<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/ILUSTRASI-LOKER-916969354.jpeg" alt="Ilustrasi lowongan kerja. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lowongan kerja. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar mengenai lowongan pekerjaan di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang justru menjadi sumber bocornya data pribadi pelamar mendapat sorotan dari berbagai pihak. Loker ini sendiri diduga terkait dengan proses pengadaan jasa. Pemerhati Siber sekaligus ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menegaskan bahwa ICSF turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kebocoran ini. &ldquo;ICSF menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kebocoran data pelamar yang terjadi di lingkungan Komdigi. Insiden ini sangat disayangkan, mengingat Komdigi sebagai institusi pemerintah seharusnya menjadi teladan dalam pelindungan data pribadi,&rdquo; kata Ardi saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (13/2). Atas kejadian ini, ICSF menekankan sejumlah poin penting, diantaranya yakni kepatuhan terhadap regulasi. Artinya, setiap institusi, khususnya yang memiliki peran strategis dalam transformasi digital nasional, wajib mematuhi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta regulasi turunannya. &ldquo;Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pelindungan data pribadi dapat berdampak pada kepercayaan publik dan reputasi institusi,&rdquo; jelasnya. ICSF juga menekankan bahwa Komdigi sejatinya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan keamanan data pribadi setiap pelamar. Kebocoran data tidak hanya berpotensi merugikan individu, tetapi juga dapat menimbulkan risiko yang lebih luas seperti penipuan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data. Tak hanya itu, ICSF juga mendorong Komdigi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola data dan infrastruktur siber yang digunakan. Audit independen, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan teknologi keamanan yang mutakhir wajib dilakukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. &ldquo;Komdigi harus segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat dan para pelamar yang terdampak, serta mengambil langkah-langkah pemulihan yang diperlukan, termasuk pemberitahuan kepada pihak yang datanya bocor dan penanganan secara profesional. ICSF siap berkolaborasi dengan Komdigi dan institusi terkait dalam memperkuat ekosistem pelindungan data pribadi di Indonesia, melalui edukasi, pelatihan, dan asistensi teknis,&rdquo; tutup dia.

Bocornya data pelamar lowongan Komdigi soroti keamanan digital. ICSF minta Komdigi evaluasi total tata kelola data, tingkatkan perlindungan.

Ironi di Balik Loker Komdigi: Data Pelamar Bocor, ICSF Minta Evaluasi Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/DATA-BOCIR-1-602470487.jpg" alt="Ilustrasi Kebocoran data. (TitanFile)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kebocoran data. (TitanFile)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah&nbsp;menonaktifkan tiga pejabat setelah melakukan investigasi perihal lowongan pekerjaan (loker) yang berdampak pada terbukanya akses data para pelamar. Jika ditelusuri, kabar mengenai loker tersebut viral setelah diunggah oleh konten kreator Abil Sudarman pada akun Instagramnya, @abilsudarman pada Selasa (27/1). Saat itu, Abil memperhatikan kejanggalan pada proses rekrutmen lowongan pengadaan jasa lainnya di tubuh Komdigi. Dia mengungkapkan bahwa lowongan kerja tersebut berisi tautan pendaftaran di komdigi.go.id. Hanya saja, pelamar akan diarahkan pada sebuah folder di Google Drive. Pada folder tersebut, pelamar diharuskan mengunggah sejumlah data pribadi seperti curriculum vitae (CV), kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan kerja, hingga transkrip nilai. Hanya saja, titik berbahaya menurut Abil yakni seluruh folder yang diunggah para pelamar di Google Drive bisa dilihat oleh siapapun secara terbuka. &ldquo;Masalahnya adalah, semua pelamar datanya kelihatan di Google Drive ini. Semua foldernya nih keliatan nih nama-namanya nih. Jadi lo mau ngelamar, lo bisa buka data pribadi milik pelamar lain. Kelihatan telanjang semua bisa dibuka,&rdquo; kata Abil. Dia menegaskan, praktik ini melanggar keamanan data pribadi serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang bahkan diusulkan oleh Komdigi itu sendiri. &ldquo;Sudah jelas nggak boleh membongkar data pribadi, tapi ini dia membongkar sendiri,&rdquo; tukas dia. &nbsp;

Komdigi Nonaktifkan tiga pejabat setelah investigasi data pelamar bocor viral akibat loker. Simak asal muasal dan dampaknya.

Komdigi Nonaktifkan Tiga Pejabat Perihal Data Pelamar Bocor Viral, Ternyata Ini Asal Muasalnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/Screenshot_20240121-124030-265838189.jpg" alt="ilustrasi kebocoran data pribadi lewat internet/ Discover Magazine." width="100%">
<figcaption>ilustrasi kebocoran data pribadi lewat internet/ Discover Magazine.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya buka suara terkait hasil investigasi perihal lowongan pekerjaan (loker) yang berdampak pada terbukanya akses data para pelamar. Berdasarkan penelusuran Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, data pelamar yang &lsquo;bocor&rsquo; tersebut berkaitan dengan proses Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Sekretariat&nbsp;Ditjen Infrastruktur Digital (DJID). Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Komdigi Arief Tri Hardiyanto mengatakan, proses perekrutan tersebut sejatinya dilaksanakan pada 12-15 Januari 2026. Hanya saja, perekrutan ini ternyata dilakukan secara mandiri oleh satuan kerja Sekretariat DJID dengan pengadaan jasa yang mencakup 9 posisi tenaga administrasi. &ldquo;Dalam proses investigasi, Inspektorat Jenderal menemukan hal-hal sebagai berikut: Proses pengadaan jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan yang berlaku di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya prinsip keadilan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan akuntabilitas,&rdquo;kata Arief dalam keterangannya, Rabu (11/2). Dia menjelaskan, pengadaan PJLP terhadap 9 posisi tersebut dilakukan tanpa menggunakan sistem pengadaan resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. &ldquo;Mekanisme pengadaan yang diterapkan berpotensi merugikan pihak tertentu atau menguntungkan pihak lainnya yang mengikuti proses pengadaan, sehingga bertentangan dengan asas keadilan dalam pengadaan barang dan jasa,&rdquo; ungkapnya. Berdasarkan temuan tersebut, proses pengadaan jasa terhadap 9 posisi dimaksud telah dihentikan karena tidak memenuhi ketentuan pengadaan yang berlaku. Bahkan, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital sendiri telah menonaktifkan tiga orang dari jabatannya yang diduga terkait dalam proses pengadaan jasa. Mereka adalah Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital setingkat Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan pengadaan, Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO) setingkat Eselon III, dan Seorang staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Lebih lanjut, pemeriksaan lanjutan sedang dilakukan sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin pegawai, termasuk kemungkinan penurunan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. &ldquo;Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pengadaan yang tidak adil dan tidak patuh terhadap ketentuan. Inspektorat Jenderal berkomitmen memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan kementerian dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada kepentingan publik,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

Komdigi ungkap hasil investigasi data pelamar bocor pada lowongan loker. Tiga pejabat nonaktifkan efek pelanggaran proses pengadaan di DJID.

Data Pelamar Bocor dan Viral di Medsos, Komdigi Nonaktifkan Tiga Pejabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/Screenshot_51-3742530126.jpg" alt="Ilustrasi hacker memberi tips keamanan siber. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hacker memberi tips keamanan siber. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus kebocoran data dan serangan siber di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan sepanjang periode 2022 hingga 2025. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat juga diresahkan oleh maraknya scam call atau panggilan telepon penipuan yang diduga kuat berkaitan dengan kebocoran data pribadi. Pakar Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Suhono Harso Supangkat, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kesiapan sistem keamanan siber nasional di tengah pesatnya transformasi digital. Menurutnya, pertumbuhan layanan digital, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, belum diimbangi dengan penguatan keamanan yang memadai. &ldquo;Transformasi digital berjalan sangat cepat, tetapi keamanan sibernya tertinggal. Banyak institusi lebih memprioritaskan kecepatan layanan dibandingkan membangun arsitektur keamanan dan manajemen risiko siber,&rdquo; kata Suhono kepada wartawan, Minggu (18/1). Ia menjelaskan, masih banyak sistem elektronik yang dibangun tanpa pendekatan security by design, sehingga rentan dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kematangan keamanan siber di berbagai organisasi. Menurut Suhono, banyak institusi belum memiliki Chief Information Security Officer (CISO), tidak melakukan uji keamanan secara berkala, serta belum menerapkan standar keamanan modern seperti zero-trust architecture. &ldquo;Kondisi ini membuat serangan siber relatif mudah dilakukan dan dapat terjadi secara masif,&rdquo; ujarnya. Suhono juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dinilai belum berjalan optimal. Meski regulasi telah berlaku, pelaksanaannya masih terkendala belum lengkapnya aturan turunan, belum terbentuknya otoritas pengawas independen, serta minimnya penerapan sanksi. &ldquo;Tanpa penegakan hukum yang konsisten, efek jera sulit tercipta,&rdquo; tuturnya. Di sisi lain, berkembangnya pasar gelap data global turut mendorong meningkatnya insiden kebocoran. Data pribadi masyarakat Indonesia dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi, mengingat besarnya jumlah populasi dan masih rendahnya literasi keamanan digital. Suhono menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis dan terstruktur. Salah satunya dengan membentuk otoritas perlindungan data independen yang memiliki kewenangan pengawasan, investigasi, serta penjatuhan sanksi. Selain itu, pemerintah dinilai perlu mewajibkan standar keamanan minimum nasional bagi seluruh pengelola data, termasuk audit keamanan tahunan, pembentukan tim respons insiden, serta kewajiban pelaporan kebocoran data maksimal 72 jam. Indonesia juga dinilai perlu membangun pusat ketahanan siber nasional berbasis kecerdasan buatan guna memperkuat deteksi dini dan respons serangan secara real time. Di luar aspek teknologi, investasi terhadap sumber daya manusia keamanan siber juga dinilai mendesak, mengingat masih terbatasnya jumlah tenaga profesional di bidang tersebut. &ldquo;Untuk mencegah kebocoran data berulang, perlindungan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial. Organisasi perlu membangun sistem keamanan berbasis pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat, termasuk enkripsi data, pengendalian akses yang ketat, audit keamanan berkala, serta tim khusus penanganan insiden siber,&rdquo; tegas Suhono. Selain aspek teknis, faktor manusia juga menjadi perhatian utama. Peningkatan literasi keamanan digital bagi pegawai dan masyarakat dinilai krusial, karena banyak insiden kebocoran data berawal dari kelalaian pengguna dan serangan rekayasa sosial. "Dengan kombinasi teknologi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, kebocoran data di Indonesia dinilai dapat ditekan secara signifikan dan berkelanjutan," pungkasnya.

Kebocoran data dan serangan siber di Indonesia meningkat tajam. Wajib ada perlindungan data dan keamanan siber agar serangan bisa dicegah.

Kebocoran Data dan Serangan Siber Terus Meningkat, Indonesia Dinilai Darurat Keamanan Siber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/726893-1513408804.jpg" alt="Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya memastikan bahwa adanya kabar dugaan kebocoran data pada situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang ramai beredar di media sosial adalah hoaks atau tidak benar. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, data yang muncul di laman tersebut bukan kebocoran, melainkan bagian dari upaya resmi Pemkot Surabaya untuk menertibkan administrasi kependudukan warga. Dia menjelaskan, data yang terpublikasi tersebut merupakan data 2024 mengenai warga yang keberadaannya tidak ditemukan saat petugas kelurahan melakukan upaya jemput bola. Bahkan, hingga Juni 2024, domisili warga tersebut masih belum diketahui. &rdquo;Langkah mengumumkan di website ini diambil agar warga yang bersangkutan melihat dan segera datang ke kantor kelurahan untuk melakukan konfirmasi keberadaan mereka,&rdquo; ujar Eddy Chirtijanto seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, langkah verifikasi ini sangat krusial agar program intervensi dari Pemkot Surabaya. Baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Akurasi data domisili memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dimanfaatkan secara efektif oleh warga yang benar-benar tinggal di Kota Pahlawan. Eddy menekankan bahwa data yang dipublikasikan telah melalui proses penyamaran (sensor) pada elemen sensitif. &rdquo;Data tersebut sengaja kami publish dengan elemen yang disamarkan, baik Nomor NIK maupun Nama. Hanya orang yang bersangkutan yang akan mengenali data tersebut. Tujuannya murni untuk klarifikasi dan pembaruan (update) alamat tinggal sesuai kondisi de facto di lapangan,&rdquo; tandas Eddy. Dia menjamin keamanan data administrasi kependudukan (adminduk) seluruh warga. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat atau spekulatif di media sosial. Eddy berpesan bagi warga Kota Surabaya yang telah berpindah tempat tinggal, tetapi belum melakukan pembaruan alamat untuk segera melapor ke kantor kelurahan setempat. &rdquo;Yang sudah pindah tempat tinggal tapi belum lapor, ayo segera lapor. Petugas akan membantu proses pengajuan pembaruan alamat agar sesuai dengan domisili atau alamat saat ini,&rdquo; ucap Eddy Chirtijanto.

Pemkot Surabaya pastikan kabar dugaan kebocoran data pada situs resmi Dispendukcapil yang ramai beredar di media sosial adalah hoaks

Pemkot Surabaya Bantah Kebocoran Data Dispendukcapil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/IMG_5557-2838667374.jpeg" alt="Ilustrasi seorang remaja memegang smartphone di depan logo Meta (Dok. Fortune)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang remaja memegang smartphone di depan logo Meta (Dok. Fortune)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah meminta klarifikasi resmi kepada Meta sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) layanan Instagram, menyusul beredarnya isu dugaan kebocoran data pengguna serta informasi terkait mekanisme pengaturan ulang kata sandi. Klarifikasi tersebut dilakukan melalui pertemuan yang berlangsung pada 14 Januari 2026. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Meta menegaskan proses reset kata sandi sepenuhnya merupakan prosedur internal yang dijalankan melalui sistem resmi Instagram, tanpa membuka akses kata sandi kepada pihak mana pun di luar pemilik akun. Sementara itu, terkait kabar dugaan kebocoran data yang bersumber dari laporan pihak ketiga, pihak Instagram menyampaikan bahwa saat ini masih dilakukan proses penelusuran lanjutan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar. &ldquo;Tidak ada password pengguna yang dapat diakses atau diperoleh oleh pihak mana pun selain oleh pemilik akun itu sendiri, serta tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan fitur reset password untuk pengambilan data oleh pihak eksternal. Proses pendalaman masih berlangsung dan hasilnya akan menjadi dasar evaluasi lanjutan,&rdquo; ujar Alexander dalam keterangannya, Jumat (16/1). Ia juga menekankan bahwa pemanggilan dan permintaan klarifikasi terhadap PSE merupakan kewenangan Kemkomdigi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. &ldquo;Pemanggilan terhadap Meta terkait isu ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi data pribadi masyarakat dan menjaga keamanan ruang digital nasional,&rdquo; tegasnya. Melihat hal ini, Kementerian Komdigi mengajak masyarakat untuk tetap bersikap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya, serta terus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan akun digital pribadi. Pemerintah juga memastikan akan terus melakukan pengawasan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjamin keamanan sistem elektronik serta pelindungan data pribadi masyarakat Indonesia. &nbsp;

Komdigi panggil Meta untuk bahas isu reset password dan dugaan kebocoran data Instagram. Proses investigasi dan klarifikasi terus berjalan.

Komdigi Panggil Meta, Bahas Isu Reset Password dan Dugaan Kebocoran Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/nezat-patria-143926012.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria. (Dok. Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria. (Dok. Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keamanan siber menjadi salah satu aspek paling krusial yang harus dimiliki setiap sistem digital, terutama di sektor-sektor strategis yang menyimpan data pribadi dalam jumlah besar. Industri keuangan, termasuk asuransi, merupakan salah satu target utama serangan siber yang dapat menimbulkan kebocoran data pribadi sekaligus merusak reputasi perusahaan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa di era kecerdasan buatan (AI) saat ini, risiko penyalahgunaan data pribadi dalam industri asuransi semakin meningkat. Menurutnya, pemanfaatan teknologi AI di sektor asuransi kini digunakan untuk menganalisis penentuan premi, memproses persetujuan klaim, hingga menjadi agen layanan bagi nasabah. &ldquo;Otomatisasi proses klaim dan layanan pelanggan dengan memakai teknologi AI juga dapat meningkatkan efisiensi. Namun, ada tantangan yang perlu kita antisipasi. Sistem AI membutuhkan data pribadi dalam volume yang masif untuk pelatihan model yang berpotensi meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan,&rdquo; kata Nezar dalam keterangannya. Lebih lanjut, Wamen Nezar mengingatkan bahwa hasil perhitungan AI tidak selalu tepat. Kesalahan atau bias dapat muncul apabila data yang digunakan untuk melatih model AI tidak akurat. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang saat ini tengah dilengkapi dengan aturan turunan berupa Peraturan Presiden. Nezar mengimbau agar industri asuransi memahami prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, termasuk hak subjek data serta kewajiban pengendali data pribadi. &ldquo;Kita juga mendorong pengawasan dan penegakan Undang-Undang PDP bisa berlangsung seperti yang diharapkan, termasuk juga penanganan insiden kebocoran, investigasi, dan sanksi administratif bagi pelanggaran yang dilakukan,&rdquo; ujarnya. Ia berharap penerapan UU PDP dapat menjadi dorongan bagi industri asuransi untuk menanamkan nilai perlindungan data pribadi sebagai bagian dari budaya perusahaan. &ldquo;Kita jadikan pelindungan data pribadi ini bukan hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi kita jadikan dia sebagai core values, nilai inti, dan menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan industri asuransi Indonesia di mata dunia,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, membahas tantangan keamanan siber di industri asuransi di era kecerdasan buatan.

Wamenkomdigi Nezar Patria Ingatkan Industri Asuransi Waspadai Risiko Kebocoran Data akibat AI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/KfNCXH7XmYDNmpHnfSBNmZ2xVC5MpFnND7q5bsf3-1-2906950134.jpg" alt="Ilustrasi: Data pelanggan JNE dikabarkan bocor. (X/@neVerAl@nely__)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Data pelanggan JNE dikabarkan bocor. (X/@neVerAl@nely__)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang kebocoran data di Indonesia kembali berulang. Kali ini, giliran PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang diterpa dugaan peretasan besar-besaran.&nbsp; Sebuah unggahan X di forum gelap (dark forum) pada Senin (11/8) lalu mengklaim memiliki dan menjual data logistik JNE dengan jumlah mencengangkan: 81,47 juta baris catatan pengiriman. Pengguna dengan nama samaran &ldquo;R0m4nce&rdquo; mengaku memperoleh data dari periode Mei hingga 8 Agustus 2025. Informasi yang bocor mencakup nomor resi, nama penerima, alamat lengkap, nomor ponsel, hingga detail barang kiriman, jenis data yang tergolong sensitif dan rawan disalahgunakan. Pelaku memublikasikan cuplikan data yang bisa diunduh bebas, menunjukkan betapa nyatanya kebocoran ini. Lebih lanjut, ia mengklaim sudah mencoba menghubungi pihak JNE, namun tak mendapat balasan.&nbsp; &ldquo;Kami sudah mencoba menghubungi perusahaan JNE, namun tidak ada balasan. Mungkin mereka memilih untuk mengabaikannya, jadi kami memutuskan untuk menjual data di sini,&rdquo; tulisnya di forum darkforums.st yang terpantau Rabu (13/8). Menurut unggahan tersebut, data disimpan dalam format CSV dan JSON, dengan total ukuran mencapai 245 GB dalam kondisi tidak terkompresi.&nbsp; Bagi yang berminat, pelaku mematok harga 2.000 dolar AS atau sekitar Rp 32 juta untuk keseluruhan data, namun juga membuka opsi pembelian parsial sesuai kesepakatan harga. Sebelum kabar ini merebak, sejumlah warganet sempat mengadu ke akun resmi JNE di platform X mengenai penipuan yang mereka alami. Aduan itu menguatkan dugaan bahwa kebocoran data ini bisa dimanfaatkan untuk aksi kejahatan siber seperti phishing, penipuan pengiriman, atau penyalahgunaan identitas. Kasus JNE ini bukan yang pertama, bahkan bukan yang kedua, dalam rentetan panjang kebocoran data di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, publik dikejutkan oleh peretasan yang menimpa berbagai sektor: dari BPJS Kesehatan, lembaga pendidikan, marketplace, hingga penyedia layanan transportasi. Meski pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), lemahnya sistem keamanan dan minimnya transparansi penanganan kasus membuat masalah ini terus berulang.&nbsp; Banyak pihak menilai, setiap insiden seharusnya menjadi momentum perbaikan serius, bukan sekadar menambah daftar panjang kasus yang diarsipkan tanpa solusi nyata. Bagi masyarakat, berita ini menjadi pengingat pahit: Setiap kali kita memasukkan nama, alamat, dan nomor ponsel ke sistem layanan publik maupun swasta, selalu ada kemungkinan informasi tersebut suatu saat berpindah tangan. Bukan ke pihak yang kita percaya, melainkan ke peretas di sudut gelap internet dan bisa tersebar ke mana saja. Hingga berita ini ditulis, JawaPos.com sudah coba menghubungi pihak JNE untuk meminta konfirmasi atas klaim tersebut. Namun sampai artikel ini dipublikasikan, belum ada tanggapan dari JNE terkait isu kebocoran data mereka yang viral di media sosial. &nbsp; &nbsp;

Kebocoran data JNE terjadi, 81 juta catatan pengiriman terancam disalahgunakan, pelaku jual data di forum gelap.

Viral di Platform X, JNE Disebut Alami Kebocoran Data, 81 Juta Data Pelanggan Berceceran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/UtiI46EYrybSjOLhvlrPuEv0JtPYuehhJcl4Yes9-954923455.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Rektorat UI. (Humas UI/Antara)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Rektorat UI. (Humas UI/Antara).</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Proses pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) periode 2025&ndash;2028 resmi dimulai. Tujuh kandidat bersaing memperebutkan mandat memimpin salah satu organisasi alumni terbesar di Indonesia melalui mekanisme e-vote berbasis aplikasi UI Connect dengan prinsip one man one vote. Seluruh alumni yang memenuhi syarat dapat memberikan suara setelah melalui proses validasi identitas menggunakan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), nomor telepon, dan alamat email yang terdaftar. Namun, antusiasme pemilihan ini dibayangi isu serius terkait dugaan kebocoran data. Beredar kabar bahwa salah satu kandidat diduga mengantongi sekitar 6.000 NPM alumni UI yang diperoleh dari sebuah pangkalan data. Informasi itu memunculkan kekhawatiran data tersebut akan digunakan untuk mendaftarkan akun UI Connect tanpa seizin pemiliknya. &ldquo;Iluni UI seharusnya rumah bersama bagi seluruh alumni, bukan alat perebutan kekuasaan partai. Kalau benar ada intervensi, ini mencederai independensi organisasi,&rdquo; ujar Roby Marbun, alumni FISIP UI. Pengamat demokrasi kampus menilai fenomena ini menunjukkan semakin gencarnya partai politik membidik organisasi alumni universitas ternama sebagai basis pengaruh.&nbsp; &ldquo;Dengan jaringan sosial dan politik yang luas, Iluni UI punya nilai strategis. Tanpa pengawasan ketat, kontestasi bisa berubah menjadi perpanjangan kepentingan politik tertentu,&rdquo; jelas John Dear, peneliti politik dan alumni UI. Pihak panitia pemilihan (OC) menepis kekhawatiran soal keamanan sistem. Yunani Ramlan, perwakilan OC, menegaskan bahwa proses verifikasi di UI Connect berlapis dan divalidasi oleh Iluni di tingkat fakultas.&nbsp; &ldquo;Sampai sekarang belum ada laporan resmi terkait isu tersebut. Sistem kami dirancang untuk mencegah penyalahgunaan data,&rdquo; ujar Yunani Ramlan. Pemilihan Ketua Umum Iluni UI 2025&ndash;2028 bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah kontribusi alumni terhadap bangsa. Karena itu, partisipasi aktif dan pengawasan bersama dinilai penting untuk memastikan proses berjalan jujur, bersih, dan bebas intervensi.

Proses pemilihan Ketua Umum Iluni UI 2025-2028 dimulai dengan tujuh kandidat. Namun, isu kebocoran data dan intervensi politik mengemuka.

Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI 2025–2028 Diwarnai Isu Kebocoran Data dan Intervensi Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/20240913_130052-2296589650.jpg" alt="Ilustrasi: Peretasan menimpa platform exchange aset digital Indodax. (Cyvers Alerts)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Peretasan menimpa platform exchange aset digital Indodax. (Cyvers Alerts)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menggunakan aplikasi gratis dapat sangat berguna dalam berbagai situasi. Namun juga dapat membawa risiko kebocoran data jika tidak digunakan dengan hati-hati.&nbsp; Kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial, identitas, dan privasi. Oleh karenanya, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kebocoran data saat menggunakan aplikasi gratis. Berikut beberapa tips yang dapat kamu ikuti untuk menghindari kebocoran data saat menggunakan aplikasi gratis seperti dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (13/5) 1. Pilih Aplikasi yang Terpercaya Sebelum mengunduh aplikasi, pastikan kamu memeriksa reputasi dan keamanan aplikasi tersebut. Baca ulasan dan rating dari pengguna lain untuk memastikan aplikasi tersebut aman digunakan. Periksa juga apakah aplikasi tersebut memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan. 2. Periksa Izin Akses Saat menginstal aplikasi, periksa izin akses yang diminta. Pastikan aplikasi tidak meminta akses yang tidak perlu untuk fungsinya.&nbsp;Jika aplikasi meminta akses yang tidak relevan, maka itu bisa menjadi tanda bahwa aplikasi tersebut tidak aman. 3. Gunakan Kata Sandi yang Kuat Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Hindari pula menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Kata sandi yang kuat harus terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol. 4. Aktifkan Verifikasi Dua Langkah Aktifkan verifikasi dua langkah (2FA) untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun. Verifikasi dua langkah meminta kamu untuk memasukkan kode yang dikirimkan ke ponsel atau email selain kata sandi. 5. Perbarui Aplikasi secara Berkala Pastikan kamu memperbarui aplikasi secara berkala untuk mendapatkan perbaikan keamanan dan fitur terbaru. Pembaruan aplikasi dapat membantu melindungi kamu dari kerentanan keamanan yang telah ditemukan. 6. Hindari Menggunakan Wi-Fi Publik Hindari menggunakan Wi-Fi publik untuk mengakses informasi sensitif atau melakukan transaksi keuangan. Wi-Fi publik dapat tidak aman dan memungkinkan hacker untuk mengintersepsi data kamu. 7. Pantau Aktivitas Akun Pantau aktivitas akun Anda secara teratur untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. Jika kamu menemukan aktivitas yang tidak biasa, segera hubungi penyedia layanan untuk meminta bantuan. &nbsp;

Sebelum mengunduh aplikasi, pastikan kamu memeriksa reputasi dan keamanan aplikasi tersebut. Baca ulasan dan rating dari pengguna lain.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kebocoran data

Berita Terkini