu dilakukan guna mendukung gelaran Pilkada serentak 2024 yang pemungutan suaranya akan digelar pada Rabu (27/11) mendatang.&nbsp; Penjabat (Pj) Gubernur Dki Jakarta Teguh Setyabudi menuturkan, layanan kependudukan pada 26 November 2024 akan berlangsung sampai dengan pukul 22.00 WIB. Sedangkan, pada 27 November 2024 atau hari pencoblosan, layanan kependudukan tetap buka, mulai pukul 08.30-13.00 WIB.&nbsp; "Mereka (Dukcapil) akan buka jam kerjanya besok sampai jam 22.00. Kemudian hari Rabu, tanggal 27 November, Dinas Dukcapil akan buka juga, tidak hari libur," ujar Teguh di Balai Kota Jakarta, Senin (25/11). Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, perpanjangan layanan berlaku untuk seluruh loket Dukcapil di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinas. Perpanjangan waktu pelayanan Dukcapil dilakukan untuk memastikan proses penerbitan KTP tidak menghambat penyampaian hak suara pemilih lantaran masalah kependudukan. &ldquo;Layanan akan difokuskan pada proses cetak dan perekaman KTP pemula yang akan berkaitan langsung dengan proses pencoblosan,&rdquo; ungkap Budi.&nbsp; Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan sebanyak 8.214.007 orang pemilih masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah itu terdiri dari pemilih laki-laki 4.048.811 orang dan 4.165.196 perempuan.&nbsp; Berikut rekapitulasi daftar pemilih di Provinsi Jakarta per wilayah: <ol> <li>Kepulauan Seribu: 20.908</li> <li>Jakarta Pusat: 813.721</li> <li>Jakarta Utara: 1.345.815</li> <li>Jakarta Barat: 1.909.774</li> <li>Jakarta Selatan: 1.748.961</li> <li>Jakarta Timur: 2.374.828</li> </ol>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta memperpanjang layanan kependudukan pada 26-27 November 2024.

Dukcapil DKI Jakarta Perpanjang Layanan Administrasi Kependudukan hingga Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/WhatsApp-Image-2024-03-21-at-182200-1700735962.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengangkat 6 orang sebagai lurah baru." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengangkat 6 orang sebagai lurah baru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengangkat 6 orang sebagai lurah baru. Keenam orang lurah baru itu antara lain Bulak, Sukolilo Baru, Darmo, Karangpoh, Kebraon, dan Simomulyo. Selain keenam orang tersebut, Eri juga memberikan jabatan baru kepada 48 orang lainnya. Puluhan orang tersebut mendapatkan jabatan yang bervariasi. Mulai dari kepala seksi hingga sekretaris kecamatan. &rdquo;Jangan sampai ada jabatan yang kosong di tingkat kelurahan dan kecamatan di Surabaya. Sebab, jika ada jabatan yang kosong, pelayanan di tingkat tersebut akan terhambat,&rdquo; ujar Eri. &rdquo;Di kelurahan dan kecamatan tidak boleh ada yang kosong. Karena langsung masyarakat, harus terisi,&rdquo; tambah dia. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeko) Surabaya itu berpesan kepada jajarannya, pemindahan tugas jabatan di lingkungan kecamatan dan kelurahan diharapkan bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk latihan sekaligus memahami karakter masyarakat. Selain itu, dia juga menyampaikan kepada jajarannya, agar tidak takut ataupun sungkan ketika sudah bekerja di tempat yang baru. &rdquo;Ketika sudah bekerja di tempat manapun, tidak pernah merasa sungkan, tidak pernah merasa takut untuk menjalankan tugas. Jalankan tugas itu dengan keyakinan,&rdquo; ucap Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat 6 orang sebagai lurah. Selain itu, ada 48 orang lainnya mengisi jabatan di kecamatan dan kelurahan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Angkat 6 Lurah Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/WhatsApp-Image-2023-05-10-at-171950-1369697793.jpg" alt="Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) memadati kantor pos di Kota Surabaya, Rabu (10/5)." width="100%">
<figcaption>Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) memadati kantor pos di Kota Surabaya, Rabu (10/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ribuan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) memadati dua kantor pos besar di Kota Surabaya, Rabu (10/5). Padatnya penerima BLT tersebut, terpantau Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi setelah menerima laporan via grup-grup Whatsapp Forkom RT RW dan LPMK. Setelah menerima berbagai keluhan itu, Wali Kota Eri memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) M. Fikser dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin berkoordinasi dengan kantor pos. Pemkot menawarkan penyaluran BLT itu melalui kantor-kantor kecamatan. Solusi itu ternyata disepakati dan akhirnya penyaluran itu dilakukan di 31 kantor kecamatan. &rdquo;Karena penerima BLT begitu padat harus diubah sistemnya, dibagi di masing-masing kecamatan. Kasihan warga, kalau berdesak-desakan. Untuk itu saya perintahkan kadis untuk peka, datang ke lokasi dan membantu menyampaikan solusi,&rdquo; tutur Eri. Wali kota menambahkan, kepadatan di kantor Pos Kebonrojo terjadi karena banyaknya kecamatan yang di-cover. Untuk mengurai kepadatan, pembagian BLT harus disebar di kecamatan. Menurut dia, meskipun bukan kewenangan pemerintah kota, pembagian itu berkaitan dengan warga Surabaya. &rdquo;Nanti kita bantu dalam proses pembagian di kecamatan, karena ini berurusan dengan warga Surabaya,&rdquo; terang Eri. Dalam pantauan di lapangan, penerima manfaat BLT yang sudah mendapatkan tanda tangan verifikasi, bisa langsung mengambil bantuan di Kantor Pos. Sedangkan yang belum mendapatkan tanda tangan verifikasi, diminta mengambil BLT di kantor kecamatan sesuai dengan domisili masing-masing. Setelah pihak PT Pos Kebonrojo berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya, guna kelancaran dan ketertiban saat pembagian, disepakati pembagian BLT dilakukan Kamis (11/5) sampai selesai. Sementara itu, Kepala Kantor Pos Utama Kebonrojo Surabaya Rian Syahriyani menyampaikan kepada warga yang antre untuk membubarkan diri. Sebab, penyaluran penerima manfaat BLT dialihkan ke kantor kecamatan. &rdquo;Bagi yang sudah verifikasi bisa dilanjutkan di sini (Kantor Pos Kebonrojo), bagi yang belum diverifikasi akan dibagikan ke kecamatan masing-masing,&rdquo; kata Rian. Rian menambahkan, 27.837 BLT akan disalurkan melalui 31 kantor kecamatan. Dengan dialihkannya penyaluran BLT di kantor kecamatan bisa berjalan lancar. &rdquo;Tolong Bapak dan Ibu bisa antre di kecamatan mulai dari sekarang. Bagi yang belum verifikasi bisa diambil di kecamatan masing-masing, untuk dilakukan pembayaran,&rdquo; ucap Rian. Realisasi pembagian bantuan sejatinya dilakukan sejak 6 &ndash; 10 Mei. Namun hingga,&nbsp; 10 Mei terdapat sekitar 7.011 warga yang belum mengambil bantuan. Untuk mengantisipasi kepadatan, selain pembagian dialihkan dari kantor pos ke kecamatan, waktu akhir pembagian juga diperpanjang hingga 11 Mei.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan kantor pos menyalurkan BLT melalui kantor-kantor kecamatan

Penyaluran BLT Padat, Wali Kota Surabaya Sarankan Dialihkan ke Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2022-02-22-at-16.01.10_1.jpg" alt="Petugas Satpol PP Kota Medan menertibkan bangunan mewah di Jalan Katelia, Kelurahan Helvetia Timur, Medan. Muhammad Said/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Kota Medan menertibkan bangunan mewah di Jalan Katelia, Kelurahan Helvetia Timur, Medan. Muhammad Said/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Legislator DPRD Kota Medan minta petugas ketenteraman dan ketertiban (trantib) kecamatan se-Kota Medan menindak bangunan bermasalah di ibu kota Provinsi Sumatera Utara (Sumut) itu.  ”Saya sudah ingatkan petugas trantib kelurahan hingga kecamatan, bahkan camat sendiri agar lebih mendikte untuk tidak tatap muka dengan bangunan bermasalah,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik seperti dilansir dari Antara di Medan.  Sebab, menurut dia, pihaknya menemukan atas tindakan tatap muka yang dilakukan beberapa oknum petugas trantib telah menimbulkan masalah. Terutama, izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Medan.  Akibatnya, lanjut Haris, sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi IMB tidak mencapai target setiap tahun yang dipungut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Medan No.83/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5/2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan.  ”Persoalan IMB ini adalah wewenang petugas trantib untuk melakukan pengawasan bangunan,” ungkap Haris.  Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kota Medan Hendra D. S. Dia menyebutkan, persoalan tata ruang, tata bangunan, dan PAD dari retribusi IMB di Kota Medan cenderung mengalami kebocoran.  ”Pengawasan IMB dasarnya dari lingkungan, kelurahan, dan kecamatan. Pertanyaannya, apakah sudah dilakukan teguran, jika ada temuan bangunan bermasalah,” tutur Hendra.  Sementara itu, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Endar Sutan Lubis mengatakan, telah memberikan surat teguran sejumlah bangunan bermasalah.  ”Surat teguran ini, kita teruskan kepada Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Medan untuk dilakukan penindakan,” ujar Endar Sutan Lubis.

DPRD Minta Trantib Tindak Bangunan Bermasalah di Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/audiensi-dengan-OPD6.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melihat CCTV di ruang kerjanya. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melihat CCTV di ruang kerjanya. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya memantau semua pelayanan publik yang dilakukan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Itu dilakukan melalui monitor besar di ruang kerjanya. Terobosan baru itu sudah dimulai hari ini, Kamis (3/11).  Sejak pagi, dia sibuk pelototi satu per satu monitor di ruang kerjanya. Monitor besar dari CCTV itu berganti ke kondisi terkini pelayanan publik di kantor kelurahan, kecamatan, semua perangkat daerah (PD), yang melakukan pelayanan publik, dan juga puskesmas se-Kota Surabaya. Gambar di monitor itu berasal dari CCTV yang dipasang di perkantoran tersebut.  Begitu melihat ada pelayanan publik yang masih antre dan ada salah satu petugas yang hanya main handphone, dia pun langsung menghubungi camat atau lurah untuk menegur petugas yang hanya main handphone itu. Bahkan, saat itu wali kota menemukan salah satu petugas di tempat pelayanan memakai sandal jepit. Dia pun memfoto dan mengirimkan ke grup kepala PD dan memintanya untuk menegur staf tersebut.  ”Inspektorat tolong turun periksa semua. Sudah saya sampaikan kepala dinas, lurah, camat kalau masih ada staf yang sandalan di kantor dalam pelayanan ke masyarakat yang aku sanksi sampean juga lho ya,” tegas Wali Kota Eri dalam grup tersebut.  Setelah pelototi layar besar dan menegur sejumlah staf pemkot yang bertugas di tempat pelayanan, dia pun mengumpulkan sejumlah kepala PD di ruang kerja. Wali kota meminta pelayanan publik diperbaiki dan tempat pelayanan publik diminta untuk segera direnovasi.  Wali Kota Eri menjelaskan, sudah sekitar tiga bulan lebih memberikan pembelajaran dan ilmu kepada para camat dan kepala PD melalui program Sambat Nang Cak Eri. Dalam program tersebut, Wali Kota Eri memberikan berbagai solusi solutif atas semua permasalahan warga. Berbagai langkah pun langsung dilakukan kala itu.  ”Solusi solutif yang saya berikan, ilmu-ilmu yang saya berikan itu tinggal saya pantau sekarang. Jadi, saya berharap camat dan lurah itu bisa meniru apa yang saya lakukan dalam sambat. Setelah saya memberikan ilmu kepada mereka, mereka harus menindaklanjuti. Saya tidak ingin ada pelayanan yang tidak ada solusinya di kantor kelurahan, makanya akan saya lihat di ruangan saya ini,” papar Eri.  Dia menegaskan, layar monitor besar di ruang kerjanya itu akan merekam semua pelayanan publik yang dilakukan jajaran Pemkot Surabaya, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan. Bahkan dinas atau PD yang melakukan pelayanan publik hingga seluruh puskesmas.  ”Ini akan menjadi saksi dan bukti yang tidak bisa dibohongi. Jadi, ke depan saya bisa memantau melalui CCTV, saya juga akan terus turun ke lapangan secara acak dan waktunya tidak mungkin ada yang tahu, dan juga saya bisa mendapatkan informasi dari warga, karena nomor handphone saya sudah disebar,” ujar Eri.  Menurut dia, informasi itu penting untuk mengecek apakah berbagai program yang telah disepakati sudah bisa berjalan atau tidak. Ketika tidak bisa berjalan, berarti harus ditindaklanjuti dengan kontrak kinerja. ”Jadi, kalau tidak mampu gantilah,” tegas Eri.  Wali kota menambahkan, jajaran Pemkot Surabaya itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga. Namun, kadang kalau tidak dipantau dan diawasi, mereka cenderung bertindak seenaknya sendiri.  ”Saya ini ingin membentuk sebuah sistem di pemkot, bukan karena wali kotanya, tapi sistemnya yang harus berjalan, dan ini demi umat semuanya. Apalagi, pegawai negeri ini kan digaji untuk kepentingan umat, bukan karena pemimpinnya, sehingga meskipun ganti kepemimpinan, tapi sistem itu terus berjalan,” imbuh Eri.  Demi menciptakan sistem tersebut, dia mengaku harus tegas, sehingga apabila masih ada staf yang bertugas di pelayanan publik menggunakan sandal, kalau masih ada kantor seperti kandang pitik, kalau masih ada antrean di puskesmas, berarti yang salah adalah kepala puskesmasnya, camatnya, atau kepala dinasnya.  ”Kenapa seperti itu? Karena saya sudah memberikan arahan kepada mereka, dan berarti mereka itu tidak mengarahkan hingga ke tingkat bawah, berarti yang salah ya pimpinannya itu,” kata Eri.  Wali Kota Eri menambahkan, semua itu harus dilakukan karena ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Surabaya. Ketika itu bisa dilakukan, tidak ada lagi antrean lama, tidak ada lagi warga yang dipingpong, dan tidak ada lagi warga yang menunggu di tempat yang tidak nyaman.  ”Nah, setelah semua sistem ini diubah dan diperbaiki, tapi masih ada masalah yang terus menerus, berarti yang salah itu adalah manusianya, sehingga solusinya adalah diganti, pejabatnya diganti,” ucap Eri.

Lewat CCTV, Wali Kota Lihat ASN Main HP di Jam Kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kecamatan

Berita Terkini