<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/BAHLIL-20-2031564306.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia . (Foto: YT Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia . (Foto: YT Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia melapor kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dari PT PLN (Persero) Tbk. Hal ini sebagaimana disampaikan Bahlil dalam acara Proyek Strategis Ketenagalistrikan di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1). &ldquo;Pak Presiden kami juga laporkan bahwa dalam rangka menterjemahkan dan menjalankan apa yang perintahkan untuk kita berdaulat di energi, saat ini masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN,&rdquo; kata Bahlil. Ia mengungkapkan, kurang lebih ada 1,3 juta rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik di Indonesia. Adapun sebagian besar masih menggunakan listrik swadaya dan menggunakan BBM yang harganya mahal. &ldquo;Terdapat 340 kecamatan yang belum kita kasih listrik sekitar 6.700 dusun, kurang lebih kalau dikonversi ke jiwa rumah tangga itu kurang lebih sekitar 1,3 juta rumah tangga,&rdquo; ungkap Bahlil. Kepada Prabowo, Bahlil menyebut bahwa pihaknya berkomitmen untuk menerangi tempat tinggal jutaan rumah tangga tersebut. Namun untuk mewujudkan itu dibutuhkan dana sekitar Rp 48 triliun. Total anggaran itu, kata Bahlil, nantinya akan digunakan oleh PLN untuk menerangi rumah masyarakat secara bertahap. Bahlil juga meyakini bahwa upaya tersebut mampu untuk dilakukan pihaknya selama 5 tahun ke depan. &ldquo;Kita membutuhkan anggaran kurang lebih sekitar 48 triliun selama 5 tahun untuk kita menerangi dusun-dusun, desa-desa dan kecamatan. Kami yakin insyaallah apa yang Bapak Presiden arahkan kalau ini mampu kita lakukan, bisa kita wujudkan,&rdquo; ujar Bahlil. Merespons hal itu, Presiden Prabowo mengaku optimis bahwa kebutuhan anggaran untuk penyaluran listrik PLN ke dusun-dusun tersebut dapat terpenuhi dalam 5 tahun. Ia pun meyakini bahwa bendahara negara akan mampu menyiapkan anggaran tersebut. Di mana jika dihitung, per tahunnya diperlukan anggaran sekitar Rp 9 triliun untuk menerangi dusun-dusun tersebut. "Kalau Rp 48 triliun dibagi lima berapa itu? Rp 9 triliun?Rasa-rasanya 5 tahun bisa kita selesaikan itu. Rasa-rasanya," ucap Prabowo.

Ada 1,3 juta rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik di Indonesia, sebagian besar masih menggunakan BBM yang harganya mahal.

Bahlil Lapor Prabowo, Butuh Rp 4,8 Triliun untuk Terangi 6.700 Dusun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/20/PLN-20-A-4232183486.jpg" alt="Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dalam acara Electricity Connect 2024 di Jakarta, Rabu (20/11). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dalam acara Electricity Connect 2024 di Jakarta, Rabu (20/11). ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan pembangkit listrik baru berdaya 68 gigawatt (GW) dalam satu dekade ke depan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dalam acara Electricity Connect 2024 di Jakarta, Rabu, menyatakan pembangkit listrik baru tersebut akan dibangun dengan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 47 GW. "Untuk kebutuhan pembangkit 10 tahun ke depan (sebesar 68 GW), kita membutuhkan investasi sekitar Rp600 triliun," kata dia. Menurut dia, pembuatan pembangkit listrik baru dengan porsi elektrifikasi EBT yang lebih besar itu bertujuan untuk menyukseskan transisi energi, sehingga bisa mewujudkan karbon bersih (net zero emissions/NZE) pada 2060. Wamen Yuliot mengatakan selain membangun fasilitas pembangkit listrik sebesar 68 GW, pemerintah juga membangun saluran transmisi dalam satu dekade sepanjang 50.000 kilometer, termasuk tegangan ekstra tinggi 500 kilowatt (kW) sepanjang 10.000 kilometer. "Jumlah investasi yang butuhkan untuk pembangunan transmisi ini sekitar Rp400 triliun," katanya. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menambahkan pemerintah sudah membahas secara intens dengan PLN untuk membuat rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dalam satu dekade ke depan. "Kita butuh Rp400 triliun untuk transmisi sama gardu induknya. Jadi akan kita petakan mana yang prioritas," katanya. Pemerintah Indonesia telah menerapkan target mengurangi emisi gas rumah kaca melalui implementasi peningkatan target pengurangan emisi karbon secara total (enhanced-nationally determined contribution/E-NDC) dari 29 persen atau 835 juta ton karbon dioksida, menjadi 32 persen atau 912 juta ton CO2 pada 2030.

Guna memenuhi  kebutuhan pembangkit 10 tahun ke depan sebesar 68 GW dibutuhkan investasi sekitar Rp600 triliun.

Kementrian ESDM Targetkan Bangun Pembangkit Listrik 68 GW Dalam 10 Tahun ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengusaha-tak-perlu-khawatirkan-polusi-dari-pltu_m_207836.jpeg" alt="Jaringan listrik" width="100%">
<figcaption>Jaringan listrik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Harian Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Arthur Simatupang, mengatakan Indonesia tidak perlu khawatir dengan polusi dari pembangkit listrik tenaga uap. Menurutnya, PLTU saat ini menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. "Tak perlu khawatir dengan pembangunan PLTU. Saat ini, PLTU sudah menggunakan ultra supercritical yang lebih ramah lingkungan," ujar Arthur di Jakarta, Jumat (27/4). Dengan inovasi dan perkembangan teknologi, pembangkit listrik mengalami perubahan drastis dalam 10 tahun terakhir. Teknologi lama subcritical mulai ditinggalkan, dan dunia beralih ke teknologi yang modern. Teknologi ultra super critical (USC) memiliki tekanan dan temperatur uap lebih besar 26 Mpa dan 700 Celcius, sehingga efisiensinya mendekati 50 persen. Di Pulau Jawa, ada beberapa PLTU yang memerlukan USC seperti PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9, PLTTU Jawa 10, PLTU Cirebon 2 dan PLTU Cilacap. Namun, beberapa pembangkit berbahan bakar batu bara yang menerapkan HELE (High Efficiency Low Emission) mengalami kendala, seperti tahap perizinan lahan, perizinan lingkungan dan pembebasan lahan. Arthur meminta pemerintah jangan lepas tangan terhadap persoalan ini. PLTU yang ramah lingkungan perlu dukungan, seperti kepastian hukum dan investasi secara jangka panjang. "Saat ini pemerintah seakan lepas tangan. Harusnya, pembangunan PLTU itu didukung dengan berbagai upaya agar mendapatkan kepastian hukum dan kepastian investasi. Mungkin bisa disosialisasikan bahwa PLTU itu sekarang sudah ramah lingkungan," katanya. Indonesia masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap. Hal ini dikarenakan harga listriknya yang lebih murah dibandingkan pembangkit lain. Harga jual listrik masih USD 4-6 cent per kWh. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2018-2027, pembangunan pembangkit masih didominasi oleh PLTU.

Pengusaha: Tak Perlu Khawatirkan Polusi dari PLTU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pemerintah-dorong-swasta-bangun-pembangkit_m_160586.jpeg" alt="GAYENG: Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berdiskusi dengan Pemred Jawa Pos Nurwahid Marsudi di Graha Pena Jakarta." width="100%">
<figcaption>GAYENG: Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berdiskusi dengan Pemred Jawa Pos Nurwahid Marsudi di Graha Pena Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kondisi keuangan PLN yang cekak tidak membuat pemerintah merevisi target pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw). Solusi perusahaan listrik negara itu karena tidak punya cukup uang untuk membangun pembangkit, pihak swasta akan diberi kesempatan lebih luas. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat berdiskusi dengan redaksi Jawa Pos dan Jawa Pos TV di Graha Pena Jakarta Senin (2/10). Luhut diterima Pemimpin Redaksi Jawa Pos Nurwahid Marsudi, Pemimpin Redaksi Jawa Pos TV Irwan Setiawan, Direktur Jawa Pos Ivan Firdaus, dan sejumlah awak redaksi Jawa Pos. &rsquo;&rsquo;PLN memang akan menanggung beban berat jika banyak masuk ke proyek pembangkit listrik. Karena itu, proyek pembangkit lebih baik diprioritaskan untuk swasta,&rsquo;&rsquo; kata Luhut. Kondisi keuangan PLN dan proyek 35 ribu mw memang menjadi rasan-rasan beberapa hari lalu. Penyebabnya adalah surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pada 17 September lalu. Dalam surat itu, Sri Mulyani memperingatkan bahwa kondisi keuangan PLN kian berat jika masuk proyek pembangkit listrik 35 ribu mw. Luhut menilai, dengan kondisi saat ini, PLN lebih baik berfokus menggunakan dana yang dimiliki untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi. &rsquo;&rsquo;Jangan masuk dari hulu ke hilir karena butuh dana sangat besar,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sebagaimana diketahui, hingga semester I 2017, total utang yang ditanggung PLN mencapai Rp 420,5 triliun. Dengan beban utang itu, apalagi pemerintah memutuskan saat ini tidak menaikkan tarif listrik, beban finansial yang ditanggung PLN memang berat. Secara umum, kata Luhut, pemerintah juga mengevaluasi perencanaan proyek 35 ribu mw. Menurut dia, target 35 ribu mw itu disusun dengan asumsi ekonomi Indonesia tumbuh 6&ndash;7 persen per tahun. Tapi, kenyataannya, ekonomi saat ini hanya tumbuh di kisaran 5 persen. Karena itu, target realisasi pun diturunkan. &rsquo;&rsquo;Realistisnya, sampai 2019 nanti sekitar 20 ribu mw yang masuk COD (commercial operation date atau beroperasi),&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Di sisi lain, PLN masih merasa mampu untuk ikut masuk proyek pembangkitan. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) I Made Suprateka menyatakan, bagi PLN, cukup efisien ikut dalam konsorsium pembangunan pembangkit sendiri daripada harus memberikan margin ke perusahaan lain. Lagi pula, selama ini PLN membangun pembangkit melalui anak perusahaan perseroan seperti PT Indonesia Power maupun PT Pembangkit Jawa Bali. &rsquo;&rsquo;Mereka punya cash flow sendiri. Kecuali mereka minta tambahan modal, maka bisa diberikan melalui keuntungan yang ditangguhkan,&rsquo;&rsquo; paparnya. Memang diperlukan efisiensi dalam pengoperasian pembangkit agar keuangan perusahaan tetap sehat. Dia menambahkan, saat ini sumber pendapatan utama PLN memang berasal dari penjualan listrik. &rsquo;&rsquo;Tarif listrik nominalnya sudah diatur. Jika memang tidak naik, maka tinggal dilakukan efisiensi di lini lainnya,&rsquo;&rsquo; urainya. Selain itu, PLN masih bisa masuk ke segmen lain, yakni kendaraan listrik. Tidak hanya bergantung pada penjualan listrik ke rumah tangga maupun industri.

Pemerintah Dorong Swasta Bangun Pembangkit