<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/tahun-politik-bursa-berjangka-jakarta-optimistis-transkasi-naik-20_m_-copy-1337483888.jpg" alt="Ilustrasi: Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) resmi menurunkan target pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Dari Rp 27 triliun menjadi Rp 24 triliun. &ldquo;Kalau kami dari BPDPKS, target pungutan ekspor yang kami tetapkan itu kurang lebih sekitar Rp 27 triliun ya, sekarang kita sudah revisi menjadi sekitar Rp 24 triliun,&rdquo; ujar Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahruddin dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit di Ciputra Hotel Surabaya, Kamis (21/11). Normansyah kemudian menyebut hingga November 2024, BPDPKS telah mengumpulkan hasil pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya sebesar Rp 22 Triliun. Artinya, diperlukan Rp 2 Triliun lagi untuk mencapai target Rp 24 Triliun. BPDPKS melalui berbagai upaya untuk mempercepat pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Salah satunya dengan menggandeng Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), untuk mengawal proses pungutan ekspor. Utamanya para eksportir yang berpotensi menyumbang pungutan. &ldquo;Selain itu juga kita melihat celah-celah apakah ada nanti kira-kira dari pungutan itu bisa kita eksplor lebih lanjut lagi,&rdquo; ujar Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS itu. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan penyesuaian tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, CPO, dan turunannya. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam regulasi tersebut, tarif pungutan ekspor minyak sawit ditetapkan sebesar 7,5 persen. Penyesuaian tarif baru ini sudah berlaku sejak 22 September 2024. (*)

BPDPKS) resmi menurunkan target pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Dari Rp 27 triliun menjadi Rp 24 triliun.

Tarif Ekspor Sawit Jadi 7,5 Persen, BPDPKS Turunkan Target Pungutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20200813-WA0060.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kebun kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut) seluas 530,8 hektare, Kamis (13/8). Foto: Dokumen KPK" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kebun kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut) seluas 530,8 hektare, Kamis (13/8). Foto: Dokumen KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita lahan perkebunan kelapa sawit seluas 33.000 meter persegi milik mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, pada Rabu (2/9) kemarin. KPK menduga, aset tersebut merupakan hasil dari dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016 dengan tersangka Nurhadi.  "Rabu, 2 September 2020 penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga melakukan penyitaan aset yang di duga terkait dengan tersangka NHD berupa lahan kebun sawit dan dokumen pendukungnya yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Sumut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (3/9).  Ali menuturkan, penyitaan aset perkebunan kelapa sawit itu berkoordinasi dengan Kristanti Yuni Purnawanti selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Sumatera Utara. Penyitaan aset tersebut disaksikan oleh perangkat desa dan pihak yang menguasai dan memastikan legalitas dan lokasi atas kebun sawit dimaksud.  "Luas lahan kebun sawit yang dilakukan penyitaan kurang lebih 33.000 meter persegi yang terletak di desa Padang Bulu Lama, Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, Sumut," ucap Ali.  KPK sebelumnya juga telah melakukan penyitaan lahan kebun sawit di Kabupaten Padang Lawas, luas lahan yang dilakukan penyitaan kurang lebih sekitar 530,8 hektar. Penyitaan ini terkait dugaan tindak pidana pencuan (TPPU) yang diduga dilakukan Nurhadi dari hasil suap dan gratifikasi.  "KPK akan terus berupaya maksimal dalam penyidikan ini dengan terus mengejar aset-aset yang di duga hasil kejahatan dalam perkara dimaksud," pungkasnya.  Penyidik KPK terus menelusuri aset-aset milik Nurhadi, yang diduga berasal dari perkara suap dan gratifikasi yang menjeratnya. Pada Jumat (7/8) lalu, penyidik KPK telah menyita tanah dan bangunan vila di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.  Selain itu, KPK juga menyita belasan motor gede dan mobil mewah yang tersimpan di gudang vila mewah tersebut. KPK sendiri tengah membuka peluang menjerat Nurhadi dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.  Sedikitya ada tiga perkara yang bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangaka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra masih menjadi buronan KPK.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AO5gQXXZxKI

KPK Kembali Sita 33.000 Meter Persegi Kebun Kelapa Sawit Milik Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kelapa-Sawit-Jawa-Pos-Com.jpg" alt="Ilustrasi petani swait tengah memanen hasil kebunnya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani swait tengah memanen hasil kebunnya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya penekanan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) dapat tertahan akibat masalah perdagangan kelapa sawit (CPO) ke Eropa. Tahun lalu CAD Indonesia mencapai 2,98 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berupaya menekan CAD hingga 2,5 persen. hingga akhir 2019.  Ke depan, neraca perdagangan mengalami tantangan jika kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Delegated Act diterapkan Uni Eropa pada 12 Mei mendatang. Kebijakan yang mengategorikan kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati berisiko tinggi tersebut akan berdampak pada pembatasan pembelian sawit oleh para buyer di Eropa. Indonesia pun saat ini menyiapkan aksi litigasi ke World Trade Organization (WTO) untuk mengatasi masalah tersebut.  Di samping menempuh jalur hukum, Indonesia harus berbenah untuk mengantisipasi dampak yang bakal timbul akibat hambatan ekspor tersebut. Salah satunya, memperbanyak ekspor manufaktur. ’’Sebab, selama ini kelapa sawit sudah menyumbang 10–12 persen dari total ekspor nonmigas yang sekitar USD 160 miliar,’’ kata ekonom BCA David Sumual seperti dikutip Jawa Pos, Senin (15/4).  Dorongan pada ekspor manufaktur ini bukan hanya antisipasi dari dampak masalah Indonesia dengan Uni Eropa (UE), tetapi juga bertujuan mengantisipasi dampak pergerakan harga komoditas lainnya. Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor sawit, tetapi juga karet. Upaya diversifikasi ekspor itu semestinya dilakukan sejak dulu agar neraca dagang Indonesia tidak melulu fragile terhadap harga komoditas. Faktor supply and demand serta isu lingkungan juga sangat memengaruhi komoditas tersebut.  Ekspor kelapa sawit harus diperluas. Indonesia mulai mengirimkan banyak sawit ke negara lain seperti India dan Pakistan. Namun, menurut David, dampaknya terhadap neraca dagang tidak bisa cepat. ’’Ekspor ke India mungkin belum sebanyak ekspor ke Eropa,’’ ujarnya.  Karena itu, David menyarankan agar pemerintah bisa mengatasi masalah CAD dan ketergantungan ekspor komoditas. Selain itu, review hubungan dagang dengan UE perlu dievaluasi. ’’Harus tegas, tetapi jangan sampai emosional. Sebab, kita juga ekspor karet ke UE. Mengatasi masalah ini memang harus berani, tetapi tetap hati-hati,’’ tutur David.  Di luar itu, David menyarankan agar Indonesia mulai melakukan diversifikasi ekspor dengan memperbanyak ekspor jasa. Pemberlakuan B30 hingga B100 juga harus dipercepat.

Ancam Neraca Dagang, Pemerintah Diminta Cermati Pembatasan Ekspor CPO ke Eropa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KEBUN-SAWIT-JAWAPOSCOM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perusahaan plat merah PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) merencanakan melakukan peremajaan kebun sawitnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas lahan perkebunannya. Perusahaan BUMN yang fokus pada perkebunan kelapa sawit dan karet ini akan melakukan penanaman baru di lahan sendiri dan lahan milik mitra petani di Provinsi Riau.  Direktur Utama PTPN V Jatmiko K. Santosa mengatakan, peremajaan lahan kelapa sawit dilakukan di Desa Kumain, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau ini sebagai wujud dari pengembangan industri sawit nasional.  “PTPN V sebagai BUMN perkebunan yang beroperasi di Riau berkomitmen meningkatkan optimalisasi potensi industri sawit di Riau. Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani plasma," ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (11/4).  Rencananya, dalam lima tahun ke depan PTPN V akan melakukan peremajaan di lahan seluas 28 ribu hektare di lima Kabupaten Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan Program ini, PTPN V bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Himbara, Pemerintah Kabupaten serta petani plasma.  BPDPKS selaku penyedia dana mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp 25 juta per hektare bagi petani untuk melakukan peremajaan atau tanam ulang, perbankan selaku penyedia dana pendamping untuk memenuhi kebutuhan investasi per hektar, petani selaku pemilik kebun. PTPN V selaku mitra teknis dan pembeli sawit petani plasma, pemerintah daerah selaku pemberi rekomendasi sebagai prasyarat pencairan Rp 25 juta dari BPDPKS.  Melalui program ini, menurutnya, para petani plasma sebagai penerima manfaat akan mendapat kejelasan mulai saat pengajuan, pemenuhan persyaratan administrasi, hingga bantuan teknis peremajaan sehingga petani plasma akan lebih mudah melakukan peremajaan kelapa sawit sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kegiatan replanting pertama pada 2017.  “Saat ini, dukungan Pemerintah untuk peremajaan sawit baik dari sisi pendanaan maupun bibit sawit sangat besar, namun petani plasma belum mampu memanfaatkan secara optimal. Lewat Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat, kami yakin mampu membantu Pemerintah mengurai bottleneck guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani plasma,” jelasnya.  Jatmiko menambahkan, PTPN V sebagai inisiator Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat, sudah melakukan peremajaan kebun sawit plasma sejak 2012, dengan total lahan yang telah diremajakan mencapai 3.479 hektare di daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Siak.  Sementara, sepanjang empat tahun pertama di 2019, PTPN V telah melakukan peremajaan kelapa sawit seluas 725 hektare di kawasan lahan milik KUD Makarti Jaya, Kabupaten Rokan Hulu dengan menghabiskan biaya sekitar Rp 42,7 miliar yang berasal dari dana hibah BPDPKS dan dana pendamping dari BNI.  Begitu pula untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani karet, PTPN V juga memperkenalkan Program Subsidi Harga Bokar yang telah dilaksanakan di wilayah kerjanya sejak pertengahan februari 2019. Program Subsidi Harga Bokar bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani karet serta menjadi stabilisator harga karet di pasar.  PTPN V juga menggelar kegiatan Pasar Murah dengan menyediakan paket sembako sebanyak 20 ribu paket. Masing-masing paket berisi Gula 1 Kg, Minyak 1 liter, Teh Celup 1 kotak tersebut dihargai  Rp 11 ribu per paket.

PTPN V Remajakan 28 Ribu Hektare Lahan Sawit Petani Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lahan-perkebunan-menganggur-gubernur-siap-cabut-hgu-perusahaan-sawit_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja kebun tengah memanen buah kelapa sawitnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja kebun tengah memanen buah kelapa sawitnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov Kaltim berencana mengambil langkah tegas kepada perusahaan kelapa sawit yang belum memanfaatkan lahan mereka. Saat ini, hak guna usaha (HGU) lahan kelapa sawit yang telah diterbitkan pemerintah sebanyak 2,4 juta hektare. Namun yang tertanam baru 1,3 juta hektare. Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, pemberian izin memiliki masa berlaku. Pemerintah memang perlu melakukan evaluasi. Karena, mungkin saja lahan yang belum tertanam ini menunggu investor atau menunggu modal yang belum ada. &ldquo;Pemberian HGU itu ada batasnya, kalau memang sampai batas yang ditentukan belum tertanam maka lahan harus dikembalikan ke daerah,&rdquo; katanya seperti dikutip Kaltim Post (Jawa Pos Group), Sabtu (2/2). Orang nomor satu di Bumi Etam ini menambahkan, pemerintah melakukan evaluasi. Jika ada ketentuan yang dilanggar oleh perusahaan kelapa sawit yang menganggurkan lahan tersebut, maka HGU bisa dicabut. &ldquo;Jangankan hanya HGU atau izin, yang sudah berjalan saja bisa saya tutup jika ada indikasi melanggar aturan,&rdquo; tegasnya. Dia menjelaskan, dalam aturan HGU tercatat, jika setelah tiga tahun pemberian izin lahan harus sudah tertanam 30 persen. Memasuki enam tahun harus sudah tertanam seluruhnya. &ldquo;Jadi kalau sudah lewat enam tahun sejak HGU keluar, belum tertanam maka akan dicabut izinnya. Pokoknya kalau melanggar pasti saya tindak, kalau tidak melanggar biarkan dinas terkait yang bekerja,&rdquo; katanya. Sebelumnya, Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Azmal Ridwan mengatakan, pemerintah harus segera mengevaluasi dan melihat perusahaan yang tidak sanggup menanam kelapa sawit. Supaya izin tersebut bisa dimanfaatkan perusahaan lain yang sanggup mengelola lahan tersebut. &ldquo;Jika dilihat, memang masih banyak perusahaan yang terindikasi tidak memanfaatkan lahan sesuai tujuan HGU,&rdquo; katanya. Menurutnya, masih banyak lahan yang menganggur. Saat ini, pemegang HGU umumnya mendapatkan jangka waktu konsesi hingga 35 tahun dengan luas lahan minimal 5 hektare.&nbsp; Idealnya, realisasi investasi HGU itu sudah dapat dievaluasi dalam kurun waktu enam tahun. Apabila sanggup, pemerintah dapat meminta pernyataan sebagai bentuk kesanggupan pemegang hak mempergunakan lahan sesuai peruntukan. &ldquo;Tapi, nyantanya hingga saat ini perusahaan yang menganggurkan lahan tidak dicabut izinnya. Padahal bentuk ketegasan semacam ini yang kami butuhkan,&rdquo; tutupnya.

Lahan Perkebunan Menganggur,  Gubernur Siap Cabut HGU Perusahaan Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/peremajaan-sawit-cegah-perambahan-hutan_m_171016.jpeg" alt="Ilustrasi bibit sawit siap tanam" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bibit sawit siap tanam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program peremajaan kebun sawit dianggap menjadi langkah penting dalam mencegah perambahan hutan yang tidak ramah lingkungan. Di sisi lain, peremajaan sawit juga akan mendorong perbaikan produktivitas kelapa sawit yang selama ini terus mengalami penurunan. "Hal ini disebabkan karena lahan sawit milik petani umumnya merupakan tanaman tua dan kebun yang menggunakan bibit illegitim (palsu)," ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dono Boestami, di Serdang Bedagai, Medan, Sumatra Utara, Senin (27/11). Lebih lanjut, Dono mengungkapkan bahwa program peremajaan yang dilakukan pihaknya ini ditunjukkan untuk petani yang memiliki lahan di bawah 4 hektar (ha). Melalui peremajaan ini, diharapkan pendapatan petani juga ikut meningkat karena di dorong oleh adanya peningkatan produktivitas. Selain itu, pihaknya juga mendorong para petani sawit untuk memanfaatkan sumber pendapatan lain dengan mengoptimalkan hasil olahan batang sawit menjadi produk kreatif. Dari upaya itu, diperkirakan petani dapat memperoleh penghasilan Rp 39 juta rupiah per tahun, tergantung produktivitasnya. "Sehingga secara umum diperkirakan petani tetap dapat memperoleh pendapatan setiap bulannya sebesar lebih dari Rp 4 juta selama masa tunggu sampai kebun sawit dapat menghasilkan," jelas dia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 3 triliun di BPDPKS untuk program peremajaan sawit ini. Diharapkan, program peremajaan ini dapat dimaksimalkan dengan baik sebagai sumber kesejahteraan petani. "Ini pekerjaan besar sekali karena berpuluh-puluh tahun tidak ada peremajaan," tandasnya. (cr4/Hana)

Peremajaan Sawit Cegah Perambahan Hutan