<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/DSC_5997JPG-36441872.jpg" alt="Ilusrasi Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilusrasi Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mulai Rabu, 15 Oktober 2025, pemerintah resmi mempercepat penyaluran enam jenis bantuan sosial (bansos) dan stimulus ekonomi bagi masyarakat Indonesia, termasuk PKH-BPNT. Program ini akan disalurkan secara bertahap hingga akhir Oktober sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Berbagai jenis bantuan tunai dan non-tunai, termasuk PKH-BPNT ini diberikan dengan nominal bervariasi. Mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp1,4 juta per bulan, tergantung jenis programnya. Penyaluran dilakukan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BSI), Kantor Pos, hingga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih, guna memastikan bantuan diterima secara transparan dan tepat sasaran. Program bansos termasuk PKH-BPNT ini digulirkan oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Antara lain Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).&nbsp; Tujuan besarnya adalah mendukung kelompok masyarakat rentan seperti keluarga miskin, anak yatim piatu, pelajar, mahasiswa, lansia, dan pelaku usaha mikro. Berikut daftar enam bansos yang dikebut pencairannya mulai cair 15 Oktober 2025, dikutip dari Info Bansos, Selasa (14/10). <h3>1. KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah</h3> Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kembali dicairkan untuk mahasiswa kurang mampu. Program ini mencakup dua komponen utama. Yaitu biaya pendidikan penuh sesuai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di kampus masing-masing dan bantuan biaya hidup berkisar antara Rp 800 ribu hingga Rp 1,4 juta per bulan. Pencairan KIP Kuliah Oktober 2025 dilakukan secara bertahap, mengingat banyak mahasiswa telah memulai perkuliahan sejak September lalu. Dengan bantuan ini, diharapkan mahasiswa penerima manfaat dapat fokus belajar tanpa terbebani biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. <h3>2. PIP (Program Indonesia Pintar)</h3> Selanjutnya ada bantuan PIP, yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Dana tunai ini digunakan untuk mendukung biaya pendidikan di semua jenjang sekolah. Pencairan termin ketiga (Oktober&ndash;Desember 2025) diperkirakan dimulai 16 Oktober 2025, mencakup siswa SD hingga SMA/SMK. Besaran bantuannya antara lain: SD/SDLB: Rp 450.000 per tahun (kelas 1&ndash;5) dan Rp 225.000 (kelas 6) SMP/SMPLB: Rp 750.000 per tahun (kelas 7&ndash;8) dan Rp 375.000 (kelas 9) SMA/SMK/SMLB: Rp 1,8 juta per tahun (kelas 10&ndash;11) dan Rp 900.000 (kelas 12) Program ini menjadi kesempatan terakhir bagi penerima baru atau siswa yang sempat tertunda pencairannya pada termin sebelumnya. <h3>3. Bantuan Atensi Anak Yatim Piatu</h3> Kabar baik juga datang untuk anak-anak yatim piatu. Melalui bantuan Atensi, Kemensos menyalurkan dana hingga Rp 1,8 juta per penerima, khusus bagi yang belum mencairkan bantuan dari periode sebelumnya. Dana ini mencakup akumulasi dari Januari hingga September 2025, dan pencairan dilakukan lewat Bank Mandiri. Program ini bertujuan memastikan setiap anak yang kehilangan orang tua tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. <h3>4. Bantuan Pangan CBP dan CPP</h3> Pemerintah juga memperkuat bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi penerima PKH dan BPNT. Masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter sekaligus untuk alokasi dua bulan (Oktober&ndash;November 2025). Penyalurannya dilakukan sekali jalan (one shot) oleh Perum Bulog dan Bapanas, dengan target dimulai pada akhir Oktober 2025. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi kebutuhan meningkat menjelang akhir tahun. <h3>5. PKH dan BPNT</h3> Dua program bansos populer ini juga kembali cair pada pertengahan Oktober 2025. Namun, pencairan kali ini masih termasuk dalam tahap 3 (Juli&ndash;September) yang sifatnya susulan, bukan tahap 4. Sejumlah KPM telah melaporkan saldo bantuan telah masuk ke Kartu KKS, menandakan pemerintah terus menuntaskan penyaluran tertunda akibat verifikasi data. Bantuan PKH mencakup berbagai kategori, mulai dari ibu hamil, balita, lansia, hingga penyandang disabilitas. Sementara BPNT difokuskan pada bantuan pangan non-tunai. <h3>6. Bansos PKD Oktober</h3> Terakhir, pemerintah juga kembali menyalurkan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) di wilayah DKI Jakarta, mencakup Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Setiap penerima akan memperoleh Rp 300.000 per bulan, dengan penyaluran diperkirakan mulai 25 Oktober 2025. Program ini dirancang untuk memastikan kebutuhan dasar kelompok rentan tetap terpenuhi, sekaligus mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem di ibu kota. Dengan pencairan enam program ini, pemerintah berharap masyarakat bisa terbantu secara nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Pastikan untuk mengecek status penerimaan bansos melalui DTKS, aplikasi Cek Bansos, atau Bank Himbara agar tidak ketinggalan jadwal pencairan. Sebelumnya, pemerintah memastikan bahwa bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alias BPNT periode keempat akan kembali disalurkan pada periode Oktober&ndash;November 2025. Pedoman penyalurannya sudah turun, artinya bantuan ini sudah fix dan siap dibagikan kepada masyarakat penerima. Total penerima bantuan pada periode ini mencapai sekitar 18,3 juta keluarga di seluruh Indonesia. Diperkirakan pencairan bansos PKH-BPNT tahap empat ini akan mulai dicairkan akhir bulan Oktober ini sekaligus untuk dua bulan dengan November. Mereka yang berhak menerima bantuan PKH-BPNT ini adalah masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Khususnya para penerima BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau program sembako, baik yang mendapatkan BPNT murni maupun yang juga terdaftar sebagai penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Namun, penerima PKH murni kemungkinan tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan pangan ini. <center> <div class="ads mt3 clearfix">&nbsp;</div> </center> Meski begitu, mereka tetap masih mendapatkan hak bantuan rutin dari program PKH. Pemerintah menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan ini dilakukan secara otomatis berdasarkan data pusat, bukan oleh pendamping di lapangan. Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016694867/praperadilan-ditolak-pn-jaksel-nyatakan-penetapan-tersangka-nadiem-makarim-sah">Praperadilan Ditolak, PN Jaksel Nyatakan Penetapan Tersangka Nadiem Makarim Sah!</a> Rincian bantuan yang disalurkan cukup signifikan dengan penambahan dibanding periode sebelumnya. Dalam penyaluran bansos PKH-BPNT tahap ini, setiap keluarga penerima akan mendapatkan total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, dibagikan dalam satu tahap untuk dua bulan. Daftar penerima bansos ini bisa saja berbeda dari bulan-bulan sebelumnya karena data penerima BPNT terus diperbarui di setiap tahap. Beberapa keluarga yang sebelumnya hanya menerima PKH kini juga terdaftar sebagai penerima BPNT, terutama jika di dalam keluarganya terdapat komponen tambahan seperti anak sekolah atau lansia.

Pemerintah mempercepat penyaluran enam jenis bantuan sosial dan stimulus ekonomi mulai 15 Oktober 2025, untuk mendukung ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kebut Pencairan 6 Jenis Bansos Termasuk PKH-BPNT Mulai 15 Oktober 2025, Cek Sekarang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/intensif-tertibkan-balap-liar_m_135212.jpeg" alt="BONCENG: Brigadir Bagus Priyadi saat mengamankan salah seorang pembalap liar bersama Brigadir Deny Apriandi menaiki motor yang digunakan untuk balap liar di Jalan Demak." width="100%">
<figcaption>BONCENG: Brigadir Bagus Priyadi saat mengamankan salah seorang pembalap liar bersama Brigadir Deny Apriandi menaiki motor yang digunakan untuk balap liar di Jalan Demak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tim Satlantas Polrestabes Surabaya makin getol menertibkan aksi balap liar. Minggu (4/6) dini hari, misalnya, polisi membubarkan aksi kebut-kebutan di kawasan Dupak.  Polisi tidak langsung bergerak setelah melaksanakan apel pada pukul 00.00. Mereka menunggu informasi yang dihimpun personel lain. &rsquo;&rsquo;Kami memang menerjunkan petugas berseragam preman terlebih dahulu untuk melakukan mapping di tempat-tempat rawan,&rdquo; jelas Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Adewira Negara Siregar.  Tim juga berkoordinasi dengan command center Pemkot Surabaya yang mengawasi melalui kamera CCTV (closed circuit television). &rsquo;&rsquo;Sasaran kami adalah mereka yang sering melakukan balap liar hingga menutup jalan dan meresahkan warga,&rdquo; imbuh perwira dengan dua melati di pundak tersebut.  Dua jam setengah kemudian, laporan masuk melalui HT (handie talkie). Polisi yang berkeliling menemukan sekelompok pemuda yang asyik balapan liar di sekitar Dupak, Demak. Sebanyak 35 personel meluncur ke lokasi. Meski kendaraan melaju kencang, mereka tidak menyalakan sirene. Tujuannya, para pelaku balap liar tidak menyadari kehadiran polisi.  Ketika sampai di lokasi, para pelaku balap liar langsung semburat ke berbagai arah. Namun, polisi sudah menghadang. Dua mobil polisi sengaja diparkir untuk menutupi dua lajur jalan.  Tidak sedikit di antara mereka yang berhasil kabur. Namun, ada pula yang tertangkap. Polisi kemudian memeriksa satu per satu pembalap liar tersebut. Total ada lima kendaraan yang dibawa. &rsquo;&rsquo;Dua di antaranya adalah gaco yang digunakan para pelaku untuk balapan,&rdquo; kata alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 tersebut.  Hal itu disimpulkan dari modifikasi kendaraan yang dilakukan pengendara. Bagian-bagian tertentu pada kendaraan sudah diganti sedemikian rupa sehingga cocok untuk balapan.  Adewira menjelaskan, pihaknya akan terus mengintensifkan kegiatan penertiban semacam itu. Polisi menduga, aksi balapan tersebut juga digunakan sebagai ajang taruhan. &rsquo;&rsquo;Dugaan awal memang seperti itu. Biasanya, kalau digerebek, bandarnya sudah lari duluan,&rsquo;&rsquo; bebernya. (bin/c7/fal)

Intensif Tertibkan Balap Liar

kebut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kebut

Berita Terkini

Pemerintah Kebut Pencairan 6 Jenis Bansos Termasuk PKH-BPNT Mulai 15 Oktober 2025, Cek Sekarang!

Intensif Tertibkan Balap Liar

Download Aplikasi JawaPos.com