<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/D6310009-3D55-4F73-8E80-032F324050AD-2268271694.jpg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon . (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon . (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menyampaikan, menjaga kebudayaan daerah bukan perkara mudah. Terlebih saat ini berada di era globalisasi modernisasi dan era digital. Masuknya budaya-budaya dari luar negeri seringkali menjadi tantangan yang besar bagi pertahanan tradisi dan kearifan lokal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berkaca dari itu, Kementerian Kebudayaan, menggelar kegiatan Apresiasi Desa Budaya. Kegiatan yang berlangsung sejak tahun 2021 digelar di Lapangan Desa Lalang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apresiasi Desa Budaya bertujuan untuk</div> <div dir="auto">memberikan pengakuan terhadap desa-desa yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi budaya untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan&nbsp; Ini adalah contoh nyata ketangguhan budaya sekali lagi ketangguhan budaya mereka membuktikan bahwa kebudayaan dapat beradaptasi dengan bilangan akar sejarah dan nilai-nilai luhur dengan kreativitas dan kerja keras," kata Fadli Zon, Rabu (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadli menyampaikan, Apresiasi Desa Budaya akan menghidupkan kembali tradisi serta mengembangkan seni dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi kesejahteraan masyarakatnya. Melalui kolaborasi antara masyarakat pemerintah para pemangku kepentingan desa-desa budaya di Indonesia akan terus tumbuh sebagai sumber inovasi yang terus berkembang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015392754/tidak-hanyasebatas-pakaian-tradisionalkebaya-jadi-simbol-identitas-kebudayaan-asia-tenggara">Tidak Hanya&nbsp;Sebatas Pakaian Tradisional,&nbsp;Kebaya Jadi Simbol Identitas Kebudayaan Asia Tenggara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadli Zon bersyukur saat ini pemerintah mempunyai Kementerian Kebudayaan, tentunya sebuah komitmen pemerintah dalam memajukan dan menjaga kelestarian kebudayaan ranah air. " Sejak Indonesia merdeka akhirnya kita mempunyai Kementerian Kebudayaan yang komitmen untuk memajukan kebudayaan berakar dari amanat pasal 32 undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti kita ketahui kegiatan Apresiasi Desa Budaya tahun ini di laksanakan di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Beragam kegiatan penampilan maupun perlombaan tradisi yang menonjol di Desa Lalang, diantaranya tradisi Malam Ngaso Pajangan yang digelar sebelum hari pembukaan, lomba Ngayun, penampilan tradisi berebut lawang, malam gelar budaya desa berupa tari maupun musik tradisiona, Parade Festival dan makan gratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi daya desa, daya warga, pemerintah desa, masyarakat desa dan komunitas di dalam program pemajuan kebudayaan desa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 2024, terdapat 18 Desa Budaya yang ikut meramaikan kegiatan Apresiasi Desa Budaya. Setelah melalui proses penilaian dari dewan juri, terpilih 5 Desa diantaranya Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Desa Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, Desa Krikilin Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, Desa Kebondalam Kidul Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tambesi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.</div>

Masuknya budaya-budaya dari luar negeri seringkali menjadi tantangan yang besar bagi pertahanan tradisi dan kearifan lokal.

Banyak Budaya Asing Masuk, Menteri Fadli Zon Sebut Menjaga Kebudayaan Daerah Bukan Perkara Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/WhatsApp-Image-2024-08-15-at-083752-1181254073.jpg" alt="Pj Gubernur bersama pimpinan DPRD Jatim tanda tangani tiga persetujuan Raperda. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur bersama pimpinan DPRD Jatim tanda tangani tiga persetujuan Raperda. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bersama pimpinan DPRD Jatim menandatangani tiga persetujuan bersama untuk Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2019-2050 dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Persetujuan bersama penetapan atas tiga Raperda itu ditandatangani Pj Gubernur Jawa Timur bersama Pimpinan DPRD di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (14/8). &rdquo;Alhamdulillah bersama DPRD Jatim kami telah menetapkan tiga raperda menjadi perda, yaitu Kawasan Tanpa Rokok, Rencana&nbsp; Umum Energi Daerah 2019 - 2050, dan Pemajuan Kebudayaan Daerah,&rdquo; kata Adhy. &rdquo;Harapannya tiga perda ini bisa menjadi pedoman dan payung hukum yang jelas dan berkualitas untuk masing-masing bidangnya, karena tiga perda ini ada yang hubungannya dengan kesehatan, energi dan kebudayaan,&rdquo; ungkap dia. Tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pj Gubernur Jatim mengatakan, itu bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok. Selain itu, Perda KTR juga sekaligus untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas asap rokok. &rdquo;Ini juga bentuk pemerintah melindungi hak masyarakat untuk dapat merokok di area yang dikhususkan untuk merokok, jadi boleh merokok tapi di area tertentu yang dikhususkan,&rdquo; jelas Adhy. Menurut dia, Perda itu tidak melarang untuk memproduksi dan menjual rokok konvensional maupun rokok elektronik. Tetapi yang dimaksud adalah penyediaan ruangan khusus atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan, di dalam atau di luar ruang juga mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik. &rdquo;Harapannya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur, bisa mendapatkan udara yang lebih bersih dan sehat,&rdquo; tutur Adhy. Terkait Perda RUED, Adhy mengatakan, perda tersebut memuat kebijakan dan strategi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga merupakan penjabaran rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor. &rdquo;Ini bentuk komitmen dan panduan bagi Pemda dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan energi yang ada di daerah. Serta bagaimana kontribusi daerah dalam upaya pencapaian target-target energi nasional,&rdquo; terang Adhy. Sedangkan Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah, lanjut Adhy, memuat strategi pengelolaan kebudayaan di Jawa Timur menjadi bagian dari kekayaan dan identitas bangsa. Tujuannya untuk memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil pada penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah. &rdquo;Objeknya ini ada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional,&rdquo; sebut Adhy. Lebih dari itu, objek pemajuan kebudayaan daerah yang masuk dalam warisan budaya Jatim nanti dapat terinventarisir dalam pangkalan data kebudayaan daerah dan terdaftar sebagai kekayaan intelektual komunal. Dan itu menjadi salah satu aspek dalam pengamanan semua objek budaya Jawa Timur. &rdquo;Bisa menjadi payung hukum dan menjadi perda berkualitas yang dapat diimplementasikan secara optimal juga menjadi pedoman penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah,&rdquo; ucap Adhy.

Pj Gubernur Adhy Karyono bersama pimpinan DPRD Jatim tanda tangani tiga Raperda jadi Perda yakni KTR, RUED 2019-2050 dan Pemajuan Kebudayaan

Sahkan Perda KTR, RUED, dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pj Gubernur Adhy Karyono Optimistis Jadi Payung Hukum Berkualitas di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ridwan-kamil-akan-bangun-27-pusat-kebudayaan_m_.jpg" alt="27 pusat kebudayaan akan dibangun di Jawa Barat" width="100%">
<figcaption>27 pusat kebudayaan akan dibangun di Jawa Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun pusat kebudayaan yang tersebar di 27 kota dan kabupaten. Namun pada 2019 ini direncanakan akan ada lima gedung untuk tahap pertama. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Sekdis Budpar) Jawa Barat Agus E Hanafiah mengatakan, bahwa pembangunan tersebut merupakan gagasan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tujuannya untuk menjunjung tinggi keberagaman kebudayaan di Jawa Barat yang memiliki keberagaman budaya. "Ini sebagai peluang yang luar biasa sehingga dicanangkan budaya juara, salah satunya dengan pembangunan pusat kebudayaan," kata Agus di Gedung Sate, Bandung, Selasa (5/3). Menurutnya, dengan hadirnya pusat kebudayaan ini sangat menarik karena bukan sekedar gedung kesenian. Sehingga akan banyak aktivitas kebudayaan yang hadir di sana. Juga sebagai pusat kemajuan budaya lokal. "Dari 27 pusat kebudayaan, pada 2019 akan dibangun di Kabupaten Subang, Ciamis, Garut, Sumedang, dan Kabupaten Bandung. Namun yang sudah dan paling siap yakni Sumedang yang sudah ada lahan sekitar 13 hektar namun untuk gedungnya sekitar 2 hektar," jelasnya. Perlu diketahui, Jawa Barat memiliki sebanyak 243 jenis kesenian, ratusan tradisi, dan 3 zona budaya yakni budaya Sunda, Cirebon, dan Betawi-Melayu. Sehingga&nbsp;Jawa Barat pantas dijadikan sebagai pusat budaya. "Soal anggaran menggunakan APBD Pemprov dan kabupaten kota. Setidaknya tahap awal sebesar Rp 5-7 miliar untuk pembangunan 2019 ini. Namun anggaran bisa disesuaikan mungkin bisa meningkat," paparnya. Disinggung soal pengurus pusat kebudayaan lokal tersebut, Agus menegaskan bahwa sejak rencana pembangunan, konsep, dan lainnya itu mengakomodir tokoh setempat dan budayawan, agar tidak berbenturan. "Sehingga yang akan mengurus dan mengaktifkan kegiatan kebudayaan semua pihak, yakni pemerintah, budayawan, komunitas, dan stakeholder terkait," tandasnya.

Ridwan Kamil Akan Bangun 27 Pusat Kebudayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/potret-festival-panji-nusantara-di-kota-malang_m_224644.jpeg" alt="TARI BESKALAN PUTRI: Tari Beskalan Putri menjadi tarian pembuka Pagelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru Festival Panji Nusantara, Senin (2/7)." width="100%">
<figcaption>TARI BESKALAN PUTRI: Tari Beskalan Putri menjadi tarian pembuka Pagelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru Festival Panji Nusantara, Senin (2/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Halaman Taman Krida Budaya Jawa Timur (TKBJ) yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Kota Malang disulap menjadi panggung megah bertemakan adat Jawa, Senin (2/7) malam. Permainan lighting pun semakin menambah suasana menjadi semarak.&nbsp; Sebanyak delapan janur menghiasi beberapa sisi panggung. Di sisi kiri panggung juga terdapat kelompok gamelan yang mengiringi jalannya gelaran. Ya, malam itu memang sedang diselenggarakan Pagelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru Festival Panji Nusantara. Event tersebut digelar oleh Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Provinsi Jawa Timur.&nbsp; Tari Beskalan Putri membuka event yang kali pertama digelar di Kota Malang ini. Tari Beskalan sendiri merupakan tarian selamat datang untuk menyambut tamu. Pada jaman dahulu, tarian ini digunakan masyarakat Malang untuk membuka lahan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan, event ini merupakan kegiatan seni berbasis cerita Panji yang dibawakan oleh seniman nusantara hingga Internasional. "Ada tim seni dari Kamboja dan Thailand," ujarnya, Senin (2/7) malam.&nbsp; Dia menyampaikan, event ini juga digelar di lima kota di Jawa Timur. Yakni Pandaan, Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Malang. Di Malang sendiri, event ini akan diselenggarakan selama dua hari, yakni tanggal 2-3 Juli.&nbsp; Adapun beberapa kesenian yang ditampilkan antara lain tari tradisional, gelaran kuda lumping, pameran topeng, pameran payung, wayang potehi, dan lain sebagainya.&nbsp; Ida menyampaikan, tujuan dari gelaran ini yakni untuk memperkenalkan cerita Panji yang berasal dari Jawa Timur. "Masyarakat Indonesia harus tahu, jika cerita yang melegenda di daerah itu berawal dari Jawa Timur," kata dia.&nbsp; Sementara itu, Plt Wali Kota Malang, Sutiaji menambahkan, kisah Panji dari Jawa Timur ada korelasinya dengan Malang Kucecwara sebagai local wisdom, dimana sebagai indikator kurikulum yang dikuatkan dari Malang untuk Jawa Timur dan Indonesia serta dunia.&nbsp; "Melalui kegiatan ini harapannya mampu mengukir sebuah peristiwa lokal yang menginspirasi karakter bangsa," ujarnya.&nbsp; Dia menceritakan, jika melihat sejarah Malang, dikenal kerajaan Kanjuruhan yang merupakan cikal bakal Kerajaan Majapahit dan Singosari. Oleh karena itu, kearifan lokal harus dijunjung tinggi.&nbsp; Sutiaji mengungkapkan, Malang saat ini terpilih menjadi satu dari enam kabupaten/kota di Indonesia yang telah mejadi prioritas untuk kemakmuran dan kemajuan budaya daerah.

Potret Festival Panji Nusantara di Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/amy-atmanto-ungkap-makna-di-balik-busana-daerah-presiden-dan-istrinya_m_152422.jpeg" alt="Jokowi bersama istri dan wapres juga petinggi lembaga negara lainnya mengenakan busana daerah saat hadir di sidang bersama d Gedung DPR, Senayan." width="100%">
<figcaption>Jokowi bersama istri dan wapres juga petinggi lembaga negara lainnya mengenakan busana daerah saat hadir di sidang bersama d Gedung DPR, Senayan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Busana adat yang dikenakan Presiden dan Wakilnya juga beserta jajaran petinggi pemerintahan, sekaligus para istri-istrinya saat sidang bersama di DPR dan upacara bendera di Istana, mengundang apresiasi sejumlah desainer busana. Salah satunya, Desainer Penerima Penghargaan Ibu Negara RI tahun 2010 Amy Atmanto. Ia&nbsp; menilai busana adat yang dikenakan pemimpin negara bisa menjadi panutan bagi generasi penerus bangsa.&nbsp; "Terlihat dari pilihan model yang beliau kenakan sangat simpel pun relatif tidak terlalu mencolok warnanya. Terlihat senantiasa menghadirkan warna merah putih dalam pilihannya sebagai lambang kebesaran negara RI," papar Amy dalam keterangan tertulis pada JawaPos.com, Senin (21/8).&nbsp; Amy menilai gambaran itu begitu terencananya. Sehingga tak hanya sekadar mengenakan pakai pakaian daerah tetapi ada maksud dan tujuan yang ingin disampaikan lewat busana.&nbsp;&nbsp; Sementara busana ibu negara Iriana Jokowi, dinilai lebih menampilkan kesederhanaan dan keanggunan seorang ibu.&nbsp; Saat mengenakan busana Bali di DPR pun, kata dia, Iriana tampil dengan selendang ikat pinggang (bulang pasang) berwarna prada merah putih yang memiliki makna filosofi dalam adat Bali agar wanita dapat mengendalikan tingkah lakunya dari segala keburukan. "Melalui busana terkonsep matang yang dikenakan presiden dan ibu negara, jelas menggambarkan bahwa, mereka ingin menunjukan kebhinekaan Indonesia yang tetap bersatu dalam naungan NKRI beserta nilai makna yang terkandung di dalamnya," ungkap Amy. Amy menilai perayaan 17 Agustus kemarin jelas akan membangkitkan semangat pegiat kreatif di industri fesyen tanah air, khususnya perajin kain dan aksesori mutu manikam khas nusantara yang memiliki makna kekayaan filosofi budaya.&nbsp; "Saya bermimpi kalau saja pak Presiden dan Ibu dalam setiap kesempatan dapat mengenakan busana inspirasi tradisional, tentu ini akan menjadi promosi kebudayaan Indonesia yang luar biasa," ungkapnya.&nbsp; Amy juga mengaku bila dirinya diberi kesempatan, tentu saja mengkontribusikan keahliannya untuk mendesainkan busana Presiden dan Ibu Negara yang kental dengan nilai budaya Indonesia. &ldquo;Ini tentu sebuah kehormatan," tutup Amy.

Amy Atmanto Ungkap Makna di Balik Busana Daerah Presiden dan Istrinya