<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/JKT_Bulog-siap-jaga-stabilitas-pangan-2024_MIFTAHUL-HAYAT-11-2516239124.jpeg" alt="Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan paparannya saat acara Ngobrol Bareng Bulog di Bulog University, Jakarta, Kamis (21/12/2023). Bulog memastikan ketersediaan pasokan dan stok komoditas pangan yang dimiliki serta menyiapkan program" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan paparannya saat acara Ngobrol Bareng Bulog di Bulog University, Jakarta, Kamis (21/12/2023). Bulog memastikan ketersediaan pasokan dan stok komoditas pangan yang dimiliki serta menyiapkan program</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyarankan penerapan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dan teknologi pengolahan pangan untuk mengatasi permasalahan sektor pangan di Indonesia. Menurutnya, AI sendiri sudah diterapkan melalui program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (Makmur) sejak 2021 di Kementerian BUMN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa solusinya. Pertama kita kurang menerapkan teknologi seperti teknologi benih atau melalui AI yang bisa meningkatkan produktivitas. Ke depan kita harus perbanyak dan perkuat serta diberi masukkan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan," kata&nbsp;Bayu&nbsp;Krisnamurthi&nbsp;dalam diskusi Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan di Media Center Indonesia Maju, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program Makmur sendiri memberikan pengawasan dan pendampingan intensif kepada petani. Mulai dari pengelolaan budidaya tanaman, digital farming, hingga mekanisasi pertanian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, disiapkan juga akses permodalan, perlindungan risiko pertanian, serta adanya kepastian pembelian dengan harga kompetitif melalui offtaker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013437001/hasil-st2023-bps-jawa-barat-jadi-provinsi-dengan-jumlah-utp-urban-farming-terbanyak-se-indonesia">Hasil ST2023 BPS: Jawa Barat jadi Provinsi dengan Jumlah UTP Urban Farming Terbanyak se-Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Solusi kedua adalah melalui penerapan teknologi pengolahan pangan. Bayu menjelaskan bahwa dengan teknologi pangan memungkinkan Indonesia untuk diversifikasi pangan dengan hasil yang lebih baik. Misalnya pengolahan singkong menjadi nasi yang dinilai memiliki nilai produksi lebih tinggi daripada beras.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Singkong memproduksi karbohidrat paling tinggi per hektare. Padi mungkin hanya lima sampai tujuh ton udah hebat, singkong bisa 100 ton per hektare. Sekarang mungkin kurang diperhatikan, jadi sekitar 20 ton. 20 ton saja sudah lebih gede dari padi. Jadi kalau bikin singkong menjadi nasi harus masuk teknologi pangan," ujar mantan Wamendag ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua strategi tersebut dinilai Bayu mampu mengatasi permasalahan mulai berkurangnya lahan pertanian. Menurut data yang dimilikinya, Indonesia kehilangan 100 ribu hektare lahan pertanian setiap tahun yang beralih fungsi menjadi perumahan dan infrastruktur lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013436556/hasil-st2023-bps-indonesia-kehilangan-235-juta-unit-usaha-pertanian-dalam-satu-dasawarsa">Hasil ST2023 BPS: Indonesia Kehilangan 2,35 Juta Unit Usaha Pertanian dalam Satu Dasawarsa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Bayu menegaskan, Perum Bulog hanya bisa memberikan saran dan mendorong pemerintah untuk menerapkan dua kebijakan tersebut. Ia berharap, ketika pemerintah mampu melakukan dua strategi tersebut maka Indonesia bisa menghadapi berbagai tantangan ke depannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Let's open our mind untuk hal yang berbeda, yang baru. Iklim semakin tidak pasti. Kita sudah nggak pengen bongkar hutan karena dampaknya lebih besar. Lalu dengan penduduk yang terus bertambah dan negara lain punya ekonomi politik masing-masing. Let's think differently," pungkas Bayu.</div>

"Iklim semakin tidak pasti. Kita sudah nggak pengen bongkar hutan karena dampaknya lebih besar," kata Bayu.

Lahan Pertanian Susut, Dirut Bulog: Kita Nggak Ingin Bongkar Hutan, Let's Think Differently

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/amankan-produksi-beras-jangan-sampai-sawah-jadi-perumahan_m_.jpg" alt="Lahan pertanian harus dijaga jangan sampai tergusur jadi lahan perumahan. Hal itu supaya produksi beras tetap terjaga." width="100%">
<figcaption>Lahan pertanian harus dijaga jangan sampai tergusur jadi lahan perumahan. Hal itu supaya produksi beras tetap terjaga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koreksi data produksi beras menjadi peringatan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menjaga lahan baku sawah dan stok beras. Sebab, berdasar metode perhitungan baru, secara nasional terjadi pengurangan jumlah lahan dari 650 ribu hektare menjadi 7,1 juta hektare jika dibandingkan dengan tahun lalu. <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/25/10/2018/surplus-285-juta-ton-potensi-impor-beras-masih-ada" target="_blank">Lahan baku sawah</a> yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 2018 itu memuat data terbaru untuk setiap provinsi. Data terbaru menggunakan metode kerangka sampel area (KSA). Di dalamnya berisi banyak koreksi luas lahan baku sawah terhadap data Statistik Pertanian 2017. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Di Jawa Timur (Jatim), lahan baku sawah ditetapkan 1.287.356 hektare (ha). Bila dibandingkan dengan data Statistik Pertanian 2017, memang ada penambahan sekitar 200 ribu ha dari sebelumnya, yakni 1.087.018 ha pada 2016. Begitu pula untuk luas lahan baku sawah di Jawa Tengah, Bali, dan Jogjakarta, ada perbedaan data yang mencolok. Di Bali, misalnya, luas lahan baku sawah ternyata hanya 69.078 hektare. Berdasar data Statistik Pertanian 2017, lahan sawah di Bali pada 2016 mencapai 76.096 ha. Ada selisih 7.000 hektare. Peneliti pertanian yang juga anggota Dewan Penasihat Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PEPI) Prof Mohamad Husein Sawit menyatakan, koreksi data pertanian tersebut harus menjadi peringatan bagi pemda untuk menjaga lahan baku sawah. Jangan sampai lahan sawah beralih fungsi atau dikonversi dengan mudah menjadi perumahan. "Yang terjadi di Jawa, konversi itu ke infrastruktur dan perumahan. Kalau luar Jawa itu ke perkebunan sawit," ungkap Husein kemarin (25/10). Meski beberapa daerah seperti Jatim termasuk masih surplus beras, jagung, dan lainnya, laju konversi lahan pertanian ke nonpertanian yang diperkirakan mencapai 1,5 persen per tahun harus tetap diwaspadai. "Jawa Timur juga harus hati-hati dengan konversi lahan ini," kata peneliti yang aktif di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) tersebut. Sebagai gambaran, kebutuhan beras di Jatim diperkirakan 4,4 juta ton pada 2018. Kebutuhan atau <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/23/10/2018/salah-hitung-produksi-beras-sejak-1997-jk-merasa-bersalah" target="_blank">konsumsi beras</a> itu dihitung dari kebutuhan per kapita dan jumlah penduduk Jatim. Berdasar data BPS, proyeksi penduduk Jatim pada 2018 mencapai 39.521.900 orang. Sementara itu, kebutuhan beras pada 2018 sebanyak 111,58 kilogram per kapita per tahun. Karena itu, kebutuhan beras di Jatim pada tahun ini diperkirakan 4.409.853 ton atau 14,87 persen dari kebutuhan beras nasional. Secara nasional, kebutuhan beras mencapai 29,57 juta ton per tahun. Husein menuturkan, diperlukan pula upaya untuk mengembangkan sawah di lahan-lahan lain seperti area rawa dan gambut meski tingkat produktivitasnya masih rendah. "Teknologi cukup kuat. Dampak negatifnya juga harus dipahami," katanya. Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menuturkan, pemerintah sedang menggodok peraturan sebagai payung hukum perlindungan lahan baku sawah agar bisa menjadi sawah abadi. Yang jelas, akan ada insentif dan disinsentif untuk mempertahankan lahan persawahan itu. "Apakah misalnya subsidi pupuk diberikan langsung ataukah nanti PBB dan lain-lain sehingga ada kompensasi," ujarnya. Perlindungan sawah harus segera diterapkan agar sawah produktif tidak beralih fungsi. Apalagi, kebutuhan pangan saat ini masih sangat bergantung pada beras. "Dari 7,1 juta hektare itu, mana yang harus betul-betul diselamatkan menjadi sawah abadi," tegasnya. Sementara itu, Ketua Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead mengungkapkan, lahan gambut yang dekat dengan sungai dan mendapat limpahan banjir serta tanah aluvial memang bisa dijadikan lahan pertanian baru. Sudah ada koordinasi antara BRG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah untuk mencoba menanami lahan seperti itu. "Walaupun hasil panennya hanya 4 ton per hektare," ujarnya. Nazir mengungkapkan, pekan lalu dirinya bersama Kementan juga melihat lahan gambut yang sudah tipis dan bercampur tanah yang cukup subur. Diperkirakan, gabah yang dihasilkan mencapai 7 ton per hektare. "Sangat potensial. Tapi, biaya produksinya cukup tinggi. Traktor yang masuk lahan gambut tidak jarang tenggelam. Dibutuhkan traktor ekstra untuk menarik," jelas alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut. Mantan direktur konservasi WWF itu menuturkan, tingkat keasaman (pH) lahan gambut juga tak jarang sampai 3. Padahal, normalnya, pH berada di angka 7. Untuk membuat sawah subur, setidaknya dibutuhkan pH 5,5. "Jadi, untuk menekan pH itu, butuh effort dan extra-cost. Teknologi sudah ada. Sedang diuji coba," ungkapnya. Nah, saat ini BRG dan instansi terkait mencari tingkat keekonomian penanaman di lahan gambut tersebut. "BRG bersama Kementan dan pemprov di Kalimantan sedang mencoba sistem manajemen yang lebih efisien. Diharapkan, biaya produksinya bisa tertutupi dengan panen dan harga beras."&nbsp;

Amankan Produksi Beras, Jangan Sampai Sawah Jadi Perumahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/stok-bulog-menipis-261000-ton-beras-impor-siap-masuk-ke-indonesia_m_191872.jpeg" alt="Ilustrasi Stok Beras Bulog" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Stok Beras Bulog</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumajakti menyebut stok beras impor yang masuk ke Indonesia sampai akhir bulan mencapai 261.000 ton. Angka ini akan terus bertambah sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan yakni sebanyak 500.000 ton. "Sampai akhir bulan ini rerata 261 ribu ton. Ada masuk di beberapa gudang," terang Djarot di Jakarta, Selasa (27/2). Menurut Djarot, beras impor tersebut berfungsi sebagai cadangan jangka pendek. Pemerintah akan mengalokasikan cadangan sebanyak satu juta ton beras. Berasal dari impor dan serapan gabah milik petani. "Satu juta stok beras diintervensikan untuk jangka pendek, karena kebutuhan kita sebulan 2,6 juta ton. Kebutuhan konsumsi di suplai produksi, kadang tinggi, kadang rendah," ungkapnya. Djarot mengaku hingga saat ini harga beras masih dirasakan terlalu mahal. Harga tersebut tak seimbang karena belum ada pergerakan demand dan suplai. "Kalau bicara demand dan perut kita relatif sama, berarti yang mungkin mendorong terjadinya harga, mungkin suplai," ungkapnya. Kondisi seperti itu mendorong pemerintah melakukan intervensi beras di pasar melalui <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/07/186999/meskipun-mengimpor-beras-bulog-tetap-serap-gabah-hasil-panen" target="_blank">Bulog</a>. Djarot mengakui, &nbsp;pihaknya sudah melakukan intervensi melalui OP pada Bulan September, Okotber, November, Desember, Januari. Langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan baru. Yaitu &nbsp;ditemukan harga keseimbangan.&nbsp; Pada saat mendapat penugasan OP, stok Bulog semakin menipis.&nbsp;"Jadi stok kami butuh supply cukup, bisa dilihat ketersedian beras dalam negeri belum sepenuhnya bisa diambil sebagai stok, sudah ada panen sudah, cuma masalahnya panen itu menyisakan barang untuk stok atau tidak," ujarnya.&nbsp;Karena itu, diakui Djarot dirinya harus berebut waktu supaya Bulog mampu memberikan jaminan pada konsumen untuk tetap dapat beras dan harga kembali ke normal melalui impor. "Tapi apakah ini mengganggu petani, insya allah tidak. Kenapa? Karena kami tetap melakukan serapan dalam negeri berapapun jumlkahnya sesuai dengan kualitas dan harga Inpres No 5 dan fleksibelitas 20 persen," terangnya.

Stok Bulog Menipis, 261.000 Ton Beras Impor Siap Masuk ke Indonesia

kebutuhan beras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kebutuhan beras

Berita Terkini

Lahan Pertanian Susut, Dirut Bulog: Kita Nggak Ingin Bongkar Hutan, Let's Think Differently

Amankan Produksi Beras, Jangan Sampai Sawah Jadi Perumahan

Stok Bulog Menipis, 261.000 Ton Beras Impor Siap Masuk ke Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com